Kota Semarang, DN-II Polda Jateng menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi perempuan dan anak melalui pelantikan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Jateng, Senin (12/1/2026).
Pengukuhan jabatan Dirres PPA dan PPO tersebut dilaksanakan dalam rangkaian upacara serah terima jabatan dan pelantikan yang dipimpin Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo di Gedung Borobudur Mapolda Jateng. Jabatan Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jateng kini dijabat oleh Kombes Pol. Nunuk Setiyowati, S.I.K., M.H.
Dalam keterangan, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyampaikan bahwa pembentukan dan pengukuhan Ditres PPA dan PPO merupakan langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum yang berperspektif perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
“ Direktorat Reserse PPA dan PPO memiliki tugas pokok melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kejahatan seksual, eksploitasi, serta tindak pidana perdagangan orang. Direktorat ini juga mengedepankan pendekatan yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban,” ujar Kombes Pol Artanto di Mapolda Jateng, Selasa (13/1/2026).
Lebih lanjut dijelaskan, fungsi Ditres PPA dan PPO tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya perlindungan, pendampingan, serta koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta unsur masyarakat. Hal ini dilakukan guna memastikan hak-hak korban terpenuhi secara menyeluruh, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Kabid Humas, pelantikan Direktur Reserse PPA dan PPO menjadi wujud komitmen Polda Jateng dalam menempatkan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas penegakan hukum.
“Polda Jateng berkomitmen untuk menghadirkan rasa aman dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan memastikan korban mendapatkan perlindungan maksimal,” tegasnya.
Kombes Pol Artanto menambahkan, keberadaan Ditres PPA dan PPO diharapkan mampu meningkatkan kualitas penanganan perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Dengan struktur dan fungsi yang semakin kuat, kami optimistis Ditres PPA dan PPO Polda Jateng dapat menjalankan tugas secara optimal, responsif, dan berintegritas dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di wilayah Jawa Tengah,” pungkasnya.
Red/Casroni
BALIKPAPAN, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meresmikan proyek infrastruktur energi terintegrasi, Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, di Kantor Besar PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peresmian ini merupakan tonggak sejarah bagi industri energi tanah air. Proyek ini dinilai menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan sekaligus kedaulatan energi nasional.
“Ini adalah prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa. Peresmian hari ini menjadi salah satu momen bersejarah dalam upaya kita memperkuat kedaulatan energi di tanah air,” ujar Presiden Prabowo.
Peningkatan Kapasitas dan Standar Lingkungan
Proyek strategis nasional ini menelan nilai investasi fantastis mencapai USD 7,4 miliar atau setara dengan Rp123 triliun. Melalui pengembangan RDMP Balikpapan, kapasitas pengolahan minyak mentah Pertamina meningkat signifikan sebesar 100 ribu barel per hari, dari semula 260 ribu barel menjadi 360 ribu barel per hari.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tak hanya soal kuantitas, proyek ini juga membawa lompatan teknologi pada aspek kualitas produk. Kilang Balikpapan kini mampu memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dengan standar Euro 5. Standar ini menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah, sehingga lebih ramah lingkungan dan sejalan dengan komitmen transisi energi hijau.
Hadirnya RDMP Balikpapan diharapkan dapat menekan ketergantungan impor BBM dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta energi global.
Red
Brebes, DN-II Sementara itu, Kepala SLB Negeri Brebes, Dyah Nur Maulah, mengapresiasi hasil rehabilitasi gedung sekolah yang dinilai sangat membantu kegiatan belajar mengajar. (12/1/2026).
“Dengan kondisi bangunan yang lebih baik, bagus, dan megah, guru serta siswa merasa lebih nyaman dan aman. Hal ini tentu berdampak positif pada proses pembelajaran anak-anak kami,” ungkapnya
SLB Negeri Brebes merupakan sekolah berstatus negeri yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 20, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Sekolah ini berdiri sejak 1 April 1985 berdasarkan SK Pendirian Nomor 421.1/020/0150/85 dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama puluhan tahun, SLB ini menjadi pusat layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah Brebes dan sekitarnya.
