BREBES, DN-II Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, kembali menyalurkan program pemberdayaan masyarakat melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Pada tahun anggaran 2026 ini, kegiatan peningkatan jaringan irigasi difokuskan di Daerah Irigasi (D.I.) Pemali, tepatnya di Desa Kramat, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Proyek ini dilaksanakan secara swakelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tani Subur sebagai bentuk nyata pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur irigasi di wilayahnya.
Apresiasi Warga Petani
Kehadiran program ini disambut antusias oleh para petani setempat. Watha, salah satu perwakilan warga desa, menyampaikan rasa syukur dan dukungannya atas pembangunan infrastruktur irigasi ini.
”Kami sebagai warga masyarakat petani sangat bersyukur dengan adanya pembangunan tersebut. Semoga dengan perbaikan jaringan irigasi ini, aliran air ke sawah kami menjadi lebih lancar dan hasil panen ke depannya bisa semakin meningkat,” ujar Watha di lokasi kegiatan, Senin (13/7/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Detail Proyek dan Pelaksanaan
Program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Murni Tahun 2026 ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi efisiensi distribusi air. Berikut rincian kegiatan proyek tersebut:
Nama Kegiatan: Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)
Jenis Pekerjaan: Peningkatan Jaringan Irigasi
Lokasi: Desa Kramat, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes (D.I. Pemali)
Pagu Dana: Rp195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
Waktu Pelaksanaan: 90 Hari Kalender
Pelaksana: P3A Tani Subur
Komitmen terhadap Kualitas
Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Pemali-Juana menjelaskan bahwa P3-TGAI dirancang khusus untuk memperbaiki efisiensi penyaluran air hingga ke tingkat usaha tani. Dengan dikelola langsung oleh P3A Tani Subur, pengerjaan proyek diyakini akan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan lapangan, sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap infrastruktur tersebut.
Selama masa pelaksanaan 90 hari kalender, tim teknis dari BBWS Pemali-Juana akan melakukan pendampingan dan pengawasan ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas pekerjaan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan, sehingga manfaat irigasi ini dapat dirasakan oleh para petani di Desa Kramat dalam jangka panjang.
Kontak Informasi:
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana
Jl. Brig. Jend. S. Soediarto 375, Semarang
Telp: (024) 6723212 | Fax: (024) 6722239
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim
Makassar, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memperkuat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, TP PKK memiliki jaringan yang luas hingga tingkat keluarga sehingga menjadi ujung tombak dalam berbagai program pembangunan di masyarakat.
Hal itu disampaikan Ribka saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Puncak Peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK bertajuk “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045” di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026).
Ribka mengatakan, TP PKK merupakan organisasi yang telah tumbuh dan berkarya hingga ke tingkat desa. Karena itu, penguatan peran TP PKK menjadi penting, terutama dalam mendukung pembangunan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“TP PKK menjadi sebuah organisasi yang dapat menggerakkan potensi masyarakat yang ada di daerah, di seluruh pelosok di Indonesia,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menekankan, Pemda perlu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program PKK, termasuk melalui penyediaan anggaran yang memadai. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjutnya, telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-861 Tahun 2026 yang mengarahkan Pemda untuk mengalokasikan anggaran bagi pembiayaan program PKK di daerah.
“Kami melalui Kepmendagri Nomor 900 tahun 2026 telah mengarahkan pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran khusus untuk pembiayaan kepada seluruh program PKK di daerah,” katanya.
Menurut Ribka, dukungan Pemda menjadi faktor penting dalam memastikan program-program PKK dapat berjalan secara optimal. Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi komitmen daerah dalam mendukung pelaksanaan program PKK yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“PKK menjadi sebuah urusan penting yang perlu didukung oleh APBD,” tegasnya.
