BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes menegaskan komitmennya dalam transformasi infrastruktur dan pelayanan publik melalui kebijakan anggaran yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam acara “Silaturahmi Bupati Bersama Insan Media – Refleksi 2025” di King’s Royal Restaurant, Senin (29/12), terungkap sejumlah langkah berani yang diambil pemerintah daerah sepanjang tahun ini.
​Kebijakan “Ikat Pinggang” ASN: Jalan Rusak Jadi Prioritas
​Bupati Brebes mengambil langkah radikal dengan menginstruksikan efisiensi total pada anggaran operasional kedinasan. Fasilitas pendukung Aparatur Sipil Negara (ASN) dipangkas secara signifikan guna memastikan ketersediaan dana perbaikan jalan tanpa harus membebani daerah dengan utang baru.
​Anggaran yang dirasionalisasi meliputi biaya perjalanan dinas, uang makan-minum rapat, hingga anggaran rekreasi (piknik) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
​”Jika ASN terlalu nyaman dengan fasilitas berlebih, sementara rakyat menderita karena jalan rusak, itu tidak adil. Kesejahteraan masyarakat harus berada di atas kenyamanan birokrasi,” tegas Bupati di hadapan awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Inovasi Skema 70:30: Solusi Beton dan Drainase
​Merespons masukan dari Heri Yuliawan terkait pentingnya saluran air agar jalan tidak cepat rusak, Pemkab Brebes menerapkan inovasi anggaran dengan Skema 70:30. Formula ini bertujuan agar proyek betonisasi tidak sia-sia akibat genangan air yang merusak struktur jalan.
​70% Alokasi: Fokus pada betonisasi jalan utama.
​30% Alokasi: Wajib diperuntukkan bagi pembangunan drainase dan penghijauan di sekitar proyek.
​Perhatian khusus diberikan pada proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) ruas Danasari-Kauman senilai Rp62 Miliar. Bupati memastikan proyek ini wajib memiliki sistem pembuangan air yang mumpuni agar investasi besar tersebut memiliki daya pakai jangka panjang.
​Menghapus Jejak “Pohon Pisang” di Jalan Rusak
​Menanggapi kritik dari Ketua LSM Garuda Sakti, Eko Sindung Prakoso, mengenai responsivitas pemerintah, Pemkab Brebes bergerak cepat menyerap aspirasi warga terkait titik-titik kerusakan kronis.
​Wilayah Tanjung, Sengon, Klampok, dan Jl. R.A. Kartini kini menjadi prioritas utama. Langkah percepatan ini diambil untuk memastikan insiden protes warga—seperti aksi menanam pohon pisang di tengah jalan—tidak terulang kembali.
​Selain pembangunan fisik, penguatan pelayanan publik juga menyasar dua sektor krusial:
​Transparansi SKTM: Sosialisasi masif mengenai teknis pengurusan agar bantuan sosial tepat sasaran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Pendidikan Bersih: Pengawasan kolektif bersama media untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah.
​Pesan Lingkungan: Kritik atas Perusakan Alam
​Menutup refleksi akhir tahun tersebut, Bupati mengungkapkan kekecewaannya terhadap oknum warga yang merusak bibit pohon yang baru ditanam. Beliau menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan selaras dengan kelestarian alam.
​Mengutip pesan teologis dalam Surah Al-Baqarah ayat 11-12 dan Surah Ar-Rum ayat 41, Bupati mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi seringkali merupakan akibat ulah tangan manusia sendiri.
​”Masalah lingkungan adalah PR kolektif. Saya meminta Perhutani, Polisi Hutan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam kita. Pembangunan jalan penting, tapi menjaga bumi adalah kewajiban,” pungkasnya.
​Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Menutup kalender kerja tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar silaturahmi sekaligus refleksi akhir tahun bersama insan pers dan aktivis di King’s Royal Restaurant, Senin (29/12/2025).
Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam mengawal visi pembangunan “Brebes BERES”.
​Acara yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Brebes ini dihadiri langsung oleh Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, beserta jajaran Sekda dan kepala OPD terkait.