Kepala sekolah SLB Negeri Brebes menegaskan, keberhasilan proyek ini membuktikan bahwa kontraktor lokal mampu bersaing secara profesional dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang setara dengan penyedia jasa dari luar daerah.
Dukungan Pemerintah Provinsi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Rehabilitasi SLB Negeri Brebes sejalan dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam nostikon coluruh cotuon nondidikan.
Dukungan Pemerintah Provinsi
Rehabilitasi SLB Negeri Brebes sejalan dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam memastikan seluruh satuan pendidikan memiliki fasilitas yang layak, inklusif, dan berkelanjutan. Revitalisasi tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih manusiawi dan berkeadilan..
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimen, menyampaikan bahwa layanan pendidikan bagi anak-anak disabilitas di Kabupaten Brebes tidak hanya ditopang oleh SLB negeri, tetapi juga diperkuat oleh keberadaan SLB swasta.
“Selain SLB Negeri, di Kabupaten Brebes juga terdapat SLB swasta, yaitu SLB Mutiara Hati di Bumiayu. Dengan demikian, pelayanan pendidikan bagi anak-anak disabilitas dapat berjalan secara bersama dan saling melengkapi,” ujarnya.
“Melalui kajian yang matang, kami siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Brebes apabila diperlukan pendirian sekolah baru,” jelasnya.
la menegaskan komitmen pemerintah agar seluruh anak disabilitas usia sekolah dapat mengakses pendidikan secara layak, aman, dan bermutu.
Menurut Sadimen, apabila ke depan hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan satuan pendidikan baru, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbuka untuk melakukan kajian secara komprehensif.
“Melalui kajian yang matang, kami siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Brebes apabila diperlukan pendirian sekolah baru,” jelasnya.
la menegaskan komitmen pemerintah agar seluruh anak disabilitas usia sekolah dapat mengakses pendidikan secara layak, aman, dan bermutu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dengan peningkatan sarana dan prasarana, kami berharap tercipta lingkungan belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan. Guru dapat mengajar dengan tenang dan berinovasi, sementara siswa dapat mengembangkan potensi serta bakatnya secara optimal,” pungkas Sadimen.
Keberhasilan CV Kuat Jaya Karya dalam menyelesaikan proyek rehabilitasi SLB Negeri Brebes menjadi bukti bahwa pembangunan daerah akan semakin kuat ketika melibatkan potensi lokal. Selain menggerakkan roda ekonomi daerah, hal ini juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.
Revitalisasi SLB Negeri Brebes kini tidak sekadar menghadirkan bangunan baru, melainkan menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, penyedia jasa lokal, dan dunia pendidikan dalam menciptakan ruang belajar yang lebih baik dan inklusif bagi anak-anak istimewa.
Reporter: Teguh
Medan, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan pascabencana Sumatra menjadi prioritas utama pemerintah. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kepala daerah se-Provinsi Sumut, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Senin (12/1/2026).
Mendagri menjelaskan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Ia kemudian dipercaya Presiden sebagai Ketua Satgas dan segera bergerak cepat melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak. Mendagri juga menghimpun berbagai masalah di lapangan termasuk aspirasi dari para kepala daerah mengenai percepatan penanganan pascabencana. Sebelum menggelar pertemuan dengan Forkopimda di Sumut, Mendagri juga telah menggelar forum serupa dengan Forkopimda Aceh.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah indikator pulihnya suatu daerah pascabencana. Hal tersebut meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pulihnya layanan publik, ketersediaan akses pendukung, hingga geliat perekonomian yang kembali berjalan normal. “[Salah satu indikator penting itu] kabupaten, kota, itu pemerintahnya berjalan lancar. Paling tidak, tingkat kabupaten itu dulu berjalan lancar. Setelah itu nanti kecamatannya dan juga desanya,” ujar Mendagri.
