PURBALINGGA, DN-II Komandan Korem 071/Wijayakusuma, Kolonel Inf Lukman Hakim, M.Han., turun langsung meninjau pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler di Kabupaten Purbalingga, Sabtu (9/5/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) guna menjamin seluruh program berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
​Meninjau Progres Fisik dan Nonfisik
​Dalam peninjauan tersebut, Danrem menyisir sejumlah titik pembangunan infrastruktur strategis, di antaranya:
​Pengerasan jalan penghubung desa untuk memperlancar akses ekonomi.
​Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga prasejahtera.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Pembangunan fasilitas umum yang menjadi kebutuhan mendasar penduduk setempat.
​Kolonel Inf Lukman Hakim menegaskan bahwa TMMD merupakan manifestasi dari kemanunggalan TNI dengan rakyat. Menurutnya, program ini bukan sekadar mengejar pembangunan fisik semata, melainkan memperkuat fondasi sosial melalui gotong royong.
​”TMMD hadir sebagai solusi untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Namun yang paling esensial adalah kebersamaan dan semangat gotong royong antara prajurit, pemerintah daerah, dan masyarakat yang harus tetap terjaga,” ujar Danrem di sela dialognya dengan warga.
​Kualitas Pekerjaan Jadi Prioritas
​Tak hanya melihat progres, Danrem juga memberikan motivasi kepada para personel Satgas TMMD. Ia mewanti-wanti agar kualitas pekerjaan tetap menjadi prioritas utama meski pengerjaan dilakukan dalam waktu yang terbatas.
​”Saya minta seluruh personel tetap semangat dan mengutamakan kualitas. Program ini harus berumur panjang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi anak cucu kita di desa ini,” tambahnya.
​Antusiasme Warga Desa
​Kehadiran pucuk pimpinan Korem 071/Wijayakusuma ini disambut hangat oleh masyarakat. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya program TMMD, terutama akses jalan yang kini lebih layak untuk dilalui kendaraan pengangkut hasil bumi.
​Melalui kegiatan Wasev ini, pelaksanaan TMMD Reguler di Purbalingga diharapkan menjadi role model pemerataan pembangunan yang efektif, sekaligus memperkokoh hubungan harmonis antara TNI dan rakyat di wilayah Banyumas Raya.
​Editor: Redaksi
Reporter: Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
NEW YORK, DN-II Delegasi Republik Indonesia secara resmi menyampaikan Explanation of Vote (EoV) dalam Sesi Pleno Second International Migration Review Forum (IMRF) 2026 yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Jumat (8/5/2026).
Pernyataan diplomatik ini disampaikan sesaat setelah seluruh negara anggota PBB menyepakati Progress Declaration secara konsensus.
Progress Declaration tersebut merupakan dokumen strategis yang akan menjadi kompas kebijakan migrasi global untuk periode 2026–2030 di bawah kerangka Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM).
Menekankan Kemitraan Strategis
Dalam pidato resminya, Pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap deklarasi tersebut. Indonesia menggarisbawahi pentingnya mengakui keberagaman realitas migrasi di berbagai belahan dunia serta mendesak penguatan sinergi antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Migration can only be governed effectively through cooperation and practical partnership,” tegas perwakilan Delegasi Indonesia di hadapan forum dunia tersebut. 
Pernyataan ini menegaskan bahwa tata kelola migrasi yang efektif mustahil dicapai secara unilateral, melainkan harus melalui kemitraan praktis yang solid dan berkesinambungan.
Fokus Pelindungan 5 Juta Pekerja Migran
Bagi Indonesia, adopsi Progress Declaration ini bukan sekadar rutinitas diplomatik. Hal ini merupakan instrumen krusial dalam memperkuat basis perlindungan bagi lebih dari 5 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tersebar di berbagai negara.
Forum yang berlangsung pada 4–8 Mei 2026 ini menjadi momentum krusial bagi Indonesia untuk memastikan bahwa standar keselamatan, keteraturan, dan aspek legalitas migrasi tetap menjadi prioritas utama dalam agenda internasional.