Ribka juga mengapresiasi dedikasi TP PKK Pusat beserta seluruh jajaran TP PKK di Indonesia yang selama ini terus berkontribusi dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, dan TP PKK semakin kuat sehingga 10 Program Pokok PKK dapat berjalan optimal.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. Hadir pula Pelindung TP PKK Selvi Gibran Rakabuming yang didampingi jajaran Solidaritas Perempuan Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih, Ketua Umum (Ketum) TP PKK Tri Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, jajaran TP PKK provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, serta pejabat terkait lainnya. Red
Slawi, DN-II Polres Tegal menunjukkan komitmennya dalam menjaga kondusifitas wilayah dengan mengamankan aksi damai yang digelar oleh Forum Masyarakat Tegal Bersatu (FMTB). Aksi bertajuk Parade Nasional Gerakan Rakyat Pendukung Program Pemerintah ini berlangsung di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Tegal (Alun-alun Hanggawana Slawi) pada Jumat (10/7/2026).
Untuk mengawal jalannya aksi yang diikuti oleh sekitar 800 peserta tersebut, Polres Tegal menerjunkan sedikitnya 354 personel. Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolres Tegal, AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Kompol M. Iskandarsyah, S.P., S.I.K., M.M., dan Kabagops AKP Suprianto, S.H., M.H.
Sebelum massa berkumpul, Polres Tegal terlebih dahulu menggelar apel kesiapan. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh personel memahami pola pengamanan, pembagian tugas, serta skenario pelayanan terhadap masyarakat.
Selama aksi berlangsung, personel disebar di berbagai titik strategis. Mereka melakukan pengamanan terbuka dan tertutup, mengatur arus lalu lintas, hingga mengawal rombongan peserta aksi agar aktivitas pengguna jalan lain tidak terganggu.
Melalui pendekatan yang humanis, persuasif, dan profesional, jajaran Polres Tegal berhasil membangun komunikasi yang efektif dengan koordinator lapangan (korlap) maupun massa aksi. Hasilnya, seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib tanpa ada gesekan sedikit pun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam orasinya, massa FMTB menyuarakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta berbagai program prioritas pemerintah lainnya. Aspirasi tersebut kemudian diterima secara resmi oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Tegal dan unsur DPRD Kabupaten Tegal untuk diteruskan ke pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku.
Kapolres Tegal, AKBP Bayu Prasatyo, menegaskan bahwa Polri wajib menjamin keamanan setiap kegiatan masyarakat, termasuk hak menyampaikan pendapat di muka umum yang dilindungi undang-undang.
“Polri hadir untuk memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat. Kami mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan Presisi sehingga penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib tanpa mengganggu aktivitas warga lainnya. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif,” ujar AKBP Bayu Prasatyo.
Keberhasilan pengamanan ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Tegal dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, sekaligus menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Tegal.
Massa aksi membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah situasi dipastikan kembali normal, arus lalu lintas di sekitar Alun-alun Hanggawana Slawi terpantau lancar dan kondusif. (S. Bimantoro)
Indramayu, DN-II Sorotan tajam kini mengarah pada proyek publikasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu. PT Subur Jagat, selaku perusahaan pemenang tender bernilai ratusan juta rupiah, diduga kuat melakukan pemotongan anggaran serta melakukan “permainan” dalam proses pencairan dana publikasi tersebut. (11/7/2026).
Berdasarkan hasil penelusuran, PT Subur Jagat resmi tercatat sebagai pemenang lelang kegiatan publikasi DPRD Indramayu. Saat dikonfirmasi, Surastono, S.E., membenarkan status perusahaan tersebut sebagai pemenang tender.
”Kegiatan sudah dikerjakan dan diperiksa. Kalau ingin bertanya lebih lanjut, langsung ke Pak Kabag saja. Soalnya petunjuk pencairan itu satu pintu dari Setwan dan Kabag. Coba langsung ke Kabag, Setwan, atau PPTK,” ujar Surastono saat memberikan keterangan.
Isu Pemotongan Anggaran dan “Uang Kopi”
Namun, berbanding terbalik dengan klaim tersebut, informasi di lapangan justru mengungkap kejanggalan yang signifikan. Salah satu penerima dana publikasi berinisial AC mengaku, pihak media hanya menerima sebagian kecil dari total anggaran yang seharusnya disalurkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Kami hanya menerima Rp55 juta. Itu pun masih dipotong untuk ‘uang kopi’ buat PPTK. Sementara itu, PT Subur Jagat sendiri sudah mengantongi Rp35 juta,” ungkap AC secara gamblang.
