Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan Gedung Jenderal Soedirman Paspampres sebagai penanda dimulainya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan VVIP di Mako Paspampres, Jalan Tanah Abang II Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).
Sebelum pengguntingan pita sebagai tanda peresmian, Panglima TNI menyampaikan pernyataan resmi yang menandai dimulainya penggunaan Gedung Jenderal Soedirman Paspampres.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 24 Desember tahun 2025 pukul 10.54 WIB, saya Jenderal TNI Agus Subiyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dengan ini meresmikan Gedung Jenderal Soedirman Paspampres,” ujarnya.
Usai peresmian, Panglima TNI meninjau sejumlah fasilitas penunjang yang tersedia di lingkungan gedung, antara lain ruang rapat, ruang komando, lapangan tembak, kolam renang, serta Setia Waspada Sport Center. Seluruh fasilitas tersebut dirancang untuk mendukung pembinaan fisik, peningkatan kemampuan, dan kesiapsiagaan prajurit.
Dengan diresmikannya Gedung Jenderal Soedirman, diharapkan satuan Paspampres semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai garda terdepan pengamanan Presiden, Wakil Presiden, serta tamu negara, seiring dengan dinamika dan kompleksitas tugas pengamanan VVIP ke depan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
Aceh Timur, DN-II Tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Ketua Bidang IV Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat Safriati Safrizal berhasil menembus Kecamatan Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur, untuk mempercepat penyaluran bantuan. Sebelumnya, wilayah tersebut sulit dijangkau akibat banjir besar yang melanda Aceh.
Tim memfokuskan penanganan di Gampong Blang Seunong, Kecamatan Pantee Bidari, yang merupakan salah satu lokasi paling terdampak. Hingga saat ini, penerangan listrik di kawasan tersebut belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini menyulitkan aktivitas warga, khususnya pada malam hari, serta berdampak pada pelayanan dasar di lingkungan permukiman dan pengungsian.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Ditjen Bina Adwil Kemendagri bersama TP PKK Pusat menyalurkan bantuan berupa genset dan lampu senter guna membantu pemulihan penerangan sementara bagi masyarakat. Selain itu, disalurkan pula berbagai bantuan kebutuhan dasar, antara lain obat-obatan, makanan siap saji, sembako, perlengkapan ibadah, kasur, serta perlengkapan mandi untuk mendukung kebutuhan harian warga terdampak.
Dalam keterangannya, Safriati Safrizal menyampaikan bahwa kehadiran tim di wilayah sulit dijangkau merupakan wujud komitmen untuk memastikan masyarakat terdampak tidak terisolasi dari perhatian negara.
“Meski akses terbatas dan kondisi medan cukup berat, kami memastikan tim tetap hadir untuk melihat langsung kebutuhan warga,” ujar Safriati di sela kegiatan tersebut, Selasa (23/12/2025).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran tim di Pantee Bidari juga bertujuan memastikan penanganan darurat berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan serta menjadi dasar bagi kebijakan lanjutan bersama pemerintah daerah (Pemda). Data lapangan tersebut akan digunakan sebagai rujukan dalam upaya pemulihan dan rehabilitasi pascabencana.
“Hasil tinjauan lapangan akan menjadi dasar koordinasi dengan pemerintah daerah dalam tahap pemulihan. Data yang kami kumpulkan di lapangan akan menjadi rujukan penting agar penanganan pascabencana dapat dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran,” tambah Safriati.
Sebagaimana diketahui, banjir dengan ketinggian mencapai hingga 12 meter melanda sejumlah permukiman di wilayah tersebut dan mengakibatkan banyak rumah warga hilang atau rusak berat akibat terseret arus. Akses menuju lokasi terdampak sempat terputus karena kerusakan infrastruktur dan kondisi medan yang berat.
Tim Ditjen Bina Adwil Kemendagri tetap melanjutkan peninjauan untuk mengecek langsung dampak bencana. Selain itu, tim juga mendata rumah terdampak serta memetakan kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan balita.
Melalui berbagai upaya tersebut, Ditjen Bina Adwil Kemendagri terus berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat terdampak sebagai bagian dari respons penanganan bencana.
Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang akhir tahun anggaran. Ia menegaskan bahwa realisasi belanja pemerintah merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Target pendapatan tentunya diharapkan bisa 100 persen atau mendekati itu, kalau ada misalnya [pendapatannya] lebih, itu pasti prestasi. Dan kemudian belanja juga diharapkan bisa didorong tinggi,” ujar Mendagri pada Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Mendagri mengungkapkan, belanja pemerintah yang tinggi akan membuat peredaran uang di masyarakat meningkat, sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga pun menguat. Konsumsi rumah tangga ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah juga menjadi stimulus bagi sektor swasta agar dapat terus bergerak.
Ia mengatakan, sektor swasta penting diperhatikan karena merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi selain belanja pemerintah. Hal ini termasuk peran sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Daerah yang swastanya hidup itu pasti pertumbuhan ekonominya akan tinggi, dan kemudian PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) juga akan bisa bertambah,” ujarnya.
Berdasarkan data per 30 November 2025, Mendagri mengungkapkan total realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara itu, total realisasi belanja provinsi, kabupaten, dan kota mencapai Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia berharap angka tersebut terus meningkat mengingat capaian total realisasi pendapatan seluruh daerah per 31 Desember 2024 mencapai Rp1.367 triliun atau 97,29 persen. Begitu pula dengan capaian total realisasi belanja seluruh daerah pada periode yang sama sebanyak Rp1.365 triliun atau 91,72 persen. “Mudah-mudahan saja di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi, lebih tinggi,” ujarnya.
Mendagri membeberkan daerah dengan realisasi APBD tertinggi hingga terendah. Ia mengapresiasi daerah yang realisasi APBD-nya terbilang memuaskan serta mengingatkan daerah yang realisasinya masih rendah agar melakukan upaya peningkatan.
Adapun 10 daerah di tingkat provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi yaitu Bali, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Sumatera Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Bojonegoro, Batang, dan Tana Tidung. Sementara di tingkat kota, yaitu Banjarbaru, Banjarmasin, Denpasar, Solok, Pekalongan, Bukittinggi, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Kediri, dan Tangerang.
Sementara itu, 10 daerah dengan realisasi pendapatan terendah di tingkat provinsi yakni Riau, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Maluku, Kalimantan Utara, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Di tingkat kabupaten, yaitu Halmahera Barat, Aceh Tenggara, Halmahera Utara, Manggarai Timur, Sorong Selatan, Yalimo, Kuantan Singingi, Sorong, Pulau Taliabu, dan Lingga. Adapun di tingkat kota, yakni Dumai, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Lhokseumawe, Langsa, Sorong, Ternate, Kupang, Sabang, dan Tual.
Di sisi lain, 10 daerah dengan realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi yaitu Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua Pegunungan, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Probolinggo, Bengkayang, Melawi, Deiyai, Waropen, Tangerang, Buleleng, dan Gorontalo Utara. Sementara di tingkat kota, yaitu Sukabumi, Banjar, Serang, Sawahlunto, Cimahi, Yogyakarta, Banda Aceh, Jambi, Semarang, dan Pariaman.
Sedangkan untuk 10 daerah dengan realisasi belanja terendah di tingkat provinsi, yakni Papua Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Papua Selatan, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Jambi. Untuk tingkat kabupaten terendah, yaitu Kutai Barat, Badung, Sorong Selatan, Pulau Taliabu, Dogiyai, Teluk Bintuni, Tana Tidung, Barito Utara, Mappi, dan Kepulauan Aru. Sementara di tingkat kota, yakni Subulussalam, Bandar Lampung, Gunungsitoli, Pagaralam, Pematangsiantar, Lubuklinggau, Tarakan, Bontang, Bengkulu, dan Lhokseumawe.
Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki sisa anggaran tinggi agar membantu daerah di Sumatera yang terdampak bencana. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
Pesan tersebut disampaikan Mendagri pada Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Mendagri mengungkapkan minimnya sisa anggaran di sejumlah daerah terdampak bencana, seperti Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Utara. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk sesama Pemda, perlu diberikan. Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat juga tidak tinggal diam dan telah menyalurkan bantuan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota terdampak bencana.
