Wujudkan Kepedulian Presiden dan KASAD, Satgas Yonif 123/Rajawali Bangun Sumur Bor untuk Warga Mappi
MAPPI, DN-II Komitmen TNI dalam membantu masyarakat di wilayah perbatasan kembali diwujudkan melalui aksi nyata. Atas kepedulian Presiden Republik Indonesia bersama KASAD terhadap kesejahteraan masyarakat, melalui Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 123/Rajawali membangun sumur bor di Kampung Dagimon Distrik Obaa, Kabupaten Mappi. (1/7/2026).
Pembangunan sumur bor tersebut dipimpin langsung oleh Dansatgas Yonif 123/Rajawali, Letkol Inf Anhar Agil Gunawan. Program ini bertujuan membantu masyarakat Dagimon memperoleh akses air bersih yang layak guna memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun mendukung aktivitas masyarakat.
Dansatgas Letkol Inf Anhar Agil Gunawan mengatakan bahwa selain menjalankan tugas menjaga keamanan wilayah perbatasan, Satgas Yonif 123/Rajawali juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat, khususnya Air Bersih.
“Melalui pembuatan sumur bor ini, kami berharap masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan kegiatan lainnya,” ujarnya.
Kehadiran sumur bor ini disambut dengan penuh syukur oleh masyarakat Kampung Dagimon.
Program tersebut menjadi bukti nyata bahwa TNI tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di daerah perbatasan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat, Satgas Yonif 123/Rajawali terus berupaya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Red
Mulia, DN-II Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif, personel TNI bersama Polri melaksanakan patroli gabungan Cipta Kondisi di wilayah hukum Polres Puncak Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, pada Senin (29/06/2026).
Patroli gabungan ini bertujuan untuk memelihara stabilitas keamanan, meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.
Dalam pelaksanaannya, patroli gabungan berhasil mengamankan sejumlah alat tajam dan barang berbahaya yang dibawa oleh warga di lingkungan perkotaan. Pihak aparat melarang tegas masyarakat membawa alat tajam berupa parang, senapan angin, ketapel, dan alat panah. Seluruh barang temuan tersebut selanjutnya diamankan di Polres Puncak Jaya.
Patroli dilaksanakan mulai pagi hingga sore hari dengan rute menyisir wilayah Kota Baru dan Kota Lama, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Secara keseluruhan, kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.
Kabag Ops Polres Puncak Jaya, AKBP Mateus Tanggu Ate, S.H., menegaskan bahwa melalui patroli ini diharapkan masyarakat dapat bekerja sama dengan menyerahkan secara sukarela atau tidak lagi membawa alat tajam dan barang berbahaya seperti parang, senapan angin, maupun ketapel saat beraktivitas di tempat umum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Pasiter DIM 1715/Puncak Jaya Letda Czi Toding Gayang, menyampaikan bahwa TNI akan senantiasa mendukung penuh dan bersinergi dengan Polri dalam setiap kegiatan pengamanan dan pemeliharaan keamanan wilayah Kabupaten Puncak Jaya, guna mewujudkan daerah binaan yang aman, tertib, dan kondusif. Red
Puncak Jaya, DN-II Dalam rangka mempererat silaturahmi dan kebersamaan, Kodim 1714/Puncak Jaya menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 bersama masyarakat Kabupaten Puncak Jaya berlangsung secara meriah dan penuh antusiasme, pada Jumat (26/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran prajurit Kodim 1714/Puncak Jaya, perwakilan instansi terkait, serta masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Suasana terasa hangat dan akrab saat seluruh peserta menyaksikan siaran langsung pertandingan Belanda lawan lawan tandingnya dengan penuh semangat dan kekompakan.
Letda Czi Toding Gayang Pasiter Kodim 1714/Puncak Jaya, menyampaikan bahwa kegiatan nobar ini merupakan salah satu cara nyata mendekatkan diri TNI dengan masyarakat. “Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat hubungan baik antara TNI dan warga, menjaga kerukunan, serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Puncak Jaya,” ujarnya.
Masyarakat menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi perhatian Kodim 1714/Puncak Jaya dalam menyelenggarakan acara yang menyatukan berbagai unsur di tengah masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga pertandingan berakhir. Red
TELUK BINTUNI, DN-II Upaya pendekatan humanis yang dilaksanakan Satgas Pamtas RI–PNG Kewilayahan Yonif 410/Alugoro dan Satgas intel kodam VXIII/Kasuari kembali membuahkan hasil. Sebanyak 37 orang yang terdiri dari dua komandan batalion OPM beserta 35 anggota dan keluarganya menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (26/6/2026).