​Kolaborasi “Pentahelix” untuk Daerah
​Perwakilan panitia, Azmi Majid, dalam laporannya menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan respon atas dinamika sosial yang tinggi di masyarakat. Ia menekankan bahwa media dan aktivis adalah mata dan telinga pemerintah di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​”Membangun Brebes bukan hanya tugas Bupati atau OPD semata, melainkan kerja keras kolektif. Brebes ya nyong, ya dewek kabeh (Brebes ya saya, ya kita semua),” ujar Azmi, menekankan semangat gotong royong bagi para aktivis lingkungan, kesehatan, hingga pendidikan yang hadir.
​Kepemimpinan yang Transparan dan Responsif
​Dalam sesi refleksi, Bupati Paramitha Widya Kusuma memberikan apresiasi tinggi terhadap peran kritis jurnalis dan aktivis. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak anti-kritik, melainkan sangat terbuka terhadap masukan dari media sosial dan pemberitaan arus utama.
​”Saya seringkali mengunggah langsung laporan kerusakan infrastruktur di media sosial pribadi agar dinas terkait segera menindaklanjuti. Dukungan informasi dari rekan-rekan media sangat membantu kami merespons persoalan warga dengan cepat,” tutur Bupati.
​Fokus 2025: Infrastruktur dan Pelayanan Publik
​Meski mencatatkan progres positif di tahun 2025, Bupati mengakui masih ada tantangan besar yang harus dihadapi di tahun mendatang. Fokus utama Pemkab Brebes ke depan tetap pada:
​Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.
​Normalisasi sungai dan mitigasi banjir rob.
​Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
​Bupati juga kembali mensosialisasikan program unggulan “Nandur Dulur”, sebuah layanan jemput bola medis darurat bagi warga. Ia meminta para aktivis dan wartawan menjadi garda terdepan dalam melaporkan jika ada warga yang membutuhkan bantuan medis mendesak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Pesan Etika dan Menjaga Citra Daerah
​Di sisi lain, Bupati berpesan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan cara yang santun dan menjunjung tinggi kode etik. Ia berharap kolaborasi yang terjalin tetap dalam koridor menjaga citra positif Kabupaten Brebes di mata nasional.
​”Hukum memang panglima tertinggi, tetapi etika berada di atas hukum. Mari kita jaga Brebes agar tetap kondusif, aman, dan bercitra baik,” tambahnya.
​Kegiatan ditutup dengan diskusi santai dan pembagian apresiasi berupa doorprize smartphone bagi insan pers sebagai bentuk dukungan terhadap mobilitas kerja jurnalis di era digital. Kebersamaan ini menegaskan komitmen Pemkab Brebes untuk terus berjalan beriringan dengan media dan aktivis demi kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Menutup lembaran tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar kegiatan Istighosah dan Doa Bersama Refleksi Akhir Tahun di Pendopo Kabupaten pada Minggu malam (28/12/2025) malam.
Acara yang berlangsung khidmat ini tidak hanya menjadi ajang spiritualitas, tetapi juga wujud nyata kepedulian sosial melalui pemberian bantuan kepada warga Brebes yang menjadi korban bencana alam di Aceh.
Dalam momen tersebut, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, bersama Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 34 orang pengungsi. Para penerima bantuan tersebut merupakan pekerja asal Kabupaten Brebes yang terdampak musibah tanah longsor dan banjir saat bekerja di wilayah Aceh.
Bupati Paramitha menyampaikan bahwa penyerahan bantuan ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah daerah dan aparat keamanan bagi warga Brebes yang sedang mengalami kesulitan, meski berada jauh dari kampung halaman.
“Pergantian tahun adalah momentum muhasabah. Melalui Istighosah ini, kita memohon agar Brebes dijauhkan dari segala bencana. Namun, bagi saudara-saudara kita yang sudah terdampak musibah di Aceh, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka untuk bangkit kembali,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Paramitha juga menyampaikan, pergantian tahun bukan sekadar perubahan angka kalender, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi dan refleksi atas perjalanan selama tahun 2025. Berbagai capaian, tantangan, dan kekurangan diharapkan menjadi pelajaran berharga untuk 
Usai kegiatan, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah menyatakan bahwa aksi sosial ini adalah implementasi dari semangat Polri yang melayani. Ia menegaskan bahwa Polres Brebes akan selalu mendukung kebijakan kemanusiaan pemerintah daerah.