Namun, selain pemerintah pusat, menurutnya Pemda yang memiliki kapasitas fiskal memadai juga perlu memberikan bantuan. Terlebih, berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat sejumlah daerah yang masih memiliki sisa anggaran cukup besar di akhir tahun. Mendagri menambahkan, dirinya juga telah menerbitkan Surat Edaran yang membolehkan Pemda membantu daerah terdampak bencana.
“Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di saat seperti ini kita harus menimbulkan solidaritas di antara kita-kita, pemerintah daerah. Terutama yang keuangannya tinggi,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Mendagri memaparkan kondisi pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan total 52 kabupaten/kota terdampak. Mendagri mengatakan dirinya telah melihat langsung kesulitan yang dialami sejumlah daerah terdampak. Salah satunya Kabupaten Aceh Tamiang yang kondisinya masih membutuhkan dukungan karena aktivitas ekonomi belum dapat berjalan secara optimal.
“Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tengah, kemudian Bener Meriah. Itu daerah-daerah superprioritas [untuk dibantu],” ujarnya.
Beberapa daerah di Sumatera Utara juga masih memerlukan bantuan, seperti Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Mandailing Natal. Sementara di Sumatera Barat, daerah yang perlu mendapat atensi antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar. 
“Saya sangat berharap teman-teman yang memiliki anggaran yang masih simpan-simpan cukup banyak, bantu, bantu saudara-saudara kita melalui kepala daerahnya, ditransfer dananya ke sana, dan gunakan untuk kepentingan kebencanaan,” jelasnya.
Di sisi lain, Mendagri juga mengingatkan daerah yang tidak terdampak bencana agar tidak merayakan momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) secara berlebihan, seperti pesta kembang api dan sejenisnya. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat yang tengah berduka akibat bencana.
“Kita mengimbau untuk tidak dilaksanakan secara euforia yang berlebihan,” tandasnya.
Red
OPINI: Fenomena “Halu”, Mekanisme Pertahanan Diri atau Jebakan Delusi?
Paradoks Dunia “Halu”: Mengapa Kita Gemar Membangun Istana Pasir?
Oleh: Casroni/Redaksi / 24 Desember 2025.
Detik-nasional.com II Di era digital yang serba cepat, istilah “halu”—akronim dari halusinasi—telah mengalami pergeseran makna yang drastis. Dahulu, ia adalah terminologi medis serius untuk menggambarkan gangguan persepsi. Kini, “halu” menjelma menjadi label sosial bagi siapa saja yang berani bermimpi melampaui realitasnya.
Namun, fenomena ini sering kali menjadi manifestasi dari peribahasa klasik: “Tong kosong nyaring bunyinya.” Dari sekadar membayangkan berjodoh dengan idola K-Pop hingga memoles narasi kekayaan semu di media sosial, “halu” telah menjadi gaya hidup yang bising namun hampa. Pertanyaan besarnya: Mengapa masyarakat modern begitu gemar menghuni ruang imajiner? Apakah ini bentuk kreativitas, atau justru sinyal kesehatan mental kolektif yang kian rapuh?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Katarsis di Tengah Tekanan Hidup
Realitas sering kali menawarkan getir. Beban ekonomi yang menghimpit, tuntutan karier yang tak ada habisnya, hingga ketidakpastian masa depan memaksa otak mencari “pintu keluar” darurat. Dalam kacamata psikologi, berimajinasi atau “halu” ringan sering kali berfungsi sebagai mekanisme koping (coping mechanism).
Saat seseorang membangun skenario indah dalam benaknya, otak melepaskan dopamin—senyawa kimia yang memberikan rasa bahagia instan. Dalam konteks ini, “halu” adalah cara alami manusia untuk rehat sejenak dari penatnya dunia. Ia menjadi ruang aman (safe space) di mana seseorang bisa menjadi apa saja tanpa takut dihakimi oleh ekspektasi sosial yang mencekik.
Efek Cermin Retak Media Sosial
Media sosial menjadi katalisator utama fenomena ini. Algoritma menyuguhkan standar hidup yang terkurasi sempurna, memicu apa yang disebut dengan Parasocial Relationship. Kita merasa mengenal dekat seorang publik figur hanya karena melihat aktivitas mereka setiap detik di layar ponsel.
