JAKARTA, DN-II Tantangan dalam menyelaraskan lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri menjadi perhatian serius pemerintah. Sebagai upaya konkret untuk menekan angka pengangguran terdidik, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengoptimalkan Program Magang Nasional (PMN). (30/6/2026).
Program ini dirancang sebagai jembatan bagi lulusan sarjana (S1) untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata, meningkatkan kompetensi, sekaligus memperoleh penghasilan tetap segera setelah menyelesaikan studi.
Transformasi Magang untuk Kompetensi Masa Depan
Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, menjelaskan bahwa PMN bukan sekadar program pelatihan biasa. Mahasiswa lulusan S1 yang terpilih akan menjalani masa magang selama enam bulan di berbagai perusahaan mitra, baik swasta maupun BUMN.
“Setiap peserta tidak hanya mendapatkan pendampingan intensif dari mentor atau pekerja senior agar skill-nya terasah, tetapi juga mendapatkan kompensasi atau gaji bulanan. Besaran insentif ini berkisar antara Rp3,5 juta hingga Rp6 juta, menyesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah tempat peserta bekerja,” ujar perwakilan Kemnaker.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Memasuki tahun kedua pelaksanaannya di 2026, cakupan program ini semakin inklusif. Pemerintah kini memperluas kriteria peserta, tidak hanya bagi lulusan S1, tetapi juga bagi lulusan program profesi serta penyandang disabilitas, guna memberikan kesempatan kerja yang lebih merata.
Capaian Signifikan dan Proyeksi Masa Depan
Program Magang Nasional telah menunjukkan dampak positif sejak diluncurkan pada 2025 lalu. Tercatat sebanyak 100.000 peserta telah mengikuti program ini di 8.800 perusahaan. Keberhasilan tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan kuota peserta menjadi 150.000 orang pada tahun 2026.
Data evaluasi Kemnaker menunjukkan capaian yang membanggakan: sekitar 30% dari total peserta tahun 2025 berhasil diserap langsung menjadi pekerja tetap di perusahaan tempat mereka magang. Sementara itu, 30% lainnya saat ini berada dalam proses rekrutmen lanjutan dengan waktu tunggu singkat.
Program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh. Dengan hadirnya PMN, lulusan baru tidak lagi sekadar berteori, namun siap menghadapi dunia kerja dengan bekal kompetensi yang relevan serta koneksi profesional yang matang.
Red/TIW —
#CatatanSeskab
JAKARTA, DN-II Pemerintah secara resmi meluncurkan logo serta identitas visual untuk peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Peluncuran tersebut berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (29/06/2026).
Logo yang terpilih merupakan karya desainer asal Padang, Fajar Novario. Desain tersebut dipilih karena dianggap berhasil menerjemahkan secara visual tema besar HUT ke-81 RI, yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa logo karya Fajar Novario terpilih melalui proses penilaian yang objektif. Logo ini berhasil memperoleh dukungan sebesar 44,73 persen dari total suara yang masuk, sehingga ditetapkan sebagai identitas resmi untuk perayaan kemerdekaan tahun ini.
”Logo ini telah ditetapkan sebagai logo resmi Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026,” ujar Juri Ardiantoro.
Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat untuk turut menyemarakkan peringatan HUT ke-81 RI. Partisipasi publik diharapkan dapat diwujudkan dengan menyebarluaskan serta menggunakan tema dan logo resmi tersebut pada berbagai platform media, baik cetak, digital, maupun atribut dekorasi lainnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk mendukung konsistensi penggunaan identitas visual ini, pemerintah telah menyediakan panduan penggunaan (branding guidelines) serta aset logo dalam berbagai format. Masyarakat dapat mengakses dan mengunduh materi tersebut secara langsung melalui situs web resmi: logohutri.istanapresiden.go.id.
Red/BPMI Setpres & Humas Kemensetneg
#KemensetnegRI #RilisPresiden #HUT81RI #IndonesiaBerdaulat
Banjarbaru, DN-II Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Lanud Sjamsudin Noor menggelar kegiatan skrining atau pemeriksaan kesehatan mata gratis bagi masyarakat Kalimantan Selatan, bertempat di Rumah Sakit TNI Angkatan Udara (RSAU) Sjamsudin Noor, Minggu (28/