MEKAH, DN-II Kebahagiaan menyelimuti pasangan jemaah haji lansia asal kloter SOC-09, M. Ali Tobari (84), yang sempat mendapatkan perawatan intensif di RS King Fahd, Mekah. Jum’at, 29/5/26).
Sempat mengalami cedera patah tulang paha akibat terjatuh dan menjalani tindakan operasi, kini beliau dapat bernapas lega setelah berhasil menuntaskan rangkaian ibadah haji, termasuk melalui prosesi safari wukuf.
Keberhasilan M. Ali Tobari untuk tetap menjalankan ibadah tidak lepas dari semangat juang yang tinggi serta dedikasi penuh dari para petugas haji. Edi Wantoro, Petugas Haji Daerah Bidang Layanan Kesehatan, menjadi sosok yang selalu mendampingi beliau selama masa perawatan hingga pemulihan.
“Beliau memiliki semangat yang luar biasa untuk sembuh dan menyelesaikan ibadah. Alhamdulillah, doa beliau dikabulkan Allah SWT, sehingga apa yang mungkin tampak sulit secara medis, dapat terlaksana dengan baik,” ujar Edi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ibadah bagi jemaah kloter SOC-09 asal Kabupaten Brebes dan Pemalang berjalan dengan lancar. Seluruh jemaah saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh petugas haji di berbagai lini yang memegang teguh komitmen total dalam melayani dan mendampingi jemaah di setiap tahapan ibadah.
Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, jemaah kloter SOC-09 dijadwalkan akan kembali ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo, pada 6 Juni 2026 mendatang.
Laporan Langsung: TPHD Brebes
Editor: Casroni
Lokasi: Mekah, Arab Saudi
Tanggal: Jumat, 29 Mei 2026
SURABAYA, DN-II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk menyikapi dugaan penyunatan dana reses anggota DPRD Kota Surabaya yang tengah menjadi sorotan publik.
Aksi massa tersebut rencananya tidak hanya dipusatkan di depan kantor DPRD Kota Surabaya, tetapi juga akan bergerak menuju kantor DPW PKB Jawa Timur hingga kantor DPC PKB Surabaya. Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan moral agar partai politik terkait segera mengambil tindakan tegas terhadap kadernya yang diduga terlibat.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, S.E., S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam atas dugaan praktik pemotongan dana reses yang seharusnya menjadi hak masyarakat.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Jika benar dari alokasi Rp22 juta yang diterima masyarakat hanya sekitar Rp5,5 juta, lantas sisanya ke mana? Ini sangat keterlaluan dan melukai hati rakyat kecil,” tegas Baihaki saat memberikan keterangan, Kamis (28/5/2026).
Baihaki menilai, tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran etika, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah masyarakat. Oleh karena itu, AMI mendesak partai politik untuk tidak menutup mata terhadap polemik yang kian berkembang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami akan turun dengan massa besar. Kami meminta oknum anggota dewan yang diduga terlibat segera dipecat jika terbukti bermain-main dengan hak rakyat,” ujarnya.
Selain menuntut sanksi pemecatan, AMI juga mendesak aparat penegak hukum dan Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana reses seluruh anggota DPRD. Hal ini dinilai krusial agar kasus serupa tidak berulang di masa mendatang.
“Jangan sampai dana aspirasi rakyat dijadikan bancakan. Jika dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif akan semakin tergerus,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak anggota DPRD yang namanya dikaitkan dengan dugaan tersebut, maupun pengurus Fraksi PKB DPRD Surabaya, belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi massa dari AMI.
Kasus dugaan penyunatan dana reses ini telah menjadi perhatian publik luas karena menyangkut penggunaan anggaran negara yang seharusnya disalurkan secara utuh untuk kepentingan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Tim Red
SURABAYA – Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sempat memicu silang pendapat di masyarakat. Muncul kekhawatiran bahwa aturan tersebut dapat membatasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak tindak pidana korupsi (TPK) di lingkungan BUMN.
Menanggapi hal tersebut, pengamat hukum asal Surabaya, Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., menegaskan bahwa KPK tidak perlu ragu. Menurutnya, lembaga antirasuah tersebut tetap memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penangkapan terhadap pejabat BUMN yang terbukti melakukan korupsi.
