Morowali, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong Kabupaten Morowali untuk memperkuat inklusivitas pembangunan, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta keberlanjutan lingkungan di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pesan itu disampaikan Wiyagus saat menghadiri Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Morowali di Alun-Alun Rumah Jabatan Bupati Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (5/12/2025).
“Kita dapat hadir bersama-sama di bumi ‘Tepe Asa Moroso’ untuk memperingati momen bersejarah hari ulang tahun Kabupaten Morowali yang ke-26, yang mengusung tema ‘Morowali Tangguh, Morowali Juara’,” katanya.
Wiyagus mengatakan bahwa usia 26 tahun merupakan fase yang cukup matang bagi sebuah daerah otonom. Menengok perjalanan pembentukan Kabupaten Morowali mengingatkan pada semangat ketekunan dan pengorbanan para pendahulu yang telah meletakkan fondasi bagi kemajuan daerah tersebut.
Ia menuturkan, Morowali yang dulu dianggap sulit dijangkau kini menjelma menjadi episentrum gravitasi ekonomi, bukan hanya di Sulawesi, tetapi juga di Indonesia, bahkan dunia. Kekayaan alam berupa nikel menjadikan Morowali pemain kunci dalam rantai pasok global industri baterai dan kendaraan listrik. “Ini adalah sejarah besar yang sedang kita bangun bersama,” tegasnya.
Wiyagus juga mengapresiasi berbagai keberhasilan yang telah dicapai Kabupaten Morowali. Data menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan pertumbuhan ekonomi Morowali termasuk yang tertinggi di Sulteng, mencerminkan besarnya perputaran ekonomi daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Selanjutnya, kualitas manusia Morowali pun terus membaik. Indeks Pembangunan Manusia, IPM kita tahun 2024 berada di angka 74,36 masuk kategori tinggi dan merupakan yang tertinggi kedua di Sulawesi Tengah setelah Kota Palu,” ungkapnya.
Namun demikian, Wiyagus mengingatkan bahwa tantangan terbesar adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat inklusif dan memberikan efek menetes ke bawah (trickle down effect). Selain itu, isu lingkungan hidup harus mendapat perhatian serius. Hilirisasi nikel merupakan prioritas nasional, namun pelaksanaannya harus berkelanjutan dan memperhatikan kaidah lingkungan.
Tantangan berikutnya adalah kebutuhan sumber daya manusia (SDM) terampil untuk mendukung investasi teknologi tinggi. Karena itu, isu pengangguran lokal harus diatasi melalui pelatihan vokasi yang link and match dengan kebutuhan industri.
“Kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Morowali dan masyarakat Morowali [saya apresiasi] atas kerja kerasnya dalam membangun daerah ini menjadi salah satu pilar ekonomi nasional,” tambahnya.
Pada momentum HUT ke-26, mewakili pemerintah pusat, Wiyagus menyampaikan sejumlah arahan kebijakan. Pertama, fokus pada penurunan kemiskinan ekstrem secara stabil. Kedua, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan terdigitalisasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta menutup celah korupsi. Ketiga, menjaga kondusivitas wilayah sebagai objek vital nasional karena stabilitas keamanan adalah kunci investasi.
Keempat, memperkuat sinergi pusat dan daerah yang tegak lurus pada kebijakan nasional, termasuk hilirisasi dan penataan ruang. Kelima, memastikan penegakan tata ruang yang tegas, menghentikan alih fungsi lahan yang melanggar aturan, dan menjamin industri berjalan sesuai standar lingkungan. Keenam, memperkuat sektor non-tambang agar pendapatan daerah juga diarahkan untuk merevitalisasi sektor pertanian dan pariwisata.
“Semoga Morowali semakin maju, sejahtera, dan menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Teruslah berkarya untuk bangsa dan negara. Dirgahayu Kabupaten Morowali,” pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf, Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulteng, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh perempuan dan pemuda Sulteng.
Red
Jayawijaya, DETIK NASIONAL.COM II Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Provinsi Papua Pegunungan. Langkah ini merupakan wujud konsistensi Kemendagri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Rapat monev APBD ini diselenggarakan dalam rangka penguatan pembinaan, pengawasan, dan penyamaan persepsi di bidang tata kelola keuangan daerah, serta evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujar Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Rikie dalam Rapat Monev dan Asistensi Percepatan Realisasi APBD secara hybrid dari Baliem Pilamo Hotel, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin (24/11/2025).
Rikie menegaskan, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Karena itu, pengawasan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat regulasi, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan menjunjung keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, monev dilakukan baik pada daerah yang realisasinya rendah maupun tinggi. Daerah dengan realisasi rendah perlu diidentifikasi hambatannya, sementara daerah dengan realisasi tinggi dapat menjadi rujukan praktik baik.
Rikie kemudian memaparkan capaian realisasi APBD Provinsi Papua Pegunungan per 24 November 2025. Pada tingkat provinsi, realisasi pendapatan mencapai 78,20 persen dan realisasi belanja 72,00 persen. Pemerintah provinsi menargetkan pendapatan 95,00 persen dan belanja 93,00 persen hingga akhir tahun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di tingkat kabupaten, capaian realisasi menunjukkan variasi signifikan. Kabupaten Jayawijaya melaporkan realisasi pendapatan 74,77 persen dan belanja 57,56 persen, dengan target 93,00 persen untuk keduanya pada 31 Desember 2025. Kabupaten Lanny Jaya mencatat realisasi pendapatan 75,00 persen dan belanja 74,00 persen, serta menargetkan pendapatan 95,00 persen dan belanja 90,00 persen hingga akhir tahun.
Kabupaten Mamberamo Tengah menunjukkan capaian yang lebih tinggi dengan realisasi pendapatan 80,73 persen dan belanja 70,92 persen, serta menargetkan 95,00 persen untuk keduanya. Adapun Kabupaten Nduga mencatat realisasi pendapatan 72,05 persen dan belanja 76,48 persen, dengan target akhir tahun masing-masing 95,00 persen dan 91,00 persen.
Selanjutnya, Kabupaten Pegunungan Bintang merealisasikan pendapatan 77,71 persen dan belanja 67,99 persen, dengan target pendapatan 98,00 persen dan belanja 95,00 persen. Kabupaten Tolikara melaporkan realisasi pendapatan 74,91 persen dan belanja 59,26 persen, dengan komitmen mencapai pendapatan 99,65 persen dan belanja 96,22 persen pada akhir tahun.
Pada bagian akhir paparannya, Rikie menjelaskan bahwa Kabupaten Yalimo mencatat realisasi pendapatan 74,00 persen dan belanja 75,00 persen, dengan target masing-masing 95,00 persen dan 90,00 persen. Sementara itu, Kabupaten Yahukimo menunjukkan capaian pendapatan 81,04 persen dan belanja 76,06 persen, serta menargetkan realisasi 95,00 persen untuk pendapatan dan belanja hingga 31 Desember 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV, PPUPD Ahli Madya Inspektorat Jenderal, pejabat dari Ditjen Bina Bangda dan Ditjen Bina Keuda, serta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Pegunungan, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Inspektur Daerah, serta pejabat terkait lainnya.
Red
You cannot copy content of this page