Batas antara “penggemar” dan “kerabat” menjadi kabur. Hal ini membuat banyak individu terjebak dalam delusi bahwa mereka memiliki ikatan emosional nyata dengan sosok yang bahkan tidak mengenal nama mereka. Media sosial bukan lagi sekadar jendela dunia, melainkan cermin retak yang membiaskan realitas; menciptakan standar semu yang bising di permukaan namun kosong di substansi.
Manifestasi vs Delusi Tanpa Aksi
Secara psikologis, ada garis tipis yang memisahkan antara manifestasi dan delusi. Visualisasi sebenarnya adalah alat motivasi yang kuat; membayangkan kesuksesan dapat memicu semangat untuk mencapainya secara konkret.
Namun, “halu” berubah menjadi toksik ketika ia berhenti pada lamunan tanpa disertai aksi nyata. Inilah titik di mana “tong kosong” itu mulai berbunyi nyaring. Tanpa usaha, imajinasi hanyalah cara untuk menipu diri sendiri agar merasa telah “sampai” ke tujuan tanpa pernah benar-benar melangkah. Ini adalah bentuk eskapisme yang melumpuhkan produktivitas. Narasi dibangun setinggi langit, namun hampa akan realisasi. 
Kompensasi Atas Rasa Sepi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesepian adalah epidemi tersembunyi di abad ini. Di tengah ribuan pengikut di dunia maya, banyak individu justru merasa kosong secara emosional. Menciptakan skenario di mana dirinya menjadi pusat perhatian atau dicintai secara luar biasa adalah bentuk kompensasi atas kurangnya validasi dan kasih sayang di dunia nyata. “Halu” menjadi pelukan imajiner bagi jiwa-jiwa yang haus akan pengakuan namun enggan menghadapi interaksi nyata yang rumit.
Kesimpulan
Berimajinasi adalah hak asasi setiap manusia. Ia adalah bumbu yang membuat hidup tidak terasa hambar. Namun, kita harus ingat bahwa imajinasi seharusnya menjadi kompas untuk melangkah di dunia nyata, bukan tempat tinggal tetap untuk bersembunyi.
Sebab, pada akhirnya, seindah apa pun ruang imajiner yang kita bangun, hidup hanya benar-benar terjadi saat kaki kita berpijak di atas tanah realitas. Menetap dalam “halu” tanpa pernah kembali bukan lagi sekadar hiburan, melainkan bentuk kehilangan jati diri yang paling sunyi. Jangan biarkan hidup kita hanya menjadi “tong kosong” yang nyaring dengan narasi, namun sunyi dari prestasi nyata.**”
Kota Tegal, DN-II Menjelang pelaksanaan Misa Malam Natal, Polres Tegal Kota melakukan sterilisasi di sejumlah gereja dan tempat ibadah di wilayah Kota Tegal, Rabu (24/12/2025). Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal.
Kegiatan sterilisasi dipimpin langsung Kapolres Tegal Kota AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama. Ia menegaskan, sterilisasi merupakan bagian dari upaya preventif Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya saat perayaan hari besar keagamaan.
“Kami ingin memastikan umat Kristiani dapat melaksanakan Misa Malam Natal dengan aman dan khusyuk. Sterilisasi ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan,” tegas AKBP Putu Krisna.
Selain sterilisasi, Polres Tegal Kota juga menyiapkan pengamanan berlapis dengan menempatkan personel di setiap gereja selama rangkaian ibadah Natal berlangsung.
“Pengamanan ini kami lakukan secara maksimal agar perayaan Natal di Kota Tegal berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sterilisasi melibatkan personel Samapta dan Unit K9. Petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh, baik di dalam maupun di sekitar area gereja, mulai dari ruang ibadah, altar, hingga halaman dan area parkir.
Penyisiran menggunakan anjing pelacak dilakukan untuk memastikan tidak adanya benda berbahaya yang dapat mengganggu jalannya ibadah Natal.