“KPK tetap mempunyai kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, termasuk jika dilakukan oleh pejabat BUMN,” ujar Didi saat dihubungi di Surabaya.
Didi menjelaskan, meski Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 menyebutkan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara, hal tersebut tidak serta merta menghilangkan status mereka dalam konteks pemberantasan korupsi. Ia menilai ketentuan itu kontradiktif dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
“Dalam penjelasan Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 secara eksplisit disebutkan bahwa status penyelenggara negara tidak hilang. Artinya, mereka tetap memiliki kewajiban melaporkan LHKPN dan gratifikasi,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait perdebatan kerugian keuangan negara pada Pasal 4B UU baru tersebut, Didi menekankan bahwa KPK harus tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seperti Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 26/PUU-XIX/2021. MK telah menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara.
“Segala pengaturan di bawah UUD 1945 tidak boleh menyimpang dari tafsir konstitusi yang telah ditetapkan MK. Jika terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan atas prinsip Business Judgment Rule (BJR), maka kerugian di BUMN tetap dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara,” tegas Didi.
Lebih lanjut, Didi mengingatkan adanya asas lex specialis, di mana UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi bersifat khusus dan harus menjadi acuan utama dalam penegakan hukum.
“KPK adalah garda terdepan. UU BUMN yang baru ini sebenarnya bertujuan mendorong Good Corporate Governance, bukan untuk memberi celah bagi oknum bermental bejat untuk merampok uang rakyat tanpa pertanggungjawaban,” kata dia.
Didi berharap KPK tetap tegak lurus dan tidak kendur dalam menindak para koruptor. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal KPK agar tetap maksimal dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.
“Masyarakat harus mengawal agar KPK tetap bisa menangkap ‘garong’ uang rakyat. Siapa pun yang diberi amanah mengelola perusahaan pelat merah harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya,” pungkasnya. Red/Redho
PARIS, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis dengan agenda utama mempererat kerja sama bilateral. Setibanya di Istana Élysée, Paris, pada Kamis (28/05/2026),
Presiden Prabowo disambut hangat oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan kemitraan di berbagai sektor krusial.
Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk terus mempererat hubungan kemitraan strategis dengan Prancis. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Presiden menekankan pentingnya sinergi antara Indonesia dan Prancis sebagai mitra kunci dalam menjaga perdamaian serta stabilitas dunia.
“Indonesia sangat menghargai kemitraan dengan Prancis. Di tengah situasi dunia saat ini, kerja sama kedua negara menjadi sangat relevan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global,” ujar Presiden Prabowo.
Fokus Kerja Sama Strategis
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam diskusi bilateral tersebut, kedua pemimpin menyepakati sejumlah prioritas kerja sama, yang meliputi:
Pertahanan dan Keamanan: Penguatan kolaborasi industri pertahanan yang telah lama terjalin.
Ekonomi dan Investasi: Percepatan penyelesaian negosiasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Energi dan Pendidikan: Pengembangan energi bersih serta peningkatan kerja sama di bidang riset dan pendidikan.
Selain itu, Presiden Prabowo menyambut baik inisiatif pembentukan France-Indonesia High Level Business Council. Presiden berharap forum ini dapat menjadi katalis bagi perusahaan-perusahaan asal Prancis untuk terus meningkatkan kontribusi dan investasi berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pandangan Terhadap Isu Global
Selain kerja sama bilateral, Presiden Prabowo dan Presiden Macron turut membahas kondisi keamanan global, khususnya stabilitas kawasan Timur Tengah. Kedua pemimpin sepakat bahwa konflik di kawasan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan energi dunia serta rantai pasok global.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan kembali posisi teguh Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. “Indonesia tetap berkomitmen mendukung solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan satu-satunya yang adil dan berkelanjutan menuju perdamaian abadi bagi Palestina,” tegas Kepala Negara.
Pertemuan di Istana Élysée ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra penting bagi Prancis di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus memperkuat komitmen kedua negara untuk terus berkolaborasi dalam menghadapi tantangan dunia masa depan.
