BENGKULU TENGAH, DN-II Polemik pencemaran asap yang melibatkan PT Palma Mas Sejati (PMS) di Desa Talang Empat kini memasuki fase krusial yang menguji ketegasan penegakan hukum lingkungan di Provinsi Bengkulu. (25/12/2025).
Kunjungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkulu Tengah pada 24 Desember kemarin, yang berakhir dengan dalih keterbatasan kewenangan, dinilai publik sebagai bentuk birokrasi yang tidak responsif terhadap ancaman kesehatan masyarakat yang sedang berlangsung.
Keputusan untuk menunda transparansi hasil uji emisi hingga Januari 2025 menjadi anomali besar dalam penanganan krisis lingkungan. Secara teknis, setiap detik asap pekat keluar dari cerobong pabrik, warga dipaksa menghirup residu pembakaran yang berpotensi melampaui baku mutu partikulat di atas 150 \, \text{mg/Nm}^3 sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 13/2012. Penundaan validasi data ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan bentuk pembiaran terhadap potensi pelanggaran Pasal 69 UU PPLH No. 32/2009 yang mengandung ancaman pidana dan denda miliaran rupiah.
Logika pertanggungjawaban korporasi pun kini dipertanyakan. Langkah PT PMS yang mendistribusikan masker melalui skema bantuan sosial dinilai bukan sebagai solusi teknis, melainkan pengakuan implisit bahwa kualitas udara di wilayah tersebut memang telah melampaui ambang batas aman.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegagalan untuk segera mengaudit instalasi pengendali emisi, seperti sistem scrubber atau penyaring partikulat, bertentangan dengan mandat PP No. 22/2021. Situasi ini diperparah dengan pola koordinasi antar-instansi yang cenderung lambat, yang dalam perspektif tata kelola pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi. Hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang bersih, sesuai Pasal 33 UUD 1945, kini terbentur pada ego sektoral antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Sebagai langkah darurat, diperlukan verifikasi lapangan independen tanpa harus menunggu jadwal rutin birokrasi. Transparansi hasil uji lab dalam waktu singkat, penegakan sanksi administratif berupa pembekuan izin jika terbukti melanggar, serta kewajiban restitusi medis bagi warga terdampak adalah harga mati yang harus dipenuhi. Negara tidak boleh membiarkan korporasi beroperasi di atas penderitaan fisik masyarakat; pilihannya hanya satu, patuhi standar emisi secara total atau hentikan seluruh aktivitas produksi demi keselamatan publik.
Publisher -Red
BREBES, DN-II– Dalam upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes kamis 24 Desember 2025 menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa satu unit mobil operasional dari Bank Jateng. Penyerahan bantuan ini menjadi simbol sinergi kuat antara sektor perbankan dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan wilayah.
Bantuan kendaraan operasional tersebut diserahkan secara simbolis oleh perwakilan Bank Jateng kepada jajaran pimpinan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes. Unit mobil ini nantinya akan dialokasikan khusus untuk mendukung mobilitas lapangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes.
Optimalisasi Layanan Lapangan
Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Bank Jateng dalam mendukung tata kelola keuangan daerah.
Kepala Bank Jateng Cabang Brebes saat ini adalah Edwin Irwan Senoaji,
Menurutnya, keterbatasan armada seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi petugas Bapenda yang harus menjangkau seluruh pelosok desa guna melakukan pemungutan maupun sosialisasi pajak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Bank Jateng. Dengan luas wilayah Kabupaten Brebes yang mencakup banyak desa dan kecamatan, ketersediaan kendaraan operasional yang mumpuni sangat krusial untuk memastikan petugas lapangan bisa bergerak lebih cepat dan efisien,” ujarnya.
Mendorong Peningkatan PAD
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bapenda Kabupaten Brebes. Anna Dwi Rahayuning Rizki: menekankan bahwa bantuan ini akan langsung difokuskan pada program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Adanya armada baru diharapkan mampu meminimalkan hambatan logistik dalam proses penagihan piutang pajak maupun monitoring objek pajak baru di lapangan.
“Target PAD kita setiap tahun terus meningkat. Oleh karena itu, mobilitas tinggi menjadi syarat mutlak. Dengan tambahan unit ini, kami optimis jangkauan pelayanan kepada wajib pajak akan semakin optimal, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kas daerah,” jelasnya.
