SALATIGA, DN-II Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan perusahaan di wilayahnya membayar tunjangan hari raya (THR) tepat waktu kepada buruh dan karyawan. Pemantauan dilakukan langsung ke sejumlah perusahaan, salah satunya PT Selalu Cinta Indonesia (SCI) di Salatiga, untuk memastikan hak pekerja diberikan paling lambat H-7 sebelum Lebaran.
Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh pekerja menerima haknya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Saya ingin memastikan bahwa hak buruh terkait THR diberikan maksimal H-7 Lebaran sesuai surat edaran kementerian,” kata Ahmad Luthfi saat melakukan pemantauan di PT SCI, Salatiga.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 9 Maret 2026, terdapat sekitar 263.853 perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Rinciannya terdiri atas 250.074 usaha mikro, 5.594 usaha kecil, 5.326 usaha menengah, dan 2.859 usaha besar.
Sementara itu, jumlah tenaga kerja di Jawa Tengah tercatat mencapai 2.506.916 orang, terdiri dari 1.047.558 pekerja laki-laki dan 1.459.358 pekerja perempuan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk memastikan kepatuhan perusahaan, Pemprov Jawa Tengah juga membuka posko layanan aduan THR yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Posko tersebut berada di Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah serta enam wilayah satuan kerja pengawasan (satwaker), yakni Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, Banyumas, dan Magelang.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Desk Tenaga Kerja Polda Jawa Tengah, untuk memantau potensi persoalan ketenagakerjaan selama periode menjelang Lebaran.
“Posko layanan aduan sudah ada sampai kabupaten/kota. Silakan buruh atau siapapun yang ingin mengadu terkait tenaga kerja bisa 24 jam. Ini untuk melindungi tenaga kerja kita agar tetap produktif,” ujar Ahmad Luthfi.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga mengapresiasi manajemen PT Selalu Cinta Indonesia (SCI) yang telah membayarkan THR kepada para pekerjanya lebih awal, yakni pada 5 Maret 2026.
Menurutnya, langkah perusahaan produsen alas kaki tersebut dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam memenuhi kewajiban kepada karyawan.
“Saya mengapresiasi PT SCI karena hak teman-teman buruh telah diberikan. Ini bentuk hubungan industrial yang sangat sehat,” katanya.
Ia menambahkan, PT SCI merupakan salah satu contoh investasi padat karya yang berkembang pesat di Jawa Tengah. Perusahaan tersebut sebelumnya hanya mempekerjakan sekitar 1.500 orang pada 2016, namun kini jumlah tenaga kerjanya telah meningkat menjadi sekitar 18.000 orang.
“Inilah peran nyata investasi padat karya untuk mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah,” ujar Ahmad Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, terus mendorong peningkatan investasi guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemprov juga berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif dengan menghadirkan kepastian hukum, keamanan, tenaga kerja kompetitif, serta kemudahan perizinan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami bersama para bupati dan wali kota sepakat menjadi manajer marketing bagi wilayah masing-masing. Saya yakin Jawa Tengah bisa menjadi gudangnya investasi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat global,” kata Ahmad Luthfi.
Red/Rio
Slawi, DN-II Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan swasembada jagung, Polres Tegal melaksanakan kegiatan Zoom Meeting yang dilanjutkan dengan penanaman jagung serentak Kuartal I Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 7 Maret 2026 pukul 13.30 hingga 17.00 WIB di lahan pertanian Desa Kabunan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H. dan dihadiri para Pejabat Utama Polres Tegal, para Kapolsek jajaran, perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, Bulog, BPS, Forkopimcam Dukuhwaru, Kepala Desa Kabunan, serta kelompok tani setempat.
Usai mengikuti Zoom Meeting nasional, Kapolres Tegal bersama unsur pemerintah daerah dan kelompok tani melaksanakan penanaman jagung secara simbolis di lahan milik kelompok tani yang dikelola oleh Ketua Poktan Bambang dengan luas sekitar 1,5 hektare.
