KARAWANG, DN-II Pembangunan Rumah Sakit (RS) Rengasdengklok menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidaksesuaian kontrak yang memicu kelebihan pembayaran senilai miliaran rupiah. Selain masalah volume, kualitas material bangunan pun ditemukan tidak memenuhi standar rencana. (22/2/2026).
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama Tenaga Ahli dari Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), proyek senilai Rp247,48 miliar yang dikerjakan oleh PT PP ini mencatat empat temuan krusial yang merugikan kas daerah.
Empat Temuan Utama BPK
Hasil uji petik dan klarifikasi fisik pada Februari hingga Mei 2025 mengungkap rincian permasalahan sebagai berikut:
Kekurangan Volume Pekerjaan: Ditemukan ketidaksesuaian volume terpasang dengan laporan progres senilai Rp267,30 juta.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mark-up Harga Satuan: Terdapat item pekerjaan baru dalam addendum kontrak yang dipatok lebih tinggi dari harga wajar dengan selisih mencapai Rp234,67 juta.
Penurunan Mutu Beton: Hasil uji laboratorium menunjukkan kuat tekan beton pada lima segmen bangunan tidak sesuai standar SNI 2847:2019. Kualitas beton yang seharusnya 22,5 Mpa hanya mencapai kisaran 17-21 Mpa, mengakibatkan kelebihan bayar sebesar Rp26,34 juta.
Ketidaksesuaian Merek Material: Adanya perubahan merek pada item pekerjaan sanitary yang tidak sesuai dengan kontrak awal, menimbulkan selisih harga sebesar Rp246,01 juta.
Pengembalian Dana dan Sanksi Denda
Hingga laporan ini disusun, PT PP telah menyetorkan kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp774,33 juta ke Kas Daerah pada 19 Mei 2025. Meski demikian, secara akumulatif (termasuk proyek lain di bawah Dinas PUPR), masih terdapat sisa kelebihan pembayaran yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp1,21 miliar serta denda keterlambatan senilai Rp85,14 juta.
BPK menilai kondisi ini terjadi akibat kurang cermatnya Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta lemahnya pengawasan dari PT AA selaku Manajemen Konstruksi (MK).
Rekomendasi BPK
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Karawang untuk:
Memberikan instruksi tegas kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR agar lebih optimal dalam mengawasi anggaran.
Memerintahkan PPK dan PPTK untuk segera memproses penarikan sisa kelebihan pembayaran senilai Rp1,21 miliar ke Kas Daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menagih denda keterlambatan sebesar Rp85,14 juta.
Mengevaluasi Konsultan Pengawas dan memasukkan klausul sanksi tegas dalam kontrak jasa konsultansi di masa mendatang agar kejadian serupa tidak terulang.
Pihak Pemerintah Kabupaten Karawang melalui dinas terkait menyatakan sependapat dengan hasil temuan tersebut dan berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tim Redaksi
BREBES, DN-II Peredaran obat keras golongan G secara ilegal di Kabupaten Brebes bukan lagi sekadar isu, melainkan ancaman nyata bagi ketahanan generasi muda. Di wilayah Kersana, Banjarharjo, hingga Cigedog, aktivitas penjualan obat jenis Tramadol dan Hexymer dilaporkan berlangsung secara terbuka, seolah-olah kebal terhadap jangkauan hukum. (22/2/2026).
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan pola distribusi yang merambah hingga ke pelosok kecamatan seperti Ketanggungan, Larangan, Tanjung, hingga jantung Kota Brebes. Ironisnya, lokasi penjualan seringkali berada di titik strategis—dekat pasar dan sekolah—yang menyasar remaja sebagai target pasar utama.
Payung Hukum yang Dilanggar
Aksi para pengedar ini secara telak menabrak konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, praktik ini merupakan tindak pidana serius:
Pasal 435: Menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, atau mutu dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pasal 436 ayat (2): Secara spesifik menyasar mereka yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait obat keras, dengan ancaman pidana denda yang signifikan.
Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019: Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu (OOT), yang menegaskan bahwa Tramadol hanya dapat diserahkan berdasarkan resep asli dokter.
Indikasi Jaringan Terstruktur: Siapa di Balik Layar?
