Sumatera, DN-II Usai menyelesaikan rangkaian kunjungan kenegaraan ke Pakistan dan Federasi Rusia, Presiden Prabowo langsung kembali bergerak menuju wilayah terdampak bencana di Sumatra. Pesawat Garuda Indonesia-1 mendarat di Bandar Udara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (12/12/2025).
Presiden dijadwalkan meninjau kembali sejumlah titik terdampak bencana pada Jumat pagi. Kunjungan tersebut meliputi pengecekan posko pengungsian, pendistribusian logistik, layanan kesehatan, serta kesiapan unsur TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi rakyat
Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa seluruh proses penanganan di lapangan berlangsung efektif dan humanis, mulai dari kebutuhan pangan dan layanan kesehatan, hingga percepatan perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, tanggul, dan jaringan komunikasi.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas terkait penanganan dan pemulihan bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Minggu (07/12/2025) lalu, Presiden menekankan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi dan kebutuhan pokok masyarakat terdampak harus dipastikan tiba tepat waktu kepada masyarakat.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
BANYUMAS, DN-II Tragedi ekologis di Lereng Gunung Slamet memasuki babak baru. Walaupun aktivitas penambangan Galian C di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, kini dilaporkan tidak terlihat (tutup sementara) dalam beberapa hari terakhir, jeda operasional ini sama sekali tidak menghapus kejahatan yang telah terjadi. Kerusakan alam di Gandatapa sudah jelas dan permanen, sementara Anggota Dewan yang disinyalir kuat sebagai pemilik modal masih bebas berkeliaran! (11/12/2025).
Penutupan sementara aktivitas tambang ini, yang kemungkinan dipicu oleh tekanan publik dan laporan Bupati ke Pemerintah Pusat, tidak boleh dianggap sebagai akhir dari masalah. Sebaliknya, hal ini adalah momentum krusial bagi penegak hukum untuk segera bertindak!
“Aktivitas tambang boleh berhenti, tapi kerusakan alam sudah terukir permanen. Jurang-jurang terjal, risiko longsor katastropik, dan rusaknya fungsi resapan air adalah bukti fisik dari kejahatan lingkungan yang tidak bisa dihilangkan hanya dengan menghentikan ekskavator sementara,” tegas seorang pemerhati lingkungan yang dianonimkan.
Pernyataan Anggota DPRD sebelumnya yang berdalih “tidak tahu” dan hanya fokus pada Baseh kini semakin kehilangan relevansi:
– Pengakuan Baseh: DPRD mengakui hanya menindaklanjuti Baseh (Kecamatan Kedungbanteng) yang kini ditutup sementara oleh ESDM Provinsi selama 60 hari.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
– Fakta Gandatapa: Meskipun DPRD berdalih, tambang Galian C di Gandatapa ternyata juga terhenti, membuktikan bahwa Gandatapa adalah masalah nyata dan bukan sekadar isu yang diabaikan.
Ironisnya, jeda operasional ini terjadi setelah DPRD mengakui bahwa Bupati sudah melaporkan Gandatapa ke Pemerintah Pusat dan Provinsi. Ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa sikap ‘tidak tahu’ DPRD adalah upaya sengaja untuk melindungi oknum dari internal mereka.
Waktu penutupan sementara ini adalah kesempatan emas bagi penegak hukum untuk menyegel lokasi, menyita aset, dan menangkap pelaku utama sebelum operasi dimulai kembali!
Kami menuntut respons segera dan tanpa kompromi:
1. TANGKAP PELAKU UTAMA (CUKONG) GANDATAPA SEKARANG: Polda Jawa Tengah wajib segera memanfaatkan momen jeda ini. Segel lokasi Gandatapa secara permanen, sita seluruh alat berat, dan segera keluarkan Surat Penangkapan terhadap oknum Anggota Dewan yang disinyalir pemilik modal tambang!
2. CABUT MANDAT & PROSES PIDANA: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memproses pencopotan (PAW) Anggota Dewan yang terlibat. Keterlibatan ini adalah pelanggaran etik terberat dan tindak pidana lingkungan.
3. PENERTIBAN TOTAL DAN REHABILITASI: KLHK dan Kementerian ESDM harus segera menetapkan Gandatapa sebagai wilayah bencana ekologis dan memulai proses rehabilitasi serta memastikan penutupan permanen di seluruh titik penambangan ilegal, termasuk Baseh.