Sinergi Berkelanjutan
Di sisi lain, perwakilan Bank Jateng mengungkapkan bahwa pemberian bantuan CSR ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus apresiasi atas kemitraan yang telah terjalin lama dengan Pemkab Brebes. Bank Jateng berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dalam mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Program CSR ini diharapkan tidak hanya berhenti pada pemberian aset fisik, tetapi juga berlanjut dalam bentuk digitalisasi sistem pembayaran pajak. Sinergi antara fasilitas kendaraan dari CSR dan sistem perbankan yang modern diharapkan menciptakan ekosistem pemungutan pajak yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran di Kabupaten Brebes.
Reporter: Teguh
MUARA BUNGO, DN-II Praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau yang akrab disapa “dompeng” di Kabupaten Bungo semakin menunjukkan eksistensinya secara terang-terangan. Ironisnya, aktivitas ilegal ini seolah tidak tersentuh hukum meski lokasinya berada di titik vital dan berdampak fatal pada infrastruktur publik.
Kehancuran di Depan Mata
Aktivitas penambangan emas ilegal berskala masif yang diduga kuat dimotori oleh oknum berinisial SDM ini tidak hanya melanggar UU Minerba, tetapi juga telah merusak ekosistem secara permanen. Lokasi tambang yang berada tepat di tepi bahu jalan as Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah—tepatnya di kawasan Simpang Bukit belakang Masjid Al-Hikam—kini mengancam stabilitas jalan aspal utama.
Padahal, jalur tersebut merupakan akses vital dan urat nadi transportasi menuju Bandara Muara Bungo. Jika dibiarkan, abrasi akibat aktivitas dompeng akan memicu longsor yang berpotensi memutus akses ekonomi masyarakat luas.
Dugaan Upeti dan Lemahnya Penegakan Hukum
Berlangsungnya aktivitas ini secara kontinu memicu kecurigaan publik terkait adanya “upeti” atau setoran yang membuat para pelaku merasa kebal hukum. Keberadaan tambang di belakang tempat ibadah dan di pinggir jalan utama adalah bentuk nyata penghinaan terhadap supremasi hukum di wilayah hukum Polres Bungo.
”Kami tidak butuh sekadar imbauan atau sosialisasi yang bersifat formalitas. Kami butuh tindakan nyata: penangkapan pelaku dan penyitaan alat berat di lokasi,” tegas salah satu perwakilan warga. “Jangan sampai publik berasumsi bahwa hukum di Bungo bisa dibeli oleh oknum tertentu.”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tuntutan Masyarakat
Kegagalan Polres Muara Bungo dalam melakukan penindakan represif memicu mosi tidak percaya dari masyarakat. Oleh karena itu, Tim Redaksi bersama Perwakilan Masyarakat Peduli Bungo menyatakan tuntutan sebagai berikut:
- Mendesak Kapolda Jambi untuk segera turun tangan mengevaluasi kinerja Polres Muara Bungo yang dianggap gagal dan “mandul” dalam memberantas mafia PETI di Rimbo Tengah.
- Meminta Gakkum KLHK melakukan investigasi menyeluruh atas kerusakan lingkungan di area Simpang Bukit yang telah mengancam fasilitas publik.
- Menuntut penangkapan pemilik modal berinisial SDM tanpa pandang bulu untuk membuktikan bahwa tidak ada individu yang berada di atas hukum.
Hormat Kami,
Tim Redaksi / Perwakilan Masyarakat Peduli Bungo
Tembusan:
- Kapolri / Divisi Propam Mabes Polri
- Presiden Republik Indonesia
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jakarta, DN-II “Kementerian Transmigrasi dalam menjalankan program tidak bisa sendirian. Kita harus bersinergi dengan kementerian, BUMN, lembaga negara dan masyarakat lainnya”, ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi selepas Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, (23/12/2025).
“Rencana sinergi ini sudah lama kita susun dan baru hari ini kita jalin”, tambahnya. Kehadiran Viva Yoga hari itu mewakili Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Dalam penandatanganan nota kesepahaman yang digelar di Kantor Kemenkop, kementerian yang dipimpin oleh Ferry Juliantono itu tidak hanya menyatakan bersinergi dengan Kementerian Transmigrasi namun juga dengan Kementerian UMKM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan BPJS.
Sebagai acara yang penting selain Ferry Juliantono dan Viva Yoga, hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; dan Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti.