Daya tahan bisnis ilegal ini memicu kecurigaan publik akan adanya sokongan kekuatan besar. Tidak logis jika peredaran yang masif dan terang-terangan ini luput dari pengawasan selama bertahun-tahun jika hanya dikelola pemain amatir.
“Kita tidak butuh sekadar penangkapan kurir atau pengecer kecil. Publik ingin melihat bandar besarnya diseret ke hukum,” ujar seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan. Ia menekankan bahwa menjelang Ramadhan, masyarakat menuntut pembersihan total agar lingkungan menjadi kondusif.
Dampak Medis: ‘Membunuh’ Tanpa Senjata
Penggunaan Tramadol dan Hexymer tanpa dosis medis yang tepat memicu kerusakan saraf permanen, gagal ginjal, hingga henti jantung. Secara sosiologis, ketergantungan obat ini menjadi pemicu utama aksi tawuran dan kriminalitas jalanan yang kerap melibatkan pelajar di Brebes.
Menanti Ketegasan Aparat Penegak Hukum (APH)
Bola panas kini berada di tangan Polres Brebes, Polda Jateng, dan BPOM. Masyarakat menunggu langkah nyata yang bukan sekadar formalitas. Komitmen APH sedang diuji: Apakah hukum di Jawa Tengah akan tegak lurus pada aturan, atau justru kalah oleh “uang koordinasi” dari jaringan mafia obat?
Langkah yang mendesak dilakukan adalah:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Operasi Terpadu: Melibatkan Satpol PP untuk menyisir toko kelontong atau kios kosmetik yang beralih fungsi menjadi apotek ilegal.
Trisula Penegakan Hukum: Melacak aliran dana untuk memutus mata rantai distribusi hingga ke level distributor utama.
Transparansi Kasus: Membuka akses informasi kepada publik mengenai jumlah tangkapan dan proses hukumnya agar tidak ada kesan “masuk angin” dalam penanganan perkara.
Jika tindakan tegas tidak segera diambil, predikat “Brebes Surga Obat Ilegal” akan menjadi noda hitam yang menghancurkan masa depan daerah tersebut.
(Tim Redaksi)
Brebes, DN-II Suasana khidmat menyelimuti Dukuh Kopi, Desa Cikuya, saat aliran listrik resmi mengalir ke gedung TPQ dan MDTA Al-Huda, Minggu (22/02/2026). Pemasangan KWH listrik gratis melalui program TMMD Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes ini disambut haru oleh pengurus yayasan dan warga setempat.
Kepala Yayasan Al-Huda, Bapak Oji Syahroji (51), tidak mampu menyembunyikan rasa syukurnya saat menyaksikan petugas PLN melakukan instalasi meteran listrik di lembaga pendidikan yang ia pimpin.
Yayasan Al-Huda yang menaungi unit pendidikan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) dan MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah) ini ternyata memiliki sejarah panjang. Berdiri sejak tahun 2000, lembaga ini telah menjadi kawah candradimuka bagi pendidikan karakter anak-anak di Dukuh Kopi.
Namun, kendala fasilitas, terutama akses listrik mandiri, seringkali menjadi tantangan dalam proses belajar mengajar selama puluhan tahun.
“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada Bapak-bapak TNI dari Kodim 0713/Brebes. Sejak berdiri tahun 2000, hari ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi kami. Akhirnya kami mendapatkan pemasangan KWH listrik gratis,” ujar Oji Syahroji dengan suara bergetar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran listrik dengan daya 900 Watt ini akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan lebih dari 200 santri yang menimba ilmu di sana.
“Sekarang anak-anak santri bisa menggunakan fasilitas listrik dengan tenang. Tidak ada lagi kendala gelap kalau mendung atau kegiatan malam. Ini benar-benar hadiah luar biasa dari program TMMD untuk masa depan anak-anak kami,” tambah Oji.
Program pemasangan listrik gratis ini merupakan bagian dari sasaran fisik tambahan TMMD Reguler ke-127 yang bertujuan menyentuh aspek-aspek vital di masyarakat, termasuk pendidikan agama. Sinergi antara Kodim 0713/Brebes dengan instansi terkait membuktikan bahwa TNI hadir untuk memberikan solusi nyata atas kesulitan rakyat di sekelilingnya. (Rio/Pradista)
Brebes, DN-II Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes tidak hanya fokus pada akses jalan, tetapi juga menyasar perbaikan kualitas hidup warga melalui rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penyediaan fasilitas sanitasi. Minggu (22/02/2026).
