MUARA ENIM, DN-II Upaya Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mencapai target Pendapatan Retribusi Daerah terhambat oleh kelemahan sistem manajerial. Hasil reviu terbaru mengungkapkan bahwa pengelolaan pendapatan retribusi pada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Muara Enim dinilai belum memadai, mengindikasikan adanya potensi kebocoran atau inefisiensi dalam pemungutan.
Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Muara Enim Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp113.062.672.451,39. Angka ini hanya mencapai 93,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp120.847.143.074,00.
Mekanisme Pengelolaan Disperindag Jadi Sorotan
Salah satu pendapatan utama yang menjadi objek temuan adalah Retribusi Pelayanan Pasar, yang berada di bawah kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag).
Untuk melaksanakan pemungutan, Disperindag membentuk tiga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar, yakni UPTD Pasar Muara Enim, UPTD Pasar Tanjung Enim, dan UPTD Pasar Gelumbang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil reviu dokumen pencatatan penerimaan serta observasi lapangan terhadap mekanisme pengelolaan di ketiga UPTD tersebut, ditemukan bahwa pengelolaan pendapatan retribusi pelayanan pasar menghadapi masalah mendasar.
Poin-Poin Kritis dalam Reviu:
Hasil reviu yang dilaksanakan mencakup tiga jenis retribusi utama selain Pelayanan Pasar, yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Kelemahan pengelolaan yang ditemukan pada empat SKPD ini secara umum berkaitan dengan:
1. Ketidakmemadaian Mekanisme Pengelolaan: Pencatatan penerimaan dan mekanisme pemungutan di lapangan belum optimal.
2. Kelemahan Pengawasan Internal: Berdampak pada realisasi yang tidak mencapai target penuh (93,55%).
Rekomendasi Mendesak untuk Optimalisasi PAD
Temuan ini menunjukkan urgensi bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk segera membenahi tata kelola internal di SKPD yang bersangkutan. Pengelolaan Retribusi Daerah merupakan tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kelemahan dalam aspek ini berpotensi merugikan keuangan daerah.
Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti temuan reviu ini dengan perbaikan sistem pencatatan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kinerja para Unit Pelaksana Teknis, demi memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan secara penuh dan akuntabel.
(Redaksi Prima)
BREBES, DN-II Malam di Stadion Karangbirahi, Brebes, bertransformasi menjadi panggung sejarah ketika DEWA 19 menutup megakonser “NARAGIGS BREBES! 2025” pada Sabtu (13/12). Menariknya, justru gerimis yang turun mengiringi naiknya band legendaris ini ke panggung, menciptakan atmosfer dramatis yang tak terlupakan. Ribuan Baladewa dan penonton Brebes lainnya tak bergeming, justru semakin larut dan bersemangat menyanyikan seluruh lagu hits.
Rangkaian Acara & Kepedulian Waktu Ibadah
Konser yang mengusung konsep pertunjukan maraton “Paket Malem” ini dibuka dengan jeda yang patut diacungi jempol. Panitia menyediakan ‘break Maghrib’ pada pukul 17.35 WIB dan ‘break Isya’ pada pukul 18.40 WIB. Jeda ini memastikan seluruh penonton dapat menjalankan ibadah dengan nyaman, sebuah detail yang menunjukkan kepedulian NaraGigs terhadap kearifan lokal.
Setelah jeda Isya, suasana langsung memanas. Panggung diterangi pertunjukan lighting show spektakuler dengan efek “Kerlap Kerlip” yang mewah, seolah mempersiapkan kanvas langit Karangbirahi untuk para bintang.
Pembuka yang Membakar Semangat
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Gairah penonton terus dipanaskan oleh line-up bintang tamu:
Febri Yoga tampil 20 menit dan sukses menjadi pemantik awal yang disambut hangat.
Andra & The Backbone memukau selama satu jam penuh, membawakan sederet lagu populer yang membuat sing-along massal.
Guyon Waton kemudian menyajikan musik yang akrab dan dekat dengan masyarakat Jawa Tengah, menjaga energi konser tetap tinggi.
Puncak Kemeriahan di Bawah Rintik Hujan
Puncak yang paling dinanti tiba. Selama satu setengah jam penuh, DEWA 19 tampil energik bersama dua vokalis andalan, Ello dan Virzha. Hebatnya, gerimis mulai turun tepat saat intro lagu pertama dimainkan—sebuah momen sinematik yang tak direncanakan.
