Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua harus didukung oleh pengamanan kekayaan negara serta penguatan swasembada pangan hingga ke tingkat daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan Papua di seluruh sektor harus dilakukan, dengan pangan sebagai fondasi utama kehidupan bangsa dan transformasi nasional. Presiden menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kunci keberlangsungan bangsa yang harus dibangun dari tingkat nasional hingga daerah.
Selain sektor pangan, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menyiapkan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada energi. Menurutnya, Papua memiliki potensi sumber energi yang sangat besar dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan daerah serta nasional.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, untuk melakukan koordinasi yang erat dengan komite percepatan pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait. Kepala daerah diminta menyusun prioritas utama sesuai kebutuhan dan tantangan di wilayah masing-masing.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Bandung, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mencermati isi Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 500.1/9653/SJ tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bima menegaskan, dalam SE tersebut terdapat tiga poin penting yang wajib dikawal oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Pertama, kepala daerah diminta melakukan inventarisasi aset Pemda yang akan dipinjam-pakaikan untuk Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk ditempatkan.
“Dalam surat (SE) kami itu ada secara detail luasannya untuk tipe A bagi KPPG tingkat provinsi dan juga untuk tipe B bagi KPPG tingkat kabupaten/kota. Untuk mebel, furniturnya, nanti akan disiapkan oleh BGN,” katanya dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Program MBG di Aula Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (17/12/2025).
Bima menambahkan, poin kedua, kepala daerah diminta melakukan percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi yang siap dilaksanakan konstruksi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Proses ini diperlakukan sama halnya dengan program perumahan untuk rakyat.
Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Mendagri tentang Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Bapak dan Ibu juga diminta mengawal agar Persetujuan Bangunan Gedung ini dilakukan akselerasi,” ujarnya.
Poin ketiga, lanjut Bima, kepala daerah diminta memerintahkan kepala dinas provinsi serta kabupaten/kota untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Untuk memperoleh SLHS, SPPG dapat mengajukan permohonan secara manual kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk oleh Pemda. Permohonan tersebut dilengkapi dengan berbagai persyaratan, seperti dokumen penetapan SPPG dari BGN, denah dapur, serta dokumen penjamah pangan (food handler) yang telah bersertifikat.
“Bapak dan Ibu diminta untuk mengawal, menerbitkan [SLHS] paling lambat 14 hari setelah pengajuan permohonan oleh SPPG. Jadi, ketiga hal itu dari Kemendagri yang kami ingatkan dalam surat yang disampaikan per 3 Desember 2025,” pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa gubernur memegang peran sentral dalam penetapan upah minimum tahun 2026, baik Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Sebab, selain berkewajiban menetapkan UMP dan UMSP Tahun 2026, gubernur juga dapat menetapkan UMK dan UMSK.
“Gubernur dapat menetapkan upah minimum untuk kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten [atau kota], tapi ‘dapat’,” ujar Mendagri saat Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Ia pun menekankan agar proses penetapan tersebut berjalan tepat waktu, terkoordinasi, dan kondusif di daerah. Adapun seluruh penetapan upah minimum tahun 2026 harus diselesaikan paling lambat pada 24 Desember 2025. Dengan sisa waktu sekitar tujuh hari, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menindaklanjuti proses tersebut secara serius dan terkoordinasi.
“Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026 yang tadi, terutama ini gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menerangkan bahwa penghitungan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Dalam mekanismenya, Dewan Pengupahan menentukan nilai indeks atau alfa yang berada pada rentang 0,5 hingga 0,9 sebagai salah satu variabel penetapan upah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Nilai alfa [itu] ditentukan oleh Dewan Pengupahan. Jadi nilai alfa nanti yang 0,5 sampai 0,9,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus mengedepankan prinsip keseimbangan, yakni melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha. Untuk itu, komunikasi tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha dinilai menjadi kunci agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh pihak.
Mendagri juga meminta perangkat daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), untuk segera berkoordinasi dengan kepala daerah dan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Langkah tersebut penting guna memastikan proses penetapan upah minimum berjalan tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Terakhir, Mendagri menegaskan bahwa Kemendagri akan melakukan pemantauan terhadap progres penetapan upah minimum di seluruh provinsi. “Kita akan memantau progres dari 38 provinsi ini. Mana yang selesai dengan baik, mana yang kira-kira belum,” tandasnya.