Adapun gereja yang menjadi sasaran sterilisasi meliputi Gereja Hati Kudus, Gereja Mahanaim di Jalan Kapten Ismail, Gereja Kristen Jawa (GKJ) dan Gereja Ayalon di Jalan Dr. Sutomo, serta Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan MT Haryono, Kota Tegal. ( S. Bimantoro )
KEBUMEN, DN-II Program Satuan Pelayanan Makanan Bergizi (SPMB) di Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, yang seharusnya menjadi mercusuar kesehatan publik, kini justru terperosok dalam polemik lingkungan yang serius. (24/12/2025).
Aktivitas produksi masif di wilayah tersebut dituding menjadi dalang rusaknya ekosistem pertanian warga akibat manajemen limbah yang diduga kuat serampangan dan melanggar aturan.
Hasil pantauan tim di lapangan mengungkap pemandangan ironis. Di sepanjang jalur pembuangan air sisa produksi, hamparan padi milik warga yang seharusnya menghijau kini tampak menguning, layu, hingga terancam puso (gagal panen). Kerusakan ini terjadi secara linier, mengikuti aliran air dari area produksi sebuah indikasi teknis adanya cemaran sisa produksi yang tidak terolah sempurna.
Upaya transparansi publik sempat diwarnai ketegangan ketika oknum pengelola mencoba menghalang-halangi kerja jurnalistik.
“Kenapa ambil gambar tidak izin dulu? Izin ke pemilik!” cetus oknum tersebut dengan nada intimidatif. Sikap defensif ini justru memicu kecurigaan publik: apa yang sebenarnya sedang disembunyikan di balik tembok fasilitas tersebut?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemilik usaha, Pak Haji, membantah keras tudingan pencemaran tersebut. Ia melontarkan pembelaan yang dinilai publik tidak masuk akal dengan menyebut fenomena padi menguning disebabkan oleh kondisi geologis tanah.
“Itu kuning karena tanahnya terlalu gembur. Kami sudah memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan sudah melapor ke Lingkungan Hidup,” klaimnya saat dikonfirmasi.
Namun, pengakuan petani justru berbanding terbalik. Di bawah bayang-bayang ketakutan untuk bersuara, seorang warga mengungkapkan bahwa keluhan mereka selama ini hanya berakhir di tong sampah birokrasi. “Kami mendukung program gizi ini, tapi jangan memberi gizi dengan cara meracuni sawah kami,” keluhnya lirih.
Tabir gelap pengelolaan limbah ini semakin terkuak saat dikonfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kebumen. Terjadi drama “pingpong” birokrasi yang memalukan. Kepala UPTD DLH, Dani Fitriyadi, memberikan keterangan mengejutkan bahwa pihak pengelola Plumbon hanya berkoordinasi terkait sampah domestik, bukan limbah cair sisa produksi yang jauh lebih berbahaya.
Lebih mencengangkan lagi, Dani menyebut bahwa hampir seluruh unit makanan bergizi di Kebumen ditengarai belum melaporkan atau mengurus izin terkait limbah produksinya. Fakta ini adalah skandal besar sekaligus “bom waktu” bagi lingkungan hidup di Kebumen.
Bagaimana mungkin unit produksi massal diizinkan beroperasi tanpa pengawasan limbah yang jelas? Ini bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan maladministrasi sistemik yang mengorbankan rakyat kecil.
Absennya pelaporan limbah cair ke instansi terkait menjadikan IPAL yang diklaim pengelola patut dipertanyakan fungsinya. Tanpa uji baku mutu yang transparan, IPAL tersebut hanyalah “siluman” untuk memenuhi syarat formalitas tanpa fungsi ekologis. Masyarakat kini menuntut tindakan tegas sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, di mana pembuangan limbah tanpa standar baku mutu diancam pidana penjara 3 tahun dan denda Rp3 miliar.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk:
– Uji Lab Independen: Melakukan sampling air dan tanah secara terbuka tanpa campur tangan pengelola.
– Moratorium Operasional: Menghentikan aktivitas produksi sementara hingga sistem IPAL dinyatakan laik secara teknis dan hukum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
– Audit Menyeluruh: Memeriksa seluruh unit MBG di Kebumen yang diduga kuat beroperasi “gelap” tanpa izin limbah.
