TOKYO, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kehormatan kepada Kaisar Jepang, Naruhito, di Istana Kekaisaran Jepang, Tokyo, pada Senin (30/03/2026). Pertemuan ini menjadi simbol penguatan hubungan persahabatan serta kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin erat selama puluhan tahun.
Sambutan Hangat di Istana Kekaisaran
Setibanya di pelataran Istana, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Kaisar Naruhito. Suasana penuh penghormatan tampak saat kedua pemimpin negara tersebut saling menyapa sebelum memasuki area dalam istana.
Agenda dilanjutkan dengan sesi foto bersama di Ruang Take-no-ma, sebuah ruangan ikonik yang kerap digunakan untuk menerima tamu negara penting. Setelahnya, kedua kepala negara melakukan pertemuan empat mata yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab.
Dialog Strategis dan Kedekatan Personal
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Kaisar Naruhito membahas sejumlah isu strategis terkait kepentingan kedua negara di kawasan Asia Pasifik. Meski membahas hal-hal serius, pembicaraan tetap diwarnai dengan pertukaran cerita ringan yang menunjukkan kedekatan personal antara pemimpin Indonesia dengan keluarga Kekaisaran Jepang.
Selain bertemu dengan Kaisar, Presiden Prabowo juga melakukan pembicaraan dengan Putra Mahkota Jepang, Akishino (Fumihito). Pertemuan lintas generasi ini menegaskan komitmen kedua negara untuk terus menjaga keberlanjutan hubungan bilateral di masa depan.
Jamuan Santap Siang Kenegaraan
Rangkaian kunjungan ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan yang diselenggarakan di Rensui North, Istana Kekaisaran. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo bersama Kaisar Naruhito dan Putra Mahkota Fumihito tampak menikmati hidangan sambil melanjutkan diskusi santai mengenai kebudayaan dan kerja sama sosial-ekonomi.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya di kancah internasional, sekaligus mengukuhkan Jepang sebagai salah satu mitra pembangunan terpenting bagi tanah air.
Red
Sumber: BPMI Setpres
Tag: #PresidenPrabowo
#KunjunganNegara
#IndonesiaJepang
#DiplomasiRI
#KemensetnegRI
BREBES, DN-II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat seluruh aspirasi masyarakat agar tidak sekadar menjadi catatan, melainkan terakomodasi nyata dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. (30/3/2026).
​Hal tersebut ditegaskan pimpinan DPRD dalam rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes. Mewakili Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Mohammad Ikbal Tanjung menyampaikan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif adalah fondasi utama untuk membangun “Kota Bawang” yang lebih sejahtera.
​Pokir Kristalisasi Kebutuhan Riil Masyarakat
​Ikbal menjelaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan instrumen krusial dalam perencanaan anggaran. Pokir bukan sekadar usulan formalitas birokrasi, melainkan hasil serapan aspirasi murni dari 50 anggota dewan saat turun langsung ke konstituen.
​”Aspirasi arus bawah ini dijaring melalui reses tiga kali setahun. Inilah yang kami input dan lampirkan untuk diadopsi ke dalam APBD 2027. Kami meyakini Pokir adalah representasi kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Ikbal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Pengawasan Ketat di Setiap Tahapan
​Selain mendukung program pemerintah yang selaras dengan visi-misi daerah, DPRD Brebes juga memastikan fungsi pengawasan (controlling) berjalan maksimal. Ikbal menekankan bahwa dewan akan memelototi setiap tahapan anggaran, mulai dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), hingga Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
​DPRD berkomitmen untuk tetap bersikap kritis namun konstruktif terhadap program-program yang dinilai kurang menyentuh kepentingan publik.
​”Kami akan tetap kritis terhadap kegiatan yang kurang berpihak pada rakyat. Prinsipnya, dukungan kami berikan sepenuhnya demi rencana kerja yang membawa kemaslahatan dan perubahan positif bagi kesejahteraan warga Brebes,” pungkasnya.
​Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes terus memacu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan integrasi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Langkah strategis ini diambil mengingat angka IPM Kabupaten Brebes saat ini berada di level 69, masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (74) dan Nasional (75).
