BREBES, DN-II Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Polres Brebes menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Candi 2025 di Lapangan Tri Brata Mapolres Brebes, Jumat (19/12/2025) siang.
Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Brebes.
Kegiatan ini merupakan tahap pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana (sarpras) yang akan diterjunkan selama 14 hari kedepan, mulai dari 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.
Dalam amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. yang dibacakan oleh Kapolres Brebes, ditekankan bahwa mobilitas masyarakat tahun ini diprediksi meningkat 7,97% dibanding tahun lalu, dengan pergerakan mencapai 119,5 juta orang secara nasional.
“Selain aspek keamanan (kamtibmas), tantangan tahun ini adalah potensi cuaca ekstrem. Berdasarkan data BMKG, puncak musim hujan bertepatan dengan momen Nataru, sehingga kesiapsiagaan terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor harus diutamakan di titik-titik rawan,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah saat membacakan amanat tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebelum memulai amanat, Kapolres juga mengajak seluruh peserta apel menundukkan kepala sejenak mendoakan para korban bencana alam yang saat ini sedang melanda wilayah Sumatera dan daerah lainnya di tanah air.
Untuk wilayah hukum Polres Brebes, sebanyak 310 personel Polri diterjunkan dengan dukungan penuh dari TNI (Kodim 0713/Brebes), Dishub, Satpol PP, BPBD, Dinkes, serta mitra kamtibmas seperti Banser, Senkom, dan Kokam.
Polres Brebes telah memetakan 16 titik pos strategis untuk melayani masyarakat, yang terdiri dari:
1 Pos Terpadu, 6 Pos Pengamanan (Pospam) Jalur, 3 Pos Pelayanan (Posyan), 5 Pospam Gereja (Fokus sterilisasi dan keamanan ibadah)
Serta 1 Pospam Objek Wisata (dilengkapi dengan 6 Subpospam) dimasing – masing wilayah.
Mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas, Polres Brebes menyiagakan Tim Urai yang disebar di empat titik krusial, yakni Jalur Pantura, Jalur Tengah, Jalur Selatan, dan Ruas Jalan Tol.
Pemanfaatan teknologi traffic counting juga akan digunakan untuk menentukan rekayasa lalu lintas secara tepat dan terukur.
Usai apel, Kapolres bersama Wakil Bupati Brebes Wurja, S.E., Kasdim 0713/Brebes Mayor Aris Khaerudin, dan unsur Forkopimda lainnya melakukan pengecekan kendaraan dinas untuk memastikan seluruh armada dalam kondisi prima sebelum beroperasi di lapangan.
Operasi Lilin Candi 2025 diharapkan dapat menjamin rasa aman bagi umat Kristiani yang menjalankan ibadah Natal serta masyarakat yang menikmati libur pergantian tahun di wilayah Kabupaten Brebes. (Red/Hms).
Cilacap, Detik Nasional – Pemerintah Desa Palugon, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan kepada siswa kurang mampu yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Palugon, Jumat (19/12/2025).
Bantuan tersebut diberikan kepada 20 siswa SMP PGRI 7 Wanareja yang berdomisili di Desa Palugon. Program ini bersumber dari Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus (Bansus) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk perhatian pemerintah desa terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Kepala Desa Palugon, Tasja Al Suryana, melalui Sekretaris Desa Palugon, Casro, S.Pd., menyampaikan rasa syukur atas tersalurnya bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa berkomitmen mendukung pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Desa Palugon menyalurkan bantuan keuangan khusus kepada 20 siswa dan siswi SMP PGRI 7 Wanareja yang berasal dari Desa Palugon. Bantuan diserahkan secara langsung kepada para penerima di Aula Balai Desa, dengan masing-masing siswa menerima dana sebesar Rp1.647.600,” ujar Casro.
Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kebutuhan pendidikan, seperti pembelian perlengkapan sekolah serta kebutuhan penunjang kegiatan belajar, ungkapnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui program bantuan pendidikan ini, Pemerintah Desa Palugon diharapkan mampu meringankan beban ekonomi orang tua sekaligus mendorong semangat belajar siswa agar dapat meraih prestasi yang lebih baik ke depannya.
Reporter: Dani
Banyumas, DN-II Hari bela negara merupakan momentum teguhkan komitmen menjaga kedaulatan dan kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tertuang dalam amanat Presiden Republik Indonesia, Jumat (19/12/2025).