Ketimpangan angka tersebut memicu pertanyaan besar di kalangan publik: ke mana larinya sisa anggaran bernilai ratusan juta rupiah dari total nilai tender yang dimenangkan oleh PT Subur Jagat?
Tuntutan Transparansi dan Audit
Menanggapi sengkarut ini, Heri dari Divisi Hukum Aliansi Media Komunikasi Indonesia (AMKI) menilai ada indikasi kuat terjadinya praktik penyimpangan anggaran yang sistematis. Menurutnya, proses teknis baik melalui lelang maupun penunjukan langsung sangat tidak transparan.
”Kejanggalan dalam penganggaran Publikasi DPRD itu sangat mencolok sekali. Ada dugaan kuat terjadi permainan di dalamnya,” tegas Heri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat Dewan (Setwan), Kepala Bagian (Kabag), maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPRD Indramayu masih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi terkait:
Besaran total anggaran tender yang dialokasikan.
Rincian distribusi dana ke media-media lokal.
Kejelasan mengenai potongan Rp35 juta yang diduga dikantongi langsung oleh PT Subur Jagat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kini, publik dan insan pers di Indramayu mendesak adanya transparansi serta audit menyeluruh dari aparat pengawas internal maupun penegak hukum atas proyek publikasi yang bersumber dari uang rakyat tersebut.
(Tim Redaksi)
Aceh, DN-II Konflik sengketa lahan antara ratusan kepala keluarga (KK) dari lima desa di Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, dengan perusahaan perkebunan PT Alis kian memanas. Menanggapi situasi ini, Pakar Hukum Internasional sekaligus Penanggung Jawab Timpas Indonesia, Profesor Sutan Nasomal, SH., MH., mendesak Kapolri untuk segera memerintahkan Kapolda Aceh guna menyidik aktivitas perusahaan tersebut. (10/7/2026).
”Permasalahan sengketa antara warga Kecamatan Rundeng di lima desa dengan PT Alis ini jangan sampai membuat pemerintah daerah hanya menonton ‘dagelan’ saja. Pemerintah harus menengahi,” ujar Profesor Sutan Nasomal saat dihubungi oleh para pemimpin redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional melalui telepon seluler di markas pusat POM.
Profesor Sutan yang juga menjabat sebagai Ekonom dan Ketua Perkumpulan Advokat Muda Indonesia ini turut mempertanyakan peran wakil rakyat setempat. “Ketua DPRK maupun mereka yang mengaku wakil rakyat kok malah tidak hadir, apalagi membela? Ini aneh bin ajaib namanya. Sebaliknya, Kapolri harus memerintahkan Kapolda agar Kapolres segera menengahi masalah ini,” tegasnya.
Ratusan KK Mengadu Lahan Adat Diserobot
Sebelumnya pada Rabu (08/07/2026), ratusan kepala keluarga dari lima desa yakni Desa Lae Mate, Desa DAH, Desa Sibuasen, Desa Panglima Sahman, dan Desa Muara Batu-Batu mengadukan tindakan PT Alis yang diduga telah menyerobot dan merusak lahan garapan mereka.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perwakilan masyarakat, Ukim Barat, menjelaskan bahwa lahan yang diklaim warga tersebut merupakan tanah warisan turun-temurun. Di atas lahan itu, warga menanam nilam, jagung, pinang, padi, hingga kelapa sawit, durian, dan mangga yang sebagian besar sudah menghasilkan.
”Kami ini masyarakat dari lima desa. Lahan ini peninggalan nenek kami. Pada tahun 1995, orang tua kami bahkan pernah mendapatkan program TC dari pemerintah di lahan tersebut,” kata Ukim Barat pada Senin (04/07/2026).
Menurut penuturan warga, lahan tersebut sempat ditinggalkan selama kurang lebih 8 tahun sejak 1998 akibat berkecamuknya konflik Aceh. Pasca-perdamaian antara GAM dan RI pada tahun 2005, warga dipulangkan oleh pemerintah melalui program BRR dan kembali mengelola lahan pertanian mereka.
”Masalahnya, tahun 2024 kemarin PT Alis masuk. Mereka langsung membuat parit besar, badan jalan, dan mencabut tanaman kami menggunakan ekskavator (beko). Padahal, lahan kami sudah memiliki dokumen resmi berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) dan AJB (Akta Jual Beli) dari Notaris,” lanjut Ukim.