“Polri berkomitmen untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi warga kita yang sedang tertimpa musibah. Bantuan ini merupakan bentuk empati dan dedikasi ‘Polri Untuk Masyarakat’,” ungkap AKBP Lilik.
Selain aksi kemanusiaan, acara ini diisi dengan tausiyah oleh Syaikh Sholeh Muhammad Basalamah, Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Jatibarang. Beliau mengajak para orang tua untuk lebih ketat mengawasi putra-putrinya saat malam pergantian tahun agar terhindar dari perilaku negatif yang melanggar norma agama maupun hukum. Serta memaknai hakikat keindahan dalam menyambut tahun baru 2026 mendatang.
“Inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar dan bertobat, memohon agar tahun 2026 membawa ketentraman, keindahan dan keamanan bagi Kabupaten Brebes,” tutur Syaikh Sholeh.
Giat yang diikuti ratusan peserta ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya: Wakil Bupati Brebes, Wurja, Sekda Kabupaten Brebes, Dr. Tahroni serta Tokoh agama KH Labib Shodiq Suhaimi (Ponpes Al-Hikmah 1 Benda) dan KH Farikhin Mashadi yang memimpin doa penutup. (Red/Hms)
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes terus mematangkan rencana penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Program strategis ini kini memasuki tahapan krusial, yakni inventarisasi lahan yang akan difungsikan sebagai pusat aktivitas koperasi dan gudang logistik, Senin (29/12/2025).
​Kepala Bidang Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Khusnul Khotimah, menjelaskan bahwa pemanfaatan aset desa menjadi prioritas utama sebagai lokasi pembangunan fisik koperasi tersebut.
​Pemanfaatan Aset Desa dan Alternatif Lahan
​Dalam keterangannya, Khusnul menyampaikan bahwa mayoritas desa berencana menggunakan lahan milik desa sendiri (Tanah Kas Desa). Namun, bagi desa yang memiliki keterbatasan lahan, pemerintah memberikan fleksibilitas penggunaan aset negara.
​”Jika desa tidak memiliki lahan sendiri, pembangunan bisa menggunakan Barang Milik Negara (BMN) seperti lahan Perhutani, atau Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Kabupaten. Syaratnya, pihak desa wajib mengurus perizinan resmi kepada instansi terkait atau Bupati,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Proses Inventarisasi dan Digitalisasi Data
​Hingga saat ini, pemerintah fokus pada pendataan untuk memastikan status lahan benar-benar clean and clear (bebas sengketa) sebelum pembangunan fisik dimulai. Proses verifikasi lapangan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor:
​PT Agrinas: Selaku mitra pelaksana teknis.
​Kodim (Babinsa) & Pemerintah Desa: Melakukan verifikasi faktual di lapangan.
​Dinas Koperasi: Melalui tim pendamping khusus Project Management Office (PMO).
​Setelah verifikasi tuntas, data lahan akan diintegrasikan ke dalam sistem digital PT Agrinas dan portal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
​Landasan Hukum: Instruksi Presiden
​Kebijakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan amanat regulasi yang mengikat. Pemerintah Kabupaten telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Sekda atas nama Bupati yang merujuk pada:
​Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.
​Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Berdasarkan payung hukum tersebut, setiap desa kini diwajibkan mendirikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. 
​Memutus Rantai Distribusi Pangan
​Tujuan fundamental dari program ini adalah memangkas rantai distribusi pangan yang panjang, yang selama ini kerap merugikan petani. Dengan adanya gudang logistik dan gerai di setiap desa, diharapkan harga menjadi lebih stabil.
