BOGOR, DN-II Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) mempertegas komitmen pengabdian masyarakat dengan menerjunkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penjernihan Air. Bersinergi dengan TNI, program ini fokus pada penyediaan solusi teknologi Reverse Osmosis (RO) untuk menjawab tantangan krisis air bersih di berbagai wilayah Indonesia.
Kolaborasi Lintas Keilmuan dan Sinergi TNI
Program strategis ini digerakkan oleh 24 Kadet Mahasiswa UNHAN RI yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Kolaborasi ini menggabungkan keahlian dari Fakultas Teknik dan Teknologi Pertahanan (Teknik Sipil, Elektro, Mesin, Informatika, serta Rekayasa Sumber Daya Air) dengan Fakultas MIPA Pertahanan (Fisika dan Kimia).
Di bawah komando Dansatgas Kolonel Infanteri Adam Mardamsyah, M.Han, para kadet didampingi oleh tim ahli dosen, yakni Diyan Parwatiningtyas, M.Sc., Ir. Ricky Harianja, M.T., dan Ir. Pungky Dharma Saputra, M.T. Sinergi antara akademisi militer dan personel TNI ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Progres 21 Persen Menuju Target 100 Titik
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Satgas Penjernihan Air UNHAN RI menargetkan pemasangan sistem RO di 100 titik lokasi secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 21 unit sistem RO telah berhasil terpasang dan mulai beroperasi di berbagai wilayah kritis.
“Saat ini progres telah mencapai 21 persen dari target keseluruhan. Sekitar 90 persen unit sudah beroperasi penuh, sementara sisanya dalam tahap penyempurnaan teknis seperti pengeboran sumber air baku,” tulis laporan resmi Satgas.
Manfaat Langsung bagi Masyarakat dan Satuan
Pemanfaatan air hasil penjernihan ini tidak hanya menyasar pemukiman warga, tetapi juga fasilitas pelayanan kesehatan dan satuan-satuan TNI di lapangan. Seluruh unit yang telah terpasang dinyatakan laik operasional dan telah memenuhi standar penggunaan untuk kebutuhan harian.
Melalui teknologi RO, air baku yang sebelumnya tidak layak konsumsi diproses sedemikian rupa sehingga aman digunakan, memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas kesehatan dan sanitasi masyarakat lokal.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan program ini, silakan kunjungi laman resmi UNHAN RI di www.idu.ac.id.
Red
JAKARTA, DN-II Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, didampingi Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, menerima kunjungan resmi Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr. Zuhair S.M. Al-Shun, di Kantor Kemhan RI, Jakarta, Senin (5/1/2026).
Pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi sekaligus menandai berakhirnya masa penugasan (tugas diplomatik) Dubes Zuhair Al-Shun di Indonesia. Selain sebagai momen perpisahan, pertemuan ini mempertegas komitmen berkelanjutan Indonesia dalam mendukung kedaulatan dan kemanusiaan di Palestina.
Selama ini, hubungan bilateral kedua negara terus menguat, terutama dalam sektor strategis seperti pertahanan dan pendidikan. Salah satu wujud nyata kerja sama tersebut adalah program beasiswa bagi mahasiswa Palestina untuk menempuh studi di Universitas Pertahanan RI, yang menjadi simbol persahabatan mendalam antara kedua bangsa.
Red
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Natal Nasional Tahun 2025 yang berlangsung khidmat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Senin (5/1/2026).
Dalam suasana penuh persaudaraan tersebut, Kepala Negara mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat tali persatuan di tengah keberagaman.
Mengusung tema “Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga”, Presiden menekankan bahwa nilai-nilai Natal—seperti kasih, pengorbanan, dan kepedulian—bukanlah hal asing bagi rakyat Indonesia. Menurut beliau, nilai-nilai tersebut sangat selaras dengan jati diri bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan.
