Brebes, DN-II Komitmen Kepolisian Resor (Polres) Brebes dalam mendukung percepatan infrastruktur di wilayahnya diwujudkan secara langsung oleh pimpinan tertinggi.
Pada Selasa (9/12/2025), Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah tidak hanya memimpin kegiatan, tetapi juga turun langsung menyalurkan bantuan material dan berpartisipasi aktif dalam kerja bakti renovasi Jembatan Cibiuk di Desa Bantarwaru, Kecamatan Bantarkawung.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian Polri terhadap infrastruktur masyarakat dan upaya mempercepat selesainya akses vital yang menghubungkan dua desa penting di Bantarkawung.
Dalam kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini, Kapolres Brebes didampingi oleh jajaran utama termasuk Kapolsek.
Uniknya, Kapolres terlihat membaur dengan personel dan warga setempat, ikut mengangkat dan memindahkan material bangunan yang disalurkan sebagai bantuan oleh Polres Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Turut hadir mendukung kegiatan ini Bupati Brebes yang diwakili Kepala Dinas PU Kabupaten Brebes, Dani Asmoro beserta tim teknis, menegaskan sinergi yang solid antara Polri dan Pemerintah Daerah.
Bantuan material dan kerja bakti dari Polres Brebes ditujukan untuk mempercepat proses pembangunan jembatan yang sempat terhambat. Jembatan Cibiuk merupakan akses krusial bagi mobilitas warga, terutama untuk mengangkut hasil pertanian.
“Kami hadir di sini tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memberikan semangat gotong royong. Kami berharap dengan partisipasi langsung ini, Jembatan Cibiuk dapat segera rampung sepenuhnya,” terangnya
Pihaknya berharap aktivitas masyarakat, baik kegiatan sehari-hari maupun roda perekonomian, dapat segera pulih dan tidak terhambat lagi setelah jembatan ini selesai.
Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat gotong royong yang tinggi.
Kehadiran dan partisipasi langsung Kapolres Brebes ini diapresiasi oleh perangkat desa dan masyarakat setempat sebagai bentuk dukungan penuh Polri terhadap kesejahteraan warga. (Red/Hms)
Semarang, DN-II Kodam IV/Diponegoro mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di wilayah Aceh dan Sumatera pada Senin (8/12/2025).
Bantuan kemanusiaan ini adalah merupakan satu bentuk kepedulian dari keluarga besar Kodam IV/Diponegoro, kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera yang sedang berduka akibat dilanda musibah banjir bandang dan tanah longsor beberapa saat lalu.
Seluruh Prajurit, PNS dan Persit KCK Kodam IV/Diponegoro bergerak cepat dengan penuh keikhlasan, menghimpun bantuan yang meliputi: bahan makanan, susu, biskuit, mie instan, pakaian, selimut, popok Bayi, obat-obatan, alat masak serta berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya yang dibutuhkan telah termuat sebanyak 40 truk.
Setelah berhasil dikumpulkan, selanjutnya Bantuan dibawa menuju ke Posko utama yang berada di Cargo Lanud Halim Perdanakusumah Jakarta sebanyak 36 truk dan menuju ke Posko Bantuan yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 4 truk, untuk kemudian diserahterimakan dan dibawa menuju ke titik distribusi bantuan di Aceh dan Sumatera.
(Pendam IV/Diponegoro)
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Patroli tersebut bertujuan untuk menilai kondisi wilayah pascabencana sekaligus membuka akses jalur distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak. Dalam pergerakannya, personel menempuh perjalanan selama kurang lebih tiga jam dari Desa Parsikaman melalui Aek Raisan dan Aek Mompang. Sepanjang rute, ditemukan sedikitnya 20 titik longsor yang menghambat akses menuju lokasi.
Setibanya di Kelurahan Nauli, personel TNI langsung melaksanakan pendataan kondisi wilayah dan kebutuhan warga. Dari hasil pendataan diketahui bahwa aliran listrik masih tersedia, namun masyarakat mengalami kesulitan air bersih akibat terputusnya saluran air sekitar satu kilometer dari pemukiman. Selain itu, tercatat data korban jiwa di beberapa lokasi, yakni di Aek Mompang sebanyak lima orang (tiga ditemukan, dua masih dalam pencarian), di Desa Mardame sebanyak 13 orang (11 ditemukan, dua masih dalam pencarian), sementara di Kecamatan Sitahuis dan Kelurahan Nauli tidak terdapat korban jiwa.