Red/BPMI Setpres
#RilisPresiden
#KemensetnegRI
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Papua , DN-II Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi R., mendampingi Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam kunjungan kerja strategis ke Markas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 808/Mbaham Matta yang berlokasi di Fakfak, Papua Barat, pada Rabu (27/5/2026).
Agenda utama kunjungan ini difokuskan pada peninjauan menyeluruh terhadap kondisi satuan, fasilitas pendukung operasional, serta kesiapan mental dan fisik personel Yonif TP 808/Mbaham Matta. Hal ini dilakukan guna memastikan kesiapan optimal satuan dalam melaksanakan tugas operasi serta efektivitas pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah Papua Barat.
Dalam arahannya, Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Wapang TNI menekankan pentingnya peran strategis Yonif TP 808/Mbaham Matta sebagai ujung tombak pertahanan dan pembangunan di daerah. 
Kehadiran pimpinan TNI dan Kemhan ini menjadi wujud nyata sinergi dalam memperkuat manajemen pembinaan satuan serta komitmen untuk terus meningkatkan kualitas profesionalisme prajurit.
Pihak Mabes TNI berharap, Yonif TP 808/Mbaham Matta dapat terus mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan memperkokoh kemampuan operasional satuan. Langkah ini sejalan dengan visi TNI dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, serta memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas keamanan di wilayah Papua.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kunjungan ini diakhiri dengan diskusi bersama para perwira dan jajaran prajurit setempat guna menyerap aspirasi dan kendala lapangan terkait dukungan logistik maupun fasilitas penunjang tugas di wilayah penugasan. Red
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
PAPUA SELATAN, DN-II Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) tengah melakukan penjajakan lahan strategis di kawasan Wanam, Provinsi Papua Selatan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya konkret memperkuat sistem pertahanan dan keamanan maritim nasional, khususnya di wilayah perairan timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik.
Pemilihan Wanam sebagai lokasi pangkalan militer baru dinilai sangat krusial. Posisi geografisnya yang berdekatan dengan jalur pelayaran internasional menjadikan wilayah ini titik pantau strategis untuk memitigasi berbagai ancaman, sekaligus menekan aktivitas ilegal di sektor kelautan.
Integrasi Strategi Pertahanan Nasional
Rencana pembangunan pangkalan di Wanam merupakan bagian integral dari strategi besar TNI AL dalam memperkokoh jaring pertahanan di seluruh penjuru Nusantara. Langkah ini selaras dengan upaya penguatan pangkalan di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), seperti yang telah dilakukan di Sarmi dan Nusa Tenggara Timur.
Kehadiran pangkalan di Papua Selatan diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap mobilitas kapal, baik domestik maupun asing, yang melintasi perairan Pasifik. Dengan infrastruktur pertahanan yang memadai, TNI AL akan memiliki jangkauan patroli yang lebih luas dan responsif terhadap dinamika keamanan di perbatasan negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dampak Ekonomi bagi Masyarakat Pesisir
Selain menjalankan fungsi pertahanan, proyek strategis ini diproyeksikan akan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat lokal di Wanam dan sekitarnya. Pembangunan fasilitas pangkalan lazimnya dibarengi dengan pengembangan infrastruktur penunjang yang dapat memacu konektivitas daerah.
Lebih jauh, intensifikasi operasi patroli TNI AL diharapkan dapat menciptakan stabilitas keamanan yang lebih kondusif bagi warga pesisir. Stabilitas tersebut menjadi fondasi penting untuk menggerakkan roda perekonomian lokal, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan rasa aman dan dukungan infrastruktur yang lebih baik.
Pihak TNI AL saat ini terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kelancaran proses penjajakan lahan ini sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Red
PARIS, DN-II Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keberanian dan komitmen kuatnya dalam memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah, khususnya terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Pujian tersebut disampaikan langsung oleh Macron dalam pertemuan bilateral kedua kepala negara di Istana Élysée, Paris, pada Kamis (28/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menegaskan adanya kesamaan visi dalam mendorong penyelesaian konflik internasional secara diplomatik.
