CILACAP, DN-II TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan dan kelestarian sumber daya kelautan nasional. Tim Second Fleet Quick Response (SFQR) Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap berhasil menggagalkan upaya penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ilegal yang diperkirakan bernilai sekitar Rp2,5 miliar, Sabtu (18/4/2026).
Keberhasilan tersebut berawal dari kegiatan patroli dan pengawasan yang dilaksanakan di wilayah Jalan Lingkar Timur, Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Dalam operasi tersebut, tim SFQR mengamankan seorang pria atas nama Kasimin yang diduga membawa BBL tanpa dilengkapi dokumen resmi menggunakan sepeda motor dengan satu box styrofoam.
Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Markas Komando (Mako) Lanal Cilacap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap yang terdiri dari enam personel turut hadir guna melaksanakan verifikasi dan penghitungan terhadap barang bukti yang diamankan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Minggu (19/4/2026), jumlah BBL yang berhasil diamankan sebanyak 5.859 ekor, terdiri dari jenis pasir dan mutiara. Atas temuan tersebut, negara diperkirakan mengalami potensi kerugian hingga Rp2,5 miliar. Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti telah diserahkan kepada pihak PSDKP Cilacap untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
TNI Angkatan Laut menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam upaya memberantas praktik ilegal di wilayah perairan Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen TNI AL dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta melindungi kekayaan sumber daya kelautan demi kepentingan bangsa dan negara, sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber: Dinas Penerangan Angkatan Laut.
BREBES, DN-II Ribuan jamaah dan santri dari berbagai penjuru daerah memadati SMK Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda, Sirampog, Brebes, pada Sabtu (18/4/2026) malam. Kehadiran massa tersebut guna mengikuti peringatan Haul ke-5 KH Sodiq Suhaemi dan Haul ke-10 Nyai Hj. Ulfatunnisa yang berlangsung khidmat.
Acara yang dimulai sejak pukul 20.00 hingga 23.20 WIB ini tidak hanya menjadi momentum kirim doa, tetapi juga sarana silaturahmi akbar antara ulama, umara (pemerintah), dan masyarakat lintas generasi.
Kehadiran Tokoh Nasional dan Daerah
Pantauan di lokasi, sejumlah tokoh penting turut hadir memberikan penghormatan. Di antaranya adalah:
Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN RI)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Taj Yasin Maimoen (Wakil Gubernur Jawa Tengah)
Paramitha Widya Kusuma (Bupati Brebes)
AKBP Lilik Ardhiansyah (Kapolres Brebes)
Tuan rumah sekaligus Pengasuh Ponpes Al-Hikmah 1 Benda, KH Labib Sodiq (Abah Labib), menyambut hangat para tamu didampingi Pengasuh Ponpes Al-Hikmah 2, KH Sholahuddin Masruri (Gus Sholah), serta jajaran ulama kharismatik lainnya.
Pesan Menteri ATR/BPN: Peran Pesantren dan Kemandirian Bangsa
Dalam sambutannya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya peran strategis pesantren dalam menyongsong masa depan pembangunan nasional. Ia menggarisbawahi bahwa kekuatan sebuah bangsa sangat bergantung pada kemandirian di sektor pangan dan energi.
“Pemerintah sangat membutuhkan masukan dan doa dari para ulama. Pesantren bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan benteng pertahanan moral dan penguatan sosial masyarakat,” ujar Nusron.
Nusron juga menyinggung tantangan global, terutama dampak konflik di Timur Tengah yang mempengaruhi stabilitas energi nasional. Ia berharap lulusan pesantren mampu menjadi agen perubahan yang solutif di tengah masyarakat demi mendukung ketahanan nasional. 
Tausiyah Keberkahan Hidup
Acara inti diisi dengan mauidzoh hasanah oleh KH Muhammad Faiz Syukron Makmun. Dalam tausiyahnya, beliau mengingatkan jamaah mengenai pentingnya menjaga keberkahan dalam hidup. Ia menyoroti fenomena zaman sekarang di mana banyak orang merasa kekurangan meski secara materi tercukupi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kehidupan saat ini cenderung mengalami penurunan keberkahan, baik dalam penggunaan waktu maupun hasil usaha. Kita harus meneladani generasi terdahulu yang hidup sederhana, namun tetap produktif dan penuh keberkahan,” pesan KH Muhammad Faiz.
