Cilacap, Detik Nasional – Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan di Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, bersinergi dalam pelaksanaan upacara gabungan. Acara ini diselenggarakan untuk memperingati empat momen penting, yaitu Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Hari Guru Nasional, HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61.
Upacara berlangsung khidmat di halaman Pendopo Kecamatan Dayeuhluhur pada Selasa, 2 Desember 2025. Seluruh rangkaian kegiatan mengusung tema sentral “Bersatu Berdaulat Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju.”
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, meliputi Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Dayeuhluhur I dan II, Ketua PGRI Cabang Dayeuhluhur, jajaran kepala sekolah, serta seluruh perwakilan peserta dari berbagai instansi.
Plt. Sekretaris Kecamatan Dayeuhluhur, Saeful Uyun, bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, beliau membacakan sambutan resmi Bupati Cilacap, Dr. Syamsul Aulia Rachman.
Bupati menegaskan bahwa peringatan gabungan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi di antara seluruh komponen pembangunan, baik ASN, pendidik, maupun tenaga kesehatan, guna mewujudkan visi kemajuan Kabupaten Cilacap.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Secara khusus dalam konteks HUT KORPRI ke-54, Bupati menyerukan agar anggota KORPRI senantiasa bertransformasi, menjadi aparatur yang profesional, cerdas, dan responsif terhadap perkembangan zaman.
Selanjutnya, terkait Hari Guru Nasional dan HUT ke-80 PGRI, Bupati mengajak seluruh insan pendidik untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan tuntutan digital. Guru diharapkan menjadi motor penggerak program Merdeka Belajar melalui keteladanan dan kerja keras.
Sementara itu, untuk HKN ke-61, apresiasi tertinggi disampaikan kepada tenaga kesehatan atas dedikasi dan pengorbanan mereka. Masyarakat diimbau untuk terus menggiatkan pelaksanaan Program Indonesia Sehat di Kabupaten Cilacap dengan komitmen kepatuhan pada protokol kesehatan.
Usai upacara, rangkaian kegiatan berlanjut dengan acara tasyakuran yang ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol syukur dan kebersamaan.
Momen tersebut dimanfaatkan untuk menyerahkan penghargaan kepada para pemenang lomba yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT KORPRI, PGRI, dan HKN. Selain itu, sebagai bentuk nyata komitmen organisasi terhadap kesejahteraan anggota, acara ditutup dengan penyerahan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diperuntukkan bagi anggota KORPRI.
Kegiatan kolaboratif ini diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi seluruh elemen pelayan publik di Dayeuhluhur untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian mereka demi terwujudnya Kabupaten Cilacap yang lebih maju dan sejahtera.
Reporter: Dani
Brebes, DN-II Berakhirnya periode Triwulan III (tiga) dan mulai berjalan periode Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK), di Aula Lantai 6 Kantor Pemerintahan Terpadu Brebes, Senin (1/12/2025).
Bupati Brebes Hj Paramitha Widya Kusuma SE MM menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Bupati meminta agar semua program dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai prosedur.
“Saya mengimbau agar seluruh kepala OPD/unit kerja agar segera melakukan percepatan, mengoptimalkan waktu yang tersisa dan bekerja lebih keras lagi. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang kita kelola dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ucapnya.
Paramitha menjelaskan, APBD Kabupaten Brebes untuk total pendapatan daerah 84,3 persen, realisasi sebesar Rp3,060 triliun, masih kurang dari target sebesar Rp3,631 triliun. Sedangkan untuk total belanja daerah 72,2 persen, realisasi sebesar Rp2,745 triliun, masih kurang dari target sebesar Rp3,804 triliun.
“Rakor ini sangat penting karena akan membahas tentang implementasi dan evaluasi program-program unggulan yang telah kita luncurkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Brebes,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lanjut Paramitha, sembilan program unggulan yang telah diluncurkan seperti Beresi Dalan, Adminduk Digitalisasi Pelayanan Publik, Wardoyo (Wareg Sedoyo), Beresi Sampah, satu Keluarga sarjana Sarjana, Brebes Festival & Lestari Budayaku, Jaga Harga Bawang, Dan Nakes Door To Door.