Hingga pekan ketiga Februari 2026, Satgas TMMD terus menunjukkan komitmennya dalam menuntaskan pemugaran sejumlah rumah warga yang sebelumnya tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Salah satu penerima manfaat, Pak Tarsoni, kini dapat tersenyum melihat rumahnya yang dulu rapuh mulai kokoh kembali berkat gotong royong TNI dan masyarakat.
Dansatgas TMMD ke-127, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., menjelaskan bahwa bedah rumah ini adalah bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Brebes.
“Pembangunan desa harus menyentuh kebutuhan paling mendasar, yaitu hunian yang layak. Kami tidak hanya membangun dinding dan atap, tapi juga memastikan adanya sanitasi yang baik agar kesehatan keluarga, terutama anak-anak di Desa Cikuya, lebih terjaga,” tegas Dandim.
Selain RTLH, Satgas TMMD bersama personel Polri juga bersinergi membangun bak penampungan air bersih. Fasilitas ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan kesulitan air bersih yang sering melanda warga saat musim kemarau, sekaligus mendukung kemandirian warga dalam mengelola kebutuhan domestik dan peternakan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Progres fisik ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pj Gubernur Jateng (yang dalam kunjungannya diwakili oleh jajaran terkait) mengapresiasi percepatan rehabilitasi RTLH ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di pedesaan.
Dengan total waktu pengerjaan selama 30 hari, seluruh sasaran fisik termasuk RTLH dan fasilitas air bersih ditargetkan rampung 100% sebelum upacara penutupan pada pertengahan Maret mendatang. (Rio/Utsm)
KOTA TEGAL, DN-II Memasuki awal Ramadan 2026, Polres Tegal Kota bersama Forkopimda menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral (Rakor Linsek) guna mengantisipasi peredaran petasan dan minuman keras oplosan, Jumat (20/2/2026), di Gedung Deviacita Polres Tegal Kota.
Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya, mengatakan rakor digelar sebagai langkah antisipasi agar situasi kamtibmas selama Ramadan tetap aman dan kondusif.
“Kami sengaja melaksanakan rakor di awal Ramadan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Belajar dari sejumlah kejadian di Jawa Tengah, kasus petasan dan miras oplosan telah menimbulkan korban,” ujarnya.
Ia menjelaskan, modus peredaran miras oplosan dan petasan kini memanfaatkan media sosial dan transaksi Cash on Delivery (COD).
Untuk itu, Polres Tegal Kota mengintensifkan upaya represif dan preventif melalui imbauan kamtibmas, patroli di jam rawan, serta Operasi Pekat dengan sasaran miras, petasan, premanisme, dan vandalisme.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga Kota Tegal tetap kondusif,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menekankan pentingnya menjaga kekhusyukan Ramadan dari potensi gangguan keamanan.
“Peredaran petasan dan miras oplosan adalah persoalan serius yang harus kita tangani bersama secara tegas dan terukur agar Ramadan dan Idul Fitri berlangsung aman, tertib, dan penuh kekhusyukan,” pungkasnya.(* Bim )
WASHINGTON D.C. DN-II Dalam langkah strategis memperkuat ekonomi nasional, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan eksklusif dengan 12 pimpinan perusahaan investasi dan pengusaha papan atas Amerika Serikat di Washington D.C., Jumat (20/02/2026).
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut krusial atas kolaborasi yang sebelumnya telah terjalin antara para investor global tersebut dengan Danantara Indonesia, institusi pengelola aset strategis BUMN.
Sinergi Investasi dan Diplomasi Ekonomi
Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka ruang investasi seluas-luasnya. Fokus utama dari kerja sama ini adalah membangun rantai pasok ekonomi yang tangguh serta menciptakan lapangan kerja masif di tanah air.
“Kami membuka peluang sebesar-besarnya bagi kemitraan global yang saling menguntungkan, dengan prioritas tetap pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Presiden dalam pertemuan tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran Tokoh Kunci Industri Global
Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran elit keuangan dunia, mulai dari pengelola dana infrastruktur hingga pemilik klub olahraga global. Beberapa nama besar yang hadir di antaranya:
Todd L. Boehly: CEO Eldridge Industries (Pemilik Chelsea FC dan LA Lakers).