Penutupan aktivitas bukan akhir kasus, tetapi awal dari penindakan hukum! Hukum harus segera ditegakkan sekeras-kerasnya di seluruh Lereng Slamet, dimulai dari penangkapan Anggota Dewan yang diduga pemilik tambang Galian C di Gandatapa!
Publisher -Red PRIMA
Jakarta, DN-II misal: 12 Desember 2025] – Gabungan Aktivis Pati (GAP) terus melancarkan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Aksi yang telah berlangsung selama beberapa hari ini bertujuan mendesak lembaga antirasuah agar segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Desakan ini semakin kuat setelah pernyataan dari juru bicara KPK sebelumnya yang menegaskan bahwa pengembalian uang oleh Sudewo tidak serta-merta menghapus unsur pidana yang telah terjadi.
Momen Haru KDM dan Istri Botok
Pada Kamis pagi (11/12), sekitar pukul 10.00 WIB, suasana di depan Gedung KPK menjadi pusat perhatian setelah tokoh publik Kang Dedy Mulyadi (KDM) terlihat keluar dari kantor KPK.
Melihat kehadiran KDM, sejumlah aktivis GAP, didampingi oleh istri dari aktivis bernama “Botok” yang saat ini ditahan pihak kepolisian, segera menghampiri dan meminta dukungan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan penuh harap dan haru, istri Botok menyampaikan permohonan pembebasan suaminya secara langsung kepada KDM.
“Pak, tolong bantu bebaskan suami saya. Suami saya bukan pelaku kriminal, tetapi ia memperjuangkan hak-hak rakyat Pati yang ditindas oleh kebijakan Bupati Sudewo. Terutama terkait kenaikan pajak hingga 250% waktu itu,” ujar istri Botok, Kamis (11/12/2025).
Mendengar permintaan tersebut, KDM terlihat tergerak. Ia segera meminta data lengkap dan nomor kontak istri Botok untuk langkah selanjutnya. KDM juga mengungkapkan bahwa Botok pernah menghubunginya sebelum penahanan, namun kini nomor tersebut sudah tidak aktif karena disita oleh penyidik.
GAP Tegaskan Lanjutkan Aksi
Sementara itu, Mury selaku Ketua GAP, menegaskan komitmen kelompoknya untuk terus melanjutkan aksi di depan KPK.
Tujuan utama mereka adalah agar KPK segera mengambil langkah tegas terhadap Sudewo.
Tuntutan kedua adalah agar proses hukum terhadap Botok dapat ditinjau kembali, yang mereka yakini hanyalah upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat Pati.
“Kami akan terus di sini sampai KPK serius menangani Sudewo dan mengusut tuntas proses hukum yang menimpa rekan kami, Botok,” tutup Mury. (Red/rilis)
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) menjadi fokus percepatan pembangunan di wilayah Papua. SPM tersebut meliputi bidang kesehatan; pendidikan; sosial; pekerjaan umum; perumahan rakyat; serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).
“Enam ini yang kami fokus, dan instrumen pemerintah sudah dibentuk, yaitu Komite [Eksekutif] Percepatan Pembangunan [Otonomi Khusus] Papua yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden,” ujar Mendagri kepada awak media usai Rapat Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Mendagri menjelaskan, Komite tersebut akan mengharmonisasikan berbagai program kementerian maupun lembaga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua. Ia mendapat informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mengumpulkan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama para kepala daerah wilayah Papua dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih.
“Nanti akan memberikan arahan kira-kira apa yang harus dikerjakan oleh Komite ini,” ujarnya.
Dalam pertemuannya dengan DPD RI, Mendagri turut memaparkan berbagai upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua, salah satunya melalui pembentukan empat Daerah Otonom Baru (DOB). Ia menegaskan bahwa pembentukan DOB merupakan aspirasi masyarakat Papua sekaligus bagian dari strategi mempermudah pelayanan publik, mengingat wilayah Papua yang sangat luas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan tersebut juga masih tergolong rendah, sehingga percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mendagri mencontohkan sejumlah daerah yang mengalami kemajuan setelah dilakukan pemekaran, salah satunya Provinsi Papua Barat yang merupakan hasil pemekaran pertama dari Papua induk. Ia optimistis hal serupa juga bakal terjadi pada empat DOB.