Dalam amanat ini yang dibacakan Kepala Staf Korem (Kasrem) 071/Wijayakusuma Letkol Armed Purba Sudibyo, peringatan Hari Bela Negara merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh elemen bangsa.
Setiap tanggal 19 Desember, lanjut yang dibaca Kasrem, bahwa bangsa Indonesia mengenang berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada tahun 1948.
”Peristiwa bersejarah tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat bela negara mampu menjaga Indonesia tetap berdiri di tengah ancaman agresi militer,” kata Kasrem masih dalam kutipan amanat Presiden RI.
Peringatan Hari Bela Negara ke-77 tahun ini mengusung tema ‘Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju’. tema ini mengingatkan ke seluruh elemen bangsa, bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui kesiapsiagaan, disiplin, dan ketangguhan seluruh rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
Lebih lanjut disampaikan, cinta tanah air harus diwujudkan melalui tindakan nyata, mulai dari membantu sesama yang tertimpa bencana, menjaga ruang digital dari hoaks, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. “Hingga berkontribusi aktif dalam pembangunan sesuai peran dan profesi masing-masing,” ujarnya.
Melalui peringatan Hari Bela Negara ke-77 ini, Korem 071/Wijayakusuma berkomitmen untuk terus hadir bersama masyarakat, menjaga persatuan, serta mengabdi demi Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, dan Indonesia yang mampu bangkit menghadapi setiap tantangan.
Upacara dipimpin oleh Kasrem 071/Wijayakusuma Letkol Arm Purba Sudibyo dan diikuti oleh para prajurit serta PNS Makorem 071/Wijayakusuma, termasuk Balak Aju Kodam IV/Diponegoro jajaran Korem 071/Wijayakusuma. Kehadiran seluruh peserta mencerminkan soliditas dan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan bangsa. (Penrem071) **
BANYUMAS, DN-II Di atas lahan seluas 1.600 meter persegi, harapan mulai ditanam di Desa Kaliori. Bukan sekadar bangunan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kaliori disiapkan sebagai ruang tumbuh bagi ekonomi warga dan masa depan desa.
Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim, didampingi Dandim 0701/Banyumas Letkol Inf D. Samosir, menapakkan kaki di lokasi pembangunan KDMP, Kamis siang (18/12/2025).
Peninjauan itu bukan hanya soal progres fisik, tetapi tentang memastikan bahwa setiap pondasi yang dibangun benar-benar berpihak pada rakyat.
Desa Kaliori dihuni oleh 11.200 jiwa dengan 4.000 kepala keluarga, tersebar di 5 dusun, 8 RW, dan 57 RT. Di tengah kehidupan masyarakat itulah, gedung KDMP dirancang berdiri dengan lima gerai usaha dan satu gudang, dikelola oleh sekitar 30 anggota koperasi yang membawa harapan bagi banyak keluarga lainnya. 
Kolonel Inf Lukman Hakim menegaskan bahwa koperasi harus menjadi tempat warga saling menguatkan, bukan sekadar tempat bertransaksi. “Koperasi lahir dari semangat kebersamaan. Jika dikelola dengan jujur dan sungguh-sungguh, manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Danrem Kolonel Inf Lukman Hakim.
Ditempat yang sama, Kepala Desa Kaliori Dino Sudjanto mengungkapkan adanya KDMP ini, TNI sebagai pelopor dan ia pun berterima kasih kepada jajaran TNI khususnya Korem 071/Wijayakusuma dan Kodim 0701/Banyumas.
”Bagi saya, peran TNI di desa ini sangat dominan dan untuk koperasi TNI sebagai pelopor. Harapanku koperasi ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Dino.
Kehadiran TNI dalam mendampingi pembangunan KDMP Kaliori menjadi penegas bahwa pembangunan desa bukan hanya tentang bangunan, melainkan tentang kehadiran, kepedulian, dan komitmen untuk rakyat.
Dari Kaliori, harapan itu perlahan dibangun, setegak tembok, setulus niat, dan setangguh kebersamaan. (Penrem071)
Brebes, DN-II Pemandangan ruang kelas saat pembagian raport di SMAN 1 Bulakamba menunjukkan tren yang konsisten dari tahun ke tahun: mayoritas kursi wali murid didominasi oleh kaum ibu. (19/12/2025).