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P2MP) Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Yusmanto, S.Pi, M.Si, menekankan bahwa kehadiran institusi pendidikan tinggi di wilayah Brebes menjadi katalisator penting untuk mengejar ketertinggalan tersebut secara bertahap. (30/3/2026).
Tiga Pilar Transformasi Daerah
Peningkatan capaian IPM di Kabupaten Brebes difokuskan pada tiga sektor krusial yang saling berkesinambungan:
Pendidikan: Perluasan akses serta revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesehatan: Pemerataan jaminan kesehatan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Daya Beli: Penguatan struktur ekonomi guna meningkatkan kapasitas konsumsi masyarakat.
“Angka IPM ini merupakan refleksi dari sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu memberikan dampak nyata dalam pembukaan lapangan kerja serta efektivitas penekanan angka kemiskinan,” ujar Yusmanto dalam laporan capaian pembangunan daerah.
Prioritas Strategis: Pangan dan Investasi
Sebagai kabupaten dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Tengah, Pemkab Brebes menetapkan beberapa poin prioritas dalam laporan semesteran kepada Kemendagri:
Ketahanan Pangan: Mengoptimalkan sektor agraris sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Kesehatan & Gizi: Implementasi program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang kualitas SDM.
Pemerataan Pendidikan: Revitalisasi pendidikan dasar serta pemetaan wilayah blank spot (kekosongan sekolah) tingkat SMA/SMK untuk menekan angka putus sekolah.
Stabilitas Ekonomi: Pengendalian inflasi melalui optimalisasi Kawasan Desa Mandiri (KDM) guna menjaga daya beli di tingkat akar rumput.
KIB: Magnet Relokasi Industri Jabodetabek
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu mesin pertumbuhan ekonomi masa depan Brebes adalah pengembangan Kawasan Industri Brebes (KIB). Dengan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp2,4 juta, Brebes memiliki daya tarik kompetitif dibandingkan wilayah penyangga ibu kota.
“Struktur biaya tenaga kerja di Jabodetabek setara dengan rasio dua hingga tiga tenaga kerja di Brebes. Ini adalah potensi luar biasa bagi para investor untuk melakukan relokasi industri,” tambahnya.
Meski terdapat dinamika terkait status Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Perpres 79, Pemkab Brebes memastikan pengembangan KIB tetap melaju melalui skema Business to Business (B2B). Pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam memfasilitasi kemudahan perizinan dan penyediaan lahan bagi para calon investor.
Proyeksi 2027: Pariwisata dan Ekonomi Syariah
Menutup laporan tersebut, Pemkab Brebes kini tengah melakukan koordinasi intensif dengan Bappenas dan Kemendagri. Berdasarkan arahan Pemerintah Provinsi, arah pembangunan Brebes pada tahun 2027 diproyeksikan bertransformasi menuju sektor Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah.
Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan bagi seluruh masyarakat Brebes.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Aura kebahagiaan menyelimuti ratusan siswa dalam prosesi kelulusan tahun ajaran 2025/2026. Salah satu momen menarik datang dari seorang siswa berprestasi dan berjiwa wirausaha bernama Amar, siswa kelas 12 jurusan Administrasi Perkantoran (AP) 7.
Amar merupakan satu dari 441 siswa yang dinyatakan lulus tahun ini. Di tengah ramainya perbincangan mengenai biaya perpisahan sekolah, Amar memberikan kesaksian bahwa prosesi wisuda yang ia jalani berlangsung tanpa pungutan biaya alias gratis.
“Ia Pak, acaranya gratis. Baju wisuda (toga) juga dipinjamkan oleh pihak sekolah. Namun, sekolah tetap memberikan kebebasan bagi siswa jika ingin menyewa sendiri di luar,” ujar Amar saat diwawancarai wartawan Detik Nasional. (30/3/2026).
Amar sendiri memilih untuk menyewa busana wisuda di desa asalnya, Pengempon, Brebes. Menariknya, ia mendapatkan harga khusus karena menyewa pada kerabat sendiri. “Saya sewa di desa sendiri. Karena saudara, saya hanya diminta mengganti biaya cuci atau laundry saja,” tambahnya dengan nada syukur.
