Brebes, DN-II Polres Brebes Polda Jawa Tengah resmi menggelar Operasi Keselamatan Candi 2026 sebagai upaya masif menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas menjelang arus mudik Lebaran. Operasi kewilayahan ini dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai 2 hingga 15 Februari 2026, dengan fokus pada penciptaan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah Kabupaten Brebes.
Hal tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Candi tahun 2026 yang dilaksanakan dilapangan Apel Tribrata Polres Brebes, Senin (2/2/2026).
Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah melalui Wakapolres Kompol Purbo Adjar Waskito mengatakan, operasi tersebut melibatkan kekuatan penuh lintas fungsi yang diterjunkan di lapangan. Seluruh personel disiagakan untuk menjangkau titik-titik rawan pelanggaran, kecelakaan, serta potensi kemacetan menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat.
“Operasi Keselamatan Candi 2026 merupakan kegiatan Cipta Kondisi menjelang Idul Fitri 1447 H Tahun 2026 yang merupakan Operasi Harkamtibmas dengan mengedepankan tindakan preemtif, preventif, represif terhadap pelanggaran lalulintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalulintas,” terang Wakapolres saat membacakan amanat Kapolda Jawa Tengah.
Ditegaskan, Ops Keselamatan Candi 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya preemtif dan preventif guna membangun kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Adapun sasaran yang difokuskan dalam operasi ini diantaranya kendaraan bermotor yang tidak laik pakai, kelengkapan kendaraan. Pengguna kendaraan yang melakukan kebut-kebutan atau balap liar.
Selanjutnya, kendaraan bermotor yang menggunakan kalpot brong, tidak memakai helm SNI, tidak memakai sabuk pengaman, Bekendara dengan menggunakan HP. Berboncengan lebih dari 1 orang, Melawan arus, Pengemudi dibawah pengarus alkohol serta pelanggaran lainya yang berpotensi membahayakan keselamatan.
“Tujuan utama adalah membentuk budaya tertib berlalu lintas melalui edukasi dan pencegahan, sehingga keselamatan bisa dimulai dari kesadaran pengendara itu sendiri,” kata Kompol Purbo Adjar Waskito.
Dalam pelaksanaanya, Wakapolres menegaskan dari sisi penegakan hukum akan dilakukan dengan penindakan secara manual maupun melalui sistiem tilang elektronik serta teguran.
“Penegakan hukum tetap kami lakukan secara profesional dan proporsional serta humanis demi menekan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal,” pungkasnya.
Polres Brebes berharap melalui Operasi Keselamatan Candi 2026, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Brebes, khususnya menjelang Idulfitri. (Hms)
BANGGAI KEPULAUAN ,DN–II 1 Februari 2026- Kabar positif datang dari M. Faisal Taib, Jurnalis sekaligus Kepala Perwakilan (Kaperwil) Sulawesi Tengah media cybernasional.co.id. Pasca insiden yang menimpanya beberapa waktu lalu, Faisal menyatakan bahwa kondisi kesehatannya kini menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Meski masih dalam masa pemulihan dan kontrol medis rutin, Faisal menyampaikan rasa syukur atas progres kesembuhannya.
Dalam keterangan resminya, Faisal mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan moral yang mengalir dari rekan sejawat di berbagai daerah.
“Saya mewakili redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan jurnalis di seluruh Indonesia. Doa dan dukungan kalian adalah kekuatan utama bagi saya dalam melewati masa pemulihan ini,” ujar Faisal.
Terkait aspek hukum, Faisal mengonfirmasi bahwa pelaku saat ini tengah menjalani proses hukum di Polres Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Ia menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Sepenuhnya kita kawal dan serahkan kepada hukum yang berlaku atas apa yang telah diperbuat pelaku,” tegasnya.
Pimpinan Redaksi Cyber Nasional, Jhon, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pimpinan Redaksi Indonesia Maju (PRIMA), membenarkan kondisi terkini Faisal. Mewakili seluruh jajaran redaksi dan organisasi, ia berkomitmen untuk memastikan keadilan bagi anggotanya.