– Ganti Rugi Total: Memberikan kompensasi atas gagal panen yang diderita petani.
Program makanan bergizi adalah kemajuan, namun jika ia berdiri di atas penderitaan petani dan kehancuran alam, maka program ini telah kehilangan roh kemanusiaannya. DLH Kebumen tidak boleh hanya menjadi “stempel” birokrasi; mereka harus bertindak sebagai benteng terakhir lingkungan hidup sebelum alam melakukan pembalasannya.
Publisher -Red
BREBES, DN-II Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Pol Latif Usman, melakukan peninjauan langsung ke Pos Pengamanan (Pospam) Terpadu Pejagan, Kabupaten Brebes, pada Rabu (24/12/2025).
Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan personel serta kelancaran arus mudik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di pintu masuk utama wilayah Jawa Tengah.
Kedatangan Wakapolda disambut langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes dan instansi terkait.
Dalam arahannya, Brigjen Pol Latif Usman menekankan pentingnya strategi preventif dan humanis.
Wakapolda meminta jajaran untuk memperbanyak sarana edukasi seperti spanduk imbauan dan umbul-umbul guna memberikan rasa aman sekaligus menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tingkatkan kehadiran Polri dengan cara yang humanis. Pastikan masyarakat merasa dilayani dengan baik selama perjalanan mudik ini,” ujar Wakapolda.
Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, Wakapolda memberikan perhatian khusus pada kesiapsiagaan bencana alam. Dirinya menginstruksikan seluruh personel untuk bergerak cepat dan terkoordinasi jika terjadi situasi darurat di lapangan. Tak lupa, faktor kesehatan personel juga menjadi poin utama.
“Anggota harus menjaga kondisi fisik. Atur waktu istirahat dengan baik dan patuhi SOP agar pelayanan kepada masyarakat tetap prima,” tambahnya.
Selanjutnya, menjelang perayaan malam pergantian tahun, Wakapolda menegaskan bahwa Jawa Tengah tidak akan menggelar pesta kembang api. Hal tersebut merupakan bentuk empati dan solidaritas terhadap korban bencana alam di berbagai daerah.
“Kegiatan akan difokuskan pada doa bersama secara religius dan sederhana,” lanjutnya.
Terkait dengan arus Lalu Lintas, hingga Rabu siang, disampaikan volume kendaraan di ruas tol maupun jalur Pantura arteri mengalami peningkatan. “Namun, berkat kesiagaan petugas di lapangan, arus lalu lintas di wilayah Brebes terpantau masih dalam kondisi normal, lancar, dan terkendali,” terangnya.
Selain mengecek kesiapan personel, Wakapolda memberikan perhatian khusus pada implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama masa libur Nataru.
Latif Usman menegaskan bahwa sosialisasi mengenai pembatasan kendaraan besar sudah dilakukan jauh-jauh hari. Meski mayoritas pengusaha angkutan patuh, petugas di lapangan masih menemukan adanya pelanggaran.
“Tentunya SKB yang ada sudah kita informasikan dan sosialisasikan lebih awal. Memang masih ada beberapa kendaraan besar yang melanggar. Namun, apabila kondisinya sudah krusial dan mengganggu arus lalu lintas, kami mohon maaf, akan dilakukan penindakan tegas dan terukur,” pungkas Wakapolda.
Dengan situasi dan kondisi yang ada baik infrastruktur, sarana dan prasarana maupun kondisi cuaca, Wakapolda juga menitipkan pesan kepada seluruh masyarakat yang sedang dalam perjalanan untuk selalu waspada dan berhati serta tidak memaksakan diri jika kondisi fisik sudah lelah saat menikmati libur Nataru. (Red/Hms)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kota Tegal, DN-II Ketua Bhayangkari Cabang Tegal Kota Ny. Uwit Putu Krisna bersama jajaran pengurus Bhayangkari melaksanakan kunjungan ke sejumlah pos pelayanan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Kota Tegal, Selasa (23/12/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan moril kepada personel kepolisian dan petugas gabungan yang tengah melaksanakan tugas dalam rangka Operasi Lilin Candi 2025.