Red
Jakarta, DN-II Isu mengenai perombakan kabinet di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus bergulir. Salah satu nama yang diapresiasi dan dipertimbangkan publik untuk mengisi posisi strategis Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) adalah Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo.
Apresiasi ini datang dari berbagai pihak, termasuk dari Pimpinan Umum Media Rajawali News Group dan Relawan Rakyat Membela Prabowo, Ali Sopyan. (17/12/2025).
Rekam Jejak dan Visi Kepemimpinan
Ali Sopyan, yang mengaku telah mengikuti rekam jejak Jenderal Gatot Nurmantyo, menyatakan keyakinannya bahwa penunjukan tersebut adalah langkah yang sangat tepat.
“Jika memperhatikan rekam jejak Jenderal Gatot Nurmantyo, penunjukan beliau sebagai Menko Polhukam adalah sangat tepat. Insyaallah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terwujud menjadi negara yang jaya dan bahkan menjadi Polisi Dunia,” ujar Ali Sopyan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prinsip Kekuatan Negara dan Kesejahteraan Rakyat
Ali Sopyan, yang juga putra dari Bumi Sriwijaya, menegaskan filosofi kepemimpinan yang ia yakini: “Rakyat Sehat, Negara Kuat.” Filosofi ini diyakini akan mendorong terwujudnya Indonesia yang tumbuh subur dan menjadi negara makmur.
Ia juga mengaitkan harapan ini dengan simbolisme kemenangan Presiden Prabowo Subianto.
“Semua ini sesuai dengan Angka 8 Presiden Prabowo Subianto, yang tepat dengan hitungan Joyoboyo,” tambahnya, seraya menutup dengan kutipan filosofi Jawa, “Hono Coroko, Doto Sowolo, Monggo Botongk, Podo Joyonyo. Terwujudlah rakyat sejahtera makmur, negara tumbuh subur dan kuat. Namun, semua itu atas izin Allah Yang Mahakuasa.”
Pernyataan ini menunjukkan harapan besar dari kelompok relawan dan media tersebut agar figur berlatar belakang militer yang memiliki visi kebangsaan kuat dapat mengisi pos kementerian strategis demi stabilitas dan kemajuan Indonesia.
Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan Papua melalui peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP).
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Mendagri mengapresiasi arahan Presiden dan menjelaskan bahwa sejak dilantik pada 8 Oktober 2025, KEPP-OKP langsung bergerak dengan menggelar sejumlah pertemuan internal, dan dilanjutkan dengan rapat bersama Mendagri dan kepala daerah se-Tanah Papua pada 15 Desember 2025.
“Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pelaksanaan tugas, jadi seperti apa komite ini akan bekerja,” ujar Mendagri.
Menurut Mendagri, sinkronisasi menjadi kebutuhan mendesak karena berbagai program kementerian/lembaga di Papua masih berjalan sektoral. Kondisi ini diperkuat dengan perubahan struktur pemerintahan daerah dari 2 provinsi menjadi enam provinsi dengan total 42 kabupaten dan kota, sehingga seluruh program pembangunan perlu diselaraskan secara komprehensif.
Mendagri juga menyinggung peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua oleh Kementerian PPN/Bappenas. Ia menekankan rencana tersebut masih perlu disempurnakan melalui dialog lanjutan dengan para kepala daerah hasil Pilkada 2024 agar aspirasi daerah dapat terakomodasi secara seimbang melalui pendekatan top-down dan bottom-up.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk diketahui, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025, KEPP-OKP memiliki tugas utama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program lintas kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah di Papua, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan program pembangunan. 
“Kemudian setelah itu [komite juga] akan melakukan evaluasi program secara reguler,” jelas Mendagri.
Karena itu, guna mendukung efektivitas kerja, KEPP-OKP akan berkantor di Jayapura dan melaksanakan evaluasi secara berkala setiap tiga atau empat bulan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar koordinasi antarkementerian/lembaga, termasuk pelaporan langsung kepada Presiden apabila diperlukan intervensi kebijakan lanjutan.