Armen Panossian: Co-CEO Oaktree (Pemilik Inter Milan).
Jeffrey Perlman: CEO Warburg Pincus.
Matt Harris: Blackrock Founding Partners/Global Infrastructure Partners.
Daftar Delegasi Investor AS yang Menemui Presiden:
No Nama Tokoh Perusahaan / Institusi
1 Matt Harris Blackrock / Global Infrastructure Partners
2 Todd L. Boehly Eldridge Industries
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
3 Martin Escobari General Atlantic
4 Al Rabil Kayne Anderson
5 Neil R. Brown KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.)
6 Michael Weinberg Levine Leichtman Capital Partners (LLCP)
7 Armen Panossian Oaktree
8 Justin Metz Related Fund Management (RFM)
9 Luke Taylor Stonepeak
10 Nabil Mallick Thrive Capital
11 Jeffrey Perlman Warburg Pincus
12 Seth Bernstein Bernstein Equity Partners
Dampak Strategis bagi Indonesia
Keterlibatan perusahaan sekelas Blackrock, KKR, dan Warburg Pincus menandakan kepercayaan tinggi pasar global terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Dengan dukungan Danantara sebagai jembatan aset BUMN, investasi ini diharapkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga membawa transfer teknologi dan manajemen kelas dunia ke dalam ekosistem bisnis Indonesia.
Red/ TIW
Sumber: #CatatanSeskab
BREBES, DN-II Setelah sempat stagnan selama dua tahun terakhir, Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes kini mulai menunjukkan taringnya. Di bawah nakhoda baru, lembaga ini berkomitmen memperkuat peran strategisnya sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat, tenaga pendidik, dan Pemerintah Daerah. (21/2/2026).
Reaktivasi dan Restrukturisasi Organisasi
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, Budi Anjar Pranoto, S.Pd., mengungkapkan bahwa meski kepengurusan periode 2022–2027 telah terbentuk, kendala manajerial dan keterbatasan anggaran sempat membuat organisasi ini “mati suri” pada rentang 2022 hingga 2023.
“Momentum perubahan terjadi pada akhir 2025. Seiring pergantian pemerintahan dan peninjauan kembali usulan dari berbagai unsur, SK tahun 2022 dikukuhkan kembali. Melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW), kami kini siap menjalankan amanah secara penuh,” ujar Budi saat memaparkan visi lembaga.
Tiga Pilar Peran Strategis
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dewan Pendidikan menegaskan posisinya bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai lembaga Advisory (Pemberi Pertimbangan). Fokus utamanya adalah memastikan kebijakan pendidikan di Brebes berbasis data lapangan dan tepat sasaran melalui tiga pilar:
Sumbangsih Pemikiran: Memberikan masukan kritis dan konstruktif kepada Bupati terkait arah kebijakan pendidikan.
Validasi Lapangan: Mendukung kebijakan Pemda dengan menyodorkan fakta riil dari kondisi sekolah-sekolah di pelosok Brebes.
Kemitraan Legislatif: Berkolaborasi dengan DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang berdampak langsung pada sektor pendidikan.
Mengurai Benang Kusut Gaji Guru PPPK
Isu krusial yang kini menjadi prioritas adalah ketimpangan regulasi mengenai penggajian Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Saat ini, terdapat perbedaan persepsi yang tajam antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Pusat mengarahkan pembayaran melalui dana BOS, sementara Pemerintah Daerah sempat merencanakan melalui APBD. Posisi kami jelas: kami mendorong sinkronisasi. Pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada kekuatan APBD, sehingga transparansi anggaran adalah harga mati agar guru tidak menjadi korban ketidakpastian,” tegas Budi Anjar.
Langkah Taktis: Aksi Jemput Bola
Sebagai langkah konkret, Dewan Pendidikan akan segera melakukan aksi turun ke lapangan dengan dua fokus utama:
Validasi Data: Melakukan pendataan akurat jumlah tenaga PPPK Antar Waktu guna mencegah kesalahan distribusi kebijakan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Edukasi Kebijakan: Mensosialisasikan dinamika aturan pusat-daerah kepada para guru untuk meredam miskomunikasi di tingkat bawah.