​Kehadiran Koperasi Merah Putih dipastikan tidak akan tumpang tindih dengan BUMDes. Keduanya akan bersinergi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
​Reporter: Teguh
Editor: Casroni
KERTOSONO, DN-II Hingga penghujung Desember 2025, kejelasan mengenai pembangunan kembali Jembatan Lama Kertosono (Treteg Lama) masih gelap gulita. Harapan warga untuk melihat kembali denyut nadi ekonomi dan akses pendidikan yang lancar kini terkubur di bawah reruntuhan beton yang dibiarkan mangkrak di aliran Sungai Brantas.
Aktivis 98 dan Pimpinan Redaksi media Ir.Edi Uban mengatakan kami akan selalu terus menyuarakan inspirasi masyarakat Kertosono untuk mempertanyakan kapan relaksasi pekerjaan jembatan lama Kertosono karna itu juga aicon sejarah perjuangan 45 tapi perhatian pemerintah Nganjuk dan mengabaikan history lama ,”tegasnya
Terhentinya total proses pembersihan sisa reruntuhan dan ketiadaan progres pembangunan jembatan baru. Kondisi ini bukan lagi sekadar “bencana alam”, melainkan telah bergeser menjadi bencana kebijakan. Tidak adanya jembatan darurat maupun kepastian proyek permanen menunjukkan lemahnya mitigasi pasca-bencana oleh pemerintah.
Sorotan tajam tertuju pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Terjadi aksi saling lempar tanggung jawab (ping-pong birokrasi) terkait pendanaan. Rakyat menjadi korban di tengah perdebatan apakah proyek ini harus dibiayai APBD atau APBN, sementara koordinasi lintas sektoral terlihat nihil.
Alasan klasik mengenai “keterbatasan anggaran” dan “proses verifikasi administrasi” dianggap sebagai alasan yang tidak masuk akal mengingat jembatan ini adalah jalur vital. Kritikan muncul karena pemerintah dianggap lebih memprioritaskan proyek kosmetik perkotaan dibandingkan infrastruktur dasar yang menyangkut nyawa dan ekonomi warga pinggiran. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penghubung antara Kecamatan Kertosono (Nganjuk) dan Desa Bandar Kedungmulyo (Jombang). Lokasi ini merupakan titik temu strategis. Terputusnya jembatan ini memaksa ribuan warga, buruh pabrik, dan pelajar bertaruh nyawa di jalur utama provinsi yang padat truk besar atau memutar hingga 5–7 kilometer.
Jembatan roboh akibat hujan ekstrem pada Juli 2025. Artinya, sudah hampir 6 bulan warga dibiarkan dalam ketidakpastian tanpa adanya solusi konkret. Waktu setengah tahun tanpa adanya jembatan darurat adalah bukti lambatnya respon kedaruratan daerah.
Biaya logistik warga meningkat dan pedagang di sekitar pasar Kertosono kehilangan omzet drastis.
Ratusan pelajar harus berangkat lebih pagi dan menghadapi risiko kecelakaan di jalur cepat.
Sisa material jembatan yang masih berada di dasar sungai berpotensi membendung aliran air, yang justru berisiko memicu banjir susulan di pemukiman sekitar saat puncak musim hujan tiba.
Pernyataan Sikap:
“Pemerintah tidak boleh bersembunyi di balik alasan birokrasi. Membiarkan jembatan ini mangkrak selama enam bulan adalah bentuk pengabaian hak dasar warga atas akses transportasi yang aman.”
Tim Prima
BREBES, DN-II Menjelang puncak arus balik dan libur akhir tahun, Kasi Propam Polres Brebes Iptu Budi Santoso melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Pos Pengamanan (Pospam) Operasi Lilin Candi (OLC) 2025, Minggu (28/12/2025).
Pengecekan dimulai pukul 10.00 WIB di Pospam Cisanggarung, Kecamatan Losari, yang merupakan gerbang utama masuknya kendaraan dari arah Jawa Barat menuju Jawa Tengah.
Dalam sidak tersebut, Iptu Budi memeriksa kesiapan personel serta sarana prasarana penunjang pengamanan.
“Kami ingin memastikan seluruh personel berada di pos dan menjalankan tugas sesuai SOP, mengingat Pospam Cisanggarung adalah titik pintu masuk wilayah Jateng,” ujar Iptu Budi Santoso.