Di lokasi, personel TNI bersama masyarakat juga telah menyiapkan Landing Zone (LZ) helikopter yang dinilai sangat strategis untuk mendukung pendorongan logistik melalui udara. LZ tersebut mampu menjangkau tiga wilayah terdampak, yakni Desa Naga Timbul dengan jumlah penduduk sekitar 1.200 jiwa, Kelurahan Nauli sekitar 2.000 jiwa, dan Desa Mardame sekitar 1.100 jiwa. Adapun kebutuhan mendesak masyarakat saat ini meliputi beras, mi instan, minyak goreng, genset beserta bahan bakar, perangkat Starlink, obat-obatan seperti obat gatal dan demam untuk anak maupun dewasa, serta pakaian layak pakai.
Sebagai langkah percepatan pemulihan, telah disusun sejumlah rencana kegiatan, antara lain pendorongan logistik menggunakan helikopter Mi-17 sebanyak tiga sortie, pendirian dapur lapangan, perbaikan saluran air bersih, pendorongan logistik dengan berjalan kaki ke dusun-dusun yang belum terjangkau, serta pelayanan kesehatan dan pemberian obat-obatan kepada masyarakat. Seluruh upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus mempercepat stabilisasi kondisi di wilayah terdampak bencana.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyat
#tnisiagabencana
#indonesiamaju
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto kembali menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah di wilayah masing-masing, terutama ketika terjadi kondisi darurat atau bencana. Penegasan tersebut disampaikan kepada awak media usai Press Conference laporan kinerja Komisi II DPR RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Bima mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan arahan yang tegas agar kepala daerah tetap berada di lapangan saat bencana melanda. Menurutnya, posisi kepala daerah sangat vital karena memimpin langsung koordinasi penanganan darurat di daerah.
“Ya tentu, karena bupati, wali kota itu kan pemimpin dari Forkopimda. Bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim, ini mengkoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan. Jadi wewenangnya, otoritasnya, ada pada kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda,” jelasnya.
Ia menambahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan juga telah mengingatkan seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada November hingga Desember 2025. Bahkan, setelah menerima laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi cuaca ekstrem, Mendagri menerbitkan Surat Edaran (SE) yang meminta kepala daerah mengambil langkah-langkah strategis. 
Karena itu, Bima menegaskan bahwa ketidakhadiran kepala daerah di lokasi bencana menjadi perhatian serius pemerintah. “Tentu kalau ada kepala daerah yang tidak ada di lokasi, itu perlu dilakukan investigasi,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa Bupati Aceh Selatan saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terkait potensi sanksi, ia menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tindakan yang dapat diberikan mulai dari teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga rekomendasi pemberhentian tetap melalui Mahkamah Agung.
“Jadi mari kita tunggu dulu hasil pemeriksaan terhadap Bupati Aceh Selatan,” ujarnya.
Bima juga menekankan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya terhadap kepala daerah, tetapi juga pihak lain yang terlibat dalam keberangkatan. “Aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin memerlukan beberapa hari waktu, beberapa hari ke depan,” terangnya.
Red
BREBES, DN-II Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Brebes kembali menjadi sorotan publik. Aktivis Masyarakat Jaga Kali (Masjaka) Brebes, Mahfudin, menegaskan bahwa isu krusial ini tidak boleh hanya menjadi agenda segelintir kelompok, melainkan harus mencerminkan aspirasi bersama seluruh elemen masyarakat.
Mahfudin menyoroti pentingnya sinergi antara wilayah selatan dan utara agar tidak terjadi fragmentasi dalam mengawal isu ini.
“Selama ini, rekan-rekan aktivis di wilayah selatan terkesan berjalan sendiri tanpa melibatkan kami yang di utara. Padahal, kami di utara tidak menolak pemekaran. Ini harus menjadi suara bersama, bukan agenda sektoral,” ujar Mahfudin, Senin (8/12/2025).
Alur Konstitusi dan Peran Pemerintah
Lebih lanjut, Mahfudin menjelaskan bahwa mekanisme pemekaran wilayah kini tidak lagi mutlak berada di tangan Bupati. Secara administratif, setelah Bupati mengajukan usulan, proses selanjutnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Siapa pun Bupatinya, kebijakannya tetap satu dalam kerangka administrasi. Jika Bupati sudah mengajukan usulan ke tingkat provinsi, maka ‘bola’ keputusan berada di sana, bukan lagi di meja Bupati,” tegasnya. 
Ia menambahkan bahwa komitmen Bupati saat ini bersifat politis dan administratif untuk mendukung pemerataan pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan final tetap bergantung pada validasi dari pusat.
