Beranda » Popular » Halaman 162

Popular

KERSANA, DN-II Gelaran pemilihan Duta Anti Narkoba tingkat kabupaten/provinsi semakin memanas. Salah satu kandidat yang mencuri perhatian adalah Keysha Navila Maulana, perwakilan berbakat dari SMA Negeri 1 Kersana. (10/1/2026).

Dukungan masif pun mengalir deras dari rekan-rekan sekolahnya. Dalam sebuah kesempatan, para pendukung SMAN 1 Kersana hadir memberikan semangat langsung untuk siswi yang akrab disapa Caca tersebut. Meskipun harus bersaing ketat dengan 12 kontestan unggulan lainnya, para pendukung tetap optimis Keysha mampu membawa pulang gelar juara.

“Kami yakin Keysha bakal menang karena dia punya persiapan yang sangat matang dan dedikasi yang tinggi,” ujar salah satu perwakilan pendukung dengan penuh semangat.

Harapan dan Doa untuk “Caca”

Suasana penuh keceriaan menyelimuti barisan pendukung. Mereka tidak hanya membawa semangat, tetapi juga doa agar proses penilaian berjalan lancar. Keysha diharapkan mampu memberikan performa terbaik di hadapan dewan juri dan menyampaikan pesan edukatif mengenai bahaya narkoba bagi generasi muda secara efektif.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Harapan kami, semoga Caca bisa menang, prosesnya lancar di sana, dan tentunya mendapatkan nilai yang positif dari dewan juri. Amin!” tambah mereka.

Keikutsertaan Keysha dalam ajang ini diharapkan tidak hanya sekadar mengejar gelar juara, tetapi juga menjadi inspirasi bagi siswa-siswi SMAN 1 Kersana lainnya untuk terus berprestasi dan menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Reporter: Teguh

BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes mengambil langkah progresif dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika dengan memperkuat ketahanan komunitas (community resilience). Melalui ajang Pemilihan Duta Anti Narkoba Kabupaten Brebes 2026, generasi muda kini diposisikan sebagai pionir sekaligus benteng pertahanan utama di lingkungan masyarakat.

Puncak acara yang digelar di Gedung Islamic Centre Brebes, Sabtu (10/1/2026) malam, menjadi simbol perlawanan kolektif terhadap ancaman narkoba yang kian mengkhawatirkan di kalangan usia produktif.

Strategi Preemtif: Menyasar Akar Masalah

Dalam sambutannya, perwakilan penyelenggara, Lilik Ardhiansyah, S.H., S.I.K., M.I.R., M.I.P., mengungkapkan data krusial mengenai sasaran peredaran barang haram tersebut.

“Sebanyak 77 persen sasaran narkoba adalah usia produktif antara 15 hingga 24 tahun. Ini artinya, anak-anak kita yang duduk di bangku sekolah adalah target utama. Kita tidak lagi hanya bicara penindakan, tapi menyembuhkan dari akarnya melalui pola preventif dan preemtif,” tegas Lilik.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Ia menambahkan bahwa mayoritas kasus penyalahgunaan bermula dari tekanan teman sebaya atau sekadar “ikut-ikutan”. Oleh karena itu, kehadiran Duta Anti Narkoba diharapkan mampu menjadi endorser dan influencer positif yang memberikan edukasi dengan bahasa yang lebih diterima oleh rekan sebaya mereka.

Ancaman ‘Genocide Slow Motion’

Kegiatan ini tidak hanya sekadar seremoni. Pemerintah Kabupaten Brebes memperingatkan bahwa narkoba adalah bentuk Genocide Slow Motion atau pembunuhan karakter bangsa secara perlahan namun pasti. Jika tidak dicegah secara masif, kualitas sumber daya manusia Brebes di masa depan akan terancam.

Ketua Panitia Pelaksana, Heru Irawan, S.H., M.M., menjelaskan bahwa sinergi antar elemen masyarakat adalah kunci. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, termasuk Sekda Brebes, Kasdim, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala BNN wilayah Tegal-Brebes, serta tokoh masyarakat seperti Ketua Sepakat Brebes Bermartabat, Azmi Asmuni Majid, S.TP.

Harapan Baru bagi Brebes

Acara yang berlangsung meriah tersebut diwarnai dengan yel-yel penuh semangat: “Brebes Beres, Brebes HP (Hati-hati Pergaulan), Bebas Narkoba!” yang menggema di seluruh ruangan.