“Kami bersyukur kondisi Adinda Faisal terus membaik. Kami memohon doa agar kesehatan beliau segera pulih total. Secara organisasi, kami akan terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas,” ungkap Jhon.
Sebagai tokoh di organisasi pimpinan redaksi nasional, Jhon juga menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh media serta organisasi pers yang selama ini konsisten mengawal kasus ini. Menurutnya, solidaritas lintas media ini merupakan preseden penting dalam menjaga marwah profesi jurnalis di Indonesia.
Publisher -Red
JAKARTA, DN-II Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Dewan Pembina Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, mengapresiasi kehadiran Vault Automotive Museum Cafe di Jakarta Selatan, sebagai destinasi wisata otomotif yang memberi warna baru bagi ekosistem ekonomi kreatif, pariwisata dan pelestarian sejarah otomotif nasional. Vault Automotive Museum Cafe menunjukkan bagaimana kecintaan terhadap dunia otomotif dapat dikemas secara modern, rapi, dan bernilai edukatif.
“Saat datang ke museum cafe ini, sebelum ngopi-ngopi dan hangout, pengunjung diajak melihat langsung perjalanan desain, teknologi, dan karakter kendaraan dari berbagai era. Ini penting agar masyarakat memahami bahwa industri otomotif berkembang melalui proses panjang, penuh inovasi, dan sarat nilai sejarah,” ujar Bamsoet saat mengunjungi Vault Automotive Museum Cafe di Jakarta, Minggu (1/2/26).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, Vault Automotive Museum menempati bangunan tiga lantai dengan fungsi yang saling melengkapi. Lantai pertama menampilkan deretan mobil klasik dari berbagai dekade, mulai dari era pasca perang hingga tahun 1990-an. Lantai kedua diisi koleksi motor vintage ikonik, termasuk sejumlah unit langka yang jarang muncul di ruang publik dan kerap menjadi incaran kolektor internasional. Sementara lantai ketiga museum difungsikan sebagai kafe. 
“Di banyak negara, museum otomotif menjadi magnet wisata dan pusat edukasi. Vault Automotive Museum Cafe sudah berada di jalur yang tepat ke arah itu. Koleksi mobil dan motor klasik yang dipamerkan memiliki nilai historis tinggi, bahkan beberapa masuk kategori langka dan sulit ditemui di tempat lain,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai, kekuatan utama Vault Automotive Museum Cafe terletak pada kurasi koleksi yang serius dan narasi sejarah yang terasa hidup. Setiap kendaraan menghadirkan cerita tentang evolusi teknologi, perubahan selera desain, hingga konteks sosial ekonomi pada masanya. Pengunjung diajak memahami bahwa mobil dan motor klasik adalah artefak peradaban. Di balik bodi dan mesin, ada sejarah industri, inovasi teknologi, dan perjalanan budaya manusia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kita harapkan ke depan Vault Automotive Museum Cafe dapat berkolaborasi dengan institusi pendidikan, komunitas otomotif, serta pemerintah daerah untuk memperluas fungsi edukatif. Program tur pelajar, diskusi sejarah otomotif, hingga pameran tematik dapat memperkuat peran museum sebagai pusat literasi otomotif,” pungkas Bamsoet. (*)
JAKARTA, DN-II Penunjukan Dr. Khairul Hidayati, S.Ant., M.Si. sebagai Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Karo Kummas) di Badan Gizi Nasional (BGN) bukanlah tanpa alasan kuat. Perempuan kelahiran Grobogan, Jawa Tengah ini kini memikul tanggung jawab strategis di lembaga baru bentukan pemerintah yang fokus pada tata kelola gizi nasional serta eksekusi program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai Karo Kummas, sosok yang akrab disapa Hida ini menjadi garda terdepan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, memberikan bantuan hukum, hingga mengelola komunikasi publik dan reputasi BGN di mata masyarakat.
“Sekolah Kehidupan” di Bawah Mentor Luhut Binsar Pandjaitan
Rekam jejak Hida tak lepas dari tempaan keras di bawah bimbingan Luhut Binsar Pandjaitan. Selama hampir satu dekade, ia mengabdi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), termasuk menjabat sebagai Kabag Humas pada periode 2020–2024.