Usai dari Losari, tim Sie Propam melanjutkan pengecekan ke Pospam Dermoleng di Kecamatan Ketanggungan dan Pospam Exit Tol Pejagan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil pantauan di ketiga lokasi, situasi keamanan wilayah terpantau aman terkendali dan seluruh personel jaga hadir lengkap di pos masing-masing.
Ditambahkan Kasi Propam, kegiatan rutin ini dilakukan selama berlangsungnya OLC guna menjamin pelayanan maksimal kepada masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru, serta memastikan wilayah hukum Polres Brebes tetap kondusif.
“Kami ingin memastikan masyarakat merasa aman karena melihat kehadiran Polri di lapangan yang selalu siap sedia,” tutupnya. (Red/Hms)
​
​BREBES, DN-II Suasana akademik di STIE Widya Manggalia berubah mencekam dalam dua pekan terakhir. Tanpa alasan yang jelas di awal, aktivitas perkuliahan dialihkan menjadi daring (online) sejak Senin (15/12/2024), menyusul aksi penggembokan gerbang kampus dan pencopotan atribut identitas lembaga oleh pihak luar.
​Kronologi Ketidakpastian
​Ketidakpastian mulai dirasakan mahasiswa sejak Kamis, 12 Desember 2024. Saat itu, jadwal kelas sore yang seharusnya berjalan normal tiba-tiba diliburkan secara mendadak. Memasuki awal pekan berikutnya, mahasiswa menerima instruksi bahwa seluruh kegiatan belajar mengajar dialihkan ke sistem daring hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
​Sakha, mahasiswa semester 7 yang turut serta dalam upaya audiensi, mengungkapkan bahwa keresahan utama mereka bukanlah pada metode belajarnya, melainkan ketiadaan pengumuman resmi dari manajemen terkait alasan perubahan mendadak tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Kampus Tergembok dan Identitas “Dihapus”
​Kekhawatiran mahasiswa memuncak saat mendapati gerbang kampus tergembok rapat. Lebih mengejutkan lagi, papan nama dan atribut identitas “STIE WIDYA MANGGALIA” yang biasanya terpampang di depan gedung kini telah dicopot.
​Kondisi fisik kampus yang seolah “dihapus” ini memicu spekulasi terkait adanya sengketa lahan antara pihak yayasan dengan pendiri lama. “Kami hanya ingin kejelasan. Kuliah online tanpa alasan resmi, ditambah kampus digembok dan atribut dicopot, membuat kami khawatir akan masa depan pendidikan kami,” ujar seorang mahasiswa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
​Respons Ketua STIE Widya Manggalia
​Menanggapi aksi protes mahasiswa yang terjadi pada Minggu pagi (28/12/2025), Ketua STIE Widya Manggalia, Lusi Wulandari, akhirnya memberikan pernyataan. Beliau mengonfirmasi bahwa akar permasalahan memang berkaitan dengan persoalan lahan.
​Lusi menjelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya menangani dampak dari aksi penggembokan dan sengketa lahan tersebut agar tidak merugikan hak-hak mahasiswa dalam menempuh pendidikan.
​Mahasiswa Bersiap Turun Jalan
​Meski sudah ada penjelasan singkat, minimnya transparansi sebelumnya membuat mahasiswa mulai menggalang massa. Aksi “turun jalan” direncanakan sebagai bentuk protes untuk menuntut penjelasan terbuka mengenai status hukum kampus dan jaminan kelangsungan proses belajar mengajar.
​”Kami tidak mempermasalahkan siapa yang masuk dalam struktur pengurus lembaga. Yang jelas, mahasiswa jangan sampai menjadi korban akibat konflik internal kepengurusan,” tegas salah satu perwakilan mahasiswa dalam audiensi.
​Hingga saat ini, para mahasiswa masih menunggu langkah konkret dari birokrasi kampus agar status akademik mereka tidak terkatung-katung akibat sengketa properti yang terjadi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
TEGAL, DN-II Sektor pendidikan di Kota Tegal menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Bahari ini telah menyentuh 13,8 tahun. Capaian ini menandakan bahwa rata-rata anak di Kota Tegal kini memiliki peluang besar untuk menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
​Plt. Kepala Bappeda Kota Tegal, Ismail Fahmi, pada Minggu (28/12/2025), mengungkapkan bahwa capaian HLS Kota Tegal saat ini berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional.