Dengan terpilihnya Duta Anti Narkoba ini, Kabupaten Brebes optimistis dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan aman. Para duta terpilih nantinya akan mengemban tugas berat untuk mensosialisasikan bahaya narkoba ke sekolah-sekolah dan komunitas pemuda di pelosok Brebes.

“Ini adalah tanggung jawab kolektif. Orang tua, sekolah, dan pemerintah harus bersinergi demi menyelamatkan masa depan bangsa,” pungkas perwakilan penyelenggara dalam penutupan acara.

Reporter: Teguh

BREBES, DN-II Upaya membentengi generasi muda dari ancaman narkotika di wilayah Jawa Tengah memasuki babak baru. Melalui pengukuhan Duta Anti Narkoba Tahun 2026, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal resmi memperkuat sinergi lintas daerah demi memutus rantai peredaran gelap di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Acara puncak pemilihan yang digelar di Gedung Islamic Centre Brebes, Sabtu (10/12026), menjadi momentum penting bagi penguatan advokasi pencegahan narkoba. Kepala BNN Kota Tegal, AKP Yunarto, menegaskan bahwa kehadiran para duta ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret menciptakan agen perubahan.

Kolaborasi Strategis Lintas Wilayah

Salah satu poin krusial dalam gerakan ini adalah rencana kolaborasi intensif antara Duta Anti Narkoba Kabupaten Brebes dengan mitra mereka di Kabupaten Tegal. Langkah ini bertujuan untuk mensinkronkan program kerja agar jangkauan edukasi lebih luas.

“Kami akan memfasilitasi komunikasi antara Duta Anti Narkoba dari kedua kabupaten. Tujuannya jelas: sinkronisasi program kerja. Dengan bergerak bersama, edukasi kepada pelajar dan mahasiswa akan jauh lebih efektif dan masif,” ujar AKP Yunarto dalam sambutannya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Ia mengakui bahwa amanah yang dipikul para duta tidaklah ringan. Namun, para finalis terpilih diharapkan mampu menjadi role model yang nyata dalam mengampanyekan gaya hidup sehat tanpa narkoba di lingkungan pendidikan.

Apresiasi Langkah Proaktif Pemerintah dan Polri

Selain peran pemuda, AKP Yunarto juga memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polres Brebes dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes. Secara khusus, ia menyoroti peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Brebes yang dinilai sangat progresif.

“Kesbangpol sangat aktif melakukan pembinaan hingga ke tingkat desa. Ini adalah langkah jemput bola yang luar biasa dalam menutup celah peredaran narkoba yang kini mulai merambah wilayah pedesaan,” tambahnya.

Melalui integrasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan peran aktif generasi milenial, wilayah Brebes dan sekitarnya ditargetkan mampu bertransformasi menjadi Zona Hijau Bebas Narkoba.

Reporter: Teguh

Banda Aceh, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerap berbagai aspirasi dari kepala daerah se-Provinsi Aceh terkait dengan penanganan pascabencana di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di Aceh.

Dalam arahannya, Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) melalui Keputusan Presiden (Keppres). Ia ditunjuk sebagai Ketua Satgas dan langsung melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak.

“Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan, pemulihan itu artinya menuju normal, target kita,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Aceh.

Lebih lanjut, Mendagri memaparkan, indikator normalisasi yang digunakan meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, kondisi sosial, hingga ketersediaan layanan pendukung seperti listrik, air bersih, dan internet. Dari hasil pemetaan tersebut, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat terdampak yang relatif lebih tinggi dibanding provinsi lain, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih serius.

Karena itu, Mendagri memutuskan menjadikan Aceh sebagai pusat posko nasional untuk Sumatra bagian utara. Langkah ini diambil agar koordinasi lintas kementerian/lembaga dan percepatan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif. “Ini harus diseriusin betul, agak beda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan [daerah lain yang terdampak], kita prihatin dengan daerah lain juga,” ujarnya

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan daerah menjadi kunci dalam menghadapi situasi krisis. Menurutnya, krisis merupakan ujian nyata bagi kepala daerah untuk menunjukkan ketegasan, keberanian, dan kemampuan mengelola sumber daya yang ada. “Jadi pemimpin yang kuat itu lahir ketika di masa krisis,” tegas Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri meminta seluruh kepala daerah di Aceh menyampaikan data kerusakan secara rinci dan spesifik, baik terkait fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, jembatan, pasar, rumah ibadah, hingga infrastruktur dasar lainnya. Data tersebut diminta segera diserahkan secara tertulis agar dapat dibahas dan ditindaklanjuti dalam rapat besar lintas kementerian. “Makin detail [datanya] makin bagus,” ujarnya.