“Saya sangat bersyukur atas kesempatan bekerja di bawah bimbingan Pak Luhut. Perjalanan hampir sepuluh tahun itu adalah sekolah kehidupan yang luar biasa berharga,” ujar Hida usai bersilaturahmi ke kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari pria yang kini menjabat sebagai Ketua DEN tersebut, Hida mengaku menyerap esensi kepemimpinan yang tegas namun humanis. “Beliau mengajarkan bahwa pemimpin harus berani mengambil keputusan, disiplin, namun tetap mengedepankan kebersamaan dan kerja tim,” lanjut Hida, yang juga merupakan rekan seangkatan mantan Menteri Perindustrian, Saleh Husin, saat menempuh gelar Doktor di Universitas Indonesia.
Salah satu pelajaran paling krusial yang ia petik adalah kemampuan koordinasi lintas sektor. “Pak Luhut selalu menekankan bahwa ego sektoral harus dikalahkan demi kepentingan nasional yang lebih besar. Nilai-nilai inilah yang saya bawa sebagai ASN di Badan Gizi Nasional,” tegasnya.
Perjalanan Karier: Dari Antropologi ke Puncak Birokrasi
Hida mengawali perjalanan akademisnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada program studi Antropologi Budaya (S1) dan Psikologi Sosial (S2). Ketajamannya dalam berpikir teoretis dan praktis disempurnakan dengan gelar Doktor dari Universitas Indonesia yang ia selesaikan hanya dalam waktu 5 semester pada 2024.
Karier birokrasinya dimulai di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2009, sebelum akhirnya “hijrah” ke Kemenko Maritim pada Oktober 2014. Di sana, ia meniti tangga karier dari bawah:
Kasubag Tata Usaha & Protokol: Menangani urusan manajerial internal.
Kasubag Publikasi & Dokumentasi: Mengasah insting kehumasan selama bertahun-tahun.
Kepala Bagian Humas (2020): Menjadi juru bicara di tengah dinamika investasi dan kemaritiman nasional.
Inovasinya pun diakui secara nasional. Hida adalah pencetus aplikasi PESAN (Pengelolaan Aspirasi Kemaritiman), kanal pengaduan resmi Kemenko Marves. Dedikasinya berbuah manis dengan raihan penghargaan INSAN PR Indonesia 2022, PR Paling Berpengaruh 2023, serta tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya X Tahun dari Presiden RI.
Menjawab Tantangan di Badan Gizi Nasional
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto justru memperkokoh posisi Hida dalam birokrasi. Setelah sempat menjabat sebagai Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN pada akhir 2024, ia resmi dilantik menjadi Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada 7 Maret 2025.
Kini, di bawah nakhoda Kepala BGN Dadan Hindayana, Hida memegang peran krusial. Bukan sekadar urusan administratif, ia adalah jembatan informasi dan manajemen krisis bagi lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ini.
“Proses tempaan selama ini membangun karakter saya untuk tetap tangguh di bawah tekanan. Saya berterima kasih kepada Pak Luhut atas segala keteladanannya. Semoga beliau sehat selalu dan terus menginspirasi kita semua,” tutup Hida.
Red/Casroni
JAKARTA, DN-II Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa gejolak tajam di pasar saham Indonesia merupakan sinyal waspada bagi perekonomian nasional. Fenomena ini, yang diperparah dengan pengunduran diri pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus dibaca sebagai early warning bagi negara.
Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sekitar 16 persen yang dibarengi aksi jual investor asing (net sell) hingga lebih dari US$80 miliar, menunjukkan sensitivitas tinggi pasar keuangan domestik terhadap sentimen global. Bamsoet menyoroti peringatan dari MSCI terkait transparansi dan struktur pasar yang kini diterjemahkan investor sebagai risiko sistemik.