Meneladani Jejak Toleransi Para Pendiri Bangsa
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan rasa bangganya terhadap fondasi toleransi yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Beliau memberikan contoh inspiratif saat Presiden pertama RI, Soekarno, memilih arsitek beragama Nasrani untuk membangun Masjid Istiqlal sebagai simbol persatuan yang abadi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tak hanya bicara sejarah, Presiden juga berbagi kisah personal yang menyentuh:
Pembangunan di Hambalang: Melibatkan arsitek dan pekerja beragama Katolik dalam pembangunan masjid.
Harmoni Musik: Pengalaman membina kelompok musik dengan anggota dari berbagai latar belakang iman yang berbeda.
“Keberagaman bagi kita adalah kekuatan, bukan pemisah,” ungkap Presiden.
Aksi Nyata untuk Sesama
Momentum Natal tahun ini juga diwarnai dengan aksi kemanusiaan yang nyata. Presiden memberikan apresiasi tinggi kepada panitia Natal Nasional atas kepedulian mereka yang mewujud dalam:
Renovasi Rumah Ibadah: Bantuan dana sebesar Rp100 juta per gereja untuk renovasi 100 gereja yang tersebar di 38 provinsi.
Kepedulian Bencana: Penyaluran bantuan bagi masyarakat di 3 provinsi yang sedang terdampak musibah.
Menutup arahannya, Presiden berharap semangat Natal ini membawa kedamaian bagi setiap keluarga di Indonesia, sekaligus memperkokoh semangat gotong royong dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
— TIW —
#CatatanSeskab
SURABAYA, DN-II Langkah tegas Pemerintah Kota Surabaya dalam memberantas aksi premanisme mendapat dukungan penuh dari Korps Marinir TNI AL. Sebanyak 10.000 prajurit dinyatakan siap bersinergi untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi seluruh warga maupun pengunjung di Ibu Kota Jawa Timur tersebut.
Komitmen Tegas Berantas Premanisme
Dalam pertemuan koordinasi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditegaskan bahwa stabilitas keamanan adalah fondasi utama pembangunan kota. Kesiapsiagaan ini merupakan respons langsung untuk mendukung kebijakan Walikota Surabaya dalam mengikis habis praktik premanisme yang meresahkan masyarakat.
“Kami memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Pemerintah Kota. Sebanyak 10.000 personel telah tergelar dan siap dikerahkan kapan saja untuk menjaga stabilitas wilayah Surabaya,” ujar perwakilan pimpinan militer dalam pertemuan tersebut.
Mewujudkan Iklim Kota yang Kondusif
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah strategis ini diambil bukan sekadar sebagai bentuk penegakan aturan, melainkan upaya menciptakan iklim kota yang ramah bagi semua pihak. Dengan sinergi yang kuat antara militer dan pemerintah, diharapkan:
Warga Lokal: Merasa terlindungi dari segala bentuk intimidasi.
Wisatawan & Pendatang: Merasa aman dan nyaman saat berkunjung atau berinvestasi.
Roda Ekonomi: Berjalan lancar tanpa gangguan praktik pungli maupun premanisme.
Kolaborasi Lintas Sektor
Ditekankan bahwa menciptakan Surabaya yang tertib tidak dapat dilakukan secara parsial. Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi antara seluruh komponen bangsa, elemen masyarakat, dan aparat keamanan.
Sinergi ini menjadi pesan kuat bagi siapa pun yang berniat mengganggu ketertiban umum bahwa Surabaya adalah kota yang terjaga dan bebas dari rasa takut. Melalui pengawasan ketat dan kesiagaan pasukan, Surabaya optimistis tetap menjadi kota yang aman, tertib, dan humanis.
Tim Redaksi Prima
BREBES, DETIK-NASIONAL.COM – Rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes yang berdampak pada relokasi SD Negeri 1 Brebes mulai menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Menanggapi isu yang simpang siur, Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Brebes yang juga alumni SDN 1, Azmi Majid, memberikan klarifikasi tegas terkait tujuan pengembangan layanan kesehatan tersebut, Senin (5/1/2026).