Terkait dukungan anggaran, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah pusat berkomitmen mempercepat penyaluran dana ke daerah terdampak agar memiliki modal awal untuk bergerak cepat. Ia juga memastikan bahwa kebijakan pengembalian dana transfer ke daerah bagi wilayah terdampak bencana telah diputuskan di tingkat pusat.

Selain pemulihan fisik, Mendagri menekankan pentingnya pelindungan sosial bagi masyarakat terdampak, termasuk percepatan pendataan untuk bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, hingga program Kartu Prakerja. Ia meminta kepala daerah memanfaatkan jaringan hingga tingkat desa agar pendataan benar-benar akurat dan tepat sasaran.

Red

BREBES, DN-II Semangat pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terus menggema. Puluhan siswa SMK Negeri 1 Brebes hadir memadati gelaran pemilihan Duta Anti Narkoba untuk memberikan dukungan penuh bagi perwakilan sekolah mereka, Sabtu (10/1/2026).

Kehadiran para suporter ini bukan sekadar seremoni untuk meramaikan suasana. Mereka membawa misi besar sebagai representasi komitmen pelajar dalam memerangi peredaran gelap narkotika di lingkungan pendidikan.

Kobarkan Energi Positif dan Solidaritas

Didik, siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Brebes sekaligus koordinator suporter, menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk dukungan moral bagi rekan yang tengah berkompetisi di atas panggung.

“Harapan kami tentu saja perwakilan SMKN 1 Brebes bisa meraih juara. Namun lebih dari itu, kami ingin menunjukkan bahwa sekolah kami solid dan satu suara dalam mendukung gerakan anti narkoba,” ujar Didik di sela-sela acara.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Waspadai Gejala Penyalahgunaan di Sekolah

Dalam kesempatan tersebut, Didik juga menunjukkan kepekaannya terhadap realita peredaran narkoba yang kian mengkhawatirkan. Ia menekankan pentingnya bagi setiap siswa untuk mengenali ciri-ciri fisik dan perubahan perilaku rekan sejawat sebagai langkah deteksi dini.

“Biasanya pengaruh zat terlarang bisa terlihat dari ciri-cirinya, seperti wajah yang tampak lesu, mata yang sering mengantuk, serta berkurangnya konsentrasi saat menerima pelajaran di kelas,” tambahnya.

Meski menyadari ancaman itu nyata, Didik memastikan bahwa komunitas pelajar yang hadir dalam acara ini adalah kelompok yang berkomitmen menjaga gaya hidup sehat. Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan kolektif agar sekolah tetap menjadi zona aman (safe zone) bagi tumbuh kembang siswa.

Pesan untuk Generasi Muda Indonesia

Menutup perbincangan, Didik menyampaikan pesan emosional bagi seluruh rekan sebaya di tanah air. Ia mengajak anak muda untuk tidak menukar masa depan dengan kesenangan semu.

“Pesan saya buat anak-anak muda sekarang, jadilah Generasi Emas untuk Indonesia. Jangan sampai sekali-kali menyentuh narkoba, karena sekali mencoba, masa depan taruhannya,” tegasnya.

Ajang Duta Anti Narkoba ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai kompetisi semata, tetapi mampu melahirkan agen perubahan (agent of change) yang efektif memutus mata rantai peredaran narkoba, khususnya di wilayah Kabupaten Brebes.

Reporter: Teguh
Editor: Casroni

BREBES, DN-II Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Brebes resmi menggelar ajang Pemilihan Duta Anti Narkoba Kabupaten Brebes 2026, Sabtu (10/1/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya preventif menekan angka penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan peran aktif Generasi Z (Gen Z).

Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, S.H., S.I.K., M.I.R., M.I.P., melalui Kasat Narkoba AKP Heru Irawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan misi pembentukan agen perubahan (agent of change) di tengah masyarakat.

Representasi 17 Kecamatan

Ajang bergengsi ini diikuti oleh 19 peserta terpilih yang mewakili 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Brebes. Peserta merupakan putra-putri terbaik dengan latar belakang pendidikan mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi.