Mereka yang menyerahkan diri di Pos Mayerga Satgas Pamtas Yonif 410/Alugoro, Kampung Mayerga, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, terdiri atas Komandan Batalion Ovir Kodap IV Sorong Raya, Komandan Batalion Sair Kodap IV Sorong Raya, beserta 35 anggota lainnya. (25/6)
Prosesi penyerahan diri dilanjutkan dengan pengucapan ikrar setia kepada NKRI, penyerahan Bendera Bintang Kejora, serta penyerahan senjata api, yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III) Letjen TNI Lucky Avianto di Lapangan Makodam XVIII/Kasuari. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari, Kabinda Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat, Komandan Satgas Yonif 410/Alugoro, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daera (Forkopimda).
Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menjelaskan bahwa proses penyerahan diri berlangsung berdasarkan kesepakatan yang telah dibangun melalui komunikasi antara Satgas Yonif 410/Alugoro dengan anggota Kodap IV Sorong Raya.
“Proses kembalinya saudara saudara kita beserta keluarga sebanyak 37 orang berlangsung cukup panjang (sekitar 6 bulan) yang dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis serta penuh kesabaran. inisiasi timbul dari saudara saudara kita yang dilatarbelakangi kesadaran diri tentang masa depan keluarga yang lebih baik.”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Sesuai hasil komunikasi antara Satgas Yonif 410/Alugoro dengan anggota Kodap IV/Sorong Raya, telah diperoleh kesepakatan untuk menerima dan menjemput anggota Kodap IV/Sorong Raya beserta keluarganya yang berjumlah 37 orang di Pos Mayerga Satgas Yonif 410/Alugoro, Kampung Mayerga, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni,” ujar Letjen TNI Lucky Avianto.
Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pendekatan dialogis, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat mampu membangun kepercayaan serta membuka ruang rekonsiliasi bagi masyarakat yang sebelumnya berada dalam kelompok bersenjata untuk kembali menjalani kehidupan yang aman dan produktif bersama keluarga mereka.
Pemerintah bersama TNI akan terus mengawal proses reintegrasi para eks anggota OPM melalui pendampingan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak dasar agar mereka dapat kembali beraktivitas sebagai warga negara Indonesia secara utuh.
Dengan bergabungnya kembali 37 eks anggota OPM ke dalam NKRI, diharapkan stabilitas keamanan di Kabupaten Teluk Bintuni dan wilayah Papua Barat semakin kondusif sehingga pembangunan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat dalam suasana yang aman, damai, dan sejahtera. Red
PAPUA SELATAN, DN-II Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi dan meningkatkan komunikasi sosial dengan masyarakat, Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 123/Rajawali (RJW) Pos Wonggi melaksanakan kegiatan anjangsana ke rumah tokoh masyarakat di Kampung Wonggi, Papua Selatan. (25/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Satgas Yonif 123/RJW dalam memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat di wilayah penugasan.
Personel Pos Wonggi mengunjungi kediaman tokoh masyarakat setempat untuk bersilaturahmi, berdiskusi, serta mendengarkan berbagai aspirasi dan masukan dari warga. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan yang berlangsung dengan lancar tersebut.
Komandan Satgas Yonif 123/Rajawali, Letkol Inf Anhar Agil Gunawan, menegaskan bahwa kegiatan anjangsana merupakan bagian dari pembinaan teritorial yang bertujuan untuk mempererat hubungan emosional antara prajurit TNI dan masyarakat.
“Melalui kegiatan anjangsana ini, kami ingin terus menjalin komunikasi yang baik dengan para tokoh masyarakat. Kehadiran Satgas tidak hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga menjadi sahabat dan mitra masyarakat dalam mendukung pembangunan serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” ujar Dansatgas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, kedekatan dengan masyarakat merupakan kunci utama dalam pelaksanaan tugas di wilayah Papua. Oleh karena itu, seluruh personel Satgas Yonif 123/RJW selalu diarahkan untuk aktif berinteraksi, membantu, dan hadir di tengah-tengah masyarakat.
Tokoh masyarakat Kampung Wonggi menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan personel Satgas. Mereka menilai kehadiran TNI yang rutin berkomunikasi dan berbaur dengan warga telah memberikan rasa aman serta mempererat hubungan kekeluargaan antara masyarakat dan aparat.
Melalui kegiatan anjangsana tersebut, Satgas Yonif 123/Rajawali kembali menunjukkan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat serta mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung kemajuan wilayah Papua Selatan. Red
Jayapura, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa setiap calon pemimpin daerah maupun birokrat harus memiliki tiga fondasi utama kepemimpinan, yakni ideologi, strategi, dan taktik. Ketiga aspek tersebut penting agar pemimpin mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata pertimbangan popularitas atau kepentingan sesaat. (24/6/2026).