Sinergi Lintas Sektoral
Menutup rangkaian acara, suasana keakraban terlihat saat Bupati Paramitha Widya Kusuma dan Wagub Taj Yasin Maimoen berjalan berdampingan mendampingi Menteri Nusron Wahid menuju kediaman (Ndalem) Abah Labib.
Momen kebersamaan ini menjadi simbol kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh agama dalam menjaga kondusivitas serta mendukung pembangunan di Kabupaten Brebes.
Red/Alex MT
PALI, SUMSEL, DN-II Dugaan praktik “pengaturan” proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali mencuat. Ali Sopyan, Wakil Ketua Umum IWO Indonesia, secara tegas mendesak Tim Tindak Pidana Khusus (Tipikor) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan pada proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten PALI tahun anggaran 2024.
Proyek senilai Rp9,8 miliar yang dikerjakan oleh CV Chy tersebut disinyalir penuh kejanggalan, mulai dari tahap perencanaan hingga penetapan pemenang tender.
Indikasi Pengaturan HPS dan Keterlibatan Penyedia
Berdasarkan data yang dihimpun, muncul indikasi kuat bahwa oknum pejabat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten PALI memberikan “karpet merah” kepada pihak rekanan.
Dugaan skandal ini terendus sejak tahap finalisasi Detail Engineering Design (DED) pada Januari 2024. Perwakilan CV Chy, berinisial OSR, dilaporkan hadir dalam rapat internal dinas dan diduga turut mengintervensi penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ada temuan bahwa PPK melakukan perubahan HPS untuk mengakomodasi permintaan calon penyedia. Ini jelas melanggar prinsip keadilan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Ali Sopyan. (19/4/2026).
Bahkan, ditemukan kesamaan struktur dokumen digital (file excel) antara HPS milik PPK dengan dokumen penawaran milik CV Chy, termasuk kesamaan angka hingga lima digit di belakang koma. Hal ini memperkuat dugaan bahwa dokumen HPS telah bocor atau dikuasai penyedia sebelum tender dimulai.
Proses Tender yang Dipaksakan
Kejanggalan tidak berhenti di situ. Meski tender pertama dinyatakan gagal, tender kedua yang memenangkan CV Chy justru dinilai cacat hukum. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa CV Chy seharusnya gugur karena tidak memenuhi syarat kualifikasi, di antaranya:
Tidak mengunggah IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang masih berlaku.
Tidak melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU).
Gagal menyampaikan bukti kewajiban perpajakan tahun terakhir.
Personel inti tidak memiliki pengalaman kerja sesuai persyaratan LDP dan KAK.
Anehnya, Pokja Pemilihan tetap meloloskan perusahaan tersebut hingga ditetapkan sebagai pemenang kontrak nomor 08/Perpus/PPK-SPK/GEDUNG/IV/2024.
Potensi Kerugian Negara
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Akibat adanya perubahan harga satuan yang tidak wajar untuk mengakomodasi kepentingan pihak tertentu, ditemukan indikasi pemahalan harga (mark-up) yang cukup signifikan. Berdasarkan perbandingan antara HPS tender pertama dan kedua, terdapat 55 item pekerjaan yang mengalami kenaikan harga secara drastis.
Estimasi awal menunjukkan adanya potensi pemahalan harga sebesar Rp1.675.342.528,53.
“Kami meminta Kejati Sumsel tidak tutup mata. Ini adalah uang rakyat. Proses pengadaan yang diatur sejak awal seperti ini adalah pintu masuk utama tindak pidana korupsi,” tegas Ali Sopyan menutup keterangannya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten PALI belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Tim Redaksi
TANGERANG, DN-II Lembaga legislatif Kota Tangerang kembali menjadi pusat sorotan tajam publik. Belum tuntas perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan hingga polemik pengadaan tablet mewah senilai Rp17 juta per unit, kini DPRD Kota Tangerang mencatatkan rekor sebagai instansi dengan alokasi perjalanan dinas tertinggi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk tahun anggaran 2026.
Lonjakan Fantastis di Tahun 2026
Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP per Sabtu (18/4/2026), total pagu anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Tangerang menyentuh angka Rp51.338.482.000.