“Kita melihat hasilnya. Hasilnya Papua Barat terjadi percepatan [pembangunan] tadi,” jelasnya. 
Pertemuan tersebut juga membahas berbagai isu strategis terkait Papua, antara lain keberpihakan pemerintah terhadap Orang Asli Papua (OAP), aspirasi pembentukan DOB dengan skala prioritas, batas wilayah, keuangan daerah, dukungan pariwisata, hingga persoalan infrastruktur. Selain itu, dibahas pula perlunya Kemendagri meningkatkan pengawasan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah (Pemda) seiring penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
“Ini (pengawasan) akan kita lakukan secara bersama-sama. Tadi saya sudah jelaskan cukup detail jalan cerita dan apa solusi ke depan,” terang Mendagri.
Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum Gusti Kanjeng Ratu Hemas; Wakil Ketua DPD RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Yorrys Raweyai; Ketua Komite I Andi Sofyan Hasdam; Ketua Komite III Filep Wamafma; Wakil Ketua Komite I Carel Simon Petrus Suebu; Wakil Ketua Komite I Bahar Buasan; serta sejumlah anggota Komite I DPD RI. Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan Wamendagri Akhmad Wiyagus.
Red
Jakarta, DN-II Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kembali menyelenggarakan audiensi strategis bersama pemangku kepentingan internal dan elemen masyarakat sipil di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (10/12/2025).
Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie, pertemuan ini turut dihadiri oleh para anggota komisi, di antaranya Mahfud MD, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, dan Otto Hasibuan.
Rangkaian diskusi terbagi dalam dua sesi fokus utama. Sesi pertama dilangsungkan bersama Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Ikatan Sarjana Ilmu Kepolisian (ISIK), dan Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) yang menyoroti evaluasi mendalam pada aspek struktural, instrumental, dan kultural, serta pembenahan sistem pendidikan kepolisian.
Dilanjutkan sesi kedua yang menghadirkan organisasi kemasyarakatan keagamaan dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), KWI, MATAKIN, PERMABUDHI, PHDI, PGI, serta Komnas Perempuan guna membahas penguatan etika moral, kepolisian yang humanis the dalam keberagaman, serta pemenuhan hak korban dan keadilan berperspektif gender.
Forum ini menjadi wadah bagi KPRP untuk membedah berbagai perspektif dan masukan substantif sebagai bahan utama perumusan agenda perbaikan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong lahirnya wajah baru kepolisian yang lebih berintegritas, penegakan hukum yang dijalankan dengan sebaik-baiknya, menghormati hak asasi manusia, serta responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
#KemensetnegRI
#KomisiPercepatanReformasiPolri
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta potensi bencana akibat cuaca ekstrem. Pemda juga diminta mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode tersebut dengan memperkuat koordinasi di semua lini bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para pemangku kepentingan.
“Baik lalu lintas udara, darat, laut, dijamin, yakinkan betul cek bahwa aman,” ujar Mendagri dalam Rapat Bersama Kepala Daerah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait Sosialisasi Larangan ke Luar Negeri, Kesiapan Menghadapi Nataru, dan Kesiapan Menghadapi Bencana, yang digelar secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Mendagri juga mengingatkan agar penyedia jasa transportasi tidak memanfaatkan tingginya permintaan selama Nataru dengan menaikkan harga tiket melebihi ketentuan. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan mekanisme diskon melalui koordinasi lintas sektor.
“[Jangan pakai] harga acuan pemerintah tertinggi, itu namanya mau ngambil keuntungan tapi memberatkan rakyat, dan itu akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga [pada komoditas lainnya],” tegasnya.
Selain sektor transportasi, Mendagri meminta Pemda menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Kebutuhan masyarakat diperkirakan meningkat, sehingga Pemda diminta berkoordinasi secara aktif dengan Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan pelaku usaha daerah untuk memastikan stok tetap aman.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selanjutnya, Mendagri juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prediksi curah hujan tinggi, termasuk potensi banjir rob di beberapa wilayah, harus diantisipasi sejak awal dengan memastikan sumber daya, personel, dan sistem peringatan dini berfungsi optimal.