Namun, alih-alih bubar, ribuan penonton justru semakin merapatkan barisan.
“Gerimisnya bikin suasananya beda. Nyanyi bareng Dewa 19 di Brebes sambil hujan rintik-rintik, rasanya kayak konser besar di kota-kota metropolitan. Ini malam yang nggak bakal saya lupa,” ujar Rizky (24), salah satu penonton yang larut dalam emosi.
Perwakilan NaraGigs, Hendy, memastikan bahwa cuaca bukanlah penghalang. “Kami sudah menyiapkan skenario cuaca. Gerimis tidak menghambat pertunjukan, dan keamanan penonton adalah prioritas. Justru atmosfernya jadi lebih dramatis,” jelasnya, membenarkan sensasi magis yang dirasakan penonton.
Akhir yang Penuh Kesan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga lagu terakhir berakhir, penonton tetap tegak berdiri. Lautan cahaya dari ponsel yang diangkat tinggi berpadu dengan sorak-sorai dan rintik hujan, menciptakan penutup konser yang epik.
Gelaran “NARAGIGS BREBES 2025” ini sekali lagi membuktikan bahwa Brebes mampu menjadi tuan rumah konser skala besar dengan pengalaman yang tertib, aman, dan penuh kesan mendalam.
Red/Casroni
CILACAP, DN-II Sebuah kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Kabupaten Cilacap pada Sabtu, 13 Desember 2025, sekitar pukul 16.00 WIB. Peristiwa maut ini merenggut nyawa empat orang dan menyebabkan satu korban luka berat.
Lokasi kejadian berada di Jalan Tentara Pelajar, tepatnya di persimpangan yang menghubungkan Jalan Angsana dan Jalan Sengon.
Kronologi Kejadian
Kecelakaan beruntun ini melibatkan tiga kendaraan:
Truk Pengangkut Fly Ash (Nopol S 8431 HM) milik PT Silog.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mobil Penumpang Daihatsu Terios (Nopol D 1067 QD).
Satu Unit Sepeda Motor.
Menurut keterangan awal dari pihak kepolisian, truk fly ash yang dikemudikan oleh M. Zainal (ID 22710186) baru saja keluar dari pabrik SBI Karang Kandri.
Saat truk melintas di Jalan Tentara Pelajar dan memasuki area perempatan Jalan Sengon, pengemudi truk diduga berusaha menghindari seorang pejalan kaki yang tiba-tiba menyeberang jalan dan diidentifikasi sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Upaya menghindar tersebut membuat pengemudi truk membanting stir ke kanan. Nahas, pada saat bersamaan, truk langsung menabrak mobil Daihatsu Terios dan satu unit sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan.
Korban Jiwa dan Luka Berat
Dampak tabrakan sangat fatal. Mobil Daihatsu Terios mengalami kerusakan parah (ringsek) di bagian depan.
Korban Meninggal Dunia: Empat orang penumpang di dalam mobil Daihatsu Terios dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian.
Korban Luka Berat: Pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan diduga menderita patah tulang pada bagian kaki.
Seluruh korban dievakuasi dengan cepat dan dilarikan ke Rumah Sakit Fatimah Cilacap untuk mendapatkan penanganan medis dan identifikasi lebih lanjut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyelidikan Polisi
Hingga berita ini diturunkan, Unit Laka Lantas Polresta Cilacap telah tiba di lokasi kejadian dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kecelakaan ini masih dalam proses penanganan intensif guna penyelidikan mendalam terkait penyebab pasti dan penetapan status hukum pengemudi truk.
Red/Dani
Aceh, DN-II Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan wilayah terdampak bencana di Aceh dengan mengunjungi posko pengungsian di Masjid Besar Al Abrar, Kabupaten Aceh Tengah, Jumat (12/12/2025).
Masjid ini menampung warga dari sejumlah desa terdampak dengan total pengungsi mencapai sekitar 1.500 orang.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya untuk mendampingi dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Kepala Negara turut menekankan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait bergerak bersama untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.