Menurut Viva Yoga kerja sama dengan Kemenkop sangat penting untuk membangun dan mengembangkan koperasi serta memberdayakan anggotanya di kawasan transmigrasi. Dikatakan di kawasan transmigrasi ada kelompok-kelompok usaha. Untuk mengelola hasil usahanya perlu adanya lembaga ekonomi, “di antara lembaga ekonomi yang tepat salah satunya koperasi”, ujar mantan Anggota DPR Komisi IV dua periode itu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kawasan transmigrasi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki betbagai produk unggulan, apalagi setelah hadirnya Tim Ekspedisi Patriot (TEP) di 154 kawasan transmigrasi untuk melakukan riset sumber daya alam, potensi unggulan, dan penataan lembaga perekonomian masyarakat. “Peneliti TEP tidak hanya menemukan berbagai produk unggulan baru namun mereka juga mendorong berdirinya lembaga ekonomi seperti koperasi”, ujarnya.
Dengan hadirnya koperasi di kawasan transmigrasi, Viva Yoga optimis akan meningkatkan pergerakan ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi, tidak hanya buat transmigran namun juga masyarakat lain yang menempati kawasan. “Secara detail akan kita bentuk tim kecil dan segera kita realisasikan program-program kerja nyata di kawasan transmigrasi pada tahun depan”, tegasnya.
Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama sejumlah menteri memantau kesiapan pelaksanaan Ibadah Malam Natal Tahun 2025 di Gereja Katedral dan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan khidmat.
Dalam peninjauan tersebut, Mendagri bersama rombongan melihat secara langsung kesiapan pengamanan serta sarana dan prasarana pendukung peribadatan di kedua gereja. Kehadiran jajaran pemerintah ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menjamin kebebasan beribadah serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago menyampaikan pesan empati kepada jemaat, mengingat sebagian masyarakat di wilayah lain merayakan Natal dalam situasi sulit akibat bencana alam.
“Bersamaan pada saat kita di sini merayakan hari Natal, saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat juga merayakannya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena bencana alam yang melanda daerah mereka,” ujar Menko Polkam Djamari di GPIB Immanuel.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia mengajak jemaat untuk mendoakan masyarakat terdampak bencana serta mendoakan pemerintah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memenuhi kebutuhan para korban. Menko Polkam menegaskan bahwa pemerintah terus hadir untuk memastikan rasa aman dan ketenangan bagi umat yang menjalankan ibadah.
Sejalan dengan hal tersebut, Mendagri juga mengimbau daerah-daerah yang tidak terdampak bencana agar merayakan Natal dan Tahun Baru (Nataru) secara sederhana dan penuh empati sebagai bentuk solidaritas nasional.
“Kita mengimbau untuk tidak dilaksanakan secara euforia yang berlebihan,” tandas Mendagri.
Peninjauan kesiapan Ibadah Malam Natal ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga tersebut, pemerintah berharap perayaan Natal 2025 dapat berlangsung aman, damai, dan khidmat, sekaligus menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang tengah menghadapi musibah.
Red
Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan laporan capaian hasil Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025 yang digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 24 Desember 2025.
Dua laporan utama pada kesempatan tersebut, meliputi:
1. Penguasaan kembali kawasan hutan dengan total luasan mencapai 4.081.560,58 hektare. Dari total tersebut, Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 893.002,383 hektare.
2. Penyerahan uang negara dengan total nilai Rp6.625.294.190.469,74, hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif.
“Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit, harus verifikasi, mengecek, 4 juta hektare tidak sedikit, luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita paham,” ujar Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
BREBES, DN-II Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, jajaran Forkopimda Kabupaten Brebes melaksanakan monitoring langsung ke sejumlah Gereja dan Pos Pelayanan (Posyan) di wilayah Kecamatan Brebes pada Rabu (24/12/2025) sore.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Brebes, Ibu Hj. Paramita Widya Kusuma, didampingi Wakil Bupati Wurja, Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Sabto Broto, serta Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah.
Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel keamanan serta menjamin kenyamanan umat Kristiani dalam menjalankan ibadah.
Rombongan memulai tinjauan dari Posyan Alun-Alun Brebes, kemudian dilanjutkan ke Gereja HKBP, Gereja Kristen Jawa (GKJ), dan berakhir di Gereja Katolik Santa Maria Fatima Brebes.