Karena itu, Mendagri meminta para kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing dan siap mengambil keputusan bila terjadi kondisi darurat. Ia mewanti-wanti agar perjalanan ke luar negeri ditunda pada periode 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026, kecuali untuk tugas atas arahan Presiden atau kebutuhan medis yang mendesak. Kehadiran pemimpin daerah dinilai sangat krusial di tengah potensi bencana dan meningkatnya aktivitas masyarakat selama Nataru.
Red
MOJOKERTO, DN-II Sebuah rumah tangga seharusnya menjadi pelabuhan, namun bagi IN (48), warga asal Bratang, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, kini bahteranya sedang diombang-ambing badai. Kisah IN adalah potret rumitnya jalinan cinta yang diuji oleh bayang-bayang masa lalu, tekanan pekerjaan berisiko, dan keretakan kepercayaan. (11/12/2025).
Titik Awal: Harapan Baru di Mojokerto
IN menuturkan, perjalanan pernikahannya dengan sang istri berawal dari harapan baru. Sang istri, yang sebelumnya telah membangun rumah tangga selama 20 tahun dengan seorang anggota TNI, akhirnya menemukan tambatan hati baru bersama IN. Keseriusan itu ditandai dengan kehadiran buah hati mereka yang kini baru berusia 7 bulan.
Mereka tinggal bersama di sebuah rumah di kawasan Perumahan Ghanesha, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto—sebuah tempat yang seharusnya menjadi simbol kemapanan keluarga baru.
📰 Badai Muncul dari Garis Depan Pemberitaan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, keharmonisan itu perlahan goyah, bukan hanya karena dinamika internal, tetapi juga karena profesi IN sebagai seorang jurnalis.
IN mengungkapkan, ketegangan mulai memuncak seiring ia kerap meliput isu-isu sensitif dan berisiko tinggi. Terutama saat dirinya mengangkat pemberitaan mengenai perjudian sabung ayam dan dugaan penyimpangan distribusi BBM Non Subsidi di wilayah Jember dan Lumajang.
Menurut penuturan IN, alih-alih mendapat dukungan, sang istri justru semakin sering melontarkan kata-kata kasar dan dianggap memberikan tekanan psikologis. Baginya, pekerjaan yang menuntut integritas dan risiko itu justru menjadi pemicu keretakan.
Bayang-Bayang Masa Lalu dan Kepercayaan yang Retak
Di tengah tekanan pekerjaan, kecurigaan IN menguat pada satu hal yang lebih mengkhawatirkan: kembalinya sosok dari masa lalu istrinya.
IN menuturkan kecurigaannya bahwa sang istri kembali menjalin komunikasi intens dengan seorang pria lain yang disebut sebagai Abdi Negara, anggota TNI yang bertugas di Papua—sosok yang dikaitkan dengan kehidupan sang istri sebelum menikah dengannya. Bayang-bayang masa lalu ini seolah menjadi pemantik yang mempercepat olengnya bahtera rumah tangga mereka.
Puncak ketegangan terjadi pada suatu pagi, yang berujung pada keributan hebat. Tidak lama setelah peristiwa itu, IN menerima informasi yang menyakitkan dari rekannya sesama jurnalis. Ia disebut telah “diusir” dari rumah. Bahkan, sang istri meminta agar dirinya tidak lagi dikaitkan dengan sosok bernama Indra (nama yang disebut dalam konteks IN, red.).
Pelajaran dari Kisah IN
Kisah IN adalah refleksi pahit betapa rapuhnya fondasi rumah tangga ketika dihadapkan pada tumpukan masalah yang kompleks: risiko pekerjaan, tekanan psikologis, dan bayang-bayang masa lalu yang belum usai. Keretakan rumah tangga seringkali bukan disebabkan oleh satu perselisihan, melainkan kegagalan dalam menjaga kepercayaan dan ruang dialog.
IN adalah potret seseorang yang berjuang keras mempertahankan keutuhan, namun harus menerima kenyataan bahwa tidak semua perjuangan berujung pada kemenangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bagi masyarakat, kisah ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menghakimi, melainkan memahami bahwa setiap keluarga memiliki pergulatannya sendiri. Dan bagi mereka yang menghadapi situasi serupa, mencari bantuan dari konseling pernikahan atau lembaga bantuan hukum adalah langkah penting sebelum badai menjadi tsunami yang tak terhindarkan.