Bukan Sekadar Lahan Parkir
Azmi menegaskan bahwa alih fungsi lahan SDN 1 Brebes bukan semata-mata untuk penyediaan kantong parkir sebagaimana rumor yang beredar di masyarakat. Pengembangan ini merupakan bagian dari proyek strategis untuk meningkatkan fasilitas kesehatan vital.
“Ini murni untuk pengembangan layanan medis, bukan hanya parkir. Rencananya akan dibangun Poli Eksekutif, Pusat Penanganan Kanker, hingga Hearing Center. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Brebes,” ujar Azmi saat memberikan keterangan resmi.
Ia juga menambahkan bahwa jika urusan parkir menjadi satu-satunya alasan, pihak rumah sakit tidak perlu melakukan relokasi sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kalau hanya untuk parkir, saya sudah mengusulkan bisa menyewa lahan milik PT KAI (PJK) di depan rumah sakit. Jadi, relokasi ini dilakukan demi perluasan layanan medis yang lebih komprehensif,” tambahnya.
Rencana Relokasi: Tetap Strategis di Pusat Kota
Menanggapi kekhawatiran pihak sekolah dan komite terkait lokasi pemindahan, Azmi yang juga mantan Ketua Kelas di SDN 1 tersebut meminta masyarakat untuk tetap tenang. Ia memastikan lokasi baru sekolah tersebut tetap berada di area strategis dan tidak menjauh dari titik semula.
Rencananya, SDN 1 Brebes akan direlokasi ke lahan yang saat ini ditempati oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes. Sementara itu, kantor Dinas Pendidikan sendiri diproyeksikan berpindah ke area sekitar DPSDAPR, yang saat ini sedang dikaji oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Sebagai alumni, saya pribadi tidak ingin sekolah ini pindah jauh. Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pak Sutaryono. Rencananya sekolah hanya bergeser ke area kantor Dinas Pendidikan sekarang. Jadi, kabar bahwa sekolah akan dipindah ke Saditan atau lokasi yang jauh itu tidak benar,” tegas Azmi.
Imbauan Agar Tidak Terprovokasi
Terkait adanya riak penolakan dari beberapa pemangku kepentingan (stakeholder) sekolah, Azmi menilai hal tersebut terjadi karena adanya hambatan informasi mengenai lokasi tujuan relokasi. Saat ini, koordinasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, BPKAD, dan pihak RS terus dimatangkan.
“Kesehatan dan pendidikan adalah dua pilar utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semuanya sedang dikaji secara matang oleh Pak Edy Kus dari BPKAD agar kedua sektor ini berjalan optimal tanpa ada yang dikorbankan,” jelasnya.
Keterangan teknis lebih lanjut mengenai jadwal relokasi dan tahapan pembangunan rencananya akan disampaikan secara resmi setelah koordinasi final dengan jajaran pimpinan daerah dalam waktu dekat.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terima Kunjungan Dubes Palestina, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Tegaskan Komitmen Kemanusiaan Indonesia
Jakarta, DN-II Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Senin (5/1/2026), seiring berakhirnya masa tugas Dubes Palestina di Indonesia.
Pertemuan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus peneguhan hubungan persahabatan Indonesia dan Palestina yang telah terjalin erat. Menhan Sjafrie menyampaikan apresiasi atas dedikasi Dubes Palestina selama bertugas di Indonesia, serta menyampaikan simpati mendalam dan solidaritas yang tulus kepada rakyat Palestina di tengah situasi sulit yang dihadapi.
Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong solusi damai, seraya memperkuat kerja sama kemanusiaan, medis, dan pendidikan, termasuk dukungan bagi misi kemanusiaan di Gaza.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanRI
#MenhanSjafrie
#Kemhan
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia
#TNIBersamaRakyat
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Rencana perluasan area parkir RSUD Brebes yang menyasar lahan SD Negeri 1 Brebes menuai reaksi keras dari para pemangku kepentingan sekolah. Dalam musyawarah yang digelar pada Senin (5/1/2026), pihak sekolah, komite, hingga perwakilan wali murid menyatakan sikap tegas menolak rencana relokasi tersebut.