“Apa yang terjadi di bursa dalam beberapa hari terakhir adalah alarm serius. Stabilitas pasar keuangan kita sangat rentan terhadap persepsi global. Negara harus hadir menjamin kepastian hukum dan stabilitas birokrasi di BEI serta OJK guna menutup ruang spekulasi,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (1/2/26).
Tanggung Jawab Moral dan Ujian Institusional
Ketua DPR RI ke-20 ini menilai pengunduran diri Direktur Utama BEI Iman Rachman, yang disusul Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar serta jajaran pengawas pasar modal, sebagai bentuk tanggung jawab moral yang patut dihormati. Namun, ia mengingatkan bahwa transisi ini adalah ujian bagi ketangguhan institusi ekonomi Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dalam situasi volatile, pasar membutuhkan kepastian, bukan kekosongan. Proses suksesi kepemimpinan di BEI dan OJK harus berjalan cepat, transparan, dan kredibel. Jangan sampai jeda kepemimpinan ini dianggap pasar sebagai pelemahan kontrol negara,” tegas Bamsoet.
Ancaman Sektor Riil dan Stabilitas Nasional
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memperingatkan bahwa capital outflow yang masif berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan memicu inflasi. Jika tidak segera dimitigasi, dampak ini akan merembet ke sektor riil, mengancam daya beli masyarakat, hingga meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur.
Bamsoet menggarisbawahi bahwa dalam iklim ekonomi modern, faktor politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Independensi otoritas keuangan serta arah kebijakan fiskal menjadi variabel penentu bagi kepercayaan investor. 
“Investor global kini memantau ketat independensi bank sentral dan otoritas keuangan kita. Begitu ada keraguan terhadap arah kebijakan atau integritas sistem, pasar akan bereaksi keras,” jelas Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad tersebut.
Langkah Strategis ke Depan
Sebagai solusi, Bamsoet mendorong pemerintah untuk melakukan tiga langkah taktis:
Koordinasi Komunikasi Publik: Narasi pemerintah harus solid dan meyakinkan bahwa sistem keuangan nasional tetap terkendali.
Akselerasi Reformasi Tata Kelola: Meningkatkan transparansi, memperbaiki struktur kepemilikan, dan memperkuat basis investor domestik agar pasar tidak terlalu bergantung pada sentimen asing.
Penguatan Fondasi Pasar: Menjadikan krisis ini sebagai momentum perbaikan free float saham dan pengawasan pasar yang lebih ketat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Negara harus bergerak cepat dan tegas. Jika dikelola dengan tepat, krisis kepercayaan ini bisa menjadi titik balik penguatan tata kelola pasar modal kita. Namun jika abai, risikonya akan berkembang menjadi tekanan strategis yang jauh lebih luas,” pungkas Bamsoet. (*)
Red/Casroni
BREBES, DN-II Proses panjang seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes yang dimulai sejak Oktober 2025 akhirnya memasuki babak final. Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 400/122/1/2026, lima nama terpilih telah dipanggil untuk mengemban amanah periode 2026–2031.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Brebes, Sunandi, SE, M.Si, mewakili Sekretaris Daerah, mengonfirmasi kelima nama yang dinyatakan lolos seleksi tersebut adalah:
Mahali, M.Pd.
Ahmad Munsip, M.Pd.
H. Nursidik, S.Pd.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
H. Mujib Shodiq Sukhaimi
M. Asep Aonillah, S.Ag.
Sesuai jadwal, kelima pimpinan baru ini akan dilantik pada 6 Februari 2026 mendatang setelah mengantongi rekomendasi resmi dari BAZNAS RI. Kehadiran wajah-wajah baru ini diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat Brebes.
Fokus Strategis: Dari Ekonomi Produktif hingga Eco-Pesantren
Pimpinan BAZNAS periode 2026–2031 diproyeksikan membawa semangat baru dengan fokus pada penguatan ekonomi mustahik (penerima zakat) dan respons cepat terhadap isu sosial. Beberapa program unggulan yang akan diperkuat meliputi:
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Pengembangan outlet Z-Tea dan bantuan UMKM untuk mengubah mustahik menjadi muzzaki (pemberi zakat) yang mandiri secara ekonomi.