Dengan tercatatnya EoV ini dalam rekam resmi PBB, Indonesia kembali mempertegas posisinya sebagai negara yang proaktif dalam memperjuangkan hak-hak migran di level global, sekaligus memastikan implementasi nyata dari kesepakatan-kesepakatan yang telah diadopsi.
Tim Red
MIANGAS, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja bersejarah ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada Sabtu pagi (9/5/2026). Pesawat yang membawa Presiden dan rombongan mendarat sekitar pukul 10.30 WITA di pulau yang dikenal sebagai titik paling utara Indonesia tersebut.
Secara geografis, Miangas memiliki posisi yang unik karena letaknya justru lebih dekat dengan wilayah Filipina dibandingkan pusat kota Manado. Jika menggunakan jalur laut, perjalanan dari Manado menuju pulau seluas 3,5 km persegi ini membutuhkan waktu sekitar 24 jam.
Fokus pada Layanan Dasar dan Infrastruktur
Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo didampingi oleh enam menteri Kabinet Merah Putih serta sejumlah pejabat tinggi negara. Kehadiran para menteri ini bertujuan untuk memastikan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
Agenda utama Presiden di Miangas meliputi peninjauan langsung terhadap sejumlah fasilitas publik, di antaranya:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesehatan: Mengecek kesiapan dan fasilitas di Puskesmas setempat.
Kebutuhan Dasar: Memastikan ketersediaan air bersih bagi warga.
Pendidikan: Mengunjungi sekolah untuk menyapa 143 siswa yang menempuh studi di sana.
Konektivitas: Mengecek kualitas jaringan komunikasi sebagai sarana vital informasi di pulau terluar.
Menyapa Warga di “Beranda Terdepan”
Selain mengecek infrastruktur fisik, Presiden meluangkan waktu untuk berdialog langsung dengan warga. Saat ini, Pulau Miangas dihuni oleh 823 jiwa yang terbagi dalam 232 Kepala Keluarga (KK).
Presiden Prabowo memuji semangat nasionalisme yang ditunjukkan oleh masyarakat Miangas. Meski berada jauh dari pusat pemerintahan, warga Miangas dikenal sangat ramah, menjunjung tinggi toleransi, dan memiliki rasa cinta tanah air yang luar biasa sebagai penjaga kedaulatan negara.
“Pulau ini bukan sekadar batas wilayah, melainkan beranda terdepan Nusantara. Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan bahwa negara hadir, bahkan di titik paling utara sekalipun,” ujar salah satu pejabat dalam rombongan tersebut.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum bagi percepatan pembangunan fasilitas umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina tersebut.
Red/TIW
#CatatanSeskab
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Semangat para pegiat seni muda dalam ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat Kecamatan Brebes tahun 2026 patut diacungi jempol. Meski kompetisi tahun ini murni hanya memperebutkan supremasi piala tanpa iming-iming hadiah materi, antusiasme peserta justru membludak.
Ketua Panitia Pelaksana, Sucipto, menyampaikan bahwa ratusan peserta dari berbagai sekolah dipastikan turun gelanggang pada Sabtu (9/5/2024). Ajang ini menjadi panggung utama bagi siswa untuk mengasah bakat, keterampilan, serta kreativitas di bidang seni dan sastra.
Berdasarkan data panitia, persaingan sengit diprediksi terjadi di sejumlah cabang lomba yang favorit. Cabang Menyanyi Solo menjadi yang paling diminati dengan total 48 peserta. Sementara itu, kategori kelompok seperti Seni Tari juga dipastikan meriah dengan partisipasi 27 tim.
Tak ketinggalan, cabang Pantomim menarik minat 25 peserta, disusul oleh cabang Kriya (keterampilan tangan) yang akan diikuti oleh 21 tim kreatif.
Fokus pada Prestasi, Bukan Materi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ada hal menarik dalam penyelenggaraan tahun ini. Panitia menekankan bahwa orientasi utama kompetisi adalah pada pencapaian prestasi dan legalitas kemampuan siswa, bukan pada hadiah uang tunai.
Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Brebes, Ahmad Haris, menegaskan bahwa penghargaan bagi juara 1 hingga 3 murni berupa piala tetap.
“Hadiahnya hanya piala. Tidak ada uang pembinaan (laka duit),” ujar Ahmad Haris saat dikonfirmasi mengenai detail apresiasi bagi para pemenang.
Kendati digelar dengan kesederhanaan, membludaknya jumlah pendaftar membuktikan bahwa ruang ekspresi seni masih menjadi kebutuhan vital bagi siswa. Bagi para peserta, piala FLS2N merupakan simbol kehormatan dan tiket untuk melaju ke jenjang yang lebih tinggi.
Data Kepesertaan FLS2N Kecamatan Brebes 2026:
Cabang Lomba Jumlah Peserta/Tim
Menyanyi Solo 48 Orang
Seni Tari 27 Tim
Pantomim 25 Peserta
Kriya (Keterampilan) 21 Tim
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di akhir keterangannya, pihak panitia berpesan agar seluruh peserta dan pendamping menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan berlangsung.
“Yang penting tim tetap solid dan jangan sampai ada gesekan antar lawan. Fokus pada kualitas penampilan,” tutup Haris singkat.
Reporter: Teguh
Presiden Prabowo Hadiri Pembukaan KTT Ke-48 ASEAN: Perkuat Soliditas Kawasan Hadapi Tantangan Global
CEBU, FILIPINA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Upacara Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang digelar di Mactan Expo, Cebu, Filipina, pada Jumat (08/05/2026). Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ini menegaskan komitmen strategis Indonesia dalam memperkuat integritas dan pengaruh ASEAN di panggung global.
Menjaga Dialog di Tengah Kompleksitas Global
Dalam sambutan pembukanya, Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr., selaku tuan rumah, menekankan bahwa di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, komitmen kolektif negara-negara Asia Tenggara menjadi kunci utama.
Presiden Marcos Jr. menggarisbawahi tiga pilar utama yang harus dijaga oleh para anggota:
Dialog Berkelanjutan: Mengutamakan komunikasi terbuka untuk menyelesaikan perbedaan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kerja Sama Strategis: Mempererat hubungan ekonomi dan keamanan. 
Saling Menghormati: Menghargai kedaulatan setiap negara anggota sebagai pondasi organisasi.
“Kehadiran para pemimpin ASEAN hari ini adalah refleksi dari semangat kolektif kita untuk terus memperkuat kawasan ini. Tantangan global yang ada saat ini bukanlah hambatan, melainkan momentum untuk mempererat persatuan kita,” ujar Presiden Marcos Jr.
Simbol Solidaritas Kawasan
Upacara pembukaan ditutup dengan prosesi foto bersama yang ikonik. Para pemimpin negara ASEAN berdiri bergandengan tangan, membentuk rantai manusia yang menjadi simbol resmi persatuan dan solidaritas kawasan.
Dalam sesi tersebut, Presiden Prabowo Subianto tampak berada di posisi strategis, berdiri di antara Sultan Brunei Darussalam, Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Gestur ini melambangkan keharmonisan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan.
Kehadiran Presiden Prabowo di KTT ke-48 ini diharapkan dapat membawa poin-poin krusial terkait ketahanan pangan, transisi energi, dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara, yang menjadi fokus utama pemerintah Indonesia saat ini.
Red/BPMI Setpres
Tag: #KemensetnegRI
#RilisPresiden
#KTT48ASEAN
#PrabowoSubianto
#ASEAN2026
TEGAL, DN-II Universitas Harkat Negeri (UHN) Tegal sukses menyelenggarakan Rapat Terbuka Senat dalam rangka Wisuda Perdana Tahun 2026 pada Selasa (5/5/2026). Dalam momentum bersejarah ini, Rektor UHN, Sudirman Said, menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan yang relevan dengan persoalan nyata di masyarakat.