Fenomena ini bukan sekadar rutinitas sekolah, melainkan cermin bagaimana dinamika peran orang tua dalam pendidikan anak masih berkelindan erat dengan faktor ekonomi dan pembagian kerja domestik.
Pekerjaan Menjadi Kendala Utama
Meskipun pihak sekolah memberikan fleksibilitas bagi siapa pun wali murid untuk hadir, keterlibatan ayah dalam urusan administratif sekolah terpantau masih minim. Sekolah menekankan bahwa kehadiran wali murid bertujuan untuk menjalin komunikasi antara guru dan keluarga, tanpa membatasi gender.
“Pihak sekolah sebenarnya tidak mewajibkan sosok ayah untuk hadir. Yang penting ada perwakilan orang tua, Bapak atau Ibu sama saja,” ujar salah satu wali murid kelas XII saat ditemui di lokasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa suaminya tidak bisa hadir karena tuntutan pekerjaan sebagai pedagang. Alasan ini menjadi potret umum di wilayah Bulakamba; para ayah umumnya memegang peran sebagai pencari nafkah utama (breadwinner) dengan jam kerja yang sulit ditinggalkan, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal atau perdagangan.
Urusan Sekolah: Masih Menjadi ‘Ranah Ibu’?
Realitas di lapangan mengungkap bahwa urusan pendidikan anak, terutama yang bersifat administratif dan komunikasi rutin, masih dianggap sebagai domain utama ibu. Hal ini menciptakan pola pembagian peran yang kaku:
Ayah: Berfokus pada stabilitas ekonomi dan penyediaan kebutuhan finansial keluarga.
Ibu: Mengelola komunikasi dengan pihak sekolah, memantau perkembangan akademik, dan menghadiri agenda-agenda sekolah.
Meskipun pembagian ini bersifat praktis demi efisiensi waktu keluarga, hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan ayah secara langsung di lingkungan sekolah masih menghadapi tantangan struktural.
Fleksibilitas di Berbagai Jenjang Pendidikan
Kondisi serupa juga terlihat di beberapa sekolah lain di Kecamatan Bulakamba, seperti di salah satu SMK dan MTS swasta. Mengingat tingginya mobilitas orang tua di wilayah ini, pihak sekolah cenderung memberikan kebijakan yang longgar.
Jika orang tua inti berhalangan hadir, pengambilan raport diperbolehkan untuk diwakilkan oleh anggota keluarga lain, seperti kakak, bibi (bude/bule), atau kerabat dekat. Kebijakan ini diambil agar proses evaluasi belajar siswa tetap tersampaikan meski di tengah kesibukan kerja orang tua yang tinggi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan rapat koordinasi khusus dengan Pemerintah Kabupaten Brebes guna membahas upaya pencegahan korupsi di tubuh PDAM Tirta Baribis. Agenda ini tertuang dalam surat resmi KPK nomor B/8199/KSP.00/70-74/12/2025 yang bersifat segera.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 17 Desember 2025 ini, merupakan tindak lanjut dari wewenang KPK dalam melakukan supervisi dan koordinasi terhadap instansi pelaksana pelayanan publik. 
Fokus pada Kinerja dan Tata Kelola Keuangan
Dalam pertemuan tersebut, KPK secara spesifik meminta paparan mendalam mengenai dua poin utama:
Hasil Pemeriksaan Internal: Inspektur Daerah diminta memaparkan hasil audit atau pemeriksaan terkait kondisi PDAM Tirta Baribis.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kinerja Operasional dan Keuangan: Direktur serta Dewan Pengawas PDAM Tirta Baribis diwajibkan menjabarkan laporan keuangan dan capaian kinerja perusahaan daerah tersebut.
Langkah ini diambil KPK sesuai dengan mandat Pasal 6 huruf b UU Nomor 19 Tahun 2019, yang memberikan kewenangan bagi lembaga antirasuah untuk mengoordinasikan pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik.
Pejabat Utama Diminta Hadir
Selain Bupati Brebes, KPK juga meminta kehadiran sejumlah pejabat strategis Pemkab Brebes, di antaranya:
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes.
Inspektur Daerah.
Kabag Perekonomian.
Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Baribis.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, dalam keterangannya menekankan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan penyimpangan dan memastikan tata kelola perusahaan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Sinyal Pengawasan Ketat
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hadirnya KPK dalam memantau kinerja PDAM Tirta Baribis menjadi sinyal kuat bahwa sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Tengah terus berada dalam pengawasan ketat. Masyarakat berharap koordinasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan air bersih di Kabupaten Brebes sekaligus menutup celah potensi kerugian negara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Brebes diharapkan telah menyiapkan dokumen-dokumen diperlukan sesuai permintaan PIC Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah Jawa Tengah.
Reporter: Teguh
Dugaan Penyimpangan Dana Modal dan CSR Rp18,9 Miliar, APH Periksa Pejabat Perumda PDAM Tirta Baribis
Brebes, DN-II Aparat Penegak Hukum (APH) di Semarang mulai melakukan serangkaian pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait tata kelola keuangan di Perumda PDAM Tirta Baribis Brebes. Pemeriksaan ini menyasar jajaran pejabat aktif hingga mantan petinggi perusahaan plat merah tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pemanggilan ini merupakan tindak lanjut atas dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Brebes serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang nilainya ditaksir mencapai Rp18,9 Miliar.
Sorotan Aktivis dan Landasan Hukum
Heri Tato, aktivis dari Yayasan Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Yabpeknas) Brebes, menegaskan bahwa pemeriksaan ini sangat krusial untuk transparansi publik.
“Pemanggilan tersebut berkaitan erat dengan penggunaan uang penyertaan modal dan dana CSR. Kami mendesak APH untuk serius mengusut tuntas aliran dana ini agar terang benderang,” ujar Heri, Kamis (18/12/2025).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Secara hukum, pengelolaan dana pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) diatur ketat dalam beberapa regulasi, di antaranya:
UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara.
PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Mengatur bahwa pengelolaan BUMD harus didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (terkait CSR): Meskipun PDAM berbentuk Perumda, prinsip tanggung jawab sosial lingkungan tetap wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan daerah.
Tanggapan Pihak Terkait
Menanggapi pemeriksaan tersebut, salah satu mantan petinggi PDAM Tirta Baribis memberikan klarifikasi melalui pesan singkat. Ia berdalih bahwa selama masa jabatannya, dana CSR dialokasikan untuk kegiatan konservasi lingkungan.
“Penggunaannya untuk penanaman pohon dan jumlahnya tidak besar. Terkait angka Rp18,9 Miliar tersebut, saya perlu koordinasi kembali dengan bagian keuangan karena sudah tidak menjabat. Namun, selama ini hasil audit BPK menyatakan tidak ada masalah,” ungkapnya.
Di sisi lain, salah satu pejabat aktif Perumda PDAM Tirta Baribis membenarkan adanya pemanggilan oleh APH di Semarang. Namun, ia enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan.
“Benar ada pemanggilan terhadap beberapa orang, namun kami belum mengetahui secara detail subtansi permasalahan yang sedang didalami oleh tim penyidik,” pungkasnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Brebes, mengingat dana penyertaan modal bersumber dari APBD yang seharusnya berdampak langsung pada peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat. (Red/Harvi)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Terletak di titik strategis dengan dinamika ekonomi yang tinggi, Desa Dukuhturi, Kecamatan Ketanggungan, terus bertransformasi. Dengan luas wilayah mencapai 12.000 hektar dan populasi sekitar 15.000 jiwa, desa ini memadukan potensi agraris dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. (19/12/2025).
Dalam wawancara eksklusif, Kepala Desa Dukuhturi, Johan, memaparkan peta jalan pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp1,4 hingga Rp1,5 miliar. Fokus utama tahun depan adalah penguatan fondasi ekonomi mikro dan pemenuhan layanan dasar.
Memperkuat Ekonomi: Gedung Kopdes dan Jejaring Perantau
Sektor perdagangan merupakan pilar utama ekonomi Dukuhturi. Fenomena menarik terlihat dari sekitar 2.000 warga yang merantau ke luar Pulau Jawa untuk berdagang. Sebagai upaya memperkuat ekonomi di akar rumput, Pemerintah Desa (Pemdes) memprioritaskan pembangunan Gedung Koperasi Desa (Kopdes).