“Program-program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat Brebes dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui rakor ini, kita dapat membahas tentang implementasi dan evaluasi program-program unggulan tersebut,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Brebes Wurja SE juga mengingatkan kepada seluruh kepala OPD, direktur rumah sakit, camat, kepala puskesmas agar terus meningkatkan kinerjanya.
“Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Bupati bahwa kepala OPD harus melek digitalisasi dalam hal ini media sosial, dan apabila ada keluhan dari masyarakat untuk segara direspon atau ditanggapi dan dikoordinasikan dengan pimpinan. Jangan menunggu viral baru ada aksi,” ungkapannya.
Turut hadir Sekretaris Daerah Brebes Dr Tahroni MPd, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, seluruh kepala OPD, camat, lurah, serta direktur rumah sakit, kepala UPT, kepala puskesmas se Kabupaten Brebes.
Red/Suprapto
Brebes, DN-II Koperasi sering kali dianggap sulit menarik anggota baru, terutama di tingkat desa. Namun, Koperasi Merah Putih di Desa Mundu, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, menemukan strategi jitu yang terbukti efektif. Dengan memanfaatkan kebutuhan dasar masyarakat, mereka berhasil merekrut 5 hingga 10 anggota setiap harinya. (2/11/2025).
Strategi ini terungkap dalam sesi wawancara dengan Wasgito, salah satu peserta dari Koperasi Merah Putih.
Harga Gas Murah sebagai Pancingan
Wasgito menjelaskan bahwa pintu masuk utama mereka adalah melalui pembukaan pangkalan gas Elpiji 3 kg. Mereka menawarkan harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan warung-warung di sekitar.
“Ibu-ibu yang tadinya membeli gas di warung seharga Rp22.000, di koperasi kami menjualnya Rp17.500. Jadi, mereka membawa uang Rp20.000 masih ada kembalian,” ujar Wasgito.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketika warga datang untuk membeli gas, pengurus koperasi langsung menawarkan keanggotaan.
“Kami sekalian membujuk, ‘Mau jadi anggota tidak?’ Kami memberikan kartu setoran simpanan pokok dan wajib. Jadi, pada pembelian kedua, mereka secara otomatis membawa uang setoran, ada yang Rp10.000, ada yang Rp20.000. Kami terima, tidak harus langsung Rp100.000,” jelasnya.
Harga gas yang disubsidi khusus untuk anggota ini menjadi daya tarik utama. Wasgito menyebutkan, “Alhamdulillah, setiap harinya ada 5 sampai 10 orang yang mendaftar.”
Mengatasi Protes Pengecer
Strategi harga murah ini sempat menimbulkan protes dari pengecer atau warung setempat yang merasa pemasukannya terganggu. Koperasi Merah Putih menjual Rp17.500, sementara warung menjual antara Rp20.000 hingga Rp22.000.
Menanggapi komplain tersebut, Wasgito memberikan klarifikasi:
“Kami jelaskan bahwa inti dari koperasi adalah untuk membantu masyarakat dengan gas murah. Kuota kami hanya 300 tabung per bulan. Jadi, insyaallah tidak mengganggu pemasukan warung setempat,” katanya.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa harga Rp17.500 adalah strategi awal dan harga ke depannya akan disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) maksimal Rp18.000. Koperasi ini juga turut membantu pengecer dengan menyalurkan gas kepada mereka.
“Kami juga menyetorkan ke pengecer, ke warung, ada yang 5, ada yang 10 tabung. Kami jual ke warung seharga Rp18.000. Mereka (warung) kemudian menjualnya Rp21.000. Jadi, warung itu pun merasa terbantu,” paparnya.
Skema Permodalan Inovatif dengan Investor Anggota
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk menjalankan operasi gas ini, Koperasi Merah Putih membutuhkan modal awal yang cukup besar. Dengan jatah 75 tabung per minggu (300 tabung per bulan), mereka harus menyiapkan modal sekitar Rp11.250.000 (75 tabung x Rp150.000 harga beli dari Pertamina).
Kunci permodalan mereka terletak pada anggota koperasi sendiri.