Presiden Prabowo pun menyampaikan doa dan harapannya bagi keselamatan seluruh warga. Presiden Prabowo kemudian menegaskan kembali bahwa pemerintah akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan percepatan penanganan bencana di wilayah tersebut.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Aceh, DN-II Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh dengan mengunjungi posko pengungsian di SMPN 2 Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Jumat (12/12/2025).
Di SMPN 2 Wih Pesam yang menampung 1.161 pengungsi, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam percepatan pengiriman bantuan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan permohonan maaf terkait keterbatasan pemerintah dalam menyelesaikan seluruh penanganan secara instan. Meski demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa masyarakat tidak sendirian. Seluruh jajaran pemerintah dan aparat di lapangan akan terus bekerja keras untuk menangani bencana ini.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Brebes, DN-II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), sukses menggelar kegiatan Pendidikan Politik bagi Mahasiswa dengan fokus utama pada peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi serta pencegahan dampak negatif dari judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Acara yang mengusung tema “Peran Mahasiswa dalam Berdemokrasi dan Upaya Mencegah Judi Online serta Pinjaman Online Ilegal” ini diselenggarakan pada Jumat (12/12/2025) di Saung Teras Banyu, Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba. Kegiatan ini diikuti oleh 76 mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Brebes.
Penekanan Ideologi dan Kritik Konstruktif
Plt. Kepala Bakesbangpol Brebes, Moch. Reza Prisman, S.SiT., M.Sc., dalam sambutannya menekankan pentingnya pemahaman dan kecintaan terhadap bangsa sebagai landasan sebelum melayangkan kritik terhadap negara.
“Sebelum mengkritik negara, generasi muda harus terlebih dahulu memahami bangsanya sendiri sebagai wujud cinta tanah air,” ujar Reza Prisman.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri kokoh di atas pilar kesamaan ideologi, sejarah perjuangan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta pengakuan terhadap satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.
Lebih lanjut, Reza Prisman mendorong para mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan positif, bersikap kritis dan cerdas terhadap arus informasi, serta fokus pada upaya membangun kualitas diri dan jejaring profesional mereka.
Waspada Pinjol Ilegal dan Komitmen OJK
Pada sesi materi yang sangat relevan, Manager Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Tegal, Kukuh Harisman, memberikan pemaparan mengenai tugas OJK dalam perlindungan konsumen.
Kukuh menjelaskan secara rinci perbedaan mendasar antara pinjaman online yang legal dan yang ilegal, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi dan tingginya suku bunga yang mencekik pada praktik ilegal. Ia juga menegaskan bahwa judi online membawa dampak serius bagi keuangan individu dan keharmonisan keluarga.
Menanggapi fenomena ini, Kukuh Harisman menekankan komitmen OJK dalam memblokir rekening-rekening yang terindikasi kuat terkait dengan aktivitas judi online untuk memutus rantai kejahatan keuangan tersebut.
Mahasiswa sebagai Agen Perubahan dan Tiga Prinsip Hidup
Materi lain disampaikan oleh Founder Forum Guru Besar Dan Dosen Putera Puteri Brebes (Yayasan Rumah Cinta Brebes), M. Munawir Lasiyono, S.T, M.T.
Munawir Lasiyono menekankan peran vital mahasiswa sebagai ‘agen perubahan’ (agent of change) dan ‘kontrol sosial’ dalam menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi.
Ia mengajak seluruh peserta untuk menginternalisasi dan menerapkan tiga prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Respect to People (Menghormati orang lain)
Respect to Time (Menghargai waktu)
Respect to System (Menghormati sistem atau aturan yang berlaku)
Selain pemateri, acara ini juga dihadiri oleh Kabid Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Brebes, Fetiana Dwiningrum, S.IP., M.Si., beserta jajaran staf Bakesbangpol.
Kegiatan Pendidikan Politik ini diharapkan mampu membekali mahasiswa Brebes dengan kesadaran politik, tanggung jawab sosial, serta kewaspadaan finansial yang memadai di era digital saat ini.
Red/Casroni
KOTA TANGERANG, DN-II Polemik mengenai program angkutan umum bersubsidi Pemkot Tangerang, ‘Si Benteng’ (Tayo), kian memanas. Anggaran fantastis sebesar Rp 36 Miliar per tahun yang dikucurkan untuk program ini diduga kuat telah menjadi ‘Lubang Hitam’ APBD, di mana manfaatnya nihil bagi publik namun dinikmati operator dan oknum tak bertanggung jawab.