Inovasi Berbasis Lingkungan: Program Eco-Pesantren yang memadukan kemandirian ekonomi pesantren dengan pelestarian lingkungan.
Brebes Cerdas & Sehat: Penyaluran Beasiswa Cendekia serta bantuan alat kesehatan (kursi roda dan protesa) bagi warga difabel.
Tanggap Darurat: Kesiapsiagaan logistik untuk wilayah rawan bencana seperti Bumiayu dan Siandong.
Panduan: Cara Mengajukan Bantuan ke BAZNAS Brebes
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, BAZNAS Kabupaten Brebes menerapkan prosedur transparan melalui tahapan berikut:
1. Persyaratan Administrasi
Surat permohonan/proposal ditujukan kepada Ketua BAZNAS Brebes.
Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) asli dari Desa/Kelurahan.
Dokumen tambahan: Surat keterangan sakit (untuk bantuan kesehatan) atau rincian biaya pendidikan (untuk beasiswa).
2. Alur Pengajuan
Penyerahan Berkas: Dokumen dibawa langsung ke kantor BAZNAS Brebes di kompleks KPT Brebes.
Verifikasi Faktual: Petugas akan melakukan survei lapangan untuk memastikan kelayakan pemohon.
Keputusan & Penyaluran: Persetujuan dilakukan melalui rapat pimpinan, dan bantuan akan disalurkan via transfer bank atau penyerahan langsung.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II 31/1/2026. Ada yang janggal dalam penegakan hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung dikalahkan oleh administrasi? Inilah yang kini dialami Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), organisasi nasional bersejarah yang tengah terjerat konflik hukum penuh kejanggalan.
Ketua Umum PITI yang sah secara hukum negara, Dr. Ipong Hembing Putra, mengungkap fakta mengejutkan: dirinya menang dua kali di pengadilan, namun justru kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya karena persoalan administratif Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM.
“Ini bukan sekadar aneh. Ini berbahaya. Putusan Mahkamah Agung seharusnya final. Tapi justru dikalahkan oleh administrasi. Kalau ini dibiarkan, habislah kepastian hukum,” tegas Ipong.
Fakta mencengangkan lainnya, sertifikat merek dan logo PITI diterbitkan secara sah oleh negara pada 2019, namun dibatalkan sepihak pada 2023 oleh institusi yang sama, yakni, Kemenkumham melalui Dirjen Kekayaan Intelektual. Padahal sertifikat tersebut masih berlaku hingga 2028 dan tidak sedang dalam masa perpanjangan.
“Negara menerbitkan, lalu negara membatalkan. Tanpa pidana, tanpa pemalsuan, tanpa pelanggaran substansi. Ini hukum atau sandiwara?” sindir Ipong.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keputusan administratif tersebut kemudian dijadikan dasar oleh PTUN untuk mengalahkan putusan pengadilan sebelumnya. Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya permainan kekuasaan dan intervensi kepentingan dalam tubuh lembaga negara.
Ipong bahkan secara terbuka menyebut adanya skenario “PITI ditutup dengan PITI Minang (Red Padang)”, yang dinilainya bukan kebetulan, melainkan pola sistematis.
“Ini indikasi kongkalikong berjamaah. Kalau organisasi nasional bisa diperlakukan seperti ini, bayangkan nasib rakyat kecil,” ujarnya.
Melihat situasi tersebut, LBH-PITI secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu meminta KPK melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam perkara sengketa merek PITI.
Kasus ini pun dinilai sebagai preseden kelam bagi penegakan hukum di Indonesia. Publik kini mempertanyakan. Apakah putusan Mahkamah Agung masih berdaulat?, Apakah hukum bisa dikalahkan oleh administrasi dan Apakah KPK akan berani membuka kotak pandora ini?
“Sekarang bola ada di tangan negara. Diam berarti membiarkan hukum mati perlahan,” tutup Ipong.
(Redaksi/Tim)
KAMPAR, DN-II Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (APMI) Riau memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran guna mendesak penegakan hukum terhadap PT Tenang Jaya Sejahtera (TJS). Perusahaan tersebut diduga kuat membangkang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2018–2038.