“Uang dari mana? Kami punya investor,” ungkap Wasgito. “Investornya adalah anggota yang bersedia menjamin uang modal.”
Sistem permodalan ini menggunakan skema bagi hasil yang adil, yaitu sebesar Rp500 per tabung untuk investor anggota.
“Ini bisa dicontohkan, jika modalnya belum mencukupi, kita bisa mencari anggota yang mendukung penuh (atau penuh modal). Dicontohkan kerja sama, ‘Pak, Anda punya uang menganggur, didepositokan,’ misalnya,” pungkas Wasgito, menutup wawancara mengenai rahasia sukses Koperasi Merah Putih dalam mengoptimalkan peran ekonomi anggota dan menarik partisipasi masyarakat.
Red/Teguh
Brebes, DN-II Program pembangunan fasilitas Kantor Koperasi Merah Putih di sejumlah desa di Kabupaten Brebes terancam mandek akibat masalah legalitas lahan. Selasa, (2/12/2025).
Mayoritas lokasi yang dipilih adalah Tanah Kas Desa (TKD), namun pemanfaatannya terkendala keras oleh ketiadaan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur alih fungsi atau pemanfaatan TKD tersebut.
Isu krusial ini mencuat dalam rapat koordinasi yang melibatkan pihak Dinas Koperasi, pelaksana proyek, dan aparat di lapangan, menyoroti desakan perlunya payung hukum segera.
Kendala Utama: Regulasi Perdes Belum Terbit
Menurut Sapto Aji Pamungkas, S.H., perwakilan dari Dinas Koperasi Umum dan Perdagangan Kabupaten Brebes, akar permasalahan utama adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi yang lebih tinggi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan itu, Wasnadi alias Wak Unang, salah satu narasumber di lapangan, menjelaskan dasar hukum yang menjadi ganjalan.
“Kebanyakan tanah yang digunakan adalah tanah kas desa. Kami merujuk pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa. Di Pasal 11 jelas diatur, alih fungsi atau pemanfaatan TKD itu harus ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes),” jelas Wasnadi.
Kekhawatiran yang disampaikan pihak pelaksana cukup mendesak. Di satu sisi, mandat untuk segera mengeksekusi pembangunan sangat mendesak. Di sisi lain, Perdes yang diamanatkan belum juga rampung atau bahkan belum mulai diproses.
“Peraturan Desanya belum dibuat, tapi kami dituntut untuk segera mengeksekusi pembangunan. Ini yang kami minta solusi hukumnya segera, supaya program ini bisa berjalan tanpa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari terkait regulasi,” tegasnya, menekankan urgensi legalitas.
Tuntutan Informasi Detail dan Koordinasi Teknis
Selain isu legalitas, rapat koordinasi juga menyoroti minimnya informasi detail mengenai rencana teknis dan alur koordinasi di lapangan, yang menghambat persiapan di tingkat desa.
Pihak pelaksana mendesak adanya kejelasan terkait bangunan seluas 20 \times 30 meter yang akan didirikan, termasuk kepastian peruntukannya: apakah murni untuk kantor koperasi atau fasilitas lain.
Keterbatasan Wewenang dan Anggaran Lahan
Dinas Koperasi Brebes, yang bertugas mendampingi dan melaporkan perkembangan (termasuk penentuan titik lokasi), mengakui keterbatasan wewenang dalam hal teknis dan anggaran proyek.
“Kami di lapangan di kabupaten tidak tahu secara teknis seperti apa. Penunjukan kontraktor pelaksana dari pusat, yang membawahi gerai dan sebagainya, adalah PT Adhyaksa, tapi mereka tidak mungkin meng-cover se-Indonesia,” ujar Sapto Aji Pamungkas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berikut rincian kendala teknis dan logistik yang dihadapi:
Anggaran Lahan: Biaya untuk persiapan lahan, seperti pengurukan atau cut-off tanah, sepenuhnya dibebankan kepada koperasi atau desa. Idealnya, lahan yang diserahkan sudah siap bangun, namun hal ini sulit dipenuhi oleh semua desa.