Transformasi Menjadi ‘Center of Solution’
Dalam pidatonya, Sudirman Said menegaskan bahwa universitas memiliki tanggung jawab besar untuk tidak menjadi institusi yang eksklusif. Ia menolak dua kutub ekstrem yang sering menjangkiti dunia pendidikan tinggi: kampus yang menjadi “menara gading” (terpisah dari realitas sosial) dan kampus yang kehilangan jati diri demi kepentingan pragmatis di luar akademik.
“Kampus tidak boleh menjadi menara gading. Kampus harus menjadi jantung perubahan, ruang bagi lahirnya ide sekaligus laboratorium solusi. Suatu pusat bagi lahirnya generasi yang bukan hanya siap bekerja, tetapi juga siap memimpin perubahan,” tegas Sudirman di hadapan para wisudawan dan orang tua.
Menurutnya, UHN harus bertransformasi menjadi center of solution atau sentra solusi yang mampu menjawab tantangan zaman melalui inovasi dan pemikiran kritis.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Integritas di Tengah Dinamika Global
Selain aspek intelektual, Sudirman juga menyoroti tanggung jawab moral yang melekat pada gelar akademik. Ia mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan hanyalah instrumen, sementara kompas utamanya adalah integritas.
“Ilmu bukan untuk dibanggakan secara pribadi, melainkan untuk diterangi dan dibagikan. Dunia hari ini membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam integritas dan peduli terhadap sesama,” tambahnya. 
Rektor menekankan bahwa di tengah dinamika global yang kompleks, lulusan UHN dituntut untuk tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah profesional mereka.
Tiga Pesan Utama untuk Wisudawan
Prosesi yang berlangsung khidmat dan penuh haru ini menandai titik awal pengabdian para alumni. Pihak universitas menitipkan tiga pesan kunci sebagai bekal para lulusan menapaki dunia profesional:
Pengabdian Nyata: Menjadi insan yang mampu menghadirkan manfaat konkret dan solusi bagi masyarakat sekitar.
Menjaga Integritas: Mengedepankan moralitas dan etika di atas kepentingan pribadi dalam berkarier.
Gerbang Awal: Memandang wisuda bukan sebagai akhir perjuangan, melainkan titik start untuk membuktikan kualitas diri di kancah nasional maupun internasional.
Momentum Keberhasilan Bersama
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Suasana haru menyelimuti ruang sidang saat prosesi pelantikan berlangsung. Sudirman Said mengakui bahwa keberhasilan para wisudawan merupakan buah sinergi antara ketekunan mahasiswa dan doa restu orang tua yang menjadi “bahan bakar” utama selama masa studi.
Acara ditutup dengan sesi dokumentasi dan ucapan selamat dari jajaran senat. Universitas Harkat Negeri Tegal menyatakan komitmennya untuk terus mencetak putra-putri terbaik bangsa yang siap menjaga nama baik almamater melalui pengabdian yang tulus.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Hashtag:
#HarkatNegeri
#WisudaPerdana2026
#UHNTegal
#SudirmanSaid
#TegalEdukasi
#IntegritasKampus
MUSI RAWAS UTARA, DN-II Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakberesan dalam pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun Anggaran 2024. (9/5/2026).
Berdasarkan uji petik pada empat sekolah negeri, ditemukan realisasi belanja sebesar Rp31,73 juta yang tidak didukung bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
Monitoring Lemah, Bukti Belanja Raib
Kekurangan dokumen administrasi ini terungkap setelah Tim Pembina dari Dinas Pendidikan memberikan keterangan bahwa saat monitoring dilakukan, banyak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sekolah yang tidak disertai bukti belanja asli.
“Tim Pembina sebenarnya sudah menemukan banyak LPJ yang tidak lengkap saat monitoring dan telah memberikan teguran lisan agar segera dilengkapi, namun hingga pemeriksaan berakhir, masalah tersebut belum tuntas sepenuhnya,” ungkap narasumber dari Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan PAUD Dinas Pendidikan Muratara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi ini dipicu oleh lemahnya pengawasan dari Koordinator Tim Pelaksana BOS serta kelalaian Kepala Sekolah dan Bendahara dalam menyusun laporan sesuai petunjuk teknis (Juknis).