Angka ini mengalami pembengkakan signifikan sebesar Rp12,9 miliar atau naik sekitar 33% dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp38,4 miliar. Kenaikan drastis ini memicu pertanyaan kritis mengenai urgensi kunjungan kerja (kunker) di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah.
Rentetan Kontroversi: Dari Tablet Mewah ke Meja Hijau
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Publik menilai lonjakan anggaran ini sangat kontras dengan dua isu hukum dan kebijakan yang saat ini merongrong kredibilitas dewan:
Dugaan Penyelewengan Dana: Laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tangerang mengenai dugaan penyelewengan dana tunjangan anggota DPRD tahun 2025 hingga kini belum menunjukkan kejelasan perkembangan.
Pengadaan Tablet Premium: Proyek pengadaan 50 unit tablet senilai Rp858 juta pada akhir 2025 masih menyisakan polemik. Dengan harga satuan mencapai Rp17,16 juta, perangkat tersebut dinilai terlalu mewah (over-spec) untuk fungsi administratif dasar, sehingga berpotensi memboroskan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.
Secara administratif, kenaikan anggaran perjalanan dinas sering kali berdalih pada penyesuaian Standar Biaya Masukan (SBM) nasional. Namun, tanpa rincian rencana kerja (output) yang transparan, angka Rp51,3 miliar tersebut rentan dipersepsikan publik sebagai “wisata politik” berkedok tugas negara.
Transparansi Menjadi Harga Mati
Sekjen LBH BONGKAR, Irwansyah, S.H., menegaskan bahwa akuntabilitas penggunaan dana publik tidak bisa ditawar.
”Publik butuh pembuktian bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan berbanding lurus dengan kualitas kinerja legislatif. Jangan sampai ini hanya sekadar upaya menghabiskan kuota anggaran tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Irwansyah.
Sikap Bungkam Sekretariat Dewan
Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris DPRD Kota Tangerang, Teddy Bayu Saputra, belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi mengenai rincian agenda perjalanan dinas 2026 yang membengkak hingga spesifikasi teknis tablet premium tersebut belum membuahkan hasil.
Sikap bungkam otoritas Sekretariat Dewan ini dikhawatirkan kian memperkuat spekulasi negatif dan menurunkan indeks kepercayaan warga terhadap lembaga legislatif. Kondisi ini tampak kontras dengan pihak eksekutif Pemkot Tangerang yang baru saja menerima apresiasi kinerja pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2025 lalu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketimpangan integritas antara lini eksekutif dan legislatif kini menjadi rapor merah dalam tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang.
Red/SM/Enjelina
BREBES, DN-II Menjelang jadwal keberangkatan jamaah haji pada 22-23 April mendatang, Pemerintah Kabupaten terus mematangkan kesiapan logistik dan sumber daya manusia. Fokus utama saat ini meliputi finalisasi seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) serta pemastian kelayakan armada transportasi untuk mobilitas jamaah. (19/4/2026).
Mekanisme Seleksi PHD: Transparansi hingga Tingkat Provinsi
Proses rekrutmen Petugas Haji Daerah (PHD) tahun ini dilakukan secara kompetitif guna menjamin kualitas pelayanan. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mencatat sedikitnya 21 pendaftar telah melewati verifikasi administrasi di tingkat kabupaten. Nama-nama tersebut kemudian dikirim ke tingkat provinsi untuk menjalani tahapan seleksi lanjutan yang dikelola langsung oleh tim gabungan Provinsi dan Kementerian Agama (Kemenag).
Instrumen penilaian akhir mencakup ujian Computer Assisted Test (CAT) dan sesi wawancara mendalam guna mengukur kesiapan mental serta pemahaman tupoksi para calon petugas.
Daftar Petugas dan Pembagian Tugas di Makkah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Para petugas terpilih akan dibagi ke dalam dua kategori krusial: PHD Bidang Kesehatan untuk layanan medis, dan PHD Bidang Umum untuk urusan logistik, operasional koper, serta koordinasi katering.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 7 petugas yang akan ditempatkan di Makkah, berasal dari berbagai unsur instansi dan masyarakat (termasuk unsur Darul Huda). Beberapa nama yang terkonfirmasi bertugas antara lain: 
Muhammad Ashikin
Nashikhun
Asmi Aziz
Poniran
dr. Fajar Edi Wantoro
Fafat
Seluruh petugas ini akan bersinergi dengan Ketua Regu (Karu), Ketua Rombongan (Karom), dan Ketua Kloter untuk memastikan pelayanan jamaah berjalan sinkron.