Wewenang Teknis: Pihak yang dianggap paling memahami teknis proyek dan anggaran adalah TNI/Kodim di tingkat provinsi, dengan koordinasi di lapangan melibatkan Bhabinsa. Sementara Dinas Koperasi hanya sebatas fungsi pendampingan.
SOP Lahan: Kriteria kepemilikan lahan yang diterima minimal adalah milik desa, kabupaten, atau provinsi. Lahan milik BUMDes dapat digunakan dengan model sewa.
Sebagai penutup, narasumber menyatakan bahwa koordinasi teknis terkait lahan lebih banyak dilakukan dengan pihak TNI/Kodim di tingkat provinsi, didampingi oleh Pendamping KopDes.
“Intinya, untuk terkait lahan, lebih banyak koordinasinya dengan provinsi, Pak, dengan TNI-nya,” pungkasnya. Ia menyarankan agar segala pertanyaan teknis di lapangan diarahkan kepada Pendamping KopDes, yang memiliki jalur komunikasi ke tingkat yang lebih tinggi.
Red/Teguh
BREBES, DN-II Program bantuan becak listrik yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui organisasi kedinasan di bawah naungannya, menghadapi dinamika signifikan dalam proses pendataan dan penyaluran. Bantuan sebanyak 100 unit becak listrik secara keseluruhan telah disalurkan, namun proses verifikasi ketat menyebabkan penyusutan drastis pada jumlah penerima di tingkat pangkalan.
Hal ini terungkap dalam wawancara mengenai mekanisme program tersebut, yang sempat dikaitkan dengan pihak Islamic Center di masa inisiasi awalnya.
Mekanisme Melibatkan Kedinasan Pemda
Perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan (LP3BP), Bapak Ju’in, menjelaskan keterlibatan lembaganya dalam program tersebut.
“Awalnya saya dihubungi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda,” ujar Bapak Ju’in, yang kemudian turut diwawancarai oleh Kepala Dinas Sosial terkait mekanisme program bantuan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menegaskan, program ini sepenuhnya merupakan inisiatif dan melibatkan organisasi kedinasan yang berada di bawah naungan Pemda.
Verifikasi Ketat Susutkan Jumlah Penerima
Dalam pendataan awal, pihak LP3BP sempat mengusulkan target penerima sebanyak 50 orang per pangkalan becak. Namun, setelah disisir dan diverifikasi data teknis oleh dinas terkait, terjadi penyesuaian jumlah penerima yang sangat signifikan.
Tahap Awal Verifikasi: Jumlah penerima di pangkalan yang dinyatakan lolos verifikasi turun menjadi 22 orang.
Jumlah Final Penyaluran: Jumlah akhir penerima yang disetujui dan disalurkan menyusut lagi menjadi 19 orang, dan mereka tersebar secara acak di berbagai pangkalan.
Kekecewaan Warga dan Harapan Lanjutan
Proses penyesuaian ini menyisakan kekecewaan di kalangan calon penerima. Bapak Johan, seorang tukang becak dari Pasarbatang, mengungkapkan rasa kecewanya karena namanya, serta nama kakak kandungnya yang juga berprofesi sebagai tukang becak, tidak masuk dalam daftar penerima final. Kekecewaan ini muncul mengingat upaya ekstra yang mereka rasakan telah dilakukan dalam proses pengurusan program di awal.
Menanggapi keputusan tersebut, Bapak Ju’in dari LP3BP menyatakan sikap legowo (ikhlas). Ia berharap program bantuan becak listrik ini dapat berlanjut, dan akan ada program tahap kedua di masa mendatang untuk menjangkau lebih banyak penerima yang membutuhkan.
Redaktur: Teguh
Brebes, DN-II Seluruh jajaran guru dan karyawan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bumiayu, Kabupaten Brebes, secara resmi menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada berbagai pihak atas “kegaduhan” yang sempat terjadi di lingkungan sekolah. (2/12/2025).
Bersamaan dengan pernyataan tersebut, mereka juga menegaskan sikap kolektif untuk menerima kembali Ibu Ina Purnamasari, S.Pd., M.Pd., sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah.