Di setiap titik, Bupati beserta rombongan menyapa para pengurus gereja dan petugas keamanan yang berjaga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Paramita Widya Kusuma menyampaikan ucapan selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani di Kabupaten Brebes. Bupati berharap momentum Natal tahun ini membawa semangat baru untuk mempererat kerukunan antarumat beragama.
“Semoga Natal hari ini membawa semangat yang baru. Meski kita berasal dari berbagai suku dan bahasa, mari kita ciptakan situasi yang rukun dan damai. Saya mengajak kaum Nasrani untuk bersama-sama membangun Kabupaten Brebes yang lebih baik,” ujar Bupati Paramita.
Sebagai bentuk apresiasi, Forkopimda turut menyerahkan bingkisan kepada para petugas di Posyan dan Pospam, serta kepada pengurus gereja yang dikunjungi.
Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar di bawah pengamanan ketat personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dishub yang dipimpin oleh Wakapolres Brebes Kompol Purbo Adjar Waskito. (Red/Hms)
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan Gedung Jenderal Soedirman Paspampres sebagai penanda dimulainya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan VVIP di Mako Paspampres, Jalan Tanah Abang II Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).
Sebelum pengguntingan pita sebagai tanda peresmian, Panglima TNI menyampaikan pernyataan resmi yang menandai dimulainya penggunaan Gedung Jenderal Soedirman Paspampres.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 24 Desember tahun 2025 pukul 10.54 WIB, saya Jenderal TNI Agus Subiyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dengan ini meresmikan Gedung Jenderal Soedirman Paspampres,” ujarnya.
Usai peresmian, Panglima TNI meninjau sejumlah fasilitas penunjang yang tersedia di lingkungan gedung, antara lain ruang rapat, ruang komando, lapangan tembak, kolam renang, serta Setia Waspada Sport Center. Seluruh fasilitas tersebut dirancang untuk mendukung pembinaan fisik, peningkatan kemampuan, dan kesiapsiagaan prajurit.
Dengan diresmikannya Gedung Jenderal Soedirman, diharapkan satuan Paspampres semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai garda terdepan pengamanan Presiden, Wakil Presiden, serta tamu negara, seiring dengan dinamika dan kompleksitas tugas pengamanan VVIP ke depan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
Aceh Timur, DN-II Tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Ketua Bidang IV Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat Safriati Safrizal berhasil menembus Kecamatan Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur, untuk mempercepat penyaluran bantuan. Sebelumnya, wilayah tersebut sulit dijangkau akibat banjir besar yang melanda Aceh.
Tim memfokuskan penanganan di Gampong Blang Seunong, Kecamatan Pantee Bidari, yang merupakan salah satu lokasi paling terdampak. Hingga saat ini, penerangan listrik di kawasan tersebut belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini menyulitkan aktivitas warga, khususnya pada malam hari, serta berdampak pada pelayanan dasar di lingkungan permukiman dan pengungsian.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Ditjen Bina Adwil Kemendagri bersama TP PKK Pusat menyalurkan bantuan berupa genset dan lampu senter guna membantu pemulihan penerangan sementara bagi masyarakat. Selain itu, disalurkan pula berbagai bantuan kebutuhan dasar, antara lain obat-obatan, makanan siap saji, sembako, perlengkapan ibadah, kasur, serta perlengkapan mandi untuk mendukung kebutuhan harian warga terdampak.
Dalam keterangannya, Safriati Safrizal menyampaikan bahwa kehadiran tim di wilayah sulit dijangkau merupakan wujud komitmen untuk memastikan masyarakat terdampak tidak terisolasi dari perhatian negara.
“Meski akses terbatas dan kondisi medan cukup berat, kami memastikan tim tetap hadir untuk melihat langsung kebutuhan warga,” ujar Safriati di sela kegiatan tersebut, Selasa (23/12/2025).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran tim di Pantee Bidari juga bertujuan memastikan penanganan darurat berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan serta menjadi dasar bagi kebijakan lanjutan bersama pemerintah daerah (Pemda). Data lapangan tersebut akan digunakan sebagai rujukan dalam upaya pemulihan dan rehabilitasi pascabencana.
“Hasil tinjauan lapangan akan menjadi dasar koordinasi dengan pemerintah daerah dalam tahap pemulihan. Data yang kami kumpulkan di lapangan akan menjadi rujukan penting agar penanganan pascabencana dapat dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran,” tambah Safriati.