Muflih Ikhsan H, perwakilan orang tua wali murid, mengungkapkan bahwa keputusan penolakan ini merupakan hasil kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi yang melibatkan Kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah, serta Ketua Paguyuban Wali Siswa.
“Kami mendukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam meningkatkan layanan kesehatan di RSUD Brebes. Namun, kami keberatan jika peningkatan fasilitas itu harus mengorbankan eksistensi SDN 1 Brebes melalui relokasi,” ujar Muflih, Senin (5/1).
Empat Poin Keberatan
Setidaknya ada empat poin utama yang menjadi dasar penolakan para pemangku kepentingan SDN 1 Brebes:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Nilai Historis: SDN 1 Brebes merupakan sekolah bersejarah yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Keberadaannya dinilai sebagai warisan yang harus dipertahankan dan dilestarikan.
Lokasi Alternatif: Pihak sekolah meyakini bahwa perluasan area parkir RSUD masih bisa dilakukan dengan mencari lahan alternatif tanpa harus menggusur fasilitas pendidikan yang sudah mapan. 
Potensi Pelanggaran Regulasi: Pada Tahun Anggaran 2025, SDN 1 Brebes baru saja menyelesaikan revitalisasi gedung dan pembangunan ruang UKS melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). “Jika relokasi dipaksakan, ada potensi pelanggaran regulasi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah karena aset yang baru dibangun langsung dialihfungsikan,” tegas Muflih.
Desakan Audiensi: Pihak sekolah mendesak Bupati Brebes untuk menggelar audiensi publik guna mencari solusi yang transparan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.
“Dalam waktu dekat, kami akan melayangkan surat permohonan audiensi publik secara resmi kepada Bupati Brebes,” tambah Muflih.
Tanggapan Pihak RSUD Brebes
Menanggapi gejolak tersebut, Plt Direktur RSUD Brebes, Imam Budi Santoso, menekankan bahwa perluasan lahan merupakan kebutuhan mendesak bagi pengembangan rumah sakit milik daerah tersebut.
“Ada kebutuhan yang lebih krusial untuk pengembangan layanan medis di RSUD Brebes ke depannya,” singkat Imam saat dimintai keterangan.
Senada dengan hal itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana RSUD Brebes, Miftahul Jannah, memilih bersikap normatif menanggapi penolakan dari pihak sekolah. Ia berharap konflik kepentingan ini segera menemui titik terang.
“Kami hanya bisa berharap dan berdoa semoga diberikan solusi terbaik untuk seluruh masyarakat Brebes secara luas,” kata Miftahul.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
TEGAL, DN-II Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tegal memperketat pengamanan objek vital pelabuhan selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan operasional di wilayah perairan Tegal hingga Brebes.
Koordinator Wilayah Keselamatan Berlayar dan Penjagaan Patroli KSOP Tegal, Dwi Yudha M., menyampaikan bahwa kegiatan pengamanan khusus ini berlangsung mulai 18 Desember hingga 5 Januari. Fokus utama kegiatan meliputi patroli bersama dan pengawasan intensif terhadap kapal-kapal yang bersandar di Pelabuhan Timur Pelindo.
Antisipasi Kebakaran Jadi Prioritas
Belajar dari insiden tahun sebelumnya, pihak KSOP tahun ini memberikan perhatian khusus pada pencegahan kebakaran kapal. Salah satu aturan ketat yang diberlakukan adalah larangan aktivitas pengelasan di atas kapal saat sedang bersandar di pelabuhan.