Fokus pada Krisis Kemanusiaan di Lebanon
Selain isu Palestina, diskusi tingkat tinggi tersebut memusatkan perhatian pada krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Lebanon. Macron secara khusus memberikan penghormatan atas peran dan tekad angkatan bersenjata Indonesia yang terus bekerja menjaga kedaulatan Lebanon di tengah situasi konflik yang intens.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Macron menyadari dampak besar dari konflik di Lebanon Selatan yang telah memicu penderitaan luar biasa serta menyebabkan gelombang pengungsian masif. Melalui pertemuan ini, kedua pemimpin sepakat bahwa kerja sama strategis antara Jakarta dan Paris menjadi krusial dalam berkontribusi nyata guna menjaga stabilitas kawasan tersebut.
Penguatan Hubungan Bilateral
Di luar agenda geopolitik, pertemuan ini juga mencerminkan kedekatan emosional yang erat antara Presiden Macron dan Presiden Prabowo. Dalam pernyataannya, Macron mengungkapkan bahwa sosok Prabowo merupakan tokoh yang dihormati dan memiliki tempat khusus di mata publik Prancis.
Sentimen positif ini merujuk pada sambutan hangat masyarakat Prancis saat kunjungan Prabowo ke negara tersebut hampir dua tahun silam. Pernyataan persahabatan ini dinilai menjadi fondasi kuat yang akan memperkokoh kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor strategis pada masa mendatang.
Pertemuan di Istana Élysée ini menandai babak baru dalam hubungan diplomatik kedua negara, di mana keselarasan pandangan politik global diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam aksi konkret demi kepentingan perdamaian dunia. Red
PARIS, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima sambutan resmi dalam upacara kehormatan kenegaraan di kompleks bersejarah Les Invalides, Paris, Prancis, Kamis (28/05/2026). Upacara ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Republik Prancis.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Sébastien Lecornu (selaku perwakilan pemerintah Prancis). Prosesi diawali dengan penghormatan kepada bendera negara yang berlangsung dengan khidmat. Lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan lagu kebangsaan Prancis “La Marseillaise” dikumandangkan secara bergantian, menandai penghormatan tertinggi bagi kepala negara.
Setelah prosesi tersebut, Presiden Prabowo dan Menteri Lecornu melakukan sesi perkenalan delegasi dari masing-masing negara, yang kemudian dilanjutkan dengan inspeksi pasukan kehormatan sebagai bentuk penghormatan militer. 
Usai rangkaian upacara di Les Invalides, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Istana Élysée untuk melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Dalam perjalanan menuju istana, Presiden Prabowo mendapatkan pengawalan kehormatan protokol kenegaraan yang melibatkan 146 pasukan berkuda serta 27 personel pengawal bermotor, yang menambah kesan megah dalam penyambutan tersebut.
Red/BPMI Setpres
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#RilisPresiden
#KemensetnegRI
JAKARTA, DN-II Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmen sosialnya melalui program “Tebar Kurban 1447 H”. Kegiatan yang dipusatkan di Yayasan Al Akbar, Jakarta Utara, pada Rabu (27/6) ini, menjadi wujud nyata kontribusi LDII dalam membantu pemenuhan kebutuhan protein hewani sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di ibu kota.
Kegiatan ini mendapat apresiasi langsung dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok, yang hadir dalam acara tersebut, menilai langkah LDII sangat strategis.
“Kami dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi sekali kegiatan tebar kurban yang secara rutin dilaksanakan oleh LDII DPW Provinsi DKI Jakarta. Program ini sangat berpengaruh terhadap pemerataan konsumsi protein hewani dan turut meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat Jakarta,” ujar Hasudungan.
Sinergi Keamanan dan Kesehatan Pangan
Lebih lanjut, Hasudungan menjelaskan bahwa kolaborasi antara Pemerintah dan LDII tidak hanya berhenti pada distribusi daging, tetapi juga mencakup aspek edukasi dan pengawasan kesehatan hewan. Pihaknya terus mendampingi LDII untuk memastikan seluruh proses, mulai dari pemeriksaan antemortem hingga pascapotong, berjalan sesuai syariat Islam dan standar kesehatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dinas KPKP melakukan pengawasan ketat, mulai dari sebelum dipotong hingga setelah disembelih untuk memastikan kesehatan dagingnya. Kami ingin memastikan daging kurban yang didistribusikan kepada masyarakat benar-benar memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal),” tegasnya. 