“Harapan kami, dengan adanya sinkronisasi [dan] harmonisasi program ini, betul-betul dapat berdampak di lapangan dalam rangka untuk percepatan pembangunan, sehingga masyarakat Papua bisa lebih sejahtera,” tandas Mendagri.
Red
JAKARTA, DN-II Pimpinan Umum Media Rajawali News Grup sekaligus tokoh penggerak relawan, Bapak Ali Sopyan, menyampaikan pesan optimisme terkait arah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam pandangannya, dinamika penyusunan Kabinet Merah Putih saat ini merupakan momentum sakral bagi bangsa Indonesia untuk kembali pada jati diri dan kejayaan di kancah internasional.
Bapak Ali Sopyan (Pimpinan Umum Media Rajawali News Grup) beserta jajaran Relawan Rakyat Membela Prabowo.
Menyampaikan pernyataan dukungan moril serta aspirasi strategis terkait penguatan stabilitas nasional dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya luhu
Disampaikan dalam momentum awal masa kepemimpinan Presiden ke-8 RI, Desember 2024.
Untuk memberikan dukungan spiritual dan pemikiran kepada Presiden Prabowo Subianto agar dapat mewujudkan visi “Indonesia sebagai Polisi Dunia” dan mencapai cita-cita “Rakyat Sehat, Negara Kuat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan mengedepankan kearifan lokal seperti filosofi Hanacaraka dan Ramalan Jayabaya sebagai tuntunan moral dalam kepemimpinan nasional.
Sinergi Nasional dan Stabilitas Politik
Ali Sopyan menekankan pentingnya menempatkan figur-figur dengan rekam jejak mumpuni untuk menjaga kedaulatan negara. Salah satu aspirasi yang muncul adalah harapan terhadap keterlibatan tokoh militer berpengalaman seperti Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, yang dinilai memiliki kedekatan emosional dengan rakyat dan integritas dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Harapan Spiritual dan Filosofi Jawa
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo merupakan manifestasi dari harapan sejarah yang panjang. Dengan landasan filosofi Hanacaraka, diharapkan kabinet yang terbentuk mampu menjadi penyeimbang dan pengayom bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Meskipun menyuarakan aspirasi masyarakat, Relawan Rakyat Membela Prabowo menegaskan bahwa mereka menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden dalam menentukan menteri-menterinya, termasuk posisi Menko Polkam yang saat ini dijabat oleh Bapak Budi Gunawan. Dukungan tetap diberikan secara penuh demi kelancaran program pemerintah.
“Kejayaan Indonesia bukan sekadar hasil kerja keras administratif, melainkan sebuah restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan keselarasan kita dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kami berdiri bersama Presiden untuk Indonesia yang lebih kuat,” ujar Ali Sopyan.
Organisasi ini merupakan wadah aspirasi masyarakat yang berfokus pada pengawalan kebijakan Presiden Prabowo Subianto demi tercapainya keadilan sosial dan kedaulatan bangsa yang bermartabat.
Media Center Rajawali News Grup
Tim Redaksi
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tanah Papua untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Ia menilai, pemekaran wilayah di Papua hingga kini belum sepenuhnya menghasilkan percepatan pembangunan yang optimal.
Karena itu, Mendagri menegaskan tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program, pengawasan, serta evaluasi secara optimal. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan percepatan pembangunan Papua segera terwujud.
Pesan tersebut disampaikan Mendagri dalam Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Mendagri menilai Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mampu mengorganisasi dan menyelaraskan program kementerian dan lembaga (K/L) di tingkat pusat agar kompatibel dengan kebutuhan pembangunan di Papua. Ini termasuk menyelaraskan antara program pemerintah pusat dengan daerah.
Ia mencontohkan, kegagalan program pusat kerap terjadi akibat tidak adanya dukungan program lanjutan dari pemerintah daerah. “Jangan sampai terjadi program pusat, misalnya membangun bendungan dan kemudian irigasi yang harusnya dibuat oleh provinsi siripnya, tersiernya dibuat oleh kabupaten/kota itu gak jalan,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia memahami ketidaksinambungan tersebut kerap dipengaruhi oleh perbedaan janji politik masing-masing kepala daerah. Oleh karena itu, ia menyarankan agar mekanisme pelaksanaan RAPPP 2025–2029 membuka ruang umpan balik bagi kepala daerah di Papua, sehingga program pusat dan daerah dapat diselaraskan secara efektif.