Berdasarkan pengecekan di sejumlah titik serta laporan para kepala daerah se-Sumut, Mendagri mengungkapkan kondisi daerah terdampak bencana cukup beragam. Namun secara umum, daerah-daerah tersebut menunjukkan progres pemulihan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan berangsur normalnya proses pemerintahan di sejumlah wilayah. Sementara itu, di tingkat desa masih terdapat beberapa daerah yang terdampak sehingga membutuhkan penanganan secara maksimal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, rusaknya akses dan ruas jalan di sejumlah daerah juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, jelas Mendagri, pemerintah bersama pihak terkait akan terus bekerja sama untuk memulihkan kondisi tersebut. Dalam forum itu, Mendagri juga menyampaikan bahwa secara umum perekonomian telah berangsur pulih.
“Dari sisi ekonomi, good news-nya, hampir semua pasar, restoran, warung, itu hidup,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI/Polri yang berhasil mendorong percepatan pemulihan pascabencana Sumatra. Apresiasi ini termasuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan kabupaten/kota setempat yang dinilai responsif dalam penanganan bencana. Bahkan, menurutnya, Sumut termasuk salah satu daerah yang cepat mengeksekusi langkah-langkah penanganan, termasuk penyaluran bantuan.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, seperti sedimentasi pada beberapa sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi. Selain itu, perbaikan akses jalan juga akan terus dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait.
“Perbaikan akses jalan darat, tadi sudah kita sampaikan. Data detilnya bagi rekan-rekan bupati, wali kota, yang syukur kalau direkap. Tapi kalau rekan-rekan punya data detil ruas jalan [rusak], ini nasional, ruas jalan ini yang punya provinsi, ruas jalan punya kabupaten/kota [dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat],” tandas Mendagri.
Turut hadir pada rapat tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, jajaran Forkopimda se-Sumut, serta para kepala daerah se-Sumut.
Red
Bener Meriah, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Minggu (11/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur, permukiman warga, serta langkah penanganan lanjutan yang perlu segera dilakukan, termasuk relokasi warga di wilayah rawan.
Dalam peninjauan itu, Mendagri didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar, dan pejabat terkait lainnya.
Salah satu lokasi yang dikunjungi Mendagri yaitu Jembatan Jamur Ujung di Kecamatan Wih Pesam yang terdampak banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa kerusakan terjadi karena perubahan aliran sungai yang semula kecil menjadi melebar, sehingga menggerus struktur tanah dan merobohkan jembatan. “Ini betul-betul longsor terjadi ini, sungai yang tadinya kecil [menjadi] lebar seperti ini dan [membuat] jembatan roboh,” ujar Mendagri.
Mendagri mengapresiasi gerak cepat TNI dalam penanganan darurat di lapangan. Ia menyebutkan, perbaikan sementara jembatan telah diselesaikan dalam waktu singkat sehingga akses masyarakat kembali terhubung. “Tapi alhamdulillah ini teman-teman dari TNI cepat sekali ini 10 hari, di sana 4 hari, selesai,” ungkapnya.
Meski demikian, Mendagri menyoroti kondisi permukiman warga di sekitar lokasi yang dinilai sangat rawan. Secara fisik, sejumlah rumah tidak mengalami kerusakan berat, namun letaknya berada di zona berisiko tinggi. “Tapi kita lihat rumah-rumah ini, ini rumah-rumah ini tidak terdampak. Jadi kalau seandainya dikatakan rusak ringan, sedang, berat, ya dia nggak dapat apa-apa. Tapi lihat lokasinya, lokasinya ini rawan sekali,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Mendagri, struktur tanah berpasir membuat kawasan tersebut sangat mudah tergerus, terutama jika kembali terjadi hujan lebat. Ia menegaskan perlunya relokasi demi keselamatan warga. “Ini kalau seandainya didiamkan, ada hujan lebat lagi, struktur tanahnya dari pasir. Ini bisa terjadi tergerus, jadi mau enggak mau kita harus relokasi,” tegas Mendagri.