Kesiapan Armada Bus: PO Dari Jaya, Dewi Sri, dan Blue Star Siap Jalan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk mobilitas jamaah menuju Asrama Haji Donohudan, pemerintah daerah telah menyiapkan total 38 unit bus (37 unit operasional dan 1 unit cadangan). Layanan transportasi ini menggunakan sistem Pulang Pergi (PP).
Rincian armada yang dikerahkan meliputi:
PO Dari Jaya: 15 unit
PO Dewi Sri: 15 unit
PO Blue Star: 8 unit
Alokasi anggaran untuk transportasi ini dipatok sebesar Rp9,2 juta per unit, yang sudah mencakup biaya operasional dan pajak resmi.
Dukungan Anggaran APBD dan Jadwal Keberangkatan
Sesuai amanat Undang-Undang Perhajian, seluruh biaya operasional petugas haji daerah ditanggung sepenuhnya oleh APBD. Komponen biaya tersebut meliputi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sekitar Rp83 juta per orang, serta uang saku sebesar Rp10 juta (net Rp9,5 juta setelah potong pajak 5%).
Rombongan dijadwalkan bertolak menuju Solo pada 22 dan 23 April. Perjalanan ibadah ini diperkirakan memakan waktu 43 hari, dengan estimasi kepulangan pada 6 Juni mendatang. Pemerintah berharap dengan persiapan logistik dan pengawasan ketat ini, jamaah dapat beribadah dengan khusyuk dan kembali sebagai haji yang mabrur.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Suasana penuh keakraban dan kebersamaan mewarnai proses pembangunan Jembatan Gantung Garuda di Desa Bangbayang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pada Minggu (19/4/2026), di sela-sela kegiatan pembangunan, anggota Koramil 12/Bantarkawung bersama masyarakat memanfaatkan waktu istirahat dengan makan bersama di lokasi pekerjaan.
Jembatan yang melintasi Sungai Ciraja ini merupakan proyek penting yang akan menghubungkan Desa Bangbayang dengan Desa Bantarkawung. Dalam proses pembangunannya, tidak hanya kerja keras yang terlihat, tetapi juga kekompakan dan keharmonisan antara TNI dan masyarakat yang semakin terjalin erat.
Pada momen istirahat tersebut, anggota Koramil dan warga duduk bersama secara sederhana, menikmati hidangan yang disiapkan secara gotong royong. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan tampak jelas, mencerminkan kuatnya rasa kebersamaan di antara mereka.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan makan bersama ini menjadi salah satu bentuk kebersamaan yang mampu mempererat hubungan antara aparat TNI dan masyarakat. Selain melepas lelah setelah bekerja, momen tersebut juga dimanfaatkan untuk saling bertukar cerita serta memperkuat komunikasi di lapangan.
Babinsa Desa Bangbayang, Pelda Aris, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kebersamaan seperti ini merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran pembangunan.
“Selain bekerja bersama, kebersamaan seperti makan bersama ini juga penting untuk menjaga kekompakan dan semangat. Dengan hubungan yang baik, pekerjaan akan terasa lebih ringan,” ungkap Pelda Aris.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Gantung Garuda bukan hanya tentang pembangunan fisik semata, tetapi juga tentang membangun kebersamaan dan semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat.
Warga Desa Bangbayang dan Desa Bantarkawung mengaku senang dengan kebersamaan yang terjalin selama proses pembangunan. Mereka merasa semakin dekat dengan anggota TNI yang turut membantu pembangunan di wilayah mereka.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan yang terus terjaga, pembangunan Jembatan Gantung Garuda di Kecamatan Bantarkawung diharapkan dapat berjalan lancar hingga selesai. Jembatan ini nantinya akan menjadi sarana penting dalam meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes, sekaligus menjadi simbol kuatnya kemanunggalan TNI dengan rakyat.(Red/Pen0713)
BREBES, DN-II Menjadi pekerja migran bukan sekadar mencari pundi-pundi rupiah di negeri orang, melainkan sebuah perjuangan panjang demi kemandirian di masa depan. Hal inilah yang dibuktikan oleh Mia (42), sosok perempuan asal Brebes yang kini sukses bertransformasi dari “Pejuang Devisa” menjadi pengusaha di tanah kelahirannya. (19/4/2026).