Pada kesempatan tersebut, Kapolres Tegal juga menyerahkan bantuan bibit jagung merk Maxxi sebanyak 9 kilogram kepada kelompok tani sebagai bentuk dukungan nyata Polri terhadap peningkatan produksi pertanian di wilayah Kabupaten Tegal.
Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, serta para petani dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir mendukung program strategis pemerintah, salah satunya ketahanan pangan. Melalui kegiatan penanaman jagung serentak ini, kami berharap dapat memberikan semangat dan dukungan kepada para petani agar produksi pertanian semakin meningkat,” ujar Kapolres. 
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, dan kelompok tani menjadi kunci penting dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya komoditas jagung di Kabupaten Tegal.
Sementara itu, perwakilan kelompok tani Desa Kabunan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Polres Tegal serta dinas terkait dalam membantu pengembangan sektor pertanian.
Penanaman jagung ini mendapat sambutan positif dari para petani dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Tegal. ( Bim )
BREBES, DN-II Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang modern dan terintegrasi, Polres Brebes bersama Pemerintah Kabupaten Brebes resmi mensosialisasikan aplikasi inovasi terbaru bernama “Beres Apik”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Command Center Lantai 5, Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes, Selasa (10/3/2026)
Acara yang dihadiri sekitar 150 tamu undangan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, serta perwakilan Forkopimda, jajaran OPD Pemkab Brebes, dan pejabat utama di lingkungan Polres Brebes.
Aplikasi Beres Apik merupakan buah kolaborasi strategis antara program “Brebes Beres” milik Pemerintah Daerah dengan semangat pelayanan prima “Apik” dari Polres Brebes.
Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas dinamika kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, transparan, dan dapat diakses dari mana saja.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah menekankan bahwa Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Masyarakat saat ini menginginkan pelayanan yang tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga praktis melalui platform digital. Aplikasi Beres Apik ini diharapkan mempermudah warga dalam mengakses layanan kepolisian maupun administrasi di Mall Pelayanan Publik (MPP) secara lebih efektif dan efisien,” ujar Kapolres.
Melalui paparan teknis yang disampaikan oleh Stevan, dijelaskan bahwa aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu genggaman. Beberapa manfaat utama yang ditawarkan antara lain; Akses cepat yakni memangkas birokrasi dalam memperoleh informasi pelayanan publik. Kemudian, kemudahan administrasi dengan mempercepat proses pengurusan berkas secara digital.
Selain itu, aplikasi ini memiliki panduan lengkap mengenai berbagai layanan yang tersedia di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Brebes serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan instansi kepada masyarakat.
Bupati Brebes yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol, menyambut baik langkah inovatif ini. Pihaknya berharap seluruh instansi yang tergabung dalam MPP dapat segera memahami mekanisme penggunaan aplikasi ini agar implementasi di lapangan berjalan maksimal.
Dengan hadirnya aplikasi Beres Apik, Kabupaten Brebes selangkah lebih maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (Casroni/Hms)
KABUPATEN TEGAL, DN-II Inspektorat Kabupaten Tegal resmi menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa di Desa Brekat, Kecamatan Tarub. Langkah tegas ini diambil menyusul terbitnya dokumen disposisi bernomor 0080 tertanggal 9 Februari 2026 yang menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk melakukan pemeriksaan investigatif.
Surono, perwakilan warga Desa Brekat, menyampaikan bahwa tim investigasi ini dibentuk setelah pihaknya melayangkan laporan resmi terkait sejumlah kejanggalan dalam tata kelola keuangan desa selama periode 2024–2025.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Tarub, Inspektorat, serta bertemu langsung dengan perangkat desa dan BPD untuk meminta transparansi terkait penggunaan dana desa,” ujar Surono saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2026).