“Bagi kalian yang hari ini punya bayangan dan cita-cita memiliki posisi strategis entah apa pun itu, harus punya nilai dan pegangan agar tidak mudah dibeli oleh kepentingan transaksional,” ujarnya dalam kegiatan Bedah Buku Babad Alas di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Papua, Jayapura, Senin (22/6/26).
Bima menjelaskan, ideologi menjadi kompas yang menentukan arah kebijakan. Namun, nilai-nilai tersebut harus diterjemahkan melalui strategi yang tepat agar dapat diwujudkan menjadi program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu pendekatan yang diterapkannya saat memimpin daerah adalah konsep mencicil harapan, yakni menghadirkan perubahan secara bertahap namun konsisten melalui program yang menyentuh kebutuhan warga. Menurutnya, strategi tersebut terbukti mampu mendorong kemajuan daerah.
Sebagai contoh, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor meningkat dari Rp544 miliar pada 2014 menjadi Rp1,458 triliun pada 2024 atau naik 167,9 persen. Selain itu, berbagai program pembangunan berhasil direalisasikan, antara lain revitalisasi taman kota seluas 15 hektare dan pembangunan jalur pejalan kaki sepanjang 30 kilometer untuk meningkatkan kualitas ruang publik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya taktik dan kemampuan eksekusi. Menurutnya, pemimpin tidak cukup hanya menguasai teori dan konsep kebijakan, tetapi juga harus memahami langsung persoalan masyarakat dengan turun ke lapangan.
“Pemimpin itu harus terampil untuk lapangan, makanya pesan saya adalah masalah itu di lapangan bukan di belakang meja,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kesempatan memimpin merupakan amanah yang berharga dan tidak berlangsung selamanya. Karena itu, setiap calon pemimpin perlu mempersiapkan diri sejak dini agar mampu memanfaatkan masa pengabdian secara optimal saat dipercaya memegang jabatan strategis.
“Ketika kalian ada di satu posisi, maka manfaatkanlah waktu yang sangat berharga itu untuk membuat kehidupan lebih baik,” pungkasnya. Red
Jakarta, DN-II TNI Angkatan Darat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua melalui pengiriman dukungan logistik Program Manunggal Air dan Papua Terang menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pengiriman dilakukan melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (23/6/2026), menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara.
Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI AD menghadirkan akses air bersih dan energi listrik bagi masyarakat di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Berbagai peralatan pengeboran air, mesin pendukung, serta perangkat pembangkit listrik dikirim guna mendukung pelaksanaan program di lapangan.
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa Program Manunggal Air dan Papua Terang merupakan wujud nyata kepedulian TNI AD dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan terluar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk saudara-saudara kita di Papua. Melalui Program Manunggal Air dan Papua Terang, TNI AD tidak hanya membangun sarana, tetapi juga menghadirkan harapan, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Kasad.
Untuk mendukung Program Manunggal Air, TNI AD mengirimkan berbagai peralatan pengeboran dan distribusi air, antara lain satu unit mesin bor air hidrolik, satu unit diesel pompa sirkulasi air, perangkat sirkulasi air, puluhan batang stang bor, berbagai jenis selang, mata bor khusus, serta perlengkapan teknis lainnya yang akan digunakan dalam pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat.
Sementara itu, Program Papua Terang diperkuat dengan pengiriman sejumlah dinamo dan turbo generator guna mendukung penyediaan energi listrik di wilayah sasaran. Kehadiran listrik diharapkan dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, mendukung proses belajar mengajar, serta memperluas akses informasi dan komunikasi.
Selain itu, TNI AD juga menyiapkan dukungan lanjutan berupa 12 unit televisi, 12 unit parabola, 24 unit radio mini bluetooth, serta 24 unit speaker portabel lengkap dengan mikrofon yang akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan masyarakat. Peralatan tersebut direncanakan diberangkatkan pada penerbangan berikutnya menyesuaikan kapasitas angkut pesawat yang saat ini juga membawa perlengkapan satuan tugas dan dukungan lainnya.