Peninjauan tersebut merupakan agenda lanjutan Mendagri setelah sebelumnya menggelar rapat bersama kepala daerah se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh pada Sabtu (10/1/2026). Rapat tersebut merupakan upaya Mendagri untuk menyerap berbagai aspirasi dari daerah terkait langkah percepatan penanganan pascabencana yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap kondisi masing-masing daerah terdampak baik di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), maupun Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan hasil pemetaan, Kabupaten Bener Meriah menjadi salah satu daerah di Aceh yang perlu mendapat dukungan percepatan pemulihan.
Selain Bener Meriah, pada hari yang sama Mendagri juga meninjau lokasi terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Lues. Setelah dari Aceh, Mendagri dijadwalkan bakal meninjau daerah terdampak di Sumut dan Sumbar.
Red
TEGAL, DN-II Atas arahan dan petunjuk Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo, S.H., S.I.K., M.H., Polsek Suradadi melaksanakan monitoring proses running pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatibogor Suradadi, Senin (12/1/2026).
Kegiatan monitoring dilaksanakan mulai pukul 07.00 hingga 11.00 WIB bertempat di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) SPPG Jatibogor Suradadi, Gang Kosambi RT 03 RW 07, Desa Jatibogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
Kapolsek Suradadi AKP Novely Haryatno, S.Sos. menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian pendistribusian MBG berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran, sekaligus memberikan rasa aman bagi para pelaksana dan penerima manfaat.
Adapun jumlah penerima manfaat Program MBG dari SPPG Jatibogor Suradadi sebanyak 1.792 siswa, yang tersebar di sejumlah satuan pendidikan, yakni MTs Jatibogor (504 siswa), SDN Jatibogor 01 (352 siswa), SDN Jatibogor 02 (368 siswa), SDN Jatibogor 03 (177 siswa), SDN Jatibogor 04 (200 siswa), serta MI Miftahul Falah (191 siswa).
SPPG Jatibogor Suradadi dikelola oleh Koperasi Singo Lawu di bawah naungan Yayasan Salamah Liman Nafian, dengan luas dapur mencapai 750 meter persegi serta didukung oleh 47 relawan yang terbagi dalam bidang persiapan, pengolahan, pemorsian, distribusi, kebersihan, dan pengamanan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menu MBG yang didistribusikan kepada para siswa dikemas dalam opreng dan terdiri dari nasi putih, pisang, tahu kecap, serta tumis wortel, kol, dan buncis, yang telah melalui pengawasan ahli gizi guna memenuhi standar kebutuhan gizi anak.
Dalam pelaksanaannya, Polsek Suradadi mencatat bahwa hingga saat ini di wilayah Kecamatan Suradadi baru terdapat dua unit SPPG yang aktif beroperasi, yakni SPPG Amira dan SPPG Jatibogor Suradadi, sehingga cakupan layanan MBG masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Selain itu, data sasaran tambahan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui masih dalam proses verifikasi dan pemutakhiran.
Melalui monitoring ini, Polres Tegal di bawah kepemimpinan AKBP Bayu Prasetyo, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya generasi muda. ( Bim )
Sekjen Kemendagri ke Pemda: Segera Susun Langkah Konkret Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadan
Jakarta, DN-II Menjelang Ramadan 2026, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar menyusun langkah antisipatif sejak dini dalam mengendalikan inflasi. Ia mengingatkan bahwa lonjakan harga pangan kerap terjadi pada periode tersebut dan hanya dapat dicegah melalui perencanaan berbasis data historis.
“Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Ia pun mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh daerah untuk segera melakukan rapat internal, membuka data inflasi tiga tahun terakhir, dan menyusun langkah konkret menghadapi Ramadan. Tomsi berharap, Ramadan 2026 dapat menjadi momentum pembuktian bahwa pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga stabilitas harga pangan.
“Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik,” jelasnya.