Selama sembilan tahun, ibu dua anak ini merantau ke Taiwan. Bekerja sebagai perawat lansia, Mia mendedikasikan waktunya dengan penuh kedisiplinan. Namun, ia menyadari bahwa masa depannya bukan di negeri orang, melainkan di rumah sendiri.
Bangga Jadi Pejuang Devisa dan Waspada TPPO
Mia lebih nyaman menggunakan istilah “Pejuang Devisa” ketimbang buruh migran. Baginya, setiap tetes keringat pekerja di luar negeri adalah aset besar bagi pendapatan negara. Namun, di tengah maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kerap menghantui warga Brebes, Mia memberikan catatan kritis.
“Calon pekerja harus jeli. Lihat rekam jejak perusahaan penempatannya (PT). Pastikan mendaftar lewat jalur resmi yang terdaftar di Disnaker,” tegas Mia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, menempuh jalur resmi adalah jaminan keamanan. Dengan jalur legal, keberadaan pekerja tetap terpantau oleh pemerintah dan agensi. Ia juga mengingatkan agar pekerja tidak gegabah mengambil langkah pintas jika menghadapi kendala dengan majikan.
“Komunikasi adalah kunci. Kalau ada masalah, bicara dengan agensi. Jangan memilih kabur, karena itu hanya akan memperumit keadaan dan menghilangkan hak-hak kita,” tambahnya.
Rahasia Sukses: Kinerja Bagus dan Manajemen Keuangan
Selama hampir satu dekade di Taiwan, Mia mengaku beruntung mendapatkan majikan yang baik. Meski gaji standar perawat berada di kisaran Rp10 juta, ia kerap menerima bonus tambahan.
“Gaji itu sebenarnya bergantung pada bos. Kalau kinerja kita bagus dan memuaskan, mereka tidak ragu memberi tambahan,” ungkapnya membagikan tips agar dihargai di tempat kerja.
Namun, gaji besar tidak akan berarti tanpa pengelolaan yang cerdas. Mia menekankan pentingnya memiliki tabungan pribadi yang tidak diketahui oleh orang lain, termasuk keluarga di rumah.
“Jangan kirim uang 100 persen ke rumah. Kita harus punya tabungan sendiri yang kita pegang,” ujarnya. Langkah ini diambil bukan karena pelit, melainkan sebagai antisipasi jika keluarga di rumah tidak amanah dalam mengelola uang kiriman. Strategi inilah yang membuatnya memiliki modal kuat saat memutuskan pulang ke Indonesia.
Memetik Buah Kesabaran
Kini, masa-masa merantau telah usai. Mia memilih untuk menetap dan membesarkan usahanya di Brebes. Dari hasil tabungannya selama di Taiwan, ia kini mengelola bisnis rumah makan dan merambah ke sektor pertanian.
Baginya, kesuksesan bukan tentang berapa lama bekerja di luar negeri, melainkan seberapa siap kita membangun kemandirian saat kembali. Kisah Mia menjadi bukti nyata bahwa dengan keberanian, kehati-hatian dalam memilih jalur resmi, dan kedisiplinan finansial, setiap pekerja migran bisa menjadi pengusaha sukses di kampung halaman.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes resmi mendeklarasikan transformasi menuju politik modern melalui digitalisasi sistem kepemimpinan. Langkah ini diambil untuk menggeser paradigma lama menuju organisasi yang lebih transparan, sekaligus menegaskan posisi PDIP sebagai partai yang adaptif terhadap dinamika zaman. (19/4/2026).
Ketua DPC PDI Perjuangan Brebes, Carudin, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren teknologi, melainkan regulasi sistem yang wajib dipatuhi seluruh kader di semua tingkatan.
Transformasi Konten: “Amplop Sudah Usang”
Dalam arahannya yang tajam, Carudin menyoroti fenomena politik uang yang dinilai sudah tidak relevan dan tidak lagi efektif memenangkan simpati publik. Ia meminta kader berhenti mengandalkan logistik finansial sebagai senjata utama.