“Tercatat ada 19 peserta yang ikut serta, rinciannya 3 peserta dari kategori mahasiswa dan 16 peserta dari tingkat SMA/SMK sederajat. Mereka adalah representasi dari setiap kecamatan di wilayah hukum Polres Brebes,” ujar AKP Heru Irawan di lokasi acara.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Kriteria penilaian utama meliputi kedalaman wawasan mengenai bahaya narkotika serta kemampuan komunikasi publik. Para pemenang nantinya diproyeksikan menjadi “perpanjangan tangan” kepolisian dalam mengedukasi rekan sebaya secara lebih persuasif.

Implementasi Program Asta Cita

AKP Heru menekankan bahwa pembentukan Duta Anti Narkoba ini merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden RI, khususnya terkait poin pemberantasan narkoba secara masif di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami menyasar Gen Z karena mereka memiliki pengaruh kuat di komunitasnya. Harapannya, edukasi mengenai bahaya narkoba dapat tersampaikan dengan bahasa yang lebih mudah diterima oleh kalangan muda,” tambahnya.

 

Tren Kasus Narkoba Menurun Signifikan

Upaya pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Brebes menunjukkan tren positif. Berdasarkan data kepolisian, terjadi penurunan angka kasus yang cukup signifikan dalam satu tahun terakhir.

Pada tahun 2024, Polres Brebes berhasil mengungkap 53 Laporan Polisi (LP) dengan total 78 tersangka. Sementara pada tahun 2025, angka tersebut turun menjadi 36 laporan dengan 46 tersangka.

“Penurunan ini adalah buah dari sinergitas kuat antara Polres dan Pemerintah Daerah melalui pembinaan intensif ke desa-desa dan sekolah. Kami juga telah memperkuat benteng di tingkat akar rumput melalui pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba di berbagai kecamatan,” jelas AKP Heru.

Pesan Untuk Generasi Muda

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Menutup keterangannya, Kasat Narkoba memberikan pesan tegas sekaligus motivasi bagi para pemuda di Kabupaten Brebes agar tetap berada di jalur yang positif.

“Pesan kami untuk Gen Z: Jauhi narkoba, tingkatkan prestasi! Jadilah generasi yang membanggakan tanpa jeratan narkotika. Masa depan bangsa ada di tangan kalian yang bersih dari narkoba,” pungkasnya.

Reporter: Teguh
Editor: Casroni

Banda Aceh, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan beberapa strategi yang perlu dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Diketahui, saat ini Mendagri Tito ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Di awal penugasannya, Tito langsung tancap gas menggelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota bersama pihak-pihak terkait.

Mendagri menyampaikan, pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar. Pemetaan tersebut membagi daerah ke dalam tiga kategori, yakni daerah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Langkah ini juga melibatkan partisipasi daerah terdampak sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan [bergerak melakukan penanganan],” ujar Mendagri.

Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan lapangan, Mendagri menekankan beberapa langkah prioritas. Pertama, percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai. Menurutnya, pengerahan tambahan personel TNI dan Polri sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dipercepat sebelum memasuki Ramadan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Selain dari TNI dan Polri, dukungan penambahan personel juga dapat dilakukan oleh sekolah kedinasan dengan menugaskan mahasiswanya. Langkah ini seperti yang dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penyebaran personel tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak.

“Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan, bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan, saya sangat yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur ini itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” tegasnya.

Kedua, Mendagri menekankan perlunya aktivasi kembali pemerintahan daerah salah satunya melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mendagri menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan daerah melakukan perubahan APBD secara cepat. Ia juga mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh syarat administrasi.

“Mekanisme kecepatan seperti ini, ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Jadi [daerah terdampak] punya modal,” jelasnya.

Ketiga, penguatan dukungan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Mendagri mendorong optimalisasi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan bantuan lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia menilai, bantuan tersebut penting untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi termasuk bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kalau mereka diberikan apa namanya itu, bantuan [seperti] BLT (Bantuan Lansung Tunai), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri menyoroti pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan. Ia juga menekankan perlunya operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan yang dapat menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.

Di lain sisi, Mendagri menyampaikan rencananya untuk menggelar rapat teknis lanjutan dengan para kepala daerah di wilayah Aceh untuk menghimpun berbagai data yang perlu direspons oleh Satgas. Dirinya juga bakal meninjau daerah terdampak di Aceh seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Peninjauan juga bakal dilakukan ke daerah terdampak di wilayah Sumut dan Sumbar. “Makin detail [datanya] kita akan makin tepat [penanganannya], kita mau bergerak,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.