Dalam arahannya, Tomsi juga menyoroti sejumlah komoditas pangan strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Hal itu di antaranya bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras. Ia meminta kementerian/lembaga teknis serta Pemda memperkuat koordinasi termasuk dengan pelaku usaha untuk menjaga pasokan dan distribusi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di lain sisi, ia menjelaskan angka inflasi nasional secara year on year pada Desember 2025 terkendali di angka 2,92 persen. Angka tersebut dinilai masih berada dalam rentang target inflasi nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
Menurutnya, angka inflasi ideal diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Inflasi yang terlalu rendah dapat menekan produsen, khususnya petani dan pelaku sektor perkebunan. Sementara inflasi yang terlalu tinggi akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen. “Batas kita yang ideal adalah 2,5 [persen],” tegasnya.
Tomsi mengakui, pada Desember 2025 terjadi kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,64 persen yang turut dipengaruhi oleh bencana di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga pangan di daerah terdampak dan berkontribusi terhadap inflasi nasional.
“Dengan kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah… kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5 [persen],” katanya.
Atas capaian tersebut, Tomsi menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemda, kementerian, dan lembaga terkait atas upaya bersama dalam menjaga stabilitas harga. Namun demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi yang lebih tajam terhadap daerah-daerah dengan inflasi tinggi, khususnya yang berlangsung dalam periode cukup lama.
Tomsi meminta agar laporan atau rapor inflasi daerah sepanjang tahun 2025 segera disusun dan ditampilkan sebagai bahan evaluasi bersama. Rapor tersebut akan memetakan daerah penyumbang inflasi tinggi beserta jenis komoditas pemicunya. “Rapat ini bukan formalitas. Rapat ini juga untuk menunjukkan upaya teman-teman di daerah, menunjukkan kemampuan teman-teman di daerah,” tegas Tomsi.
Turut hadir langsung dalam rapat tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi Putranto, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah. Hadir pula secara virtual pembicara dari kementerian dan lembaga lainnya. Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran Pemda secara virtual.
Red
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menurunkan tim ke Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat pemulihan dan penguatan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat terdampak bencana. Penugasan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 14 Januari 2026 sebagai bentuk dukungan langsung Kemendagri kepada pemerintah daerah (Pemda).
Langkah ini bertujuan untuk memastikan layanan serta penerbitan dokumen kependudukan dapat kembali berjalan secara optimal, khususnya di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi daerah terdampak. Kehadiran tim Ditjen Dukcapil diharapkan mampu membantu Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Utara dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Tim ini dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar. Tim ini berisi sejumlah anggota di antaranya Kasubdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Wahyu Widayat, Kasubdit Keamanan Informasi Mensuseno, Kepala Bagian Umum Bastian Jacob Seimahuira, serta sejumlah pejabat dan staf teknis lainnya.
Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, tim membawa berbagai peralatan operasional pendukung layanan Adminduk. Hal itu di antaranya alat rekam, printer pencetakan KTP-el, card reader, perangkat penyedia daya dan jaringan, hingga ribuan blangko KTP-el dan kebutuhan operasional lainnya. Peralatan tersebut disiapkan untuk memastikan layanan tetap dapat berjalan meskipun terdapat kendala kelistrikan dan jaringan.
Sebagai bentuk dukungan nyata kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Ditjen Dukcapil Kemendagri juga akan menyerahkan sejumlah perangkat pendukung layanan kepada Dinas Dukcapil setempat. Bantuan tersebut meliputi 8.000 keping blangko KTP-el, satu set power station, satu set perangkat Starlink, serta satu set solar panel.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas layanan Disdukcapil setempat khususnya dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur kelistrikan dan jaringan serta mempercepat pemulihan dan pemenuhan hak administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Aceh Utara,” ujar Muhammad Nuh.
Puspen Kemendagri
Bosnia, Herzegovina, DN-II Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan ke Masjid Soeharto atau Masjid Istiklal Sarajevo, di sela rangkaian kunjungan kerja di Bosnia dan Herzegovina, pada Minggu (11/1/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda bilateral Indonesia–Bosnia dan Herzegovina yang turut membahas penguatan kerja sama pertahanan antara kedua negara.