Sebagaimana diketahui, banjir dengan ketinggian mencapai hingga 12 meter melanda sejumlah permukiman di wilayah tersebut dan mengakibatkan banyak rumah warga hilang atau rusak berat akibat terseret arus. Akses menuju lokasi terdampak sempat terputus karena kerusakan infrastruktur dan kondisi medan yang berat.
Tim Ditjen Bina Adwil Kemendagri tetap melanjutkan peninjauan untuk mengecek langsung dampak bencana. Selain itu, tim juga mendata rumah terdampak serta memetakan kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan balita.
Melalui berbagai upaya tersebut, Ditjen Bina Adwil Kemendagri terus berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat terdampak sebagai bagian dari respons penanganan bencana.
Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang akhir tahun anggaran. Ia menegaskan bahwa realisasi belanja pemerintah merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Target pendapatan tentunya diharapkan bisa 100 persen atau mendekati itu, kalau ada misalnya [pendapatannya] lebih, itu pasti prestasi. Dan kemudian belanja juga diharapkan bisa didorong tinggi,” ujar Mendagri pada Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Mendagri mengungkapkan, belanja pemerintah yang tinggi akan membuat peredaran uang di masyarakat meningkat, sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga pun menguat. Konsumsi rumah tangga ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah juga menjadi stimulus bagi sektor swasta agar dapat terus bergerak.
Ia mengatakan, sektor swasta penting diperhatikan karena merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi selain belanja pemerintah. Hal ini termasuk peran sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Daerah yang swastanya hidup itu pasti pertumbuhan ekonominya akan tinggi, dan kemudian PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) juga akan bisa bertambah,” ujarnya.
Berdasarkan data per 30 November 2025, Mendagri mengungkapkan total realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara itu, total realisasi belanja provinsi, kabupaten, dan kota mencapai Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia berharap angka tersebut terus meningkat mengingat capaian total realisasi pendapatan seluruh daerah per 31 Desember 2024 mencapai Rp1.367 triliun atau 97,29 persen. Begitu pula dengan capaian total realisasi belanja seluruh daerah pada periode yang sama sebanyak Rp1.365 triliun atau 91,72 persen. “Mudah-mudahan saja di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi, lebih tinggi,” ujarnya.
Mendagri membeberkan daerah dengan realisasi APBD tertinggi hingga terendah. Ia mengapresiasi daerah yang realisasi APBD-nya terbilang memuaskan serta mengingatkan daerah yang realisasinya masih rendah agar melakukan upaya peningkatan.
Adapun 10 daerah di tingkat provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi yaitu Bali, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Sumatera Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Bojonegoro, Batang, dan Tana Tidung. Sementara di tingkat kota, yaitu Banjarbaru, Banjarmasin, Denpasar, Solok, Pekalongan, Bukittinggi, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Kediri, dan Tangerang.
Sementara itu, 10 daerah dengan realisasi pendapatan terendah di tingkat provinsi yakni Riau, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Maluku, Kalimantan Utara, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Di tingkat kabupaten, yaitu Halmahera Barat, Aceh Tenggara, Halmahera Utara, Manggarai Timur, Sorong Selatan, Yalimo, Kuantan Singingi, Sorong, Pulau Taliabu, dan Lingga. Adapun di tingkat kota, yakni Dumai, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Lhokseumawe, Langsa, Sorong, Ternate, Kupang, Sabang, dan Tual.
Di sisi lain, 10 daerah dengan realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi yaitu Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua Pegunungan, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Probolinggo, Bengkayang, Melawi, Deiyai, Waropen, Tangerang, Buleleng, dan Gorontalo Utara. Sementara di tingkat kota, yaitu Sukabumi, Banjar, Serang, Sawahlunto, Cimahi, Yogyakarta, Banda Aceh, Jambi, Semarang, dan Pariaman.
Sedangkan untuk 10 daerah dengan realisasi belanja terendah di tingkat provinsi, yakni Papua Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Papua Selatan, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Jambi. Untuk tingkat kabupaten terendah, yaitu Kutai Barat, Badung, Sorong Selatan, Pulau Taliabu, Dogiyai, Teluk Bintuni, Tana Tidung, Barito Utara, Mappi, dan Kepulauan Aru. Sementara di tingkat kota, yakni Subulussalam, Bandar Lampung, Gunungsitoli, Pagaralam, Pematangsiantar, Lubuklinggau, Tarakan, Bontang, Bengkulu, dan Lhokseumawe.
Red
You cannot copy content of this page