Jiwa Wirausaha Sejak di Bangku Sekolah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tak hanya sekadar lulus, Amar juga dikenal sebagai pribadi yang mandiri. Selama masa sekolah, ia sudah belajar mencari penghasilan sendiri dengan berjualan kuota internet kepada teman-teman sekelasnya.
Dengan modal awal sekitar Rp500.000, Amar mampu meraup keuntungan bersih hingga Rp200.000 per bulan. Angka yang lumayan bagi seorang pelajar untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Lumayan Pak, dalam seminggu bisa dapat untung sekitar Rp50.000. Jadi sebulan bisa mengantongi Rp200.000,” ungkapnya.
Rencana Melanjutkan Studi
Setelah menerima surat kelulusan, Amar berencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kota Purwokerto menjadi destinasi pilihannya untuk menempuh bangku perkuliahan.
Terkait dokumen kelulusan, Amar menjelaskan bahwa ijazah fisik kemungkinan besar akan dibagikan kepada seluruh siswa pada bulan April mendatang.
Kisah Amar menjadi potret positif bagi dunia pendidikan di Kabupaten Brebes, di mana integritas sekolah dalam menyelenggarakan acara gratis berpadu dengan kemandirian siswa dalam berwirausaha.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Kepala Desa Winduasri, C. Nuridin, angkat bicara menanggapi sorotan publik terkait jam kerja perangkat desa yang dinilai sering berakhir lebih awal. Nuridin menegaskan bahwa standar pelayanan di tingkat desa tidak bisa dipandang hanya dari kacamata administratif jam kantor semata.
Saat ditemui di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Senin (30/3/2026), Nuridin menjelaskan bahwa dedikasi seorang pelayan masyarakat di desa melampaui batasan waktu formal.
Pelayanan Tanpa Sekat Waktu
Nuridin meluruskan persepsi masyarakat yang menganggap kantor desa sepi setelah pukul 14.00 WIB sebagai tanda berhentinya aktivitas. Menurutnya, perangkat desa sering kali harus turun ke lapangan atau menyelesaikan urusan kedinasan di luar kantor pada jam-jam tersebut.
“Pelayanan pemerintah desa itu tidak menggunakan waktu ‘pas-pasan’. Kami bertugas 24 jam. Jam 12 malam pun, jika ada warga yang mengetuk pintu butuh bantuan, tetap kami layani,” tegas Nuridin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia mencontohkan kondisi darurat seperti warga yang meninggal dunia atau tertimpa musibah di luar kota. Hal-hal seperti itu menuntut respons cepat pemerintah desa tanpa mengenal waktu, bahkan sering kali dimulai sejak pukul 05.00 pagi.
Apresiasi Kemudahan Adminduk
Di sisi lain, Nuridin mengapresiasi kebijakan Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma (Mitha), yang memangkas birokrasi dokumen kependudukan (Adminduk). Kini, warga Desa Winduasri tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kabupaten untuk mengurus KTP atau Kartu Keluarga.
“Alhamdulillah, sekarang semua pelayanan sudah bisa selesai di desa. Ini lompatan besar yang sangat membantu masyarakat, karena efisien secara waktu dan biaya,” tambahnya.
Dilema Kesejahteraan dan Harapan Infrastruktur
Meski memikul tanggung jawab moral yang besar, Nuridin secara terbuka menyinggung kondisi kesejahteraan kepala desa. Dengan Penghasilan Tetap (Siltap) di kisaran Rp3.700.000, ia mengaku harus bijak dalam mengelola finansial demi menjaga amanah jabatan.
“Kalau bicara cukup atau kurang, itu kembali ke hati nurani. Secara angka mungkin terasa kurang, tapi karena ini sudah menjadi ketetapan dan bentuk pengabdian, ya kami cukup-cukupkan saja,” ungkapnya lugas.
Namun, di balik komitmen pelayanan tersebut, Nuridin menitipkan harapan besar kepada Pemerintah Kabupaten Brebes terkait infrastruktur. Ia menyoroti akses jalan menuju Desa Induasri, khususnya jalur Gunung Lio, yang saat ini kondisinya rusak berat.