“Pembangunan gedung Kopdes ini merupakan amanah program pusat sekaligus langkah strategis kami untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Johan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Solusi Pertanian di Tengah Tantangan Global
Meski mayoritas penduduk bergantung pada budidaya padi dan palawija, tantangan berupa fluktuasi harga pupuk dan akses obat-obatan pertanian masih menjadi kendala klasik. Namun, Dukuhturi memiliki keunggulan geografis: kantor desa hanya berjarak 50 meter dari Balai Pertanian.
“Kedekatan lokasi ini kami optimalkan untuk koordinasi teknis yang cepat. Petani yang mengalami kendala bisa langsung mendapatkan pendampingan dari penyuluh di Balai Pertanian,” jelas Kades.
Prioritas Dana Desa 2025
Untuk tahun anggaran mendatang, Pemdes Dukuhturi telah menetapkan empat pilar utama alokasi Dana Desa guna mendukung program prioritas nasional:
Penanganan Stunting: Intervensi gizi untuk memastikan generasi masa depan yang sehat.
Bantuan Langsung Tunai (BLT): Jaring pengaman sosial bagi warga rentan.
Ketahanan Pangan: Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk komoditas padi dan jagung.
Pembangunan Infrastruktur: Peningkatan aksesibilitas antarwilayah desa.
Kolaborasi dan Dana Aspirasi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menyadari keterbatasan anggaran desa, Johan aktif melakukan jemput bola melalui jalur legislatif. Salah satu hasilnya adalah pembangunan Gedung Balai Desa yang didukung melalui Dana Aspirasi Dewan.
Apresiasi khusus disampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Rizki Ubaidillah, atas kontribusi nyatanya dalam pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan warga.
Pelayanan Publik 24 Jam
Di bawah kepemimpinan Johan, Pemdes Dukuhturi berkomitmen menghapus sekat antara birokrasi dan warga. Selain jam kerja reguler (Senin-Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB dan Jumat tetap beroperasi), perangkat desa disiagakan untuk melayani kebutuhan mendesak di luar jam kantor.
“Komitmen kami adalah hadir 24 jam bagi masyarakat, terutama untuk urusan darurat. Pemerintah desa harus menjadi garda terdepan solusi bagi warga,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni/Redaksi
BREBES, DN-II Di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif, PT Pegadaian Cabang Brebes terus memperkokoh posisinya sebagai mitra strategis ketahanan finansial masyarakat. Dalam wawancara eksklusif pada Kamis (19/06/2025), Pemimpin Cabang Pegadaian Brebes, Wahyudi, memaparkan visi besar perusahaan dalam menghadirkan layanan yang lebih transparan, aman, dan inovatif bagi warga Brebes.
Transparansi Digital: Menghapus Kekhawatiran Nasabah
Menjawab isu mengenai risiko lelang akibat kendala teknis pembayaran, Wahyudi menegaskan bahwa Pegadaian telah mengadopsi sistem Host-to-Host yang canggih.
“Sistem kami terintegrasi secara real-time dengan berbagai kanal pembayaran seperti Indomaret dan perbankan. Jika terjadi gangguan teknis, nasabah tidak perlu panik. Cukup tunjukkan bukti bayar, dan proses sinkronisasi akan diselesaikan dalam 1-2 hari kerja tanpa merugikan hak nasabah,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa prosedur lelang dilakukan secara manusiawi dan prosedural. Pegadaian proaktif mengirimkan notifikasi resmi melalui surat, WhatsApp, hingga SMS sebelum masa jatuh tempo berakhir, sehingga nasabah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perpanjangan atau pelunasan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengelola Volume Transaksi Rp1,2 Triliun
Sebagai salah satu cabang dengan perputaran dana terbesar mencapai Rp1,2 Triliun per tahun, Pegadaian Brebes menjadi episentrum ekonomi di wilayah tersebut. Wahyudi mengakui tingginya volume antrean merupakan cermin tingginya kepercayaan masyarakat.
“Volume transaksi kami sangat besar, melampaui beberapa wilayah tetangga. Namun, kami berkomitmen terus melakukan optimalisasi kapasitas layanan dan SDM agar setiap nasabah tetap mendapatkan pelayanan prima yang solutif,” tambah Wahyudi.