Dengan aktifnya kembali Dewan Pendidikan, masyarakat berharap kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupaten Brebes dapat terkawal secara lebih transparan dan berkeadilan.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Rencana penggabungan antara sekolah berbasis keagamaan (Madrasah) dengan sekolah umum terus menuai pro dan kontra di kalangan praktisi pendidikan. Meski wacana simplifikasi ini bertujuan baik, kebijakan tersebut diprediksi akan membentur tembok besar, terutama terkait tata kelola instansi yang sudah mengakar kuat. (21/2/2026).
Salah satu tenaga pendidik Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta asal Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, menyampaikan pandangannya saat ditemui di Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes baru-baru ini. Ia menilai karakteristik sistem pendidikan di Indonesia yang memiliki dua jalur birokrasi berbeda menjadi hambatan fundamental.
Persoalan Dualisme “Atap”
Hambatan utama yang paling disorot adalah perbedaan kementerian yang menaungi kedua jenis lembaga pendidikan tersebut. Menurutnya, menyatukan dua institusi yang berbeda “induk” bukan perkara mudah.
“Kalau untuk di Indonesia sepertinya sulit ya, karena masing-masing sudah punya ‘atap’ atau instansi yang menaungi sendiri-sendiri,” ujarnya kepada wartawan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk diketahui, saat ini jalur pendidikan formal di Indonesia terbagi menjadi dua komando:
Sekolah Umum: Berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Kemendikbudristek).
Madrasah: Berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag).
Rumitnya Sinkronisasi Administrasi
Selain faktor struktural, aspek administrasi menjadi poin krusial yang dianggap akan menghambat proses integrasi. Penyelarasan pangkalan data (database), sinkronisasi kurikulum, hingga sistem penggajian dan tunjangan guru antara Kemenag dan Dinas Pendidikan memerlukan proses birokrasi yang panjang dan rumit.
“Mungkin yang pertama dari sisi administrasinya yang akan sangat sulit disatukan,” tambahnya.
Meski terdapat potensi kemudahan birokrasi jangka panjang jika administrasi dipintu-satukan, sang guru memilih bersikap hati-hati. Ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai sentimen rekan sejawatnya terkait isu sensitif ini.
Hingga saat ini, wacana integrasi sekolah satu pintu masih menjadi diskusi hangat di level pusat maupun daerah. Bagi para pendidik, terutama di lingkungan madrasah, kepastian status dan penyederhanaan birokrasi tetap menjadi harapan utama, terlepas dari instansi mana yang nantinya akan memegang kendali penuh.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Menyongsong bulan suci Ramadan 1447 H, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mengajak masyarakat untuk tidak sekadar mengejar kesalehan ritual, tetapi juga kesalehan sosial. Pesan ini mengemuka dalam dialog interaktif yang digelar di Stasiun Radio Singosari FM Brebes, Sabtu (21/02/2026).
Hadir sebagai narasumber, Zaki Safrudin Prihatin, anggota DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menekankan bahwa esensi puasa harus berdampak nyata pada stabilitas ekonomi dan ketertiban umum.
Spiritualitas yang Membuahkan Solidaritas
Dalam diskusi tersebut, Zaki menggarisbawahi bahwa keberhasilan ibadah Ramadan memiliki indikator sosial yang jelas. Meningkatnya spiritualitas seseorang seharusnya berbanding lurus dengan tumbuhnya empati terhadap kondisi masyarakat sekitar.
“Jika nilai spiritualitas naik namun kepekaan sosial jalan di tempat, maka ada yang perlu dievaluasi dari proses ibadah kita. Ramadan adalah momentum emas untuk memperkuat ikatan sosial,” ujar Zaki.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kemenangan Sejati: Melampaui Perayaan Musiman
Poin krusial lain yang dibahas adalah makna “kemenangan”. Zaki mengingatkan bahwa Idulfitri bukanlah garis finis, melainkan awal dari konsistensi (istiqamah). Kebaikan yang ditempa selama Ramadan harus menjadi fondasi karakter yang menetap, bukan sekadar tren musiman yang hilang saat syawal tiba. 