Dalam putusan PN Bangkinang, PT TJS dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena mengoperasikan industri pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di wilayah yang tidak sesuai peruntukan. Berdasarkan Pasal 71 Perda RTRW Riau, zona industri pengelolaan limbah B3 hanya dialokasikan di Kabupaten Rokan Hulu, Siak, dan Bengkalis—bukan di Kabupaten Kampar.
Pelanggaran Serius Terhadap Tata Ruang dan Lingkungan
Koordinator Umum APMI-Riau, Ryan, menegaskan bahwa operasional PT TJS telah menabrak UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada Pasal 37 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai rencana tata ruang dapat dipidana.
“Putusan pengadilan bersifat inkracht dan wajib dilaksanakan. Jika perusahaan tetap beroperasi di lokasi yang salah, ini bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran terhadap Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terkait operasional tanpa izin yang sah,” tegas Ryan, Sabtu (31/1/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
APMI-Riau juga menyoroti potensi dampak toksik limbah B3 terhadap ekosistem. Menurut Ryan, pembiaran ini mengindikasikan kelalaian Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewajiban pengawasan sesuai mandat undang-undang.
Seruan Aksi 3 Februari
Sebagai bentuk protes atas mampetnya penegakan hukum, APMI-Riau akan mengerahkan sekitar 200 massa pada Selasa, 3 Februari 2026. Titik aksi akan dipusatkan di Kantor Bupati Kampar dan Kantor PT TJS di Kecamatan Tapung Hilir.
“Lingkungan hidup adalah hak asasi yang dijamin konstitusi. Kami melihat ada pembiaran sistematis. Jika putusan pengadilan saja diabaikan, lantas ke mana lagi masyarakat harus mencari keadilan?” tambah Ryan.
“Negara Harus Hadir, Hukum Jangan Tumpul ke Atas”
Korlap Aksi APMI-Riau, Supriadi, menambahkan bahwa aksi ini adalah puncak kemarahan publik. Ia mengingatkan bahwa pengabaian terhadap putusan hakim merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi peradilan (contempt of court).
“Kami merujuk pada Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 (terkait eksekusi putusan), di mana pejabat dilarang membiarkan pelanggaran hukum terus terjadi. PT TJS jelas melanggar peruntukan lahan. Jika pemerintah diam, maka patut diduga ada ‘main mata’ di balik layar,” tukas Supriadi.
Ia memperingatkan bahwa limbah B3 bukan perkara sepele. Tanpa pengelolaan di zona yang tepat, risiko kontaminasi tanah dan air di Kampar menjadi bom waktu bagi kesehatan warga.
Tuntutan Utama APMI-Riau:
Eksekusi Segera: Melaksanakan Putusan PN Bangkinang secara penuh tanpa penundaan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyegelan Lokasi: Meminta Pemkab Kampar menutup operasional PT TJS karena melanggar Perda RTRW Provinsi Riau No. 10/2018.
Audit Perizinan: Mengusut tuntas oknum yang menerbitkan atau membiarkan izin operasional di wilayah yang tidak sesuai peruntukan.
“Kami datang dengan tuntutan konkret. Jika tidak ada respons nyata dari Bupati Kampar dan aparat penegak hukum, kami siap melakukan eskalasi massa yang lebih besar hingga ke tingkat Provinsi,” tutup Supriadi.
Tim Prima
Kota Tegal, DN-II Mengantisipasi cuaca ekstrem dan potensi bencana banjir rob, Polres Tegal Kota mengerahkan Peleton Siaga Bhayangkara dengan menggelar apel kesiapsiagaan yang dilanjutkan patroli pemantauan wilayah pesisir, Sabtu (31/1/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapan Polri dalam menghadapi dampak cuaca ekstrem, sekaligus memperkuat sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal dan unsur relawan kebencanaan.
Kasat Samapta Polres Tegal Kota, Kompol Bambang Sridiartono menyampaikan bahwa kesiapan personel dan soliditas lintas instansi menjadi kunci utama dalam penanganan bencana.