SMPN 7 Bingin Teluk Belum Tuntaskan Pengembalian
Menindaklanjuti temuan tersebut, para Bendahara BOS dari sekolah terkait mengakui kelalaiannya. Data terbaru menunjukkan bahwa dari total temuan sebesar Rp31.731.000,00, sebagian besar telah dikembalikan ke Kas Daerah pada periode 7 hingga 14 Mei 2025.
Namun, masih terdapat sisa dana yang belum dipertanggungjawabkan maupun disetorkan kembali.
“Hingga saat ini, masih terdapat sisa sebesar Rp3.271.000,00 pada SMPN 7 Bingin Teluk yang belum ditindaklanjuti,” tulis laporan tersebut.
Rekomendasi BPK dan Respon Bupati
Temuan ini dinilai melanggar Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Bupati Musi Rawas Utara menyatakan sependapat dengan temuan BPK tersebut dan berkomitmen menjalankan rekomendasi yang diberikan, di antaranya:
Instruksi Tegas: Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memastikan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar melakukan pemantauan ketat terhadap hasil monitoring laporan dana BOS.
Penyetoran Sisa Dana: Memerintahkan Kepala Sekolah dan Bendahara SMPN 7 Bingin Teluk untuk segera mempertanggungjawabkan atau menyetorkan sisa dana Rp3,27 juta ke Kas Daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BPK menegaskan bahwa perbaikan tata kelola administrasi ini sangat krusial agar anggaran pendidikan sebesar Rp27,8 miliar di Kabupaten Muratara benar-benar tepat sasaran dan transparan. Tim Red
TANAH LAUT, DN-II Dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Tanah Laut. Kali ini, ratusan nelayan tradisional di Desa Kuala Tambangan menjerit akibat dugaan penyelewengan distribusi solar subsidi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ironisnya, praktik ini diduga langgeng karena adanya tekanan sistematis dan pembiaran dari pihak-pihak terkait. (9/5/2026).
Intimidasi dan Hak yang Terkebiri
Informasi ini terkuak bermula dari kesaksian (R), warga Desa Batakan, yang mengungkap tabir gelap operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) dengan nomor 68.708.003. SPBUN yang dikelola oleh oknum berinisial N ini diduga menjadi pusat sengkarut distribusi yang merugikan negara dan rakyat kecil.
“Nelayan bingung harus mengadu ke mana. Kami hanya masyarakat kecil, suara kami seolah tidak pernah didengar,” ungkap (R) dengan nada getir saat memberikan keterangan kepada awak media.
Para nelayan mengaku berada di bawah bayang-bayang intimidasi. Setiap kali mereka mempertanyakan transparansi jatah solar, mereka justru mendapat ancaman akan diputus akses BBM-nya, yang merupakan urat nadi mata pencaharian mereka.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selisih Kuota yang Fantastis
Hasil penelusuran lapangan mengungkap ketimpangan data yang sangat signifikan. Seorang nelayan berinisial (N) membeberkan bahwa sejak tahun 2015, mereka dijanjikan jatah 300 liter per bulan melalui empat kali pengiriman. Dengan jumlah sekitar 220 nelayan, total distribusi seharusnya mencapai 66.000 liter (66 Ton) per bulan.
Namun, fakta di lapangan berbicara lain:
Realisasi: Nelayan rata-rata hanya menerima 120 liter per bulan.
Selisih: Terdapat “penguapan” sekitar 180 liter per nelayan setiap bulannya.
Total Dugaan Penyelewengan: Jika dikalikan 220 nelayan, diduga terdapat sekitar 39.600 liter solar subsidi yang tidak sampai ke tangan yang berhak setiap bulan.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, nelayan terpaksa merogoh kocek lebih dalam dengan membeli solar di pasar gelap seharga Rp20.000 per liter, jauh di atas harga subsidi pemerintah.
Modus Operandi: Penahanan Barcode
Dugaan penyimpangan ini semakin menguat dengan terungkapnya modus penahanan barcode pengambilan BBM. Seharusnya, barcode tersebut dipegang oleh masing-masing nelayan sebagai bentuk kendali mandiri. Namun, fakta di lapangan menunjukkan barcode tersebut diduga dikuasai sepenuhnya oleh pengelola SPBUN.