Titik Terang Dugaan Penyimpangan
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat beberapa poin krusial yang kini tengah didalami oleh tim auditor Inspektorat:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyertaan Modal BUMDesma: Dana sebesar Rp232,6 juta yang dicairkan untuk modal awal BUMDesma diduga tidak prosedural. Terdapat selisih anggaran yang signifikan antara dana yang dicairkan dengan biaya riil proyek penanaman jagung seluas 5,5 hektar yang ditaksir hanya menelan biaya sekitar Rp55 juta.
Proyek Infrastruktur: Pembangunan beton di area irigasi senilai Rp80 juta disinyalir dikerjakan tanpa izin pihak otoritas pengairan dan tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, proyek pembangunan kios desa di RT 01/RW 02 senilai Rp107,6 juta dilaporkan mangkrak dan kini hanya menyisakan bagian pondasi.
Pengelolaan Tanah Kas Desa: Kepala Desa diduga menyewakan ±20 hektar tanah kas desa kepada pihak pabrik gula tanpa melalui musyawarah desa. Muncul dugaan bahwa setoran ke Pendapatan Asli Desa (PAD) tidak mencerminkan nilai pasar yang seharusnya.
Tunjangan BPD: Adanya aduan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang atas tunjangan anggota BPD untuk bulan April 2024 senilai Rp3,2 juta yang dilaporkan belum diserahkan.
Tanggapan Pihak Terkait
Kepala Desa Brekat, Sabar, saat dikonfirmasi membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia mengeklaim bahwa proyek pembangunan jalan tani telah dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah melalui proses audit tanpa ditemukan pelanggaran. Terkait proyek kios yang mangkrak, ia berdalih bahwa penunjukan pihak ketiga dilakukan demi efektivitas kerja.
Sementara itu, pihak BUMDes mengakui adanya kendala teknis. Mereka menjelaskan bahwa sempat terjadi pengembalian dana operasional yang masuk ke rekening pribadi direktur, namun dana tersebut diklaim telah dikembalikan ke kas BUMDes setelah proses mediasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal.
Saat ini, Inspektorat Kabupaten Tegal terus mengumpulkan bahan keterangan serta mencocokkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan kondisi fisik di lapangan. Pemeriksaan ini diharapkan menjadi langkah pembuka dalam mengungkap potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini.
Reporter: Teguh
CIREBON, DN-II Pemerintah Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran fantastis untuk sektor infrastruktur jalan pada Tahun Anggaran 2026, yakni mencapai lebih dari Rp209 miliar. Besarnya nominal ini memicu perhatian kalangan aktivis antikorupsi yang mendesak adanya pengawasan ketat agar anggaran tersebut tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyelewengan. (10/3/2026).
Zeki, perwakilan dari Firma Hukum Sandekla Trimurti, menyoroti alokasi dana untuk peningkatan layanan infrastruktur jaringan jalan tersebut yang dinilai sangat signifikan.
“Pemerintah telah menyiapkan anggaran sedikitnya sebesar Rp209.823.118.300 pada tahun 2026 ini untuk peningkatan infrastruktur jaringan jalan di Kabupaten Cirebon,” ujar Zeki kepada media, Selasa (10/3/2026).
Transparansi Jadi Kunci
Menurut Zeki, besarnya anggaran tersebut harus dibarengi dengan transparansi penuh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon. Ia menekankan bahwa publik berhak tahu bagaimana dana tersebut dikelola.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Zeki mengajak seluruh elemen masyarakat, sesama aktivis, hingga media massa untuk mengawal jalannya proyek ini—mulai dari proses tender (pelelangan) hingga eksekusi fisik di lapangan. Pengawasan ini dilakukan demi memastikan kualitas proyek tidak “asal jadi” dan benar-benar memberikan manfaat bagi mobilitas warga.
Evaluasi Proyek Tahun Sebelumnya
Selain menyoroti anggaran 2026, Zeki juga melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur tahun 2025. Ia menilai ada ketidaksesuaian prioritas dalam penentuan lokasi pengerjaan jalan.