Red
Sejumlah lokasi menunjukkan progres signifikan, di antaranya Jembatan Teupin Mane di Kabupaten Bireuen dengan panjang 25 meter dan tonase 40 ton, yang kini telah mencapai 75% dan ditargetkan rampung pada 11 Desember 2025. Di lokasi lain, Jembatan Teupin Reudep sepanjang 36 meter yang menghubungkan jalur alternatif Bireuen–Lhokseumawe–Bener Meriah juga dikebut dan direncanakan selesai pada 13 Desember 2025. Sementara itu, pekerjaan pada Jembatan Kutablang yang memiliki panjang 80 meter terus berjalan meski progres masih 9,78% dan ditargetkan tuntas pada 18 Desember 2025.
Kodam Iskandar Muda juga menangani pembangunan jembatan strategis di Kabupaten Aceh Tengah, seperti Jembatan Jeurata sepanjang 40 meter yang akan menghubungkan Kabupaten Pidie dan Aceh Tengah. Sejumlah jembatan lain di Bireuen, seperti Ulee Jalan, Matang Bagka, dan Alue Limeng serta proyek di Bener Meriah seperti Jembatan Alue Kulus, Enang-Enang, Wehni Rongka, hingga Timang Gajah, tengah menunggu material, sehingga proses pembangunan jembatan belum dapat dimulai.
Tantangan terbesar yang dihadapi tim di lapangan antara lain keterbatasan akses jalan menuju lokasi serta proses pengiriman material yang sebagian harus didatangkan dari luar daerah, seperti material untuk Jembatan Beutong Ateuh yang masih menunggu kiriman dari Riau. Meski demikian, seluruh prajurit yang terlibat tetap bekerja optimal untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah terdampak.
Dalam beberapa minggu ke depan, seluruh jembatan Bailey yang direncanakan di Aceh ditargetkan dapat diselesaikan sehingga akses transportasi masyarakat kembali terbuka. Komitmen TNI tetap ada dalam membantu pemerintah mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana, agar kehidupan warga di daerah-daerah yang sempat terisolasi dapat segera pulih dan kembali normal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
BREBES, DN-II Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes untuk menjadi pusat pelayanan kesehatan rujukan terbaik di wilayah pantura terus menguat. Berstatus sebagai Rumah Sakit Tipe B dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Brebes kini tidak hanya fokus pada peningkatan mutu, tetapi juga pada pengembangan layanan vital, khususnya untuk kasus Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefro (KJSU), serta mengatasi masalah klasik yang dikeluhkan pengunjung: keterbatasan lahan parkir. (11/12/2025).
Fokus Layanan KJSU: Brebes Mandiri Tangani Jantung dan Kanker
Wakil Direktur Pelayanan, Pengendalian, dan Mutu RSUD Brebes, Dr. Aris Suparmiati, M.Sc., Sp.A., menegaskan bahwa pengembangan ini sejalan dengan program prioritas Kementerian Kesehatan. Tujuannya adalah memutus rantai rujukan jauh bagi pasien di Brebes dan sekitarnya.
1. Layanan Jantung Invasif (Kateterisasi)
Terobosan signifikan akan hadir di layanan jantung. Pada tahun 2025, RSUD Brebes dijadwalkan menerima bantuan alat vital, yaitu Cath Lab, dari Kementerian Kesehatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Untuk pelayanan jantung, jadi kateterisasi itu kalau orang yang kena serangan jantung dan harus dipasang ring, nanti tidak usah jauh-jauh. Di RSUD Brebes sudah bisa dikerjakan,” jelas Dr. Aris.
Ini berarti pasien serangan jantung akut tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Semarang atau Purwokerto untuk tindakan pemasangan ring (stent), mempercepat penanganan dan meningkatkan peluang keselamatan pasien.
2. Layanan Kanker (Kemoterapi)
RSUD Brebes juga siap menjadi pusat penanganan Kanker regional. Layanan Kemoterapi sedang dipersiapkan secara matang, dengan target operasional dimulai pada tahun 2026.
Ruangan khusus telah disiapkan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) pun telah siap. Dr. Reza, Spesialis Bedah Onkologi, yang telah menyelesaikan pendidikannya, akan menjadi ujung tombak layanan ini. Kehadiran layanan Kemoterapi akan sangat membantu pasien Kanker di wilayah Brebes, Tegal, dan sekitarnya.