Keterangan ini diperkuat oleh (B), mantan pekerja di lokasi tersebut yang telah mengamati pola operasional SPBUN sejak tahun 2001. Meski laporan demi laporan telah dilayangkan hingga ke tingkat Dinas Perikanan dan aparat penegak hukum setempat, hingga kini belum ada tindakan konkret yang berpihak pada nelayan. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tinjauan Yuridis dan Sanksi Pidana
Praktik yang diduga dilakukan oleh pengelola SPBUN ini merupakan pelanggaran berat terhadap regulasi energi nasional. Berdasarkan data dan kronologi yang dihimpun, pelaku dapat dijerat dengan:
UU No. 6 Tahun 2023 (Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) yang mengubah Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:
“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”
Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014: Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang secara spesifik mengatur hak nelayan atas solar subsidi.
Dugaan Unsur Pengancaman/Intimidasi: Dapat merujuk pada Pasal 368 KUHP jika terbukti ada unsur paksaan atau ancaman untuk menguasai hak orang lain.
Desakan Investigasi
Masyarakat Desa Kuala Tambangan kini menuntut nyali Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan investigasi menyeluruh. Transparansi distribusi dan pengembalian hak barcode kepada nelayan menjadi harga mati untuk menghentikan praktik yang diduga menguntungkan segelintir oknum ini.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBUN 68.708.003 belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi tetap menyediakan ruang bagi pihak terkait untuk memberikan hak jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Iswandi
Tim Redaksi
BATAM, DN-II Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Batam kembali menunjukkan komitmen tegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Pada Jumat (08/05/2026), pihak Lapas menggelar tes urine massal yang menyasar jajaran petugas maupun Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
​Kegiatan yang dimulai pukul 11.00 WIB ini berlangsung di lingkungan internal Lapas Kelas IIA Batam. Pelaksanaannya dikawal ketat oleh pejabat struktural, tim medis Lapas, serta berkolaborasi langsung dengan perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batam untuk menjaga transparansi dan akurasi hasil.
​Hasil Nihil Penyalahgunaan
​Dalam giat kali ini, sebanyak 50 orang petugas dan 55 orang warga binaan dipilih secara acak untuk mengikuti pemeriksaan urine sesuai prosedur standar operasional (SOP).
​Hasilnya menggembirakan: Seluruh peserta tes dinyatakan negatif dari segala jenis zat narkotika.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Implementasi Program Akses Menteri
​Pelaksanaan tes urine ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan tindak lanjut konkret atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan RI Nomor PAS-UM.01.01-150. Langkah ini merupakan bagian dari instruksi penguatan pengawasan terhadap komitmen “Zero HALINAR” (Handphone ilegal, Pungutan liar, dan Narkoba).
​Selain itu, kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program aksi Menteri Hukum dan HAM terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
​Komitmen dan Sinergitas
​Kepala Lapas Kelas IIA Batam, Yosafat Rizanto, menegaskan bahwa integritas petugas adalah kunci utama dalam menjaga kondusivitas lembaga pemasyarakatan.
​”Tes urine ini adalah langkah nyata kami dalam menciptakan Lapas Batam yang benar-benar bersih. Tidak ada pengecualian; petugas harus menjadi teladan sebelum melakukan pembinaan kepada warga binaan,” tegas Yosafat.
​Ia juga mengapresiasi dukungan dari pihak eksternal yang membantu jalannya pengawasan ini.
“Sinergi bersama BNN Kota Batam akan terus kami perkuat. Kami ingin memastikan lingkungan Lapas tetap aman, bersih, dan kondusif bagi semua pihak,” tambahnya.