Adapun pos pelayanan yang menjadi sasaran kunjungan di antaranya Posyan Taman Pancasila, Posyan Terpadu Jalan Dr. Sutomo, Posyan Maya, serta Posyan Terminal Kota Tegal.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bhayangkari Cabang Tegal Kota bersama rombongan turut menyerahkan tali asih berupa bingkisan kepada para personel yang bertugas di masing-masing pos pelayanan. Pemberian bingkisan tersebut diharapkan dapat menambah semangat para petugas dalam menjalankan tugas pengamanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru.
Ny. Uwit Putu Krisna menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Bhayangkari terhadap anggota Polri yang tetap siaga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Operasi Lilin Candi 2025 berlangsung. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kegiatan ini kami lakukan sebagai bentuk dukungan dan motivasi agar para personel tetap semangat serta dapat menjalankan tugas dengan optimal,” ujarnya.
Ia juga berharap, seluruh petugas pengamanan dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kota Tegal dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.
Sementara itu, Kapolres Tegal Kota AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama, S.I.K. mengapresiasi perhatian dan dukungan dari Bhayangkari Cabang Tegal Kota kepada para personel yang bertugas di lapangan.
Dengan adanya sinergi dan dukungan tersebut, diharapkan pelaksanaan Operasi Lilin Candi 2025 dapat berjalan lancar, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam merayakan libur Natal dan Tahun Baru. ( S. Bimantoro )
Jambi, DN-II Pembangunan Taman Kota di eks kantin PKK Kecamatan Bangko kini bertransformasi dari proyek estetika menjadi monumen kegagalan manajemen. Proyek senilai Rp 3,09 miliar ini tidak hanya melampaui tenggat waktu, tetapi juga ditengarai menabrak berbagai regulasi keselamatan kerja dan standar teknis
Proyek pembangunan taman kota senilai Rp 3.095.897.000 bersumber dari APBD Merangin resmi mangkrak. Selain kegagalan penyelesaian fisik, ditemukan pelanggaran serius terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan ketidakpatuhan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), seperti penggunaan pagar terpal yang tidak standar.
Tanggung jawab utama berada pada CV DD Kontraktor selaku pelaksana dan Archipta Consultindo sebagai konsultan pengawas yang dinilai gagal menjalankan fungsi supervisi. Ketegasan pemerintah daerah juga dipertanyakan setelah teguran Mediator Hubungan Industrial DPMPTSP-TK, Sadaruddin, diabaikan mentah-mentah oleh pelaksana.
Berlokasi di titik strategis pusat kegiatan masyarakat, yakni eks lahan kantin PKK Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.
Tepat pada 24 Desember 2025, yang merupakan hari ke-90 sekaligus batas akhir (deadline) kontrak kalender sejak ditandatangani pada 24 September 2025. Proyek berakhir dengan status belum selesai di tengah cuaca ekstrem.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keterlambatan ini bukan sekadar masalah waktu, melainkan integritas. Muncul dugaan adanya “bekkingan” kuat di balik kontraktor sehingga mereka berani mengabaikan peringatan resmi dinas terkait APD pekerja. Selain itu, pengerjaan yang dipaksakan saat musim hujan berisiko tinggi merusak kualitas struktur beton dan kepadatan timbunan, yang berpotensi menyebabkan kegagalan bangunan di masa depan.
Jika pemerintah daerah tidak segera mengambil tindakan tegas (seperti pemutusan kontrak atau denda maksimal), kualitas infrastruktur Merangin akan terus merosot. LSM Sapurata dan Aliansi Masyarakat Bersatu Peduli Merangin (AMBPM) telah mengancam akan melakukan aksi massa sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap pengawasan proyek di Kabupaten Merangin.
Catatan Kritis:
Proyek ini adalah cermin buruknya sinergi antara pengawasan dinas dan komitmen rekanan. Uang rakyat sebesar 3 miliar rupiah terancam menjadi sia-sia jika bangunan yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi akibat pengerjaan yang terburu-buru (kejar tayang) di bawah guyuran hujan tanpa pengawasan ketat.
Reporter Gondo I
Tim Redaksi Prima
You cannot copy content of this page