”Zaman sekarang, pemain politik yang hanya sibuk bagi-bagi uang itu sudah ketinggalan zaman. Buktinya nyata, satu rumah diberi lima amplop, tapi yang dipilih tetap orang lain. Rakyat sudah pintar,” tegas Carudin di hadapan para kader.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai gantinya, ia mendorong kader untuk bertransformasi menjadi politisi berbasis konten. Media sosial harus dikonversi menjadi alat perjuangan untuk mengedukasi masyarakat, membongkar praktik korupsi, hingga melawan kedzaliman di tingkat lokal.
Kader Sebagai “Watchdog” Infrastruktur
Carudin memberikan instruksi konkret: kader harus berani menjadi pengawas sosial di desa masing-masing. Keberanian menyuarakan kebenaran melalui platform digital dinilai sebagai modal investasi politik yang lebih mahal daripada uang.
”Jika melihat proyek infrastruktur yang asal-asalan, misalnya talud dengan kualitas semen buruk, jangan takut. Rekam, buat video, tunjukkan faktanya kepada publik. Keberanian membela hak rakyat seperti inilah yang akan dinilai mahal oleh masyarakat,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan membuka pintu bagi kader yang memiliki keterbatasan finansial namun kaya akan integritas untuk tetap kompetitif memperebutkan kursi legislatif.
Meniru Jejak Humanis dan Integritas Digital
Selain menjadi pengawas, kader diinstruksikan untuk tetap menjaga sisi humanis. Aksi nyata seperti membantu lansia atau berdialog dengan warga harus didokumentasikan sebagai bentuk transparansi kinerja. Ia merujuk pada konsistensi tokoh seperti Hendi Prihadi (Hendi) yang sukses membangun reputasi melalui aksi sosial yang autentik di media sosial.
Di sisi internal, Carudin memberikan peringatan keras terkait keamanan dan integritas sistem daring (online) partai yang baru:
Dilarang Manipulasi: DPC dilarang keras mengutak-atik sistem digital yang telah ditetapkan pusat.
Nol Toleransi “Kenakalan”: Seluruh kader wajib menjaga kebersihan administrasi dari praktik curang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Solidaritas Tanpa Batas: Menjunjung tinggi semangat gotong royong tanpa memandang latar belakang daerah.
”Saya tidak ingin ada ‘kenakalan’ administratif. Sistem ini dibangun agar kita semua nyaman dan terukur dalam bekerja. Teruslah bersemangat, laksanakan instruksi partai, dan jangan pernah berhenti belajar,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Menjawab tantangan era disrupsi, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes melakukan langkah progresif dengan menggelar seleksi Fit and Proper Test calon Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) berbasis digital. Agenda yang dihelat pada Minggu (19/04/2026) ini menjadi bukti transformasi teknologi di internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif DPC PDI Perjuangan Brebes, Suntoro, menegaskan bahwa digitalisasi seleksi ini bukan sekadar tren, melainkan kepatuhan terhadap regulasi mutakhir kepartaian.
”Kita harus relevan dengan zaman. Langkah ini sesuai dengan instruksi pusat agar seluruh instrumen partai beradaptasi dengan arus digitalisasi, tanpa menghilangkan nilai-nilai ideologis kita,” ujar Suntoro di sela-sela kegiatan.
Pemetaan Wilayah dan Partisipasi Masif
Proses seleksi tahap ini difokuskan pada penguatan struktural di wilayah strategis yang mencakup tiga Daerah Pemilihan (Dapil), yakni:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dapil 1: Kecamatan Brebes, Songgom, dan Jatibarang.
Dapil 5: Kecamatan Losari, Tanjung, dan Kersana.
Dapil 6: Kecamatan Bulakamba dan Wanasari.
Sebanyak 93 kontestan bersaing ketat dalam penjaringan ini. Rata-rata, setiap kecamatan mengirimkan sekitar 25 kader terbaiknya untuk membuktikan kelayakan memimpin di tingkat akar rumput.
Mengatasi Gaptek: Sinergi Kader Senior dan Junior
Penerapan sistem online dalam pengisian formulir dan uji kelayakan sempat memunculkan dinamika menarik. Mengingat PDIP adalah partai massa yang merangkul lintas generasi, fenomena kegagapan teknologi (gaptek) di kalangan kader senior tidak terelakkan.
”Memang ada kendala teknis, terutama bagi beberapa kader senior yang belum akrab dengan platform digital. Namun, kami sudah siapkan tim pendampingan intensif. Hasilnya luar biasa, semangat mereka mengalahkan hambatan teknologi itu,” jelas Suntoro.