“Kita tidak ingin program ini [menjadi] program design yang top-down. Kalau program top-down nanti belum tentu cocok dengan situasi daerah masing-masing. Oleh karena itu perlu mekanisme juga mendengarkan bottom-up dari bawah,” ucapnya.
Selain harmonisasi program, Mendagri juga meminta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemerintah daerah yang mengalami kendala dalam menjalankan agenda percepatan pembangunan.
“Juga bisa menampung aspirasi, tidak hanya mengawasi seperti lebih superior, tidak. Tapi tentu juga bisa menampung masukan dari kepala daerah,” katanya.
Dirinya mengusulkan evaluasi dilakukan setiap tiga atau empat bulan sekali. Apabila tidak terjadi perbaikan signifikan, hasil evaluasi tersebut akan dipantau langsung oleh Presiden, dan dimungkinkan adanya intervensi lebih lanjut.
Sebagai informasi, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk mengharmonisasi program percepatan pembangunan di Papua dan dilegalkan melalui Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025.
Red
Jakarta, DN-II Kegiatan pertambangan di Indonesia perlu dikaji segala sesuatunya baik permainan maupun itu kegiatannya lebih dalam oleh pemerintah pusat daerah dengan Presiden agar memerintahkan seluruh aparatnya yang berwenang dalam masalah ini mengkaji sedetail mungkin permasalahan pertambangan yang notabenenya tidak lepas identek dengan yang namanya pengrusakan lingkungan dan ekosistem alam itu . Lihat saja pertambangan pasir laut sungai kali dikeruk pertambangan emas nikel di gali dan hutan dibabat bukan ini pengrusakan lingkungan yang kalau pemerintah membebaskan tanpa pengawasan melekat berbagai elemen pemerintah bagai mana lingkungan di negara kita tidak akan kering kerontang gundul tanpa akan ada resapan air dimana mana akibatnya sudah dirasakan dimana mana terjadi musibah banjir dan kebakaran alam kan “, Tandas Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Prihatin.
Dalam sebuah catatan khusus selama 10 tahun kebelakang yang menjadi perhatian Masyarakat Indonesia dan pemerhati kekayaan SDA Indonesia banyak unsur kesengajaan dilakukan pengurasan kekayaan Indonesia baik di darat dan laut oleh oknum yang tidak disentuh oleh hukum. Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH meminta Presiden RI agar memperketat pengawasan.
Ketika para pemerhati lingkungan menyampaikan bahwa WNA bisa mengeruk kekayaan SDA Indonesia pasti ada peranan oknum pejabat pusat dan daerah. Tentu hal ini menjadi perhatian serius rakyat Indonesia dan Dunia International.
Banyak contoh yang telah terbukti yang Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH menerima aduan Masyarakat.
(WNA) melakukan kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal di Kabupaten Keerom, Papua.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dugaan ekspor ilegal bijih nikel sebanyak 5,3 juta ton ke China antara tahun 2020-2022, yang merugikan negara miliaran rupiah karena tidak membayar pajak atau royalti yang sesuai.
Warga Negara Asing (WNA) Tiongkok yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat (Ketapang) dan Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat),
Kerugian Negara: Mencapai triliunan rupiah (misal: Rp1.020 triliun di Ketapang) dari hilangnya cadangan emas dan perak
Hantu Timah di bangka belitung selama ini bebas menjual keluar negri, 80% hasil timah dari wilayah Bangka Belitung selama ini diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur. 12.000 Ton di kirim bebas keluar negri merugikan negara 300 Trilyun. Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH meminta Presiden RI tangkap dan hukum 500 tahun dan dimiskinkan bila ada oknum pejabat pusat dan daerah yang memfasilitasi korupsi dibanyak daerah pertambangan
Kerugian Negara via Misinvoicing
Kerugian negara dari ekspor-impor sangat besar, terutama dari manipulasi misinvoicing (perbedaan nilai faktur) yang bisa mencapai triliunan rupiah per tahun (mencapai Rp1.000 triliun per tahun menurut beberapa perkiraan), akibat penggelapan pajak dan bea masuk, serta kerugian dari barang impor ilegal, yang semuanya mengurangi pendapatan negara, menghambat daya saing industri lokal, dan meningkatkan ketergantungan pada produk asing. Presiden RI harus tegas menegakkan hukum kepada pihak pihak yang merugikan negara dan bila perlu di bubarkan lembaga pengawasan tetsebut menurut Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH.