Warga juga menegaskan bahwa PT Alis sejauh ini baru mengantongi PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). “Itu bukan HGU (Hak Guna Usaha), tapi mereka sudah main gusur saja,” ketusnya. akibat kejadian ini, mata pencaharian ratusan KK terancam putus. “Kami hanya bertani. Dari hasilah kami makan dan membiayai sekolah anak-anak,” ucapnya pilu.
Memohon Bantuan Presiden Prabowo
Di tengah keputusasaan, masyarakat lima desa ini menaruh harapan besar kepada pemerintah pusat. Mereka memohon kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar memerintahkan instansi terkait untuk menghentikan seluruh aktivitas PT Alis di lahan sengketa.
”Kami juga memohon kepada Menteri ATR/BPN agar tidak asal mengeluarkan izin tanpa turun langsung ke lapangan. Lihat dulu penderitaan rakyat kecil yang ditindas di bawah,” harap warga.
Selain kepada Presiden, warga juga meminta bantuan serta perlindungan hak dari Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, anggota DPR RI, DPRA, hingga Walikota Subulussalam untuk memediasi konflik ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hadir di tengah-tengah massa aksi, mantan anggota DPRK Kota Subulussalam, Bahagia Maha, yang turut mendampingi warga ikut bersuara keluh mendalam. “Kami bukan meminta kemewahan. Kami hanya ingin lahan kami dikembalikan agar masyarakat bisa menafkahi keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka,” tutup Bahagia tegas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Alis belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan penyerobotan lahan tersebut.
Tim Redaksi
Wonogiri, DN-II Babinsa (Bintara Pembina Desa) berperan aktif dalam kegiatan patroli dan pengawasan di pos kamling untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah binaan mereka.
Keterlibatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat setempat, dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
Seperti yang dilakukan Babinsa Koramil 05/Baturetno Sertu Samino saat berpatroli Desa yang menjadi binaannya, Kamis (9/7/2026) malam.
Babinsa mengajak warga untuk bersama sama berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk mempererat hubungan dengan warga.
Babinsa secara rutin berpatroli bersama Linmas untuk mengawasi lingkungan dan titik-titik rawan mencegah tindak kriminalitas dan menekan angka kriminalitas seperti pencurian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Saat berpatroli, Babinsa menyampaikan pesan-pesan keamanan, mengingatkan warga untuk waspada, dan berhati-hati terhadap isu yang tidak jelas sumbernya.
Kegiatan ini menjadi wadah bagi warga untuk bertukar informasi mengenai situasi keamanan dan hal-hal mencurigakan di lingkungan mereka. Red/Ak
Karawang, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri peluncuran program Biodiesel B50 yang mengusung tema “Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional” Oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Kehadiran Panglima TNI merupakan wujud dukungan TNI terhadap kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya potensi sumber daya energi yang dimiliki mulai dari energi panas bumi, batu bara, hingga cadangan gas alam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan pemanfaatan compressed natural gas (CNG).
“CNG kita sangat banyak, sangat-sangat banyak. Di Jawa Tengah, penggunaan CNG sudah sangat banyak dan akan kita teruskan, dan CNG ada di seluruh Indonesia. Dan juga sekarang diketemukan teknologi untuk membuat gas dari batu bara yang sangat dalam di bawah tanah yang belum termanfaatkan,” jelas Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran Panglima TNI dalam peluncuran tersebut mencerminkan dukungan penuh TNI terhadap kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional, termasuk di sektor energi. Sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemandirian energi sebagai bagian dari fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Red/BPMI Setpres
#tniprima #tnirakyat #tniprofesional #indonesiaemas2045
KARAWANG, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, salah satunya di sektor energi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada peluncuran Biodiesel B50 yang bertajuk “Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”. Acara ini berlangsung di Rest Area KM 57, Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (09/07/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat langkah menuju kemandirian energi nasional. Salah satu langkah konkretnya adalah melalui implementasi program mandatori biodiesel B50, yang menjadi tonggak penting dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.