Persoalan Anggaran dan Moratorium
Menanggapi isu pembiayaan proses pemekaran, Mahfudin menekankan bahwa hal tersebut tidak bisa dibebankan begitu saja pada APBD tanpa landasan yang jelas. Menurutnya, pembiayaan menjadi tanggung jawab pihak pengusul, kecuali ada mandat resmi dari Gubernur atau Mendagri.
“Semua ada regulasinya. Apalagi saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Kita harus mengikuti aturan main yang ada,” imbuhnya.
Menghindari Ego Kelompok
Menutup pernyataannya, Mahfudin mengimbau agar semua pihak bersabar dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa pemekaran wilayah adalah instrumen untuk kesejahteraan rakyat, bukan alat pemuas kepentingan politik kelompok tertentu.
“Pemekaran itu ada aturannya, tidak bisa memaksakan kehendak sepihak. Harus terstruktur, sistematis, dan sesuai regulasi agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat luas,” pungkas Mahfudin.
Red
Bengkulu, DN-II Skandal dugaan pencemaran lingkungan yang melibatkan Restoran Mie Gacoan Bengkulu kini merambah menjadi krisis kepercayaan institusional melibatkan korporasi yang inkonsisten, media yang abai verifikasi, dan pemerintah daerah yang lalai. (8/12/2025).
Kasus ini bukan lagi sekadar masalah sumur bor, melainkan potret nyata kelemahan pengawasan dan penegakan hukum di Kota Bengkulu.
Ahmad Rifai, perwakilan warga Jalan Sudirman, secara eksplisit membantah klaim pengerjaan sumur bor yang sempat disiarkan beberapa media lokal sebagai “klarifikasi resmi,” memicu pertanyaan serius tentang standar jurnalisme di daerah ini.
“Kami bantah dulu supaya berimbang. Belum ada pengerjaan sumur bor itu,” tegas Ahmad. “Pemberitaan yang beredar tidak sesuai dengan kondisi lapangan.”
Bantahan warga ini menjadi tamparan keras bagi etos kerja pers yang dinilai gagal melakukan verifikasi dasar (check and re-check). Media yang mengangkat klarifikasi tanpa bukti dokumen dan tanpa konfirmasi lapangan telah mengkhianati prinsip faktualitas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegagalan ini diperparah oleh pengakuan Kepala Cabang Mie Gacoan Bengkulu, Zainal, yang dengan enteng menyebut “klarifikasi resmi” tersebut hanyalah “obrolan ringan” dan “bukan pernyataan resmi.”
“Memang kami belum mengklarifikasi secara resmi. Kami hanya ngobrol soal apa yang sudah dilakukan… Yang kemarin itu hanya diskusi, bukan pernyataan resmi,” dalih Zainal.
Pengakuan ini menunjukkan betapa mudahnya manajemen korporasi menggunakan media sebagai corong propaganda yang tidak terverifikasi, sementara jurnalis lokal seolah hanya puas dengan jurnalisme “kopi darat” tanpa menuntut bukti legalitas dan dokumen resmi.
Masalah legalitas adalah inti dari polemik ini. Ahmad Rifai menyoroti rencana kerja tanpa izin, yang mencerminkan arogansi hukum pihak Mie Gacoan.
“Legalitasnya apa? Tidak bisa langsung mengerjakan begitu saja. Belum ada legalitas, tapi sudah mau bekerja,” kecamnya.
Namun, kritik paling tajam diarahkan pada Pemerintah Wilayah setempat. Kelalaian ini mencerminkan pemerintah yang “buta, tuli, dan bisu” dalam menjalankan fungsi pengawasan lingkungan dan izin usaha.
1. BUTTA terhadap fakta di lapangan, membiarkan dugaan pencemaran terjadi tanpa audit ketat.
2. TULI terhadap keluhan dan tuntutan warga mengenai izin dan tindak lanjut.
3. BISU karena tidak ada satu pun pernyataan tegas dari otoritas daerah yang menjamin penegakan sanksi jika terbukti melanggar UU Lingkungan Hidup.
“Di mana fungsi Dinas Lingkungan Hidup? Di mana peran Satpol PP menegakkan Perda? Pemerintah daerah terkesan membiarkan polemik ini berlarut-larut, seolah-olah keselamatan lingkungan dan kenyamanan warga bukan prioritas. Sikap ini adalah pengkhianatan terhadap mandat publik,” tegas sumber yang enggan disebut namanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mie Gacoan, yang hingga kini mengaku menunggu surat dari kantor pusat untuk mengambil keputusan, seolah menjadikan birokrasi internal sebagai tameng. Sementara itu, warga dipaksa menanggung dampak dari kelumpuhan aksi yang dilakukan oleh korporasi dan kelalaian struktural oleh pemerintah daerah.