“Pengelasan hanya diperbolehkan di area docking atau galangan. Jika kapal sedang sandar di pelabuhan, aktivitas tersebut sangat dilarang untuk menghindari risiko kebakaran,” ujar Dwi Yudha saat memberikan keterangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain pengawasan teknis, KSOP juga telah mengeluarkan surat edaran kepada para pemilik kapal. Mereka diminta untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memastikan adanya penjaga malam di setiap kapal guna memantau kondisi keamanan secara terus-menerus.
Kapasitas Pelabuhan dan Dominasi Kapal Ikan
Meskipun Pelabuhan Timur Pelindo secara operasional difokuskan untuk kapal niaga, saat ini area tersebut justru didominasi oleh kapal-kapal ikan. Hal ini terjadi karena kapasitas di Pelabuhan Jongor milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah melebihi daya tampung.
“Kapasitas labuh di sini sebenarnya sekitar 100 hingga 150 kapal. Karena di Jongor sudah tidak muat, banyak kapal ikan yang akhirnya menyewa tempat di sini,” jelasnya. Senin, (5/1/2026).
Meskipun saat ini tidak ada aktivitas bongkar muat untuk kapal niaga, kehadiran kapal-kapal ikan yang menyewa lahan sandar tersebut tetap memberikan kontribusi bagi pendapatan melalui skema sewa lahan yang berlaku.
Pihak KSOP Tegal memastikan akan terus melakukan kontrol dan koordinasi dengan instansi terkait agar situasi di objek vital pelabuhan tetap kondusif hingga berakhirnya masa libur awal tahun.
Reporter: Teguh
TEGAL, DN-II Pengelolaan fasilitas tambat kapal bagi nelayan di wilayah kerja PT Pelindo (Persero) Regional Tegal menyimpan tantangan tersendiri. Meski melayani ribuan kapal setiap tahunnya, pendapatan yang dihasilkan dari sektor ini ternyata belum mampu menutupi biaya operasional, bahkan cenderung mengalami kerugian. (5/1/2025).
Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan Pelindo Tegal, Tri Sugiyatno, saat memberikan penjelasan mengenai prosedur dan mekanisme tambat labuh di wilayah Pelindo baru-baru ini.
Mekanisme Sewa Berdasarkan Tonase
Tri menjelaskan bahwa sebagai penyedia fasilitas, Pelindo menerapkan tarif sewa lahan atau tambatan yang disesuaikan dengan ukuran kapal atau Gross Tonnage (GT) serta durasi sandar.
“Syaratnya cukup melapor. Karena Pelindo adalah penyedia fasilitas, maka dikenakan biaya sewa. Besaran tarifnya sesuai GT dan lama sandar kapal,” ujar Tri. Sebagai gambaran, ia menyebutkan bahwa untuk kapal berukuran 30 GT, biaya paket yang dikenakan sekitar Rp500.000 untuk durasi 7 hari. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keamanan Kapal: Tanggung Jawab Siapa?
Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait risiko kebakaran kapal yang sempat terjadi, Tri menekankan pentingnya kehadiran Anak Buah Kapal (ABK) yang berjaga selama kapal bersandar. Ia menyayangkan kebiasaan beberapa pemilik kapal nelayan yang meninggalkan kapal dalam kondisi kosong tanpa pengawasan.
“Idealnya, di mana pun kapal berada harus ada orang yang berjaga. Seringkali kunci ditinggal begitu saja. Kalau terjadi apa-apa, orang yang tidak paham pelabuhan cenderung menyalahkan pengelola, padahal standar keamanannya harus ada ABK yang stand by,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kewenangan Pelindo terbatas pada penyediaan jasa fasilitas. Adapun urusan kelaikan laut dan administrasi surat-menyurat merupakan otoritas dari pihak KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan).
Operasional yang Merugi
Meski mencatat sekitar 1.000 kunjungan kapal per tahun, dengan rata-rata 100-an kapal nelayan yang sandar secara rutin, pendapatan dari sektor ini di Tegal diklaim belum menguntungkan.