Pernyataan resmi ini disampaikan pada Senin (01/12/2025) oleh perwakilan guru, yang dipimpin oleh Bapak Adi Waluyo, S.Pd. (Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan). Ia didampingi oleh Bapak Muhammad Yuli Haryanto, Bapak Dian Yudha Prastia, dan Bapak Muji Suwito.
Permohonan Maaf kepada Pemerintah Daerah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam konferensi pers singkat, Bapak Adi Waluyo, S.Pd., menyampaikan permintaan maaf secara spesifik kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Brebes.
“Kami mewakili Bapak, Ibu guru, karyawan SMP Negeri 1 Bumiayu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bupati Kabupaten Brebes, Bapak KADINDIKPORA, Pemerintah Daerah, Ibu Ina Purnamasari, S.Pd., M.Pd., serta seluruh pihak atas kegaduhan yang terjadi di SMP Negeri 1 Bumiayu,” ujar Adi Waluyo.
Permohonan maaf ini disampaikan sebagai penanda berakhirnya polemik atau isu internal yang sebelumnya menjadi perhatian publik dan mengganggu kondusivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Penegasan Penerimaan Kembali Plt. Kepala Sekolah
Lebih lanjut, Adi Waluyo menegaskan bahwa keputusan untuk mengakhiri perselisihan dan menerima kembali Plt. Kepala Sekolah adalah sikap tulus dan kolektif dari seluruh elemen sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami, seluruh guru, karyawan tata usaha, dan siswa, secara tulus dan tanpa paksaan menerima kembali Ibu Ina Purnamasari, S.Pd., M.Pd. sebagai Plt. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bumiayu,” tegasnya.
Pernyataan ini diakhiri dengan harapan agar suasana sekolah kembali kondusif, fokus pada peningkatan mutu pendidikan, serta diiringi jabat tangan dan salam semangat. Sikap ini menandai upaya nyata dari seluruh staf SMPN 1 Bumiayu untuk memulihkan citra sekolah dan memastikan proses pendidikan berjalan lancar.
Red/Teguh
Brebes, DN-II Kepolisian Resor (Polres) Brebes menggelar upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan kepada salah satu personel terbaiknya, Kompol Lukas Subekti. Kapolsek Bantarkawung ini resmi menyandang pangkat satu tingkat lebih tinggi, dari semula Ajun Komisaris Polisi (AKP) menjadi Komisaris Polisi (Kompol).
Pelaksanaan kegiatan yang khidmat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah dan berlangsung pada Senin (1/12/2025) sore bertempat di Aula Mapolres Brebes.
Upacara ini turut dihadiri oleh Wakapolres, para Pejabat Utama (PJU), seluruh Kapolsek jajaran, serta pengurus Bhayangkari Cabang Brebes.
Dalam amanatnya, Kapolres AKBP Lilik Ardhiansyah menekankan bahwa kenaikan pangkat pengabdian bukanlah sekadar formalitas, melainkan adalah bentuk penghargaan dan apresiasi tertinggi dari institusi Polri kepada personel yang telah menunjukkan loyalitas, dedikasi, dan pengabdian tanpa cacat selama masa tugasnya.
“Selamat kepada Kompol Lukas Subekti atas kenaikan pangkat pengabdiannya. Kenaikan pangkat ini hendaknya dijadikan motivasi sekaligus inspirasi untuk memantapkan kejuangan, moralitas, dan etika profesi yang berbasis pada jatidiri Polri,” ujar Kapolres.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan bahwa kenaikan pangkat juga merupakan sebuah amanah yang mengandung pesan dan harapan dari Tuhan Yang Maha Esa dan Organisasi, untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang optimal.
“Kenaikan pangkat adalah rahmat, anugerah, dan juga kebanggaan bagi personel serta keluarganya. Sudah sepatutnya untuk disyukuri,” tegasnya.
AKBP Lilik Ardhiansyah juga mengingatkan bahwa keberhasilan meraih kenaikan pangkat tidak lepas dari bimbingan dan kerja sama rekan kerja serta dukungan penuh dari keluarga.