Kekuatan RSUD Brebes sebagai Rujukan Regional
Pengakuan terhadap kualitas layanan RSUD Brebes terlihat dari jangkauan pasiennya. Dr. Aris menyebutkan, pasien yang dilayani tidak hanya berasal dari Brebes, tetapi juga dari Cirebon, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto, hingga Pati.
Sumber Daya RSUD Brebes Detail
Status Rumah Sakit Tipe B dan BLUD (Tipe tertinggi di tingkat kabupaten)
Dokter Spesialis 54 Orang
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Total Karyawan Sekitar 1.000 Orang
Kapasitas Tempat Tidur 338 Unit
Luas Lahan 4 Hektar
Solusi Permanen untuk Masalah Parkir
Salah satu keluhan klasik yang diakui oleh pihak rumah sakit dan sedang menjadi prioritas perencanaan adalah masalah parkir.
Pihak RSUD Brebes telah menyusun Master Plan untuk pembangunan sarana parkir bertingkat yang ambisius. Solusi yang tengah diusahakan adalah:
Perluasan Lahan: Negosiasi perluasan lahan dengan pihak SD 1 terdekat.
Gedung Parkir Bertingkat: Pembangunan gedung parkir bertingkat yang direncanakan:
Parkir Motor: Gedung bertingkat (direncanakan 3 lantai) dengan parkir pasien di depan dan karyawan di belakang.
Parkir Mobil: Area parkir yang ada saat ini akan dikhususkan untuk mobil pasien dan pengunjung.
“Master plan itu kita akan membangun gedung parkir itu tingkat, nanti, Pak. Yang untuk motor itu kita tingkat, jadi yang ini nanti untuk mobil semua,” tegas Dr. Aris.
Komitmen Pelayanan Terbaik
Mengakhiri wawancara, Dr. Aris menegaskan bahwa semua pengembangan ini berlandaskan pada komitmen layanan.
“Harapan kita… bisa memberikan pelayanan kesehatan untuk warga Brebes ini, ya, memang sesuai standar dan yang menjadi kebanggaan dan kecintaan warga masyarakat Brebes,” tutupnya, seraya mengimbau masyarakat untuk menggunakan nomor hotline pengaduan yang dikelola oleh bagian Humas RSUD Brebes jika terdapat keluhan terkait pelayanan.
Red/Teguh
Jakarta, DN-II Ekosistem inovasi daerah perlu diperkuat menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya ini penting untuk meningkatkan daya saing nasional. Pasalnya, berdasarkan laporan IMD World Competitiveness Center tahun 2025, daya saing Indonesia menurun dari peringkat 27 pada tahun 2024 menjadi ke-40 dari 69 negara global.
Penjelasan itu ditekankan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus pada acara penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Rabu (10/12/2025).
“Pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat digitalisasi layanan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wiyagus menegaskan, dukungan bagi inovator lokal maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis teknologi perlu diperluas melalui insentif, inkubasi, dan pembiayaan inovatif untuk mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, replikasi praktik inovatif antar-daerah perlu difasilitasi agar dampak inovasi lebih sistemik dan merata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tata kelola cerdas, dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Ia menjelaskan, regulasi saat ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Langkah tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, percepatan pembangunan, dan meningkatkan daya saing daerah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Melalui pengembangan inovasi yang inklusif dan berkeadilan, pemerataan akses serta kesempatan dapat tercapai di seluruh lapisan masyarakat. “Pemerintah perlu melakukan pemetaan potensi daerah secara proaktif agar inovasi yang dihasilkan tepat sasaran, berdampak luas, dan mendorong kontribusi nyata daerah terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan,” terangnya.
Ia mengungkapkan, tahun ini jumlah inovasi yang dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Namun, terdapat beberapa catatan seperti laporan inovasi yang masih didominasi dari kawasan Indonesia bagian barat. Selain itu adanya kesenjangan antar-urusan pemerintahan yang didominasi bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, masih terdapat 15 kabupaten di wilayah Papua yang belum melaporkan inovasi.
“Saya harapkan ini menjadi perhatian bagi kita semua, agar tahun-tahun mendatang menjadi perhatian bersama. Kemudian juga menjadi perbaikan kinerja inovasi pada seluruh lini dan juga tingkatan pemerintahan,” tandasnya.
Turut hadir dalam forum tersebut Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, serta pejabat terkait lainnya.
Red
You cannot copy content of this page