“Sinergitas harus terus diperkuat. Personel Polri, BPBD, dan relawan harus siap hadir bersama-sama di tengah masyarakat saat dibutuhkan,” tegas Kompol Bambang.
Menurutnya, kehadiran aparat di lapangan bukan hanya sebatas pengamanan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ini adalah wujud kehadiran negara, memastikan masyarakat mendapat perbantuan cepat ketika bencana terjadi,” ujarnya.
Kompol Bambang menambahkan, langkah kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut atas peringatan dini BMKG terkait potensi peningkatan banjir rob di wilayah pesisir. 
“Kota Tegal berada di kawasan pantai. Risiko rob selalu ada, terlebih dengan kondisi cuaca ekstrem saat ini. Karena itu, kita tidak boleh lengah,” katanya.
Melalui kesiapsiagaan ini, kami berkomitmen hadir di tengah masyarakat untuk meminimalkan risiko bencana dan memberikan rasa aman menghadapi cuaca ekstrem,” pungkasnya.
Usai apel kesiapsiagaan, personel gabungan Polres Tegal Kota bersama BPBD dan relawan langsung berpatroli di titik-titik rawan banjir rob guna memantau kondisi lapangan dan mengimbau kewaspadaan masyarakat. ( Bim )
Brebes, DN-II Kegiatan Istighosah Kubro dan doa bersama dalam rangka Harlah ke-100 Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes yang digelar di Alun-alun Kabupaten Brebes, Sabtu (31/1/2026), berlangsung khidmat dan penuh nuansa religius.
Salah satu momen yang menjadi perhatian masyarakat adalah penampilan Grup Hadroh Santri Brambang binaan Polres Brebes yang turut memeriahkan rangkaian acara.
Grup Hadroh Santri Brambang Polres Brebes tampil membawakan lantunan sholawat dengan penuh kekhusyukan dan semangat kebangsaan.
Penampilan ini tidak hanya memberikan suasana religius, tetapi juga mencerminkan sinergitas Polri dengan kalangan santri dan ulama dalam menjaga nilai-nilai keislaman serta kebudayaan lokal yang berakar kuat di tengah masyarakat Brebes.
Kehadiran Grup Hadroh Santri Brambang Polres Brebes mendapat apresiasi dari para tokoh ulama, pejabat daerah, serta ribuan jamaah yang hadir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penampilan tersebut menunjukkan peran Polri yang tidak hanya hadir dalam aspek keamanan, namun juga aktif mendukung kegiatan keagamaan dan pembinaan generasi muda berbasis nilai religius.
Momentum penting lainnya terjadi saat prosesi Mahallul Qiyam, di mana Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah, secara simbolis menyerahkan Buku Santri Brambang kepada PCNU Kabupaten Brebes dan Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma. Penyerahan buku tersebut menjadi simbol dukungan Polres Brebes terhadap dunia pesantren serta penguatan peran santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Buku Santri Brambang tersebut diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus inspirasi dalam membangun karakter santri yang religius, nasionalis, dan berakhlakul karimah. Penyerahan buku ini juga mencerminkan komitmen Polres Brebes dalam mempererat hubungan kemitraan dengan Nahdlatul Ulama serta Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
Secara keseluruhan, kegiatan Istighosah Kubro dalam rangka Harlah ke-100 NU Kabupaten Brebes berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.
Ps Kasi Humas Iptu Indra Prasetyo menyampaikan, Polres Brebes menerjunkan ratusan personel untuk memastikan jalannya kegiatan Istighosah Kubro dalam rangka Hari Lahir (Harlah) ke-100 Nahdlatul Ulama (NU) tingkat Kabupaten Brebes tersebut.
“Secara keseluruhan, seluruh rangkaian kegiatan Istighosah Kubro dalam rangka Harlah ke-100 NU Kabupaten Brebes berjalan dengan sangat aman, tertib, dan kondusif. Kami mengapresiasi kedisiplinan para jamaah yang hadir,” terang Iptu Indra usai kegiatan. (Red/Hms)
You cannot copy content of this page