​”Hitungannya jelas: SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun, itu total 12 tahun. Jika menyentuh 13,8 tahun, artinya posisi rata-rata anak sekolah kita sudah menempuh pendidikan hingga semester 3 atau menuju semester 4 di bangku kuliah,” ujar Fahmi dalam diskusi santai baru-baru ini.
​Faktor Pemicu Tingginya Angka HLS
​Tingginya angka HLS di Kota Tegal dipengaruhi oleh tingkat kelulusan yang stabil serta tingginya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Fahmi menjelaskan, berbeda dengan rata-rata nasional yang masih dipengaruhi kondisi pendidikan di daerah tertinggal, Kota Tegal menunjukkan konsistensi dalam kemudahan akses pendidikan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​”Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat hingga jenjang pendidikan tinggi, otomatis angkanya naik. Di Kota Tegal sendiri, populasi mahasiswa memang tergolong banyak,” tambahnya.
​Program Kuliah Gratis Jadi Stimulus Utama
​Selain faktor kesadaran masyarakat, kehadiran program beasiswa dan kuliah gratis di wilayah Tegal Raya (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes) menjadi stimulus besar bagi kenaikan HLS. Salah satu yang menjadi primadona adalah program kuliah gratis di Politeknik Harapan Bersama (Poltek Harber) melalui jalur Harkat Negeri.
​Beberapa poin penting terkait program kuliah gratis tersebut antara lain:
​Jangkauan Luas: Program ini dimanfaatkan secara masif oleh warga dari Brebes, Slawi (Kabupaten Tegal), dan Kota Tegal sendiri.
​Seleksi Ketat: Meski bebas biaya hingga lulus (“gratis tis”), calon mahasiswa tetap harus melewati proses seleksi ketat untuk memastikan kualitas dan komitmen belajar.
​Kapasitas: Saat ini, tercatat sekitar 100-an mahasiswa telah memanfaatkan program Harkat Negeri. Sebelumnya, program serupa juga tersedia di Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS).
​”Sangat disayangkan (eman-eman) jika peluang emas ini tidak dimanfaatkan. Syarat utamanya adalah kemauan kuat dari mahasiswa untuk serius belajar,” tegas Fahmi.
​Pesan Penting: Produktivitas Berbasis Kesehatan
​Di sela-sela pembahasan data pendidikan, Fahmi juga mengingatkan pentingnya menjaga produktivitas melalui pola hidup sehat. Ia menekankan agar masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan mahasiswa, tetap memperhatikan kesehatan di tengah kesibukan akademik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​”Kesehatan tetap nomor satu. Jika jatuh sakit, aktivitas sehebat apa pun pasti akan terhenti. Mari kita jaga keseimbangan antara prestasi dan kondisi fisik,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Aksi heroik warga Desa Pakijangan berhasil menggagalkan pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Raya Nasional, Desa Bangsri (perbatasan Pakijangan Timur), Kecamatan Bulakamba, Brebes. (27/12/2025).
Pelaku yang kerap meresahkan pengguna jalan di wilayah Pantura ini berhasil diringkus setelah sempat melakukan perlawanan.
​Kronologi Penangkapan
​Kejadian bermula saat korban, Ibu Roisah, warga Desa Rancawuluh, berteriak meminta tolong setelah sepeda motor Honda Beat hitam miliknya dengan nomor polisi G 3238 AYG dibawa lari oleh pelaku.
​Mendengar teriakan “maling”, seorang warga setempat bernama EL langsung bergegas melakukan pengejaran. Aksi kejar-kejaran berakhir saat EL berhasil mendekati pelaku dan menendang motor curian tersebut hingga pelaku jatuh tersungkur di aspal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Meski sempat terjatuh, pelaku berusaha memberikan perlawanan kepada EL. Namun, dengan sigap EL berhasil melumpuhkan pelaku di lokasi kejadian (TKP). Tak lama berselang, massa mulai berdatangan ke lokasi untuk membantu mengamankan situasi.