“Selain prestasi individu, pencapaian karir ini adalah hasil dari sinergi. Selamat atas capaian karirnya. Semoga dengan pangkat baru ini, pengabdian Kompol Lukas kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan,” pungkasnya.
Kompol Lukas Subekti merupakan salah satu personel yang berhak menerima kenaikan pangkat menjelang purna tugas, sebagai pengakuan atas dedikasi luar biasa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Bantarkawung. (Casroni/Hms)
KOTA TEGAL, WWW.DETIK-NASIONAL.COM II Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia kembali diguncang berbagai peristiwa bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin kencang yang dipicu oleh cuaca ekstrem. Kondisi ini menjadi pengingat penting bahwa tingkat kerawanan bencana di banyak daerah masih tinggi dan membutuhkan perhatian serius.
Daerah diminta untuk segera melaksanaan pemetaan potensi kerawanan bencana, dan potensi kerawanan pada tahun baru 2026. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian, menghimbau agar Kepala Derah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Instansi terkait agar segera melaksanakan rapat koordinasi.
Himbauan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi Kerawanan Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 secara online bersama Kepala Daerah dan Forkopimda dan Instansi Terkait se-Indonesia, Senin (1/12/2025).
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono bersama Komandan Lanal Tegal, Letkol Laut (P) Tato Taufiqurochman, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono bersama Pimpinan OPD Terkait Pemerintah Kota Tegal menghadiri giat tersebut secara online di Command Room Dinas Komunikasi dan Informatika, Kota Tegal.
“Mohon rekan-rekan di daerah plus itu melakukan rapat koordinasi yang sama memetakan potensi kerawanan bencana dan potensi kerawanan pada tahun baru sehingga semuanya bisa tercover dan rekan-rekan bisa sudah memiliki satu kesatuan langkah yang sama itu yang paling penting,” ujar Tito Karnavian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tito menjelaskan bahwa dengan upaya pemetaan kerawanan potensi bencana menjadi langkah yang sangat mendesak, bukan hanya sebagai bentuk kewaspadaan, tetapi juga sebagai landasan penting dalam perencanaan mitigasi dan respons cepat.
Dengan memahami titik-titik rawan serta faktor yang memengaruhinya, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat mengambil langkah preventif yang lebih tepat untuk meminimalisir risiko serta dampak yang mungkin ditimbulkan.(* S. Bimantoro )
KEBUMEN, WWW.DETIK-NASIONAL.COM II Jalan Nasional di Jawa Tengah, khususnya ruas Kebumen–Purworejo, kembali menjadi sorotan. Sebuah papan proyek besar terpampang, mengumumkan dimulainya pekerjaan Preservasi Jalan Kebumen – Purworejo – Karangnongko (Bts. DIY) senilai fantastis Rp 158.143.700.000,00. Senin, (1/12/2025).
Proyek sepanjang 17,16 KM ini, yang dikerjakan oleh PT. Karya Adi Kencana dengan pengawas PT. Gita Cipta Sagayasa (KSO) PT. Seecons, diharapkan menjadi solusi permanen, namun justru disambut dengan nada skeptis dan kritis dari masyarakat setempat.
Ancaman Macet dan Trauma Kualitas Proyek Lama
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pekerjaan yang dimulai sejak 17 November 2025 ini dipastikan akan memicu kemacetan parah di beberapa titik vital, terutama di kawasan padat seperti Gombong, Wero, dan Sruweng.
“Sudah pasti macet. Kami harap petugas di lapangan punya manajemen lalu lintas yang serius. Jangan cuma asal kerja,” ujar kuat ni (35), seorang pedagang di Gombong.
Namun, kemacetan bukan satu-satunya kekhawatiran. Warga juga menyuarakan trauma mendalam terhadap kualitas pekerjaan jalan sebelumnya yang pernah dikerjakan oleh penyedia jasa yang sama.
> “Tolong, hasilnya harus bagus, jangan seperti yang Guyangan Ngidul sampai Petanahan yang sekarang sudah rusak parah. Ini yang mengerjakan PT yang sama,” ujar seorang warga Sruweng yang enggan disebutkan namanya, menggambarkan betapa jalan tersebut sudah rusak parah sekarang dan penguna jalan terutama sepeda motor jalannya harus berhati – hati.