Peran Strategis DPRD: Mengawal Kekhusyukan Ibadah
Sebagai representasi rakyat, DPRD berkomitmen memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang tanpa terbayang kekhawatiran akan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Berikut adalah tiga fokus aksi DPRD Jawa Tengah selama bulan suci:
Pilar Fungsi Fokus Aksi Nyata
Pengawasan Memastikan stabilitas harga pangan di pasar dan ketersediaan stok BBM serta gas melon.
Aspirasi Membuka ruang dialog bagi pelaku UMKM agar roda ekonomi lokal tetap berputar sehat.
Anggaran Mengawal kebijakan perlindungan sosial dan program kesejahteraan tepat sasaran.
Sinergi untuk Ketertiban Umum
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menutup dialog, Zaki menegaskan bahwa harmoni Ramadan hanya bisa dicapai melalui kerja kolaboratif. Sinergi antara kesadaran warga dalam menjaga ketertiban serta peran aktif legislatif dalam pengawasan pasar adalah kunci utama.
Dengan harga pangan yang terkendali dan suasana lingkungan yang kondusif, masyarakat diharapkan dapat lebih khusyuk menjalankan ibadah tanpa terbebani masalah ekonomi mendasar.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Bulan Ramadan bukan sekadar ritual menahan lapar dan dahaga, melainkan momentum besar untuk transformasi diri, baik dalam interaksi sosial maupun perilaku di ruang siber. Di tengah kekhusyukan ibadah, masyarakat diajak untuk tetap mengedepankan ketertiban umum dan kesantunan digital.
Dalam diskusi di Singosari FM, Sabtu (21/02/2026), Muhammad Naryoko, S.Fil.I., M.S.I., Anggota DPRD Jawa Tengah sekaligus Ketua Fraksi PPP, menyoroti pentingnya menjaga harmoni di tengah masyarakat selama bulan suci.
Berikut adalah tiga poin utama yang ditekankan dalam refleksi tersebut:
1. Memaknai Tradisi dengan Ketertiban
Kegiatan komunal seperti Sahur on the Road (SOTR) memang menjadi warna tersendiri dalam tradisi lokal. Namun, Naryoko mengingatkan bahwa esensi berbagi jangan sampai terdistorsi oleh kegaduhan yang mengganggu ketenangan publik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pembatasan kegiatan tertentu oleh aparat bukan bermaksud membatasi ruang ibadah, melainkan upaya preventif terhadap potensi gesekan sosial, seperti tawuran atau balapan liar,” ujarnya. Masyarakat diimbau merayakan semangat Ramadan dengan cara yang lebih santun tanpa mengusik hak istirahat warga lainnya.
2. Ramadan sebagai Madrasah Sosial
Bulan suci ini dipandang sebagai waktu yang tepat untuk mengasah kepekaan sosial melalui dua pilar utama:
Toleransi Aktif: Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang majemuk untuk menjaga persatuan.
Solidaritas Ekonomi: Ramadan menjadi momentum emas menghidupkan ekonomi kerakyatan. Dengan mengutamakan belanja di UMKM dan pedagang takjil lokal, masyarakat turut memastikan roda ekonomi berputar di akar rumput.
3. Melawan “Polusi” Informasi di Ruang Digital
Gangguan ketertiban saat ini tidak lagi hanya terjadi di jalanan, tetapi juga di layar ponsel. Hoaks dan disinformasi sering kali menjadi “racun” yang merusak kekhusyukan ibadah.
Muhammad Naryoko secara khusus memberikan tips menjaga Etika Digital:
Literasi Sebelum Aksi: Pastikan sumber informasi berasal dari media yang kredibel.
Verifikasi Berlapis: Gunakan prinsip cek dan ricek sebelum menekan tombol share.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Waspada Berita “Daur Ulang”: Berhati-hatilah terhadap konten lama (video bencana atau kerusuhan masa lalu) yang diunggah kembali demi memicu kepanikan.
Kendali Jari: Hindari ambisi menjadi yang tercepat dalam menyebar berita tanpa validitas yang jelas.
Penutup
Dunia digital adalah cermin dari adab kita di dunia nyata. Dengan menjaga lisan di dunia nyata dan menjaga “jempol” di dunia maya, kita dapat meraih esensi Ramadan yang utuh: kedamaian bagi diri sendiri dan manfaat bagi sesama.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page