“Pada tahun 2025, kami melihat ada proyek peningkatan jalan yang justru dilakukan di jalur-jalur sepi yang jarang dilalui masyarakat. Secara ekonomi, output-nya kurang memberikan dampak nyata bagi aktivitas warga,” kritiknya.
Minim Respons Instansi Terkait
Di sisi lain, Zeki mengungkapkan adanya hambatan komunikasi dengan pihak dinas. Pihaknya mengaku telah berupaya meminta klarifikasi mengenai rincian teknis penggunaan anggaran tersebut, namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban.
“Kami sudah mencoba mengonfirmasi langsung kepada dinas terkait mengenai peruntukan anggaran ini, namun belum ada respons. Ketiadaan transparansi ini tentu memicu tanda tanya besar di mata masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUTR Kabupaten Cirebon belum memberikan keterangan resmi atau tanggapan terkait pernyataan aktivis tersebut. Masyarakat berharap, anggaran ratusan miliar ini dapat difokuskan pada perbaikan jalan strategis yang mampu meningkatkan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata.
Reporter: Teguh
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Di tengah eskalasi konflik yang terus berkecamuk di Timur Tengah, pakar hukum pidana internasional sekaligus komentator politik dunia, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, PhD, menyoroti transisi kepemimpinan di Iran. Menurutnya, sosok Mujtaba Khamenei yang kini memegang kendali kepemimpinan tertinggi di Iran dipandang sebagai figur ulama sekaligus pemimpin yang memiliki kapabilitas mumpuni dalam menghadapi tantangan geopolitik saat ini.
Prof. Sutan Nasomal menilai bahwa di bawah kepemimpinan baru ini, Iran diharapkan mampu menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia.
”Kita mengharapkan hubungan baik antara Indonesia dan Iran tetap terjaga. Sebagai sahabat, kedua negara memiliki sejarah kolaborasi yang panjang, khususnya di bidang perdagangan dan pendidikan. Semoga kemitraan ini terus memberikan manfaat timbal balik bagi kedua bangsa,” ujar Prof. Sutan Nasomal dalam keterangannya kepada awak media di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Potensi Geopolitik dan Kedaulatan Bangsa
Terkait konflik yang sedang berlangsung, Prof. Sutan Nasomal berpandangan bahwa Iran memiliki ketahanan yang kuat, didukung oleh dukungan domestik yang solid serta potensi kerjasama strategis dengan negara-negara seperti Rusia, China, dan Korea Utara dalam hal pertahanan dan militer.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya Indonesia mengambil peran aktif sebagai jembatan perdamaian. Prof. Sutan mendesak agar Pemerintah Republik Indonesia terus mengupayakan dialog diplomasi di semua lini untuk mencegah eskalasi perang yang lebih luas.
”Indonesia harus mampu membuka pintu dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Kita harus mencegah dampak yang lebih buruk, termasuk risiko konflik global yang lebih luas atau penggunaan senjata nuklir yang bisa mengancam kemanusiaan,” tambahnya.
Tantangan Propaganda dan Kedaulatan Negara
Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti pentingnya kewaspadaan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan Iran, terhadap pengaruh propaganda asing yang dinilai kerap merugikan kedaulatan ekonomi dan kekayaan alam suatu negara. Ia menegaskan bahwa kemandirian bangsa adalah kunci untuk terlepas dari intervensi asing.
Menutup pernyataannya, tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Umum YLBHCCI ini menyerukan solidaritas internasional. “Dunia internasional, khususnya para pemimpin negara, harus bersatu dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan mengakhiri penindasan di berbagai belahan dunia. Mari kita berdoa agar situasi kembali kondusif, sehingga stabilitas dunia tetap terjaga,” pungkasnya.