”Kemandirian energi adalah pilar kedaulatan bangsa,” ujar Presiden Prabowo, menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada pasokan energi luar negeri demi memperkuat posisi tawar dan ketahanan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui peluncuran resmi ini, Indonesia mencatatkan sejarah baru sebagai negara pertama di dunia yang berhasil menerapkan mandatori Biodiesel B50.
Menurut Presiden, pencapaian strategis ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan inovasi teknologi dalam negeri, tetapi juga menjadi bukti nyata kemampuan bangsa Indonesia dalam mengelola kekayaan alam secara mandiri. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif langsung bagi kesejahteraan rakyat sekaligus memperkokoh kedaulatan energi nasional.
Red/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres)
Tag: #KemensetnegRI #RilisPresiden #BiodieselB50 #KedaulatanEnergi #IndonesiaMaju
Brebes, DN-II Kepolisian Resor (Polres) Brebes bersama instansi terkait melaksanakan pengamanan kegiatan Rally Wisata Nomadic “4 Adventure Await” rute Brebes–Baturraden–Kaligua yang diikuti Komunitas Toyota Land Cruiser (TLC), Jumat (10/7/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Brebes tersebut dihadiri sekitar 200 peserta dan tamu undangan serta diikuti oleh 82 unit kendaraan Toyota Land Cruiser.
Pengamanan dipimpin oleh Kapolsek Brebes AKP Prapto, dengan melibatkan personel gabungan yang terdiri dari Polres Brebes, Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, dan Satpol PP Kabupaten Brebes. Sinergi antarinstansi dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Bupati Brebes Wurja, yang mewakili Bupati Brebes, perwakilan Kodim 0713/Brebes, Kapolres Brebes yang diwakili Kapolsek Brebes, Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, serta perwakilan Komunitas TLC.
Dalam pelaksanaan pengamanan, Satlantas Polres Brebes melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar Alun-Alun dan jalur keberangkatan peserta guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Sementara itu, personel Samapta bersama Polsek Brebes melaksanakan pengamanan terbuka di area Pendopo dan Alun-Alun Kabupaten Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Rangkaian kegiatan diisi dengan pertunjukan tari tradisional, penyerahan santunan dan bakti sosial, hingga pelepasan peserta rally menuju Objek Wisata Baturraden, Kabupaten Banyumas, sebelum melanjutkan perjalanan ke Agrowisata Kaligua, Kabupaten Brebes.
Melalui kegiatan Rally Wisata Nomadic “4 Adventure Await”, para peserta tidak hanya menikmati wisata otomotif, tetapi juga turut mempromosikan potensi destinasi wisata alam di wilayah Brebes, Baturraden, dan Kaligua yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kapolsek Brebes AKP Prapto menyampaikan, berkat sinergi pengamanan yang dilakukan Polres Brebes bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Brebes, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar tanpa adanya gangguan kamtibmas yang menonjol.
“Polri berkomitmen memberikan pengamanan secara optimal agar seluruh rangkaian kegiatan Rally Wisata Nomadic ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kami bersinergi dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta panitia penyelenggara untuk melakukan pengamanan di lokasi kegiatan maupun pengaturan arus lalu lintas pada jalur yang dilalui peserta,” terang Kapolsek.
Selain memastikan keamanan peserta dan masyarakat, pihaknya juga mengimbau seluruh peserta rally agar selalu mengutamakan keselamatan berkendara, mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga ketertiban, serta menghormati pengguna jalan lainnya.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang wisata otomotif, tetapi juga mampu memperkenalkan potensi pariwisata Kabupaten Brebes sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar,” pungkasnya. Red/Hms
Jakarta DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diwakili oleh Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksdya TNI Hersan, memimpin Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat 105 Perwira Tinggi (Pati) TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/7/2026).
Sebanyak 105 Perwira Tinggi (Pati) TNI menerima kenaikan pangkat yang terdiri atas 44 Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat, 31 Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut, dan 30 Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara.
Kenaikan pangkat bagi perwira tinggi TNI menjadi wujud kepercayaan negara sekaligus amanah yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab. Melalui momentum ini, para perwira tinggi TNI diharapkan terus memperkuat profesionalisme, soliditas, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page