Masjid Soeharto memiliki nilai historis yang kuat sebagai simbol solidaritas dan komitmen kemanusiaan Indonesia kepada rakyat Bosnia dan Herzegovina pascakonflik Balkan pada dekade 1990-an. Pembangunan masjid Soeharto merupakan inisiatif Pemerintah Republik Indonesia sebagai wujud dukungan moral dan kemanusiaan bagi masyarakat Bosnia dalam masa pemulihan pascaperang.
Dalam kunjungan tersebut, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Bosnia dan Herzegovina dibangun di atas nilai persahabatan, solidaritas, dan kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut hingga kini terus menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemitraan strategis serta kontribusi bersama kedua negara bagi perdamaian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
The Minister of Defence of the Republic of Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, paid a visit to Soeharto Mosque (also known as the Istiklal Mosque Sarajevo) on the sidelines of his working visit to Bosnia and Herzegovina, on Sunday (11 January). The visit formed part of the Indonesia–Bosnia and Herzegovina bilateral agenda, which also addresses the strengthening of defence cooperation between the two countries.
Soeharto Mosque holds strong historical significance as a symbol of Indonesia’s solidarity and humanitarian commitment to the people of Bosnia and Herzegovina in the aftermath of the Balkan conflict in the 1990s. The construction of the mosque was initiated by the Government of the Republic of Indonesia as an expression of moral and humanitarian support for the Bosnian people during the post-war recovery period.
During the visit, Minister Sjafrie underscored that relations between Indonesia and Bosnia and Herzegovina are built upon enduring values of friendship, solidarity, and humanity. These values continue to serve as an important foundation for strengthening strategic partnership and for joint contributions by both countries to peace.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia #IndonesiaBosniaHerzegovina
BREBES, DN-II Kabar gembira bagi warga Kabupaten Brebes yang berencana mengakhiri masa lanjangnya. Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-348 Kabupaten Brebes tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes menyelenggarakan program Nikah Gratis dengan fasilitas yang melimpah.
Kegiatan ini tidak hanya sekadar memfasilitasi administrasi pernikahan, tetapi juga memberikan dukungan nyata bagi pasangan baru untuk memulai hidup mandiri. Acara puncak rencananya akan dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Brebes pada Kamis, 15 Januari 2026 mendatang.
Fasilitas Lengkap bagi Pengantin
Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Tahroni, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa panitia telah menyiapkan berbagai fasilitas menarik untuk memanjakan para calon pengantin, di antaranya:
Layanan Antar-Jemput: Calon pengantin akan dijemput dari rumah menuju lokasi acara di MPP Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Rias Pengantin (MUA): Disediakan tenaga ahli rias agar pengantin tampil maksimal di hari bahagia.
Bantuan Modal Usaha: Setiap pasangan akan mendapatkan bantuan modal sebesar Rp 2.000.000 dari Baznas.
Legalitas Usaha & Kependudukan: Bagi pengantin yang memiliki usaha akan langsung mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha). Selain itu, pasangan langsung menerima KTP dan KK dengan status terbaru, serta bingkisan menarik lainnya.
Ketentuan Wilayah Selatan
Khusus bagi calon pengantin yang berdomisili di wilayah selatan (Kecamatan Tonjong, Sirampog, Bumiayu, Paguyangan, Bantarkawung, dan Salem), fasilitas antar-jemput akan dikoordinasikan oleh pihak Kecamatan atau Desa setempat.
Jadwal dan Pendaftaran
Masyarakat yang berminat diharapkan segera mendaftarkan diri melalui KUA setempat dengan memenuhi persyaratan administrasi pernikahan yang berlaku. Berikut adalah detail kegiatannya:
Hari/Tanggal: Kamis, 15 Januari 2026
Waktu: 09.00 WIB s.d. Selesai
Lokasi: MPP Kabupaten Brebes
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kontak Informasi: Didah Mardiatin S. SE (082135388650)
“Program ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat menjalankan ibadah pernikahan sekaligus meringankan beban ekonomi mereka di hari spesial tersebut,” tulis pernyataan resmi Sekretariat Daerah.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page