Narasumber : Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH,PhD Komentator Dunia Pakar Hukum Pidana Internasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Jenderal Kompii Ketua Umum YLBHCCI Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS
PURBALINGGA, DN-II Insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit truk dengan sepeda motor pelajar di perempatan lampu lalu lintas Tugu Lancip, Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, pada Minggu (1/3/2026), kini memasuki babak baru. Keluarga korban telah resmi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, sembari memicu polemik publik terkait dugaan adanya muatan solar bersubsidi pada kendaraan pengangkut tersebut.
Laporan Resmi dan Landasan Hukum
Pihak keluarga korban, diwakili oleh Eko Suparsono, telah melayangkan laporan resmi ke kepolisian pada 3 Maret 2026, yang tercatat dalam Surat Tanda Bukti Laporan Kepolisian Nomor: TBL/107/III/2026/Lantas.
Penyidikan awal oleh Unit Laka Lantas Polres Purbalingga merujuk pada Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan, dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
Kronologi Kejadian
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kecelakaan terjadi pada pukul 16.45 WIB, melibatkan sepeda motor Honda Supra 125 (AD-2050-BPF) yang dikendarai ANR (15) berboncengan dengan ZAS, serta truk Mitsubishi (Z-8385-NG) yang dikemudikan oleh AM (26), warga Banyumas.
Akibat insiden tersebut, ANR mengalami patah tulang kaki kanan, sementara ZAS mengalami luka lecet di wajah dan keretakan pada tulang kaki kanan. Saat ini, truk tersebut telah diamankan di Polsek Bobotsari sebagai barang bukti utama.
Sorotan Publik: Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi
Di luar aspek kecelakaan lalu lintas, masyarakat menyoroti dugaan bahwa truk tersebut digunakan sebagai kendaraan pengangkut solar bersubsidi (pengangsu). Jika terbukti, perkara ini berpotensi merambah ke ranah tindak pidana penyalahgunaan distribusi BBM. 
Terkait dugaan tersebut, aparat penegak hukum dapat merujuk pada UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Dalam Pasal 55 undang-undang tersebut, ditegaskan:
“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”
Harapan Keluarga dan Penegakan Hukum
Keluarga korban mendesak pihak Polres Purbalingga agar melakukan penyelidikan secara transparan dan objektif. Selain aspek kelalaian di jalan raya, masyarakat berharap kepolisian mampu melakukan pengembangan pemeriksaan untuk membuktikan apakah kendaraan tersebut benar melakukan pelanggaran distribusi BBM subsidi.
Hingga berita ini diturunkan, Polres Purbalingga masih mendalami keterangan dari pengemudi (AM) dan sejumlah saksi di lokasi kejadian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Catatan untuk Redaksi:
Ketepatan Hukum: Pastikan penyidik memverifikasi kelengkapan dokumen pengangkutan BBM (jika ada) saat truk diamankan untuk memastikan apakah solar tersebut masuk dalam kategori distribusi resmi atau ilegal. Tim Red
BEKASI, DN-II Kebijakan Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dalam menunjuk pejabat baru kembali memantik kegaduhan publik. Penunjukan Dede Chairul sebagai Plt Kabag Kesra (Surat No. 800.1.3.1/1379–BKPSDM/2026) dan Agung Mulya sebagai Sekretaris Dinas Arsip (Surat No. 800.1.3.1/1359–BKPSDM/2026) dinilai sebagai langkah mundur yang melukai hati masyarakat Bekasi. (10/3/2026).
Sorotan tajam datang dari DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi. Organisasi profesi jurnalis ini menilai keputusan tersebut membuktikan pemerintah daerah kehilangan sense of crisis pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Desember lalu. Mengingat, kedua nama tersebut merupakan pejabat yang kerap dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan ijon yang menyeret sejumlah petinggi daerah.
Dikutip dari Bekasiekspres bahwa Ketua Institut Kajian Strategis (INKASTRA), Fathur, mengungkapkan selain persoalan hukum, kinerja pejabat yang ditunjuk—khususnya di Dinas SDABMBK sebelumnya—menuai banyak kritik terkait kualitas pekerjaan infrastruktur yang buruk.