Menurutnya, jalur tersebut merupakan urat nadi perekonomian dan mobilitas warga Kecamatan Salem. Ia berharap perbaikan infrastruktur dapat mengimbangi transformasi layanan administrasi yang sudah berjalan prima.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Kondisi infrastruktur di wilayah pelosok Kabupaten Brebes kembali memicu gejolak sosial. Ruas jalan penghubung Desa Winduasri dan Desa Capar dilaporkan rusak parah hingga nyaris tak dapat dilalui kendaraan. Geram karena merasa diabaikan, warga akhirnya turun ke jalan melakukan aksi “gerilya” kerja bakti swadaya demi menyambung urat nadi ekonomi mereka, Senin (30/3/2026).
Jeritan Ekonomi di Tengah Lumpur
Berdasarkan rekaman suara narasumber di lapangan, tergambar jelas kepanikan sekaligus kekecewaan warga saat melintasi jalur tersebut. Medan yang licin dengan lubang sedalam kubangan memaksa pengendara bertaruh nyawa.
“Alon-alon, alon-alon (pelan-pelan)…” terdengar suara warga dalam rekaman tersebut, memperingatkan pengendara lain. Kerusakan jalan ini bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan hambatan fatal bagi distribusi ekonomi, terutama bagi para perajin gula madu yang menjadi komoditas unggulan desa setempat.
Sarkasme pun muncul sebagai bentuk protes paling getir. “Aduh, jalannya sangat ‘bagus’ ini, Pak. Siap!” seloroh salah satu narasumber saat melihat kendaraannya nyaris terjungkal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Puncak kekecewaan warga pecah lantaran tak ada satu pun alat berat atau tanda-tanda bantuan pemerintah di lokasi. Saat dimintai tanggapan mengenai kondisi lapangan yang kian memprihatinkan, seorang tokoh masyarakat, Pak Haji, hanya melontarkan satu kata singkat yang sarat kemarahan: “Brengsek!”
Umpatan tersebut menjadi potret nyata betapa masyarakat telah kehilangan kesabaran terhadap lambatnya respons Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menangani akses publik yang vital.
Menagih Janji Bupati Paramitha
Di lokasi kerja bakti, warga Desa Winduasri dan Capar bahu-membahu menambal lubang dengan material seadanya. Nama Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, berulang kali disebut. Warga mengingatkan kembali momen saat Bupati meninjau lokasi tersebut dan menjanjikan perbaikan.
“Gimana ini Pemerintah Brebes? Masih belum ditanggapi. Semoga pesan ini sampai kepada Ibu Bupati Paramitha, yang katanya (jalan) akan diperbaiki tahun 2026,” ujar seorang warga di sela aktivitasnya mencangkul tanah.
Warga berharap janji perbaikan tahun ini bukan sekadar “angin surga”. “Ibu Bupati sudah melihat langsung kondisi ini. Mohon segera diperbaiki, ini sangat mengerikan. Mobil saja bisa maduk (tersangkut) di sini,” tambahnya.
Satu Dekade Terabaikan
Tokoh masyarakat Desa Winduasri, C. Nuridin, mengungkapkan bahwa penderitaan warga sudah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun. Namun, ia membawa sedikit titik terang berdasarkan informasi anggaran yang beredar.
Menurut Nuridin, pada tahun anggaran 2026 ini, perbaikan jalan sepanjang 5 kilometer tersebut kabarnya telah masuk dalam ploting APBD Kabupaten Brebes. Warga kini menunggu bukti nyata dari komitmen politik tersebut.
Meski dibayangi rasa takut, semangat warga tetap terjaga lewat candaan lokal. Dalam percakapan berbahasa Sunda, terdengar pemuda yang hendak mengantar barang ke wilayah Babakan saling menguatkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Anjir… tenang, tenang, geus pangalaman (sudah pengalaman),” ucap mereka saat melibas jalur ekstrem. Meski sudah “terbiasa” menderita di jalan rusak, warga menegaskan mereka tidak ingin mewariskan “pengalaman buruk” ini ke generasi berikutnya. Mereka menuntut realisasi anggaran sebelum ekonomi desa benar-benar lumpuh total.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Kondisi wilayah Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, kian memprihatinkan. Setiap kali hujan deras mengguyur, kawasan kota ini seolah berubah menjadi lautan, memicu status “Darurat Banjir” yang tak kunjung usai. Pemerintah daerah dinilai gagal melakukan pemetaan dan evaluasi saluran air menuju Sungai Babakan secara efektif.