Tri mengungkapkan bahwa sumber pendapatan utama Pelindo sebenarnya berasal dari aktivitas bongkar muat barang, yang sayangnya sudah vakum selama tujuh tahun terakhir di Pelabuhan Tegal.
“Sebenarnya kalau di Tegal ini hitungannya rugi karena kapalnya kecil-kecil. Pendapatan terbesar itu harusnya dari bongkar muat, tapi di sini sudah tidak ada kegiatan tersebut,” ungkapnya.
Lahan dan Kontribusi Daerah
Selain masalah operasional pelabuhan, Tri juga menyinggung status lahan Pelindo yang saat ini banyak digunakan untuk kepentingan publik dan disewa oleh pemerintah daerah, salah satunya kawasan Pantai Alam Indah (PAI).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan perjanjian, lahan PAI disewa oleh Pemerintah Kota Tegal hingga tahun 2028. Tri menekankan bahwa selama lahan tersebut digunakan untuk kepentingan pemerintah dan tidak bersifat komersial, maka tidak ada beban biaya. Namun, jika lahan tersebut dikomersialkan, maka wajib memberikan kontribusi kepada negara.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Kegiatan outing class sejumlah siswa-siswi SMA Negeri 1 Brebes ke Pulau Bali menuai sorotan. Pasalnya, kegiatan yang berlangsung selama masa libur sekolah (22 Desember 2025 hingga awal Januari 2026) ini membebani orang tua siswa dengan biaya lebih dari Rp1,5 juta di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Pihak Sekolah Sulit Dikonfirmasi
Upaya konfirmasi kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Brebes, Hardi, S.Pd., M.Eng., hingga kini belum membuahkan hasil. Saat awak media mendatangi sekolah, petugas keamanan (satpam) tidak mengizinkan pertemuan dengan dalih yang bersangkutan tidak dapat ditemui.
Tak hanya itu, upaya komunikasi melalui sambungan telepon seluler pun tidak direspons. Meski nada dering terdengar aktif, Hardi tidak mengangkat panggilan telepon untuk memberikan penjelasan terkait urgensi kegiatan tersebut.
Kritik dari Pengamat Pendidikan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kritik keras datang dari pengamat pendidikan Kabupaten Brebes, Bahari Tangguh. Ia menyayangkan keputusan pihak sekolah yang tetap memberangkatkan siswa ke luar daerah di tengah iklim ekonomi yang sedang tidak kondusif.
“Bisa-bisanya dalam situasi ekonomi yang sedang susah seperti ini, pihak sekolah justru mengajak siswa outing class ke Bali yang biayanya tidak sedikit. Ini jelas menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi ekonomi wali murid,” ujar Bahari.
Lebih lanjut, Bahari menekankan bahwa Kabupaten Brebes memiliki kekayaan potensi wisata yang tidak kalah menarik untuk dijadikan sarana edukasi, seperti:
Pantai Randusanga Indah (Par’in)
Wisata Kebun Teh Kaligua
Air Terjun di wilayah Salem
Pemandian Air Panas Buaran/Wanatirta
“Seharusnya potensi lokal ini yang diberdayakan, bukan malah membawa perputaran uang ke luar daerah,” tambahnya.
Respons Dinas Pendidikan Provinsi
Menanggapi hal tersebut, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Jawa Tengah memberikan respons melalui Kasubag TU, Jatmiko. Mewakili Kepala Cabang Dinas, Indri Astuti, S.IP., M.H., Jatmiko menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami akan melaporkan hal ini kepada pimpinan dan segera mengecek terkait prosedur perizinan kegiatan tersebut. Kami perlu memastikan apakah kegiatan outing class ke Bali ini sudah mengantongi izin resmi atau tidak,” tegas Jatmiko.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan wali murid masih menunggu penjelasan resmi dari pihak sekolah terkait transparansi penggunaan dana dan kaitan kegiatan tersebut dengan kurikulum pendidikan siswa.
Reporter: Tegu
You cannot copy content of this page