Emas: Instrumen Safe Haven di Masa Inflasi
Dengan harga emas murni (24 karat) yang kini berada di kisaran Rp2,2 juta per gram, Pegadaian mengedukasi masyarakat untuk melihat emas bukan sekadar perhiasan, melainkan penjaga nilai kekayaan (safe haven).
Pelindung Inflasi: Emas menjaga daya beli masyarakat dalam jangka panjang.
Likuiditas Tinggi: Aset yang paling mudah dicairkan menjadi tunai saat kebutuhan mendesak muncul.
Inovasi Produk 2024-2025: Dari Tabungan Hingga Deposito Emas
Pegadaian kini bertransformasi menjadi institusi investasi lengkap. Berikut adalah tiga program unggulan yang menjadi primadona:
Produk Keunggulan Utama
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tabungan Emas Setoran tunai yang langsung dikonversi menjadi saldo gramasi emas sesuai harga pasar.
Cicil Emas Kepemilikan emas batangan dengan sistem angsuran tetap yang terjangkau dan aman.
Deposito Emas (Inovasi Terbaru) Nasabah dengan saldo minimal 5 gram dapat “mengunci” asetnya (3-12 bulan) dan mendapatkan imbal hasil (sewa modal) hingga 1% per tahun di luar kenaikan harga emas.
Perluasan Jangkauan Layanan di Wilayah Brebes
Untuk memudahkan akses masyarakat, Pegadaian Cabang Brebes diperkuat oleh jaringan unit layanan strategis yang tersebar di:
Wilayah Barat & Tengah: Bulakamba, Kaligangsa, Tanjung, dan Ketanggungan.
Wilayah Selatan: Sitanggal dan Banjarharjo.
Pusat Kota: Unit Sultan Agung.
Pesan Untuk Masyarakat: Rencanakan Masa Depan
Menutup sesi wawancara, Wahyudi mengajak warga Brebes untuk beralih dari pola pikir konsumtif ke pola pikir investasi. Pegadaian kini menyediakan solusi menyeluruh, mulai dari pembiayaan modal kerja, pembiayaan mikro, hingga pembiayaan kendaraan bermotor (Syariah).
“Kami ingin Pegadaian tidak hanya diingat saat butuh dana darurat, tetapi juga menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk merencanakan masa depan yang mapan melalui investasi emas sejak dini,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
KOTA TEGAL DN-II Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, mendorong para perajin lokal untuk terus naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas.
Hal itu disampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Tegal masa bakti 2025–2030, yang digelar di Ruang Adipura, Komplek Balai Kota Tegal, Kamis (18/12/2025).
Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, serta Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Dekranasda memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam membina, mendampingi, dan mempromosikan perajin agar lebih berdaya saing. Menurutnya, produk kerajinan lokal Kota Tegal menyimpan potensi besar untuk berkembang hingga ke pasar regional maupun nasional.
“Dekranasda harus hadir sebagai rumah besar bagi para perajin. Tidak hanya memfasilitasi produksi, tetapi juga membantu peningkatan kualitas, desain, kemasan, hingga pemasaran agar produk lokal mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi,” tegas Dedy Yon.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, ia berharap Dekranasda Kota Tegal mampu menjalankan program-program inovatif dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan perajin meningkat sekaligus memperkuat identitas produk unggulan daerah.
Ketua Dekranasda Kota Tegal, Gadis Sephi Febriana Dedy Yon, menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah dan bersinergi dengan pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait. Ia menekankan bahwa program kerja ke depan akan difokuskan pada penguatan kapasitas perajin dan pemanfaatan teknologi digital.
Pelantikan pengurus kali ini merupakan tindak lanjut setelah Ketua Dekranasda Kota Tegal resmi dilantik oleh Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah pada 2 Desember 2025. Dengan kepengurusan yang baru, diharapkan Dekranasda dapat segera bergerak menjalankan program-program yang berpihak pada pengembangan perajin lokal.
“Kami akan mendorong perajin untuk adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk melalui pelatihan, pendampingan, dan pemasaran digital. Dengan begitu, produk kerajinan Kota Tegal akan semakin dikenal luas,” ungkap Gadis Sephi.
Ia menambahkan, Dekranasda siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Tegal dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong kemajuan kerajinan daerah serta meningkatkan kesejahteraan para perajin.(* S. Bimantoro )
You cannot copy content of this page