Menariknya, komposisi peserta didominasi oleh kombinasi yang solid: sekitar 40% merupakan wajah lama (petahana) yang ingin melanjutkan pengabdian, sementara sisanya adalah darah baru yang siap menyuntikkan energi segar bagi partai.
Satu Barisan, Tanpa Orang Dalam
Suntoro menegaskan bahwa mekanisme digital ini menutup celah subjektivitas. Ia menjamin seleksi berjalan transparan untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas murni, bukan karena kedekatan personal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Di sini tidak ada lagi sekat-sekat atau istilah ‘orangnya siapa’. Begitu masuk dalam sistem ini, semua adalah warga PDI Perjuangan. Kita semua satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan nakhoda DPC kita, Bapak Carudin,” tegasnya dengan lugas.
Melalui seleksi digital yang akuntabel ini, PDI Perjuangan Brebes optimistis dapat membangun fondasi organisasi yang lebih modern dan tangguh untuk menyongsong kemenangan di Pemilu 2029.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Jakarta, DN-II Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), TM Luthfi Yazid, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus solidaritas bagi para korban kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Luthfi Yazid di sela-sela pelantikan advokat baru di Hotel Harper, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (19/04/2026). Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), DePA-RI menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual tidak memiliki tempat dalam masyarakat dan merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi.
Mengusik Kesadaran Publik dan Bahaya Objektifikasi
Luthfi menilai kasus ini menjadi alarm keras bagi publik bahwa kekerasan seksual tidak selalu bersifat fisik. Hal ini sering kali tersembunyi dalam kata-kata, dilegitimasi di ruang privat, hingga dinormalisasi melalui percakapan yang merendahkan martabat perempuan. Ia mengingatkan bahwa aturan mengenai hal ini telah termaktub jelas dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Permendikbud No. 30 Tahun 2021.
”Dalam Rape Culture Pyramid (Piramida Budaya Pemerkosaan), normalisasi budaya objektifikasi terhadap perempuan adalah fondasi dari bentuk kekerasan seksual yang lebih besar. Puncaknya bisa berupa pemerkosaan hingga penganiayaan seksual,” ujar Luthfi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa objektifikasi adalah tindakan mereduksi manusia menjadi sekadar objek, memisahkan tubuh seseorang dari identitas, kehendak, dan martabatnya sebagai manusia utuh.
Tanggung Jawab Kolektif
Lebih lanjut, DePA-RI memandang kasus di FHUI bukan masalah yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari rapuhnya kesadaran hukum dan sensitivitas gender. Menurutnya, pencegahan tidak boleh hanya berhenti di level institusi, tetapi harus dimulai dari penguatan karakter di lingkungan keluarga.
”Masyarakat sebagai elemen sosial juga wajib andil menciptakan ruang yang aman dan kondusif bagi pencegahan serta penanganan kasus pelecehan seksual,” tambahnya.
Didampingi jajaran pengurus DPD Sulawesi Selatan Sudirman Jabir, Asri Ameru, Muh Hanafi, Arpin, dan Chandra Makawaru Luthfi Yazid menyatakan lima poin sikap resmi DePA-RI.
Mengecam Keras: Segala bentuk kekerasan seksual yang mencederai martabat manusia dan nilai keadilan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.
Desakan Mekanisme Konkret: Mendorong pembentukan sistem pencegahan dan edukasi kekerasan seksual yang komprehensif, terutama di lingkup kampus.
Transparansi UI: Mendesak Universitas Indonesia mengambil langkah tegas, transparan, dan akuntabel dalam menangani kasus ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh dengan tetap berpihak pada korban.
Partisipasi Publik: Mengajak masyarakat untuk aktif membangun budaya saling menghormati, berintegritas, dan peka gender.
Perlindungan Korban: Mengedepankan prinsip penanganan yang menjamin korban didengar, dilindungi identitasnya, serta mendapatkan hak-haknya sesuai prinsip keadilan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mandat Konstitusi
Luthfi menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa penegakan hukum yang transparan adalah satu-satunya jalan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
”Negara harus hadir dan memastikan hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu. Kasus di FHUI ini hendaknya menjadi refleksi bagi seluruh institusi pendidikan untuk membangun lingkungan yang benar-benar aman, inklusif, dan bermartabat,” pungkas TM Luthfi Yazid. (*)
You cannot copy content of this page