Investigasi mendalam yang dilakukan awak media dan kritik pedas dari anggota legislatif mengungkap sejumlah fakta mengejutkan yang mengarah pada indikasi kuat manipulasi dan inefisiensi.
FAKTA KRUSIAL: INEFISIENSI LAYANAN DAN PENOLAKAN PUBLIK
Program dengan subsidi sekitar Rp 3 Miliar per bulan ini dinilai gagal total melayani masyarakat.
– Minat Masyarakat Nihil: Armada ‘Si Benteng’ yang berjumlah 80 unit bus ber-AC dan melayani 11 trayek utama tidak diminati. Masyarakat justru dilaporkan lebih memilih transportasi berbasis aplikasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
– Trayek Tidak Efektif: Keterlambatan dan jarangnya armada (melintas hanya 3-4 jam sekali) membuat warga enggan menunggu, membuktikan bahwa trayek yang ada tidak menjangkau rute vital.
– Target vs. Realitas Penumpang: Pengakuan sopir menunjukkan rata-rata hanya membawa dua hingga lima penumpang. Hal ini membuktikan bahwa subsidi miliaran rupiah tersebut gagal mencapai tujuannya melayani publik. Anggota DPRD, Saiful Milah, menuding subsidi ini hanya dinikmati oleh operator.
Kegagalan layanan ini diperparah dengan dugaan manipulasi laporan operasional untuk mengakali pencairan dana subsidi. Modus operandi ‘main angka’ ini melibatkan skema fiktif dan kuasi-fiktif:
Modus Operandi Fiktif: Manipulasi Kilometer
Modus Lama (Fiktif Murni): Ditemukan praktik kendaraan dihidupkan dengan roda belakang digantung agar angka kilometer berjalan tanpa kendaraan beroperasi di jalan.
Modus Baru (Kuasi-Fiktif): Untuk memenuhi target kilometer harian (100 KM per hari), oknum sopir ‘Si Benteng’ diduga sengaja mutar-mutar di dalam perumahan warga, jauh dari rute trayek vital. Ini adalah upaya artifisial untuk mencairkan subsidi tanpa memberikan layanan publik.
Alih fungsi pembayaran celah manipulasi data. Sistem pembayaran yang seharusnya menggunakan QRIS ditemukan tidak efektif, dan terjadi perubahan ke manual. Alih fungsi ini membuka celah besar bagi oknum untuk melakukan manipulasi data penumpang dan transaksi, mempersulit audit transparansi, dan berpotensi anggaran di”tilap”.
Dugaan ini semakin kuat karena sistem GPS berbasis rute dan trayek yang ketat diduga tidak aktif atau tidak diterapkan.
Persoalan ini berakar dari carut-marut tata kelola yang menciptakan peluang besar bagi praktik korupsi.
Pelimpahan Tanggung Jawab Kontroversial:
Pengelolaan anggaran transportasi publik yang berada di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) justru dilimpahkan kepada BUMD Perseroda Tangerang Nusantara Global (TNG).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lempar ke pihak ketiga, TNG yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas, malah melempar pengelolaan operasional ke pihak ke-3 (tiga) berinisial L dari PT. Mutiara, yang diketahui merupakan pengurus Organda. Akuntabilitas pihak ketiga ini dipertanyakan di tengah minimnya pengawasan.
Gagal kontrol digital, TNG dituding gagal total dalam menjalankan fungsi pengawasan digital. Tanpa sistem GPS yang ketat, TNG dianggap memuluskan operator bebas melaporkan angka fiktif yang merugikan keuangan daerah. 
ANOMALI ANGGARAN: Selisih Rp 600 Juta/Bulan Tercium
Kritik tajam datang dari Irwansyah, S.H., Sekjen LBH BONGKAR, yang mencium adanya indikasi mark-up anggaran selain dugaan manipulasi teknis.
Perhitungan matematis janggal, jika dihitung dari total 80 armada, dengan asumsi biaya operasional tertinggi Rp 1 Juta per armada per hari, total biaya bulanan seharusnya sekitar Rp 2,4 Miliar.
“Anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 3 Miliar per bulan menyisakan selisih Rp 600 Juta per bulan. Ini yang perlu kita minta ke Walikota Tangerang agar terbuka soal anggaran,” tegas Irwansyah, mempertanyakan kemana perginya dana publik tersebut.
TUNTUTAN PUBLIK: Audit Total dan Intervensi APH
Publik dan anggota dewan menuntut langkah-langkah drastis untuk menghentikan kerugian APBD. Anggota DPRD menuntut program ‘Si Benteng’ digratiskan. Jika setelah digratiskan pun peminat tetap nihil, program tersebut harus dihapus dan subsidi Rp 36 Miliar per tahun dialihkan ke sektor vital lain, seperti pembenahan rumah sakit umum yang kondisinya dinilai “payah”.
Audit Investigatif APH: Aktivis menyerukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh (audit investigatif) terhadap seluruh mata anggaran Dishub dan BUMD TNG, untuk mengungkap dugaan ‘Bancakan’ oleh oknum pejabat dan kroninya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang hingga berita ini diturunkan (Sabtu, 12 Desember 2025) belum memberikan keterangan terkait skandal ini. Upaya konfirmasi terakhir menunjukkan nomor telepon Kadishub sudah tidak aktif. Walikota Tangerang dituntut untuk jujur dan menjalankan transparansi publik secara penuh atas alokasi dana publik Rp 36 Miliar per tahun yang diduga menguap.
Tim Prima
BANYUASIN, SUMSEL, DN-II Pelaksanaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2024, yang mencapai realisasi tinggi 92,32% dari total Rp70,7 miliar, menghadapi sorotan tajam dari hasil pemeriksaan uji petik.
Audit menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan menghambat pelayanan publik.
Fokus Temuan: Keterlambatan Pengadaan di Dinas Kesehatan Salah satu temuan signifikan dalam pemeriksaan fisik dan dokumen adalah pengadaan Panel Surya untuk tiga Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan.
Detail Keterlambatan Proyek
Pengadaan yang dilakukan melalui mekanisme E-Purchasing (E-Katalog) ini seharusnya rampung pada 19 Juli 2024. Namun, berdasarkan pemeriksaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui Adendum perpanjangan waktu penyelesaian hingga 7 September 2024, mencakup keterlambatan selama 50 hari.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Analisis Kepatuhan Adendum
Alasan resmi yang mendasari perpanjangan waktu tersebut adalah “penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai tanggal.”
Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), penambahan waktu kontrak (adendum) harus memenuhi kriteria ketat, seperti keadaan kahar (force majeure), perubahan desain/volume pekerjaan, atau masalah di sisi Pengguna Anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
> “Alasan keterlambatan murni karena ketidaksiapan atau kelalaian penyedia biasanya tidak memenuhi syarat sah untuk perpanjangan waktu. Jika demikian, adendum ini berisiko melanggar ketentuan dan seharusnya pekerjaan tersebut dikenai denda keterlambatan harian.” ungkap Ali Sopyan, Wakil Ketua Umum IWO Indonesia, Jumat 12 Desember 2025.
Lanjut kata Ali Sopyan, jika alasan adendum dinilai tidak sah, maka PPK seharusnya wajib mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia untuk periode 50 hari tersebut, dihitung berdasarkan ketentuan kontrak (umumnya 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan).
Implikasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola
Keterlambatan ini tidak hanya berpotensi pada kerugian finansial, tetapi juga berdampak langsung pada fasilitas publik. Panel Surya, yang merupakan infrastruktur pendukung ketahanan energi Puskesmas, menjadi terlambat fungsional.
Aspek Tata Kelola: Temuan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), khususnya pada tahap pengawasan kontrak oleh PPK/PPTK. Pengawasan yang efektif seharusnya mampu mendeteksi potensi bottleneck sebelum batas akhir kontrak.
Aspek E-Purchasing: Mekanisme E-Purchasing bertujuan mempercepat pengadaan. Keterlambatan dalam mekanisme ini menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap kapasitas dan kesiapan penyedia yang terdaftar di E-Katalog, serta ketelitian PPK saat melakukan pemesanan.
Langkah Audit Lanjutan yang Direkomendasikan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk menguji akuntabilitas, pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang (Inspektorat/BPK) perlu difokuskan pada Validitas Dokumen Adendum. Menelaah alasan formal dan bukti pendukung permohonan perpanjangan dari penyedia.