Tokoh Masyarakat Brebes, Mbah Anton, menyampaikan kritik kerasnya terhadap penanganan banjir yang dianggap jalan di tempat selama bertahun-tahun. Menurutnya, sejak kepemimpinan dua periode bupati sebelumnya hingga saat ini, belum ada solusi konkret yang mampu membebaskan Ketanggungan dari jerat banjir.
“Hingga saat ini, kondisi Ketanggungan justru bertambah parah. Ini bukan lagi sekadar banjir langganan, tapi sudah masuk tahap mencekam setiap kali hujan turun,” ujar Mbah Anton, Minggu (29/03/2026).
Menanti Tangan Dingin Sang Kepala Daerah
Masyarakat kini menaruh harapan besar pada pundak Bupati Brebes, Hj. Paramita Widya Kusuma. Sebagai sosok yang mengusung semangat “Brebes Beres”, kepemimpinannya diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata melalui kolaborasi lintas sektoral.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beberapa poin krusial yang menjadi tuntutan warga antara lain: 
Evaluasi Total Drainase: Melakukan pemetaan ulang saluran pembuangan air yang menuju ke Sungai Babakan.
Sinergi Lintas Pemerintah: Mendorong kolaborasi aktif antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah Pusat (BBWS).
Solusi Permanen: Berhenti menggunakan langkah tambal sulam dan mulai membangun infrastruktur pencegah banjir yang terintegrasi.
“Masyarakat Ketanggungan merindukan sosok pemimpin yang tidak hanya sekadar meninjau, tapi benar-benar mengevaluasi dan mengeksekusi solusi. Kami ingin Ketanggungan benar-benar ‘Beres’ tanpa keluhan banjir lagi,” tegas Mbah Anton.
Keluh kesah yang telah tertahan selama puluhan tahun ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan saat ini. Publik kini menunggu, apakah aspirasi ini akan berujung pada perbaikan nyata atau kembali menjadi catatan tahunan yang terlupakan.
Tim Redaksi
BREBES, DN-II Menjelang Idul Fitri 2026, lonjakan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional semakin mencekik para pedagang kecil. Istilah “naik harga” dirasa sudah tidak relevan lagi untuk menggambarkan situasi saat ini; para pedagang menyebutnya sudah “ganti harga”.
Keluhan ini disampaikan oleh Abdul Somad (51), seorang pedagang nasi goreng asal Kelurahan Limbangan Wetan, RT 03/RW 06, Kecamatan Brebes. Pria yang sudah menekuni usahanya sejak tahun 2006 ini mengaku kewalahan menghadapi fluktuasi harga modal yang melonjak drastis.
Lonjakan Harga yang Tak Masuk Akal
Dalam wawancara pada Sabtu (28/3/2026), Abdul Somad merinci kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran dan protein yang menjadi bahan baku utamanya. Kenaikannya bahkan ada yang mencapai tiga kali lipat.
Komoditas Harga Normal Harga Saat Ini
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Timun Rp7.000 /kg Rp25.000 /kg
Kol Rp8.000 /kg Rp25.000 /kg
Sawi Rp6.000 /kg Rp15.000 /kg
Daun Bawang Rp10.000 /kg Rp30.000 /kg
Telur Ayam Rp28.000 /kg Rp35.000 /kg
Daging Ayam Rp38.000 /kg Rp55.000 /kg
“Lebaran tahun ini harga-harga di pasar bukannya naik lagi, tapi menurut saya sudah ganti harga, ganti bandrol,” ujar Somad dengan nada getir.
Imbas ke Harga Jual
Kondisi ini memaksa Somad mengambil langkah sulit demi menjaga kelangsungan usahanya. Ia terpaksa menaikkan harga jual nasi gorengnya agar tidak merugi.
“Karena modalnya sudah tinggi, mau tidak mau harga per porsi saya naikkan dari Rp15.000 menjadi Rp18.000,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia berharap kondisi ini segera berlalu pasca-Lebaran nanti. Somad sangat menginginkan harga-harga kembali normal agar ia bisa menurunkan kembali harga dagangannya ke angka semula.