Negara juga di rugikan dengan Ilegal Loging. Deforestasi Melonjak Semakin Parah Kondisi Hutan Indonesia
Catatan penting bahwa alih fungsi hutan menjadi lepas kontrol dimana mana marak ilegal loging adalah adanya oknum pejabat pusat dan daerah yang menghalalkan segala cara dan merugikan Negara Indonesia
Dalam beberapa dekade terakhir, tutupan hutan di Tanah Air terus mengalami penyusutan. Melansir data FAO, total luas kawasan hutan nasional mencapai 118,5 juta hektare pada tahun 1990, kemudian menyusut hingga tersisa 92,1 juta hektare pada tahun 2020. Bukan jumlah kecil 18 juta hektar sedikitnya hutan telah hilang di Indonesia.
Catatan para pemerhati lingkungan menyampaikan bahwa pertahun 10 juta hektar hutan yang hilang di Indonesia. Berapa ratus milyar pertahun negara Indonesia rugi hutan habis ditebang. Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media : Negara harus memanggil para oknum pejabat di masalalu dengan rusaknya hutan dan ilegal loging.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
IKAN RI DI CURI DENGAN KERUGIAN MENEMBUS 300 TRILYUN PERTAHUN
Kerugian Indonesia per tahun akibat pencurian ikan (illegal fishing) mencapai Rp 300 triliun. Pencurian ikan marak terjadi selama 10 tahun terakhir sehingga kerugiannya mencapai Rp 3.000 triliun.
Nilai Rp 300 triliun per tahun itu besar. Kalau 10 tahun berarti kerugian kita Rp 3.000 triliun. Jumlah itu cukup membayar utang kita ke seluruh dunia. Prof Dr KH Sutan Nasomal meminta Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subiyanto bersama jajarannya yang mampu menghukum para oknum pejabat di masalalu yang merugikan dan merusak laut Indonesia
Prof Dr KH Sutan Nasomal mempertanyakan apakah sudah dalam pengawasan Negara Indonesia dengan sangat kaya emas yang berada di Indonesia dan tidak akan habis selama 300 tahun bila dikelola dengan benar. Daftar Tambang Emas Terbesar di Indonesia. Sejatinya, ada beberapa daerah yang menjadi pemasok utama emas di Indonesia. Berikut ini 12 daerah penghasil emas terbesar di Indonesia yang penting untuk diketahui, antara lain:
1. Mimika, Papua Tengah: Tambang Emas Grasberg menghasilkan 240 kg emas murni perhari. Cadangan emas yang masih tersimpan di tambang ini mencapai sekitar 1.760.000 ton. Di samping emas, Grasberg juga memiliki cadangan uranium, salah satu bahan tambang bernilai tinggi lainnya.
2. Deep Mill Level Zone, Papua Tengah. Jika Grasberg masih dikelola oleh Freeport maka DMLZ dikelola oleh PT. Inalum setelah divestasi saham PT Freeport. Pada tahun 2021, tambang ini memproduksi 548.800 ons emas.
3. Gunung Pongkor, Bogor, sejak tahun 1989, tambang ini memproduksi sekitar 2 ton emas per tahun. Dengan luas mencapai 6.042 hektare, tambang ini juga termasuk salah satu yang terluas di Indonesia.
4. Banyuwangi, Jawa Timur: Tambang Emas Tujuh Bukit. Tambang emas Tujuh Bukit di Banyuwangi mulai berproduksi sejak tahun 2017. Tambang ini memiliki luas 992 kilometer persegi dan masih menyimpan cadangan emas sekitar 28.000.000 ons.
5. Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat. Tambang Batu Hijau di NTB memiliki cadangan emas sebanyak 2.700.000 ton, dengan produksi emas pada tahun 2020 mencapai 4.120.000 ons. Tambang ini dikelola oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara, anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk. Di samping emas, tambang Batu Hijau juga memproduksi tembaga dalam jumlah besar, yaitu mencapai 4.470.000.000 pon pada tahun 2020.
6. Dompu, Nusa Tenggara Barat. Tambang Dompu, salah satu penghasil emas di Provinsi NTB, kini dikelola oleh PT Sumbawa Timur Mining. Diperkirakan, tambang ini memiliki cadangan emas yang signifikan, mengingat total potensi emas di NTB mencapai 507.000.000 ton.
7. Gosowong, Maluku Utara. Dikelola oleh PT Nusa Halmahera Minerals, tambang ini diperkirakan masih menyimpan cadangan emas sebanyak 26.900.000 ons. Gosowong telah beroperasi sejak tahun 1996, yang menandakan keberlanjutan aktivitas tambang ini selama bertahun-tahun. Maluku Utara rampaknya kaya akan potensi tambang emas. Bukan hanya Gosowong, juga ada Ngailamo dan Sesewet yang juga memiliki cadangan emas yang melimpah.
8. Martabe, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tambang Martabe, yang diawasi oleh PT Agincourt Resources, memproduksi 391.000 ons emas pada tahun 2021. Tambang ini telah beroperasi sejak tahun 2008 dan diperkirakan akan terus beroperasi hingga tahun 2034, dengan luas area mencapai 1.303 kilometer persegi. Di perbukitan Tapanuli Selatan, tambang ini diperkirakan masih memiliki cadangan emas sekitar 135 ribu ton.
9. Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh telah lama diakui sebagai salah satu provinsi penghasil emas terbesar di Indonesia. Beberapa daerah di NAD yang terkenal menghasilkan emas dalam jumlah besar, antara lain, Bener Meriah dan Meulaboh.
10. Tambang Pani, Pohuwato, Gorontalo. Tambang emas ini merupakan proyek terbaru yang dikelola oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk. Pada Februari 2023, diperkirakan cadangan emas di dalamnya mencapai 6.350.000 ons.
11. Pujon, Kalimantan Tengah. Pertambangan Pujon berlokasi di Desa Pujon, Provinsi Kalimantan Tengah. Tambang ini memiliki cadangan emas yang cukup besar, mencapai 40.000.000 ton. Di samping emas, Pujon juga memiliki potensi tambang perak yang signifikan, dengan cadangan perak mencapai 16.000.000 ton.
12. Toka Tindung, Sulawesi Utara. Pulau Sulawesi memiliki beberapa lokasi yang menjadi penghasil emas terbesar di Indonesia, termasuk Proyek Emas Toka Tindung di Sulawesi Utara. Selain itu, Sulawesi juga memiliki potensi emas di daerah lain seperti tambang emas Luwu di Sulawesi Selatan dan tambang Arci di Manado.
Cadangan emas di Indonesia tidak akan habis selama 300 tahun bila dikelola dengan benar oleh Negara Indonesia. 
Prof Mahfud MD menyampaikan : “Ada informasi dari PPATK waktu itu Abraham Samad mengatakan, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapatkan uang Rp 20 juta tanpa kerja apa pun, termasuk anak kecil,” ucap Mahfud
“Rp 20 juta setiap bulan gratis dari negara,” imbuh Mahfud
Tetapi kemiskinan Masyarakat semakin meluas menurut Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Ekonom menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi Media cetak onlen dalam luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta 16/12/2025 via telpon selulernya.
Narasumber : Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta.
JAKARTA, DN-II Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia, Dr. NR. Icang Rahardian, SH., MH., M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Barat dan seluruh jajarannya atas keberhasilan menangkap YouTuber Adimas Firdaus alias Resbob, yang diduga menyebarkan konten bermuatan ujaran kebencian di media sosial.
Resbob diamankan aparat kepolisian di wilayah Jawa Tengah tepatnya di Semarang, sebelum akhirnya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan awal dan selanjutnya akan diproses lebih lanjut oleh Polda Jawa Barat.