Kepatuhan Denda: Memastikan apakah PPK telah menghitung dan menagihkan denda keterlambatan ke Kas Umum Daerah (KUD) jika alasan adendum tidak sesuai ketentuan.
Kesesuaian Spesifikasi Fisik: Memastikan bahwa meskipun terlambat, Panel Surya yang terpasang pada akhirnya sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak (didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Fisik atau BAPF).
Tindakan Lanjutan: Pihak berwenang didorong untuk segera menindaklanjuti temuan ini, tidak hanya memberikan rekomendasi perbaikan, tetapi juga memastikan pemulihan potensi kerugian daerah akibat pengenaan denda yang mungkin terlewatkan.
Catatan Jurnalistik: Laporan ini didasarkan pada data pemeriksaan uji petik dan analisis peraturan PBJP. Informasi mengenai SKPD ke-2 dan ke-3 masih menunggu detail lebih lanjut. Redaksi menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak terkait hingga adanya putusan hukum yang inkrah.
Red
Kampar, Riau, DN-II Penahanan dua buruh harian lepas (BHL), Darman Agus Gulo dan Herianto, atas dugaan pencurian 80 kilogram brondolan sawit oleh Kejaksaan Negeri Kampar, kini menyulut sorotan nasional. Sikap PT Arindo Tri Sejahtera Dua (ATS II) yang bersikukuh mendorong proses pidana dan secara tegas menolak upaya Restorative Justice (RJ) dinilai melanggar semangat hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan memicu amarah warga Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. (12/12/2025).
Dua tersangka dijerat dengan dugaan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian. Namun, di mata masyarakat, nilai kerugian yang sangat kecil—dibandingkan dengan konsekuensi sosial yang besar, termasuk kondisi istri tersangka yang harus merawat bayi berusia empat bulan seorang diri—seharusnya menempatkan kasus ini dalam kategori pidana ringan yang dapat diselesaikan di luar pengadilan.
Penolakan RJ Dinilai Bertentangan dengan Semangat Hukum
Upaya perdamaian yang diinisiasi keluarga tersangka melalui mediasi resmi, didukung oleh Kepala Desa Sumber Sari, dan Camat Tapung Hulu, dilaporkan kandas total. Pihak PT ATS II menunjukkan sikap membatu dan menolak segala bentuk penyelesaian kekeluargaan.
Sikap perusahaan ini dinilai bertentangan dengan semangat pembaruan hukum, terutama yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Restorative Justice itu lahir untuk memberikan keadilan bagi masyarakat kecil dan meminimalisir dampak sosial. Kerugian 80 kg brondol sangat memenuhi syarat untuk dipertimbangkan RJ, apalagi ada dukungan dari tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Penolakan tegas PT ATS II menunjukkan arogansi yang melampaui batas dan tidak memiliki empati,” ujar seorang praktisi hukum lokal, (nama opsional).
Berdasarkan Perja 15/2020, salah satu syarat mutlak bagi penuntutan yang dapat dihentikan melalui RJ adalah adanya perdamaian antara korban dan tersangka, serta nilai kerugian yang tidak lebih dari Rp2.500.000,00. Dalam kasus 80 kg brondol, kerugian ditaksir jauh di bawah batas tersebut. Dengan menolak berdamai, perusahaan secara efektif mematikan ruang keadilan restoratif yang telah diupayakan oleh keluarga dan perangkat desa.
Konflik Sosial dan Aksi Koin Rakyat
Tokoh masyarakat setempat menilai tindakan perusahaan ini bukan sekadar kriminalisasi buruh, melainkan pengekangan hak atas upaya perdamaian. Mereka mengecam perlakuan ini sebagai tindakan kejam yang mengabaikan harmoni sosial.
“Perbandingan antara nilai kerugian 80 kg brondol dengan beban sosial dan penahanan yang ditimbulkan sungguh tidak sebanding. Ini bukan hanya kejam, tapi melukai perasaan masyarakat Tapung Hulu,” tegas salah satu tokoh masyarakat kepada media.
Sebagai bentuk protes moral dan kepedulian, tokoh masyarakat bahkan menggalang rencana aksi damai dengan mengumpulkan uang koin untuk “mengganti rugi” perusahaan. Gerakan ini bertujuan untuk mengirim pesan kuat kepada pemerintah pusat bahwa ada entitas bisnis yang dinilai bertindak tanpa empati, jauh dari semangat kemitraan yang baik dengan masyarakat sekitar.