​Koordinasi dengan Pihak Kepolisian
​Pasca penangkapan, EL meminta bantuan kepada Bapak Anton untuk segera menghubungi Aparat Penegak Hukum (APH) setempat. Secara kebetulan, Tim dari Polres Brebes yang sedang melintas di jalur tersebut langsung menuju lokasi untuk mengamankan pelaku dari amukan massa.
​Berdasarkan informasi sementara, pelaku diduga merupakan warga Desa Bulakelor, Kecamatan Ketanggungan. Saat melancarkan aksinya, pelaku tidak sendirian; satu rekan pelaku berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor operasional dan kini tengah dalam pengejaran petugas.
​Apresiasi dari Korban
​Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolres Brebes untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
​Ibu Roisah, selaku korban, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada warga yang telah membantu.
​”Alhamdulillah, pencuri berhasil dilumpuhkan dan sepeda motor saya selamat. Aksi mereka selama ini sangat meresahkan warga, khususnya di wilayah Pantura Bangsri dan Pakijangan,” pungkasnya.
​Red
BREBES, DN-II – Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes mulai memanaskan mesin pergerakan. Dalam pertemuan terbaru bersama tokoh masyarakat, Komite menyepakati dua agenda besar guna mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar segera meresmikan pemekaran wilayah Brebes Selatan. (27/12/2025).
​Dua agenda utama tersebut adalah peresmian (launching) sekretariat komite pada Februari mendatang dan aksi massa besar-besaran yang dijadwalkan pada April 2026.
​Sinkronisasi Langkah dan Pusat Koordinasi
​Eko Purwanto, S.P., M.M., Kabag Tata Pemerintahan Setda Pemda Brebes, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan menyatukan visi dan menyelaraskan agenda kerja antar-elemen masyarakat. Sebagai langkah konkret, Sekretariat Komite akan resmi beroperasi mulai 1 Februari 2026.
​”Sekretariat ini nantinya akan menjadi pusat kendali informasi dan koordinasi bagi seluruh elemen yang berjuang untuk pemekaran Brebes Selatan,” ujar perwakilan Komite dalam sesi wawancara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Ancaman Aksi di Gedung Berlian
​Jika tuntutan tidak segera mendapatkan kepastian, Komite telah menjadwalkan aksi penyampaian pendapat di muka umum pada 27 April 2026. Aksi tersebut rencananya akan dipusatkan di depan Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah (Gedung Berlian), Semarang.
​Fokus utama aksi ini adalah mendesak DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk segera menggelar Rapat Paripurna terkait persetujuan pemekaran. Komite berharap, sebelum tanggal aksi tersebut, sudah ada kepastian jadwal atau proses paripurna telah rampung dilaksanakan.
​Administrasi Lengkap: “Bola Ada di Tangan Provinsi”
​Perjuangan pemekaran ini diklaim telah memiliki landasan hukum dan dukungan yang sangat kuat. Secara administratif, seluruh persyaratan telah terpenuhi, di antaranya:
​Dukungan Paripurna Lokal: Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Brebes tahun 2018.
​Kajian Akademis: Berkas fisik dan kajian akademis dinyatakan lengkap.
​Verifikasi Provinsi: Pemprov Jateng telah memverifikasi dan menyatakan berkas usulan memenuhi syarat sejak September 2022.
​”Permohonan resmi sudah diajukan sejak 18 Agustus 2022, dan jawaban resmi Pemprov Jateng pada 13 September 2022 menyatakan berkas kami lengkap. Sekarang bolanya ada di tangan Provinsi. Kami hanya butuh ketegasan politik melalui paripurna,” tegas salah satu pengurus Komite.
​Kebutuhan Pelayanan Publik
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Langkah proaktif mendirikan sekretariat dan rencana aksi massa ini diambil sebagai bentuk keseriusan warga. Komite menegaskan bahwa pemekaran Brebes Selatan bukan sekadar keinginan politik, melainkan kebutuhan mendesak demi percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan publik yang lebih dekat bagi masyarakat di wilayah selatan.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page