Publisher -Red
Pengerahan prajurit dari Yon TP 853/Bawar Reje Bur dilakukan sebagai langkah cepat dalam memastikan rumah sakit daerah kembali berfungsi sebagai layanan kesehatan utama masyarakat. Para prajurit bekerja tanpa mengenal lelah untuk menyingkirkan lumpur tebal yang mengendap hingga 10 sentimeter di lantai dasar rumah sakit. Dalam pelaksanaannya, TNI bersinergi dengan delapan personel Pemadam Kebakaran Aceh Tamiang serta 27 anggota Satgas Matadana Poltekkes Kemenkes Medan.
Sejak hari pertama, sasaran utama pembersihan adalah Instalasi Gawat Darurat (IGD) mengingat ruangan tersebut merupakan pusat layanan krusial yang harus segera dipulihkan. Lumpur yang telah mengering dan mengeras pada lantai maupun dinding menjadi tantangan yang membutuhkan tenaga ekstra serta ketelitian dalam penanganannya. Namun dengan kerja terkoordinasi, prajurit Kodam IM mampu melaksanakan pembersihan secara efektif.
Meskipun kondisi di lapangan cukup berat, semangat para prajurit tetap tinggi. Mereka bekerja dari pagi hingga sore menggunakan peralatan manual dan mesin penyemprot guna memastikan tidak ada sisa lumpur yang dapat menghambat kesiapan ruang pelayanan. Berkat ketekunan dan disiplin para prajurit, aktivitas pembersihan menunjukkan perkembangan signifikan dari hari ke hari.
Hingga saat ini kondisi RSUD Aceh Tamiang telah memasuki tahap finishing. Lumpur tebal yang sebelumnya menutupi lantai dan lorong berhasil dibersihkan sepenuhnya. Seluruh ruang utama kini dalam kondisi normal dan siap menjalani tahap sterilisasi sebelum rumah sakit kembali dioperasikan untuk melayani masyarakat terdampak banjir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembersihan RSUD Aceh Tamiang menjadi prioritas mengingat rumah sakit merupakan fasilitas vital yang sangat dibutuhkan masyarakat pada masa pascabencana. Kehadiran prajurit Yon TP 853/Bawar Reje Bur menjadi wujud nyata komitmen Kodam Iskandar Muda dan TNI dalam mendukung percepatan pemulihan wilayah serta memastikan pelayanan kesehatan masyarakat dapat kembali berjalan dengan aman dan optimal.
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
YOGYAKARTA, DN-II Riuh rendah Pasar Beringharjo, Yogyakarta, menyimpan kisah perjuangan para pedagang yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup di sana. Salah satunya adalah Ibu Intan (52), pedagang yang telah berjualan di Jalan Gedongkiwo 24 selama lebih dari 20 tahun. (8/12/2025).
Ditemui di lapaknya, Ibu Intan mengisahkan perubahan drastis kondisi pasar dibandingkan dua dekade lalu. Jika dulu Beringharjo selalu disesaki pembeli dari seluruh penjuru Indonesia, kini situasinya jauh berbeda.
Gempuran Online dan Pasca-Pandemi
Menurut Ibu Intan, penurunan omzet yang ia rasakan dipicu oleh dua faktor utama: maraknya perdagangan daring (online) dan dampak berkepanjangan pandemi COVID-19.
“Dulu ramai sekali, sekarang jauh beda. Saingannya banyak, terutama pengaruh online,” keluh Ibu Intan. Ia menambahkan bahwa harga di platform online sangat bersaing, sehingga membuat pasar fisik makin sepi pengunjung. “Pasca-COVID dampaknya kerasa banget, pembeli belum pulih seperti dulu.”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Strategi Bertahan: Sabar dan Telaten
Menghadapi situasi yang sulit, Ibu Intan mengaku tidak memiliki strategi khusus selain menjaga kesabaran. “Strateginya ya harus sabar dan telaten,” ujarnya singkat.
Penurunan jumlah pembeli juga berdampak pada operasional lapaknya. Jika dulu ia mungkin memiliki lebih banyak bantuan, kini ia hanya dibantu oleh satu orang karyawan. Koleksi dagangannya pun tetap ia pertahankan selengkap mungkin untuk menarik minat pelanggan, mulai dari:
Daster dan Sprei.
Mukenah dan Taplak Meja.
Kemeja dan Sarung Batik.
Blangkon.
Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau, berkisar antara Rp25.000 hingga Rp100.000-an, tergantung pada kualitas bahan.