Ketua Umum IWO Indonesia menilai langkah cepat dan tegas yang dilakukan Polda Jabar merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari konten digital yang memecah belah.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kinerja Polda Jawa Barat yang bertindak profesional, cepat, dan terukur dalam menangani kasus ini. Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian harus dilakukan tanpa pandang bulu,” ujar Dr. Icang Rahardian, Senin (15/12/2025).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, ruang digital tidak boleh menjadi tempat bebas bagi siapa pun untuk menghina kelompok masyarakat tertentu, terlebih jika menyangkut unsur suku, budaya, dan identitas daerah.
“Konten yang menghina masyarakat Sunda dan kelompok pendukung Persib Bandung bukan sekadar persoalan opini, tetapi sudah masuk ranah pelanggaran hukum karena berpotensi memicu konflik sosial,” tegasnya.
Dr. Icang juga menekankan pentingnya literasi digital bagi para kreator konten dan pengguna media sosial agar lebih bijak dalam menyampaikan pendapat.
“Kebebasan berekspresi dijamin undang-undang, tetapi ada batasnya. Ketika sudah mengandung ujaran kebencian dan SARA, maka hukum harus ditegakkan,” katanya.
Ia berharap kasus ini menjadi efek jera sekaligus pembelajaran bagi publik, khususnya para pembuat konten, agar tidak menyalahgunakan platform digital demi sensasi semata.
“Kami berharap proses hukum berjalan transparan dan adil. Ini penting agar menjadi pelajaran bersama bahwa media sosial bukan ruang tanpa etika dan aturan,” tambahnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan menyampaikan bahwa Resbob diamankan terkait dugaan pelanggaran Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE, serta pasal lain yang berkaitan dengan penyebaran konten bermuatan kebencian terhadap kelompok tertentu berdasarkan SARA.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kasus ini berawal dari laporan kelompok pendukung Persib Bandung dengan nomor LP/B/674/XII/2025/SPKT/Polda Jawa Barat tertanggal 11 Desember 2025, serta laporan dari Rumah Aliansi Sunda Ngahiji.
Atas perbuatannya, terlapor terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
Tim Prima
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali meraih predikat Informatif pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat, untuk kategori kementerian.
Dengan capaian tersebut, Kemendagri tercatat tujuh kali berturut- turut meraih predikat Informatif dalam keterbukaan informasi publik. Capaian tersebut menegaskan komitmen berkelanjutan Kemendagri dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Penghargaan diserahkan pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) & Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025). Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Berdasarkan hasil monev KI Pusat, pada tahun 2025 ini Kemendagri memperoleh nilai 96,50. Secara historis, kinerja Kemendagri dalam keterbukaan informasi publik menunjukkan tren yang konsisten. Sejak 2020 hingga 2025, nilai monev Kemendagri selalu berada pada kategori Informatif dengan perolehan nilai lebih dari 91. Hal ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Kemendagri dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi.
“Kami berterima kasih kepada Komisi Informasi Pusat atas predikat Informatif yang diberikan. Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat,” ujar Benni dalam keterangannya usai acara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro menjelaskan bahwa monev keterbukaan informasi publik tahun 2025 dilakukan terhadap ratusan badan publik lintas sektor. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga kebutuhan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Donny menekankan bahwa keterbukaan informasi publik akan lebih mudah dilaksanakan apabila dipahami sebagai kebutuhan. “Menjadikan keterbukaan informasi publik ini adalah satu kebutuhan, yang ada manfaatnya, maka insyaallah keterbukaan informasi ini akan dapat dijalani dengan baik, dan akan mendapatkan hasil yang baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Donny menyoroti pentingnya penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik. Menurutnya, dukungan pimpinan dan struktur PPID yang kuat menjadi kunci utama keberhasilan keterbukaan informasi.
“Kalau PPID-nya kuat, didukung oleh pimpinan badan publik, keterbukaan informasi publik itu tidak hal yang susah,” tandasnya.
Penganugerahan KIP 2025 diharapkan menjadi pemacu bagi seluruh badan publik, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi secara berkelanjutan guna memperkuat kepercayaan publik.
Red
You cannot copy content of this page