Red

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

SEMARANG, DN-II Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono hadir dan tandatangani penandatanganan komitmen bersama Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta di Gedung Gradhika Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah, Kamis (8/1) pagi bersama kepala daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi mengungkapkan bahwa dalam rangka kesehatan organisasi dimana orientasinya adalah menggunakan manajemen talenta yang sudah dilaksanakan khususnya Provinsi Jawa Tengah, berikut beberapa kabupaten kota yang sudah memenuhi standar membuat manajemen talenta untuk mengangkat, memberhentikan, memindah ASN.

“Kita sesuai porsi sehingga dia profesional, efektif, efesien dan ini penting sekali agar kedepan ASN yang mengawaki birokrasi kita betul-betul bisa memiliki daya guna dan daya dobrak terkait dengan visi misi bapak Presiden termasuk penjabaran visi misi provinsi maupun kabupaten / kota,” ujar Ahmad Lutfi.

Selain itu, Gubermur Jawa Tengah juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala BKN yang telah memberikan bimbingan secara teknis.

“Terima kasih atas bimbingannya, kedepan Wali Kota dan Bupati di seluruh kabupaten kota sudah menetapkan manajemen talenta,” ujar Ahmad Lutfi.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Kepala BKN, Zudan Arif Fajrulloh mengatakan agar Jawa Tengah menjadi barometer dalam tata kelola ASN.

“Yang saya inginkan di BKN merubah sistem kerja dan pola kerja yang dari lama menuju cepat, yang dari kantor jadi dari manapun. Intitusi kita tidak boleh digantungkan pada orang tapi pada sistem . Ini yang kami ingin bergerak dengan meritokrasi. Itu menempatkan orang yang pantas untuk mengeksekusi fungsi dalam kekuasaan fungsi perencanaan, anggaran. Ini adalah alat untuk menyelesaikan masalah organisasi di pemerintahan. Meritokrasi kita wujudkan dengan desain namanya manajemen talenta adalah kader terbaik kita tempatkan untuk mewujudkan mewadahi visi dan misi,” ujar Zudan.

Zudan juga menyampaikan tujuan dari manajeman talenta adalah mempercepat visi misi Gubernur Jateng, Wali Kota, Bupati.

“Kalau visi misi Gubernur, Bupati, Wali Kota, visi kami hadir target tahun ini 35 kabupaten kota sudah bisa menerapkan manajemen talenta. Kalau manajemen talenta terwujud Maka pengangkatan kabupaten kota provinsi, maka akan lebih efesien, efektif kinerja menjadi tolak ukur, jadi objektivitas dan transparansi ini akan menjadi kekuatan baru dalam rangka membangun SDM ASN,” tambah Zudan.

Pemerintah Kota Tegal, melalui Wali Kota Tegal juga mendapatkan rekomendasi untuk menerapkan manajemen talenta di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal yang diserahkan langsung oleh Kepala BKN kepada Wali Kota Tegal bersama 4 daerah lain yakni Kota Magelang, Kota Semarang, Kabupten Cilacap, Kota Pekalongan.

Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, Kepala BKPSDM Kota Tegal, Slamet Wahyono.(* S. Bimantoro )

BREBES, DETIK-NASIONAL.COM – Di tengah dinamika dunia kerja yang kompetitif, sebuah paradoks pahit sering kali muncul: ketulusan kerap dianggap sebagai komoditas murah. Pernahkah Anda merasa semakin suportif Anda di kantor, posisi Anda justru kian dianggap remeh? Atau saat solusi yang Anda berikan justru membuat Anda terjebak menjadi “pemadam kebakaran” abadi—dicari saat masalah berkobar, namun dilupakan saat panggung keberhasilan dirayakan?

Fenomena ini bukan sekadar perasaan subjektif, melainkan realitas dalam dinamika profesional modern di mana kebaikan tanpa batasan sering kali berujung pada eksploitasi.

Eksploitasi di Balik Topeng Kebajikan

Sikap sabar sering kali disalahartikan sebagai “lampu hijau” bagi pihak lain untuk melampaui batas. Pola hubungan asimetris ini tidak hanya merugikan produktivitas, tetapi juga mengancam kesehatan mental. Setidaknya, ada tiga indikator utama saat dedikasi seseorang mulai dieksploitasi:

Apresiasi yang Opsional: Kontribusi Anda dianggap sebagai kewajiban yang sudah semestinya, sementara apresiasi hanya menjadi “bonus” yang jarang hadir.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Fleksibilitas yang Disalahgunakan: Kemampuan beradaptasi dianggap sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan tanpa batasan waktu dan ruang.