Semangat Kebersamaan di Tengah Tantangan Ekonomi
Sementara itu, Wakil Ketua DPW LDII Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Ied, menjelaskan bahwa tahun ini Tebar Kurban 1447 H dilaksanakan secara serentak di seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pada lima wilayah administrasi DKI Jakarta.
Ied mengungkapkan rasa syukurnya, meskipun di tengah kondisi ekonomi yang menantang, animo masyarakat untuk berkurban tetap tinggi. Menurutnya, semangat kebersamaan dan kepedulian sosial adalah kunci utama keberhasilan program ini.
“Alhamdulillah, di tengah situasi ekonomi yang menantang, kegiatan ini tetap dapat terlaksana dengan baik. Kami berharap melalui Tebar Kurban 1447 H ini, manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya lingkungan sekitar, sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian antarsesama,” ujar Ied.
Melalui sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah, LDII DKI Jakarta berharap kegiatan ini dapat terus menjadi instrumen untuk membangun lingkungan yang harmonis, sejahtera, dan saling menguatkan di tengah masyarakat.
(Red/Redho)
SUMENEP, DN-II Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, kembali menuai sorotan. Ali Sopyan, perwakilan Relawan Rakyat Membela Prabowo, mendesak jajaran Polres Sumenep untuk segera menindak tegas oknum yang diduga memfasilitasi aksi mafia solar di SPBU 54.694.11, Kecamatan Kalianget. (28/5/2026).
Sorotan ini mencuat setelah adanya dugaan keterlibatan oknum anggota LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) berinisial M, yang mengaku sebagai Humas di SPBU tersebut.
Kronologi Kejadian
Peristiwa bermula pada Sabtu (23/5/2026) sekitar pukul 18.00 WIB. Saat tim awak media Rajawali News hendak mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU 54.694.11, Kalianget Barat, ditemukan praktik pengisian solar menggunakan puluhan jeriken berkapasitas 35 liter.
Ketika tim media merekam aktivitas tersebut sebagai bukti dokumentasi, oknum berinisial M mendekat dan melakukan intimidasi verbal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kamu sudah video, ya? Enggak apa-apa, saya di sini sebagai Humas SPBU,” ujar oknum M dengan nada tinggi saat dikonfirmasi terkait antrean panjang truk yang terabaikan demi melayani pengisian jeriken.
Bantahan Pihak Manajemen SPBU
Menanggapi pengakuan oknum M, tim redaksi melakukan konfirmasi langsung kepada pihak manajemen SPBU 54.694.11. Dalam keterangannya, pihak manajemen secara tegas membantah adanya jabatan Humas yang dijabat oleh yang bersangkutan.
“Dia bukan Humas, Mas,” ungkap pihak manajemen SPBU dengan singkat.
Tinjauan Hukum: Larangan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Tindakan pengisian BBM subsidi menggunakan jeriken secara masif untuk kepentingan pihak tertentu (mafia) merupakan pelanggaran hukum serius. Berikut adalah dasar hukum yang berlaku di Indonesia:
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:
Pasal 55: Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.
UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
Pasal ini mempertegas sanksi pidana dan denda bagi setiap orang yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014:
Mengatur tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, di mana pembelian BBM bersubsidi harus tepat sasaran dan tidak diperbolehkan menggunakan jeriken tanpa izin resmi dari pihak berwenang.
Desakan Penegakan Hukum
Ali Sopyan mendesak pihak Polres Sumenep untuk mengusut tuntas keterlibatan oknum M. Selain diduga melanggar aturan distribusi BBM bersubsidi, oknum tersebut juga dinilai telah melakukan tindakan pencemaran nama baik pihak SPBU dengan mengaku-ngaku sebagai humas.
“Kami meminta aparat penegak hukum segera bertindak. Keberadaan oknum ini telah meresahkan masyarakat dan merugikan negara. Tangkap oknum tersebut jika terbukti membekingi mafia solar yang merampas hak masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” tegas Ali Sopyan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat diharapkan dapat segera melakukan penyelidikan di lokasi guna memastikan adanya tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Tim Redaksi
You cannot copy content of this page