Program Manunggal Air dan Papua Terang sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Melalui sinergi TNI AD dan TNI AU, berbagai dukungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pengiriman dukungan logistik ini menjadi bukti bahwa TNI AD tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi dalam membantu mengatasi berbagai kesulitan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Red
Jayapura, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat melalui kebijakan pembiayaan yang ringan. Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan dengan menghapus berbagai beban pajak pembangunan serta menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan berbunga rendah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Karena kalau dari pemerintah saja yang bangun bedah rumah tidak akan cukup dari APBN apalagi APBD, sehingga salah satu strateginya adalah mendorong swasta,” ujarnya saat meninjau Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
Mendagri menjelaskan, kebutuhan perumahan di wilayah Tanah Papua masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang dipaparkannya, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai skema insentif guna mendorong pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyediaan KUR Perumahan dengan bunga yang sangat ringan bagi MBR, yakni sekitar 0,5 persen per bulan. Dengan skema tersebut, masyarakat hanya perlu menyediakan uang muka sekitar satu persen atau sekitar Rp2,4 juta untuk memiliki rumah senilai Rp240 juta.
Mendagri berharap kebijakan tersebut dapat memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus mengeluarkan biaya sewa tempat tinggal yang relatif tinggi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain kemudahan akses pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal untuk menekan biaya pembangunan rumah. Karena itu, Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua menerapkan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
“Tolong teman-teman kepala daerah, enam gubernur dan 42 bupati/wali kota se-Papua Raya, betul-betul menerapkan nol persen untuk PBG dan BPHTB,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi komitmen pengembang dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program penghijauan yang mewajibkan penanaman sedikitnya dua pohon pada setiap unit rumah yang dibangun. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, tetapi juga membantu menjaga kondisi tanah dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
“Dengan dibuat program reboisasi penghijauan ini akan memperkuat struktur tanahnya dan juga keasriannya, ditambah lagi juga lingkungan akan lebih sehat. Saya mendukung betul program itu,” pungkasnya.
Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri beserta jajaran, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta para pihak terkait lainnya. Red
LANNY JAYA, DN-II Dalam upaya meringankan beban ekonomi masyarakat di wilayah penugasan, personel TNI dari Satgas Yonif 511/DY menggelar aksi sosial bertajuk “TNI Berbagi Berkat” di Kampung Numbukawi, Distrik Malagai, Papua Pegunungan, pada Sabtu (20/06/2026).
Kegiatan kemanusiaan yang diinisiasi oleh Satgas Yonif 511/DY ini menyasar keluarga prasejahtera serta masyarakat lanjut usia (lansia) di daerah tersebut. Paket sembako yang disalurkan meliputi berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, mi instan, serta sejumlah bantuan nutrisi tambahan guna membantu pemenuhan kebutuhan dapur warga sehari-hari.
Danpos Malagai, Kapten Inf Sena Nurjabbar S.Tr (Han), menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk senantiasa hadir sebagai solusi di tengah kesulitan masyarakat.
“Kehadiran kami di tanah Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Papua. Aksi ‘Berbagi Berkat’ ini adalah wujud nyata kasih dan kepedulian kami. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi sekaligus membawa kebahagiaan bagi warga,” ujar Kapten Inf Sena Nurjabbar dalam keterangannya.
Proses pendistribusian bantuan dilakukan dengan pendekatan humanis melalui metode door to door atau mendatangi rumah warga secara langsung. Selain memberikan bantuan, para prajurit menyempatkan diri untuk berinteraksi lebih dekat, guna mendengarkan aspirasi serta kondisi terkini masyarakat di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aksi simpatik ini pun mendapat sambutan hangat dari warga setempat. Salah satu warga Kampung Numbukawi, Mama Cakra, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas perhatian serta kepedulian yang diberikan oleh personel Pos Malagai.
Melalui kegiatan ini, Satgas Yonif 511/DY berharap sinergi antara TNI dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik, menciptakan suasana yang harmonis, serta mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah pegunungan Papua. Red
#tniprima #tnirakyatkuat #indonesiaemas2045
Jayapura, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
“Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak [22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah],” ujar Mendagri.
Mendagri menjelaskan, program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan pihak terkait lainnya berdialog langsung dengan dua penerima bantuan, yakni Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama bermukim di Kampung Mosso.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Saat meninjau kondisi rumah keduanya, Mendagri menilai bangunan tersebut memang layak mendapatkan bantuan BSPS. Kondisi rumah mengalami kerusakan berat yang ditandai dengan dinding lapuk, fondasi yang kurang kokoh, serta atap yang kerap bocor saat hujan.
Menurut Mendagri, tingginya angka rumah tidak layak huni di wilayah Tanah Papua menjadi salah satu alasan pentingnya dukungan seluruh pihak terhadap program tersebut.
“Kalau dihitung persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, 30 persen. Dan itu tidak akan mungkin diselesaikan oleh APBD karena APBD sudah fokusnya pada pendidikan, kesehatan, jalan, belanja pegawai,” sambung Mendagri.
Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah.
“Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah. Sudah [mari kepala daerah untuk] dukung penuh,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Red
You cannot copy content of this page