​Kegiatan berakhir dengan situasi yang tertib dan lancar. Dengan hasil negatif massal ini, Lapas Kelas IIA Batam diharapkan terus konsisten dalam mempertahankan lingkungan yang bersih dari peredaran gelap narkoba serta pelanggaran hukum lainnya.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
PEKANBARU, DN-II Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu yang menyeret nama Bupati Rokan Hilir, Bistamam, kini memasuki babak baru. Setelah laporan mengambang selama 344 hari tanpa kepastian hukum, tokoh hukum nasional Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta Presiden RI segera turun tangan memberikan instruksi tegas kepada aparat penegak hukum. (8/5/2026).
​Dalam keterangannya di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta (7/5/2026), Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa manipulasi data pendidikan oleh pejabat publik tidak bisa ditoleransi dan memerlukan tindakan lintas sektoral.
​Desakan Efek Jera bagi Pejabat
​Prof. Sutan Nasomal, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, menyarankan agar Presiden memerintahkan pembentukan tim gabungan untuk mengklarifikasi masalah ini hingga tuntas.
​”Perlu diterjunkan tim dari Kemendikbudristek, Mendagri, bersama penyidik Kepolisian agar ada efek jera bagi calon pejabat yang mencoba ‘bermain api’. Masalah ini harus diklarifikasi oleh para pakar ahli,” ujar Prof. Sutan di hadapan para Pemimpin Redaksi media cetak dan online.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Ia menambahkan bahwa lambannya penanganan perkara ini dapat merusak kepercayaan masyarakat.
​”Jangan sampai muncul kesan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jika tidak ada unsur pidana, umumkan. Namun jika ditemukan indikasi kuat, proses secara transparan tanpa tebang pilih,” tegasnya.
​Kronologi: Mengendap di Polda Riau?
​Sorotan tajam kini mengarah kepada Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan. Pasalnya, penanganan kasus ini dinilai jalan di tempat meski sudah ada atensi dari Mabes Polri.
​Berdasarkan surat resmi Kabareskrim Polri Nomor: B/10170/V/RES 7.4/2025/Bareskrim tertanggal 28 Mei 2025, laporan tersebut seharusnya sudah ditindaklanjuti oleh Polda Riau. Namun, hingga memasuki hari ke-344, pihak pelapor belum menerima perkembangan signifikan. Kondisi ini memicu spekulasi di tengah masyarakat bahwa laporan tersebut “masuk peti es”.
​Temuan Investigasi: Kejanggalan Data Dapodik hingga Ijazah 1968
​Arjuna Sitepu, Investigator Yayasan DPP KPK TIPIKOR sekaligus perwakilan jaringan investigasi nasional, mengungkapkan bahwa laporan mereka didasarkan pada data dan penelusuran lapangan yang kuat.
​Beberapa poin kejanggalan yang ditemukan antara lain:
​Ketidaksesuaian Tahun: Lulusan SDN 11 (kini SDN 31 Pekanbaru) diduga tidak sinkron dengan tahun berdirinya sekolah berdasarkan data Dapodik.
​Format SKPI: Dokumen pengganti ijazah tidak mencantumkan unsur penting sesuai ketentuan Kemendikbud.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Kejanggalan Fisik: Ijazah SMEA PGRI Pekanbaru Tahun 1968 memiliki kondisi tinta, posisi foto, warna stempel, hingga materai yang dianggap tidak sesuai dengan masa penerbitan dokumen.
​Dugaan Pemalsuan STPLKB: Adanya indikasi manipulasi pada surat laporan kehilangan di SPKT Polresta Pekanbaru.
​Tuntutan kepada Negara
​Menyikapi kebuntuan ini, Yayasan DPP KPK TIPIKOR bersama para tokoh hukum mendesak langkah konkret dari tiga otoritas tertinggi:
​Mabes Polri: Memperjelas status hukum dan mengaudit proses penyidikan di Polda Riau.
​Komisi III DPR RI: Melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja penyidik agar tidak terjadi “main mata”.
​Presiden RI: Menjamin supremasi hukum dengan memastikan proses berjalan profesional dan transparan.
​Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Riau belum memberikan pernyataan resmi terkait kendala teknis yang menyebabkan kasus ini menggantung selama hampir satu tahun. Publik kini menanti apakah janji transparansi hukum akan dibuktikan atau justru menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Riau.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocates Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
You cannot copy content of this page