Secara regulasi, DPD IWO Indonesia mencatat adanya potensi pelanggaran serius terhadap:
• UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN (Sistem Merit) : Pengangkatan pejabat wajib didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa interaksi transaksional.
• Asas Integritas : Menunjuk pejabat yang sedang dalam pusaran kasus hukum mencederai prinsip dasar birokrasi yang bersih (Good Governance).
• Kode Etik ASN : Langkah Plt Bupati dianggap mengabaikan aspek sosiologis dan kondusivitas wilayah dengan mempromosikan figur yang memiliki citra negatif di mata publik.
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi dalam pernyataan resminya mengecam keras kebijakan “karpet merah” bagi pejabat bermasalah ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Kami melihat ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan ‘tragedi etika’ di tengah upaya pemulihan kepercayaan publik. Bagaimana mungkin pejabat yang bolak-balik dipanggil KPK justru diberikan jabatan strategis? Ini jelas melukai perasaan rakyat Bekasi. Kami mencium adanya indikasi transaksional dan bau tidak sedap di balik surat penunjukan tersebut,” tegas Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi.
Beliau juga menambahkan bahwa IWO Indonesia tidak akan tinggal diam melihat birokrasi diisi oleh orang-orang yang integritasnya diragukan. “Jika kebijakan ini tidak segera dievaluasi, jangan salahkan jika muncul gelombang mosi tidak percaya yang masif dari masyarakat dan insan pers.”
DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir kelompok.
( Red )
BREBES, DN-II Wajah lapangan Desa Cikuya kini tampak lebih rapi dan bersih. Hal ini menyusul aksi kerja bakti pembersihan lahan yang dilakukan oleh anggota Satgas TMMD Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes bersama warga setempat dalam rangka menyambut upacara penutupan program pembangunan tersebut, Selasa (10/3/2026).
Terlihat di lokasi, Serka Bangun Hidayat, salah satu anggota Satgas TMMD, bahu-membahu bersama warga mengoperasikan mesin potong rumput dan membersihkan sisa-sisa ilalang di area pusat upacara. Langkah ini dilakukan guna memastikan kenyamanan para tamu undangan dan kelancaran prosesi baris-berbaris pada acara puncak esok hari.
”Kami ingin memastikan lapangan benar-benar dalam kondisi steril, bersih, dan rapi. Karena besok adalah momen penting bagi warga Desa Cikuya dan TNI, maka persiapannya harus maksimal, termasuk hal-hal kecil seperti kerapian rumput lapangan ini,” ujar Serka Bangun Hidayat di sela-sela kegiatannya. 
Kegiatan potong rumput ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan akhir yang dilakukan secara menyeluruh di Desa Cikuya. Kehadiran personel TNI di tengah warga hingga H-1 penutupan ini semakin mempererat ikatan emosional yang telah terbangun selama sebulan masa penugasan.
Warga yang terlibat dalam pembersihan ini pun tampak bersemangat. Mereka ingin lapangan desa mereka memberikan kesan terbaik bagi para pejabat daerah dan pimpinan TNI yang dijadwalkan hadir untuk menutup secara resmi TMMD Reguler ke-127.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Meskipun hari ini cukup panas, kami senang bisa membantu bapak-bapak TNI. Ini lapangan kebanggaan kami, jadi harus terlihat cantik untuk acara penutupan besok pagi,” ujar salah satu warga yang ikut menyapu sisa potongan rumput.
Dengan kondisi lapangan yang kini sudah terpangkas rapi dan tertata, Desa Cikuya telah siap sepenuhnya untuk menyelenggarakan upacara penutupan yang akan menjadi tanda selesainya seluruh program pengabdian TNI di wilayah tersebut. (Rio/Pradista)
You cannot copy content of this page