Aset Tanpa “Biaya Perawatan”: Dedikasi Anda dikuras habis bak sumber daya alam, tanpa ada perhatian pada keseimbangan emosional dan kesejahteraan personal.

Membangun Benteng ‘Personal Boundaries’

Penting untuk dipahami bahwa sabar yang sehat seharusnya bersifat transformatif, bukan kepasrahan menjadi sasaran empuk egoisme orang lain. Secara spiritual, ikhlas memang urusan vertikal antara individu dengan Sang Pencipta. Namun, dalam interaksi horizontal antarmanusia, memiliki Personal Boundaries (batasan diri) adalah sebuah kewajiban moral terhadap diri sendiri.

Menghargai orang lain harus berjalan beriringan dengan menjaga harga diri. Tanpa batasan yang jelas, kebaikan tidak akan membuahkan rasa hormat, melainkan ketergantungan yang toksik.

Tegas Bukan Berarti Tidak Baik

Ketegasan adalah instrumen krusial untuk menjaga agar “api” kebaikan dalam diri tidak padam akibat kelelahan kronis (burnout). Setiap profesional memiliki hak penuh untuk mengurasi kepada siapa energi dan waktu mereka diberikan.

Keikhlasan yang paling luhur adalah tetap berbuat baik tanpa membiarkan diri sendiri hancur dalam prosesnya. Menjadi profesional berarti tahu kapan harus berkata “ya” sebagai bentuk kolaborasi, dan kapan harus berkata “tidak” sebagai bentuk perlindungan integritas.

Pada akhirnya, menjadi baik adalah pilihan moral, namun tetap cerdas dalam menetapkan batasan adalah pilihan strategis demi keberlangsungan karier dan kesehatan jiwa.

Suara Pembaca:

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Menurut Anda, apakah menetapkan batasan tegas di dunia kerja akan menciptakan jarak dengan tim, atau justru meningkatkan standar profesionalisme secara keseluruhan?

Bagikan perspektif Anda di kolom komentar.

Penulis: Teguh
Editor: Casroni
#10 Januari 2026

#EtikaKerja
#Leadership
#MentalHealth
#SelfDevelopment
#PersonalBoundaries
#Profesionalisme
#OpiniBisnis

BREBES, DN-II Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Wilayah Jawa Tengah memberikan catatan kritis terkait layanan dan fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes. Terdapat tiga poin utama yang menjadi sorotan, mulai dari keterbatasan ruang rawat hingga tata kelola parkir yang dinilai tidak optimal. (10/1/2026).

Slamet Dhopir, perwakilan DPW GNPK Jateng Bidang Pemberantasan Korupsi, menegaskan bahwa manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah harus segera melakukan pembenahan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1. Perluasan Ruang Perawatan

Slamet menyoroti kapasitas ruang perawatan yang kini dianggap sudah tidak memadai untuk menampung jumlah pasien. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Brebes untuk segera merencanakan langkah perluasan bangunan.

“Kenyamanan pasien adalah prioritas. Pemerintah daerah harus mulai memikirkan pengembangan infrastruktur agar tidak terjadi penumpukan pasien yang melebihi kapasitas,” ujar Slamet.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

2. Tata Kelola Parkir dan Potensi PAD

Persoalan klasik yang juga disoroti adalah lahan parkir yang semrawut hingga meluber ke jalan raya di sekitar rumah sakit. Selain mengganggu arus lalu lintas, kondisi ini dinilai sebagai pemborosan potensi pendapatan.

“Manajemen yang baru harus berani melakukan pembenahan tata kelola parkir. Jika dikelola secara profesional dan transparan, ini bukan hanya soal ketertiban, tapi bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Brebes,” tambahnya.

3. Inovasi Ruang Pijat Khusus Pendamping Pasien

Hal menarik yang menjadi perhatian GNPK adalah usulan penyediaan fasilitas ruang pijat khusus bagi pendamping pasien. Inisiatif ini muncul setelah melihat banyaknya keluarga pasien yang kelelahan hingga tidur di lantai selasar rumah sakit.

“Kita harus memikirkan sisi kemanusiaan. Seringkali pendamping pasien justru ikut jatuh sakit karena kelelahan atau masuk angin. Dengan adanya ruang pijat berbayar di dalam area RS, pendamping bisa menjaga kebugaran mereka dengan layak. Ini akan menjadi terobosan layanan yang lebih manusiawi,” pungkas Slamet.

Reporter: Teguh

You cannot copy content of this page