Situasi di Tapung Hulu disebut semakin memanas. Jika tidak ada langkah penyelesaian yang lebih manusiawi dan mengedepankan keadilan restoratif sesuai amanat undang-undang, kekhawatiran konflik horizontal berpotensi meningkat dan menjadi perhatian serius bagi penegak kebijakan nasional.
(Tim Redaksi).
Jakarta, DN-II Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) TNI Brigjen TNI Osmar Silalahi, didampingi Kadispenal Laksma TNI Tunggul, Sekretaris Dispenad Kolonel Inf Heri Bambang Wahyudi, serta Kasubdisdokprod Dispenau Kolonel Sus Filfadri, memaparkan perkembangan terbaru terkait pelibatan TNI dalam operasi penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keterangan resmi tersebut disampaikan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (12/12/2025).
Dalam penjelasannya, Wakapuspen TNI mengungkapkan bahwa upaya TNI terus ditingkatkan seiring besarnya kebutuhan penanganan di tiga provinsi terdampak. Hingga hari ini, TNI telah mengerahkan 33.860 personel untuk membantu penanggulangan bencana. Selain itu, sebanyak 79 alutsista, meliputi pesawat fixed wing, rotary wing, kapal perang (KRI), hingga kapal ADRI, telah difungsikan secara optimal untuk distribusi logistik dan mobilisasi pasukan.
Bantuan kebutuhan dasar untuk masyarakat juga terus mengalir. Hingga saat ini, total 2.230,5 ton logistik telah disalurkan menggunakan berbagai moda transportasi, mulai dari pesawat, kapal laut, kendaraan darat, speedboat, sepeda motor, hingga upaya langsung oleh prajurit di lapangan. Pada hari ini, dua pesawat dari Lanud Halim Perdanakusuma diberangkatkan ke Banda Aceh, disusul satu pesawat Hercules yang diterbangkan ke Lanud Suwondo, Medan. 
Lebih lanjut, Wakapuspen TNI menjelaskan terkait pengiriman bantuan hari ini dari Lanud Halim Perdanakusuma, yang juga membawa perlengkapan tambahan selain sembako, termasuk forklift, mobil water treatment, serta 24 tenaga kesehatan TNI AD. “Sudah sampai di Aceh Tamiang sebanyak 24 orang dengan komposisi 6 orang dokter spesialis, kemudian 6 orang perawat, 4 orang dokter umum, serta 8 orang bintara maupun tamtama evakuasi. Nantinya Nakes ini akan menjadi satgas mobil kesehatan di wilayah Provinsi Aceh,” ujarnya.
Di samping itu, Wakapuspen TNI menegaskan komitmen TNI dalam memastikan distribusi bantuan menjangkau daerah yang sulit diakses. Pesawat Cassa dan berbagai jenis helikopter terus digunakan untuk menyuplai kebutuhan masyarakat di wilayah terisolir. “Kami mencoba untuk setiap masyarakat yang terdampak bencana ini, kita bisa menyuplai ataupun memberikan dukungan logistik sehingga mereka merasakan bahwasannya negara hadir untuk membantu mereka secara maksimal,” tegas Wakapuspen TNI.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pada sektor infrastruktur, TNI mempercepat pembangunan jembatan darurat guna membuka kembali akses yang terputus. Hingga hari ini, terdapat 32 titik pembangunan jembatan Bailey, dengan satu jembatan Bailey Anggoli telah selesai 100%. Sementara itu, komponen jembatan lainnya masih dalam proses pengiriman dan pembangunan. Selain itu, sebanyak 14 jembatan Aramco telah diberangkatkan melalui Kapal ADRI LIII dari Tanjung Priok dan dijadwalkan tiba pada Minggu mendatang.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, TNI juga menambah dua unit mobil penjernih air (RO) sehingga total operasional menjadi 12 unit. Peralatan ini sangat dibutuhkan mengingat banyaknya daerah terdampak yang masih kekurangan sumber air layak konsumsi. TNI menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan seluruh dukungan penanggulangan bencana berjalan optimal.
Red
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
You cannot copy content of this page