“Keinginan saya, habis Lebaran harga kembali awal. Kalau harga di pasar turun, otomatis harga nasi goreng saya kembalikan lagi jadi Rp15.000,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas (Ratas) bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih secara virtual pada Sabtu (28/03/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan pada sinkronisasi arah kebijakan nasional di sektor ekonomi dan energi guna menghadapi tantangan dinamika global yang terus berkembang.
​Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan yang responsif namun tetap selaras dengan target pembangunan jangka panjang. Ratas ini menjadi wadah koordinasi lintas sektoral untuk memastikan setiap langkah kementerian tetap terukur dan tepat sasaran.
​”Kebijakan kita harus dinamis namun tetap berpegang pada prinsip kemandirian bangsa, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat kedaulatan energi di tengah situasi dunia yang tidak menentu,” tegas Presiden dalam forum tersebut.
​Fokus Koordinasi Lintas Kementerian
​Rapat ini dihadiri oleh jajaran menteri kunci yang membidangi aspek ekonomi, investasi, hingga tata kelola birokrasi, di antaranya:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
​Menko Bidang PMK: Pratikno
​Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
​Menteri Investasi: Rosan Roeslani
​Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
​Menteri Tenaga Kerja: Yassierli
​Menteri PAN-RB: Rini Widyantini
​Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
​Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya
​Sinergi antar-lembaga ini diharapkan mampu mempercepat eksekusi program-program strategis, khususnya yang berkaitan dengan iklim investasi dan efisiensi birokrasi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
​Sumber: BPMI Setpres
​#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#IndonesiaMaju
#EkonomiNasional
KABUPATEN TEGAL, DN-II Peredaran obat-obatan keras tanpa izin yang berkedok warung sembako di pemukiman warga kembali memicu keresahan. Sebuah warung di Dukuh Pener, Desa Kertaharja, Kecamatan Kramat, diduga kuat mengedarkan obat daftar G secara ilegal selama dua tahun terakhir tanpa tersentuh hukum.
Analisis Hukum: Pelanggaran UU Kesehatan
Pengamat Hukum, Surono, menegaskan bahwa aktivitas di “Warung Aceh” tersebut bukan sekadar keresahan sosial, melainkan tindak pidana serius. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (sebagai pembaruan UU No. 36 Tahun 2009), praktik ini melanggar beberapa ketentuan utama:
Pasal 435: Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, atau mutu, dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar.
Pasal 436: Menekankan sanksi bagi mereka yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan namun melakukan praktik kefarmasian, terutama terkait obat keras (Daftar G) seperti Tramadol dan Eximer.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Obat-obatan ini masuk kategori obat keras yang penggunaannya harus di bawah pengawasan medis. Menjualnya secara bebas, apalagi kepada pelajar, adalah pelanggaran berat terhadap UU Kesehatan dan UU Perlindungan Anak,” ujar Surono, Sabtu (28/3/2026).
Kritik Terhadap Penegakan Hukum
Surono menyayangkan adanya kesan “saling lempar” tanggung jawab antara Pemerintah Desa dan aparat penegak hukum. Berdasarkan Pasal 13-15 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan menegakkan hukum, bukan meminta masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri.
“Instruksi agar warga bergerak sendiri sangat berisiko secara hukum. Warga tidak memiliki kewenangan eksekusi dan berpotensi terjerat tindak pidana kekerasan jika terjadi gesekan. Penegakan hukum harus dilakukan oleh negara (Polri), bukan dipasrahkan ke publik,” tambah Surono.
Ancaman bagi Generasi Muda
Sasaran penjualan yang menyasar pelajar SMA/SMK juga dapat dikaitkan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pihak yang membiarkan atau melibatkan anak dalam penyalahgunaan zat adiktif dapat dikenakan sanksi tambahan.
Masyarakat Desa Kertaharja kini mendesak Polres Tegal untuk segera melakukan tindakan nyata:
Penggeledahan dan Penutupan lokasi yang diduga menjadi titik distribusi.
Penyelidikan aliran pasokan untuk memutus rantai peredaran obat daftar G di Kabupaten Tegal.
Edukasi dan Sosialisasi bersama BPOM untuk membedakan warung sembako legal dan yang menyalahgunakan izin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page