Beban Biaya di Tengah Sepi
Meskipun omzet tidak menentu, Ibu Intan tetap harus memenuhi kewajiban membayar retribusi pasar. Biaya tersebut dibayarkan secara harian sebesar kurang lebih Rp1.600. Sistem pembayarannya pun sudah mengikuti perkembangan zaman, di mana pengelola pasar menyediakan opsi pembayaran melalui QRIS maupun tunai.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ibu Intan, yang statusnya kini sebagai penyewa lapak milik bosnya, berharap agar kondisi pasar tradisional bisa kembali pulih. Baginya, Beringharjo bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan saksi bisu perjalanan hidupnya selama 20 tahun terakhir.
Red/Teguh
ACEH BESAR, DN-II Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas (Ratas) khusus di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, yang berlokasi di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu (7/12/2025). Pertemuan ini bertujuan memastikan langkah-langkah darurat dan pemulihan pascabencana berjalan optimal.
Dalam arahannya, Kepala Negara menekankan tujuh poin krusial yang harus segera diimplementasikan oleh seluruh jajaran terkait:
1. Kecepatan dan Ketepatan Aksi
Presiden menegaskan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi dari seluruh unsur pemerintah. Hal ini diperlukan untuk menjamin keselamatan warga serta mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat terdampak.
2. Penguatan Operasi Terpadu
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sinergi antara TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan pemerintah daerah harus terus diperkuat. Fokus utama saat ini adalah percepatan distribusi bantuan, pengamanan wilayah, serta pemulihan konektivitas antardaerah yang terputus akibat bencana.
3. Prioritas Pembangunan Hunian
Merespons banyaknya rumah warga yang rusak, Presiden memastikan bahwa pembangunan kembali hunian rakyat menjadi prioritas utama dalam tahap pemulihan pascabencana.
4. Penanganan Terukur di Lokasi Sulit
Meski kondisi alam di beberapa titik masih menjadi tantangan, Presiden menginstruksikan agar penanganan dilakukan secara bertahap dan terukur. Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan kehidupan masyarakat berlangsung berkelanjutan.
5. Manajemen Bantuan dan Obat-obatan
Presiden menyoroti manajemen penyaluran bantuan agar dilakukan lebih teliti. Obat-obatan menjadi kebutuhan prioritas yang harus dipastikan tiba tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan.
6. Pemenuhan Pakaian dan Partisipasi Publik
Selain melalui program pemerintah, Presiden mendorong partisipasi publik dalam donasi pakaian layak pakai untuk warga terdampak. Kebutuhan sandang menjadi perhatian serius guna meringankan beban warga di pengungsian.
7. Integritas dan Tata Kelola Bersih
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Negara menitipkan pesan tegas agar seluruh upaya penanganan dan pemulihan bencana tetap menjaga integritas. Tata kelola pemerintahan yang bersih harus dijunjung tinggi guna menghindari penyalahgunaan wewenang di tengah masa darurat.
Apresiasi Atas Sinergitas
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras relawan, petugas lapangan, dan sinergitas seluruh instansi.
“Kekompakan seluruh unsur pemerintah, relawan, dan masyarakat menjadi kekuatan besar dalam mempercepat pemulihan di wilayah terdampak,” pungkasnya.
Red
#CatatanSeskab
Tapanuli, DN-II TNI menurunkan Yonzipur I/DD untuk memasang Jembatan Bailey yang menjadi akses vital penghubung Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Tapanuli Tengah (Tapteng) setelah jembatan utama terputus akibat banjir bandang. Upaya percepatan pemulihan infrastruktur ini langsung dilakukan begitu pasukan tiba di lokasi, di Desa Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Minggu (7/12/2025).
Sebanyak 20 personel Yonzipur I/DD bersama dukungan alat berat berupa crane dan excavator dikerahkan untuk mempercepat pembangunan jembatan darurat tersebut. Proses pemasangan terus dipacu mengingat jalur itu merupakan nadi transportasi antara Tapsel Tapteng.
Jembatan Bailey yang tengah dibangun memiliki panjang 33 meter, lebar 3,05 meter, serta mampu menopang beban hingga 35 ton. Kehadiran jembatan darurat ini diharapkan dapat memulihkan kembali akses warga yang sempat terputus dan memudahkan distribusi logistik.
Kapendam I/BB menyampaikan bahwa personel di lapangan bekerja tanpa henti untuk memastikan jalur penghubung tersebut dapat segera dibuka kembali. “Kami berharap pemasangan ini cepat tuntas sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman,” ujarnya.
Percepatan pemulihan fasilitas umum merupakan komitmen TNI dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat, terutama pada situasi darurat bencana.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
You cannot copy content of this page