Kritik pedas ini menyoroti kontras antara nilai kontrak yang mencapai ratusan miliar dengan daya tahan infrastruktur yang dihasilkan di masa lalu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Taruhan 540 Hari dan Harapan ‘Jalan Tahan Banting’
Berdasarkan papan proyek, PT. Karya Adi Kencana memiliki 540 hari kalender untuk melaksanakan pekerjaan, dan diikuti dengan masa pemeliharaan selama 365 hari kalender.
Proyek yang didanai oleh APBN ini menjadi taruhan besar. Dengan total anggaran Rp 158 Miliar, setiap kilometernya menelan biaya sekitar Rp 9,2 Miliar. Angka ini menuntut hasil yang benar-benar transformatif—sebuah jalan yang tidak hanya mulus sesaat, tetapi juga “tahan banting” terhadap beban truk bertonase tinggi yang melintas setiap hari, serta cuaca ekstrem.
Masyarakat menagih:
Akankah proyek preservasi ini menjadi monumen pemborosan anggaran dengan kerusakan dini, atau menjadi bukti bahwa uang rakyat benar-benar digunakan untuk membangun infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI. Yogyakarta melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah wajib merespons kekhawatiran ini. Pengawasan dari PT. Gita Cipta Sagayasa (KSO) PT. Seecons sebagai konsultan superivisi harus ekstra ketat, memastikan spesifikasi teknis dan mutu material benar-benar sesuai dengan kontrak bernilai fantastis tersebut.
Panggilan untuk Konsultan Supervisi
Konsultan Supervisi diminta untuk membuktikan bahwa label “Supervisi” mereka bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjamin kualitas pekerjaan dari hari pertama hingga masa pemeliharaan berakhir.
Warga tidak ingin melihat proyek senilai Rp 158 Miliar kembali ambles Pecah atau bergelombang hanya dalam hitungan bulan, mengulang sejarah buruk jalan Guyangan hingga Petanahan.
Tim Prima
Cilacap, Detik Nasional – Madrasah Tsanawiyah (MTs) YPI Sufyan Tsauri Wanareja, Kabupaten Cilacap, memulai pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) Ganjil untuk tahun ajaran 2025/2026. Seluruh peserta didik dari kelas VII hingga kelas IX mengikuti kegiatan evaluasi akademik ini dengan penuh semangat dan disiplin.
ASAS berlangsung selama enam hari, terhitung sejak 1 hingga 6 Desember 2025. Evaluasi ini merupakan instrumen wajib yang digunakan satuan pendidikan untuk mengukur capaian kompetensi siswa selama satu semester ganjil.
Kepala MTs YPI Sufyan Tsauri Wanareja, Imam Rusdiyanto, M.Pd.I., menjelaskan bahwa ASAS bukan hanya tentang menguji pengetahuan, tetapi juga mengukur mutu pendidikan secara holistik.
“ASAS ini merupakan agenda krusial untuk mengukur capaian kompetensi siswa sesuai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setelah satu semester penuh. Lebih dari sekadar mengumpulkan nilai, asesmen ini menjadi tolok ukur utama bagi madrasah untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum dan mengukur mutu pendidikan secara keseluruhan,” ujar Imam Rusdiyanto, Senin (01/12).
Beliau juga menambahkan bahwa hasil asesmen akan menjadi bahan evaluasi mendalam untuk perencanaan strategis madrasah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Semoga hasil ASAS ini dapat menjadi bahan akuntabilitas kami kepada masyarakat sekaligus merumuskan strategi pembelajaran yang lebih terarah di semester berikutnya. Kami melihat semangat tinggi dan integritas yang ditunjukkan para siswa, yang menunjukkan komitmen mereka tidak hanya pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada penguatan karakter sebagai pribadi yang berakhlak mulia,” tambahnya.
Pelaksanaan ASAS ini diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat mengenai peta capaian akademik siswa, yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk peningkatan kualitas pembelajaran di MTs YPI Sufyan Tsauri Wanareja, tutupnya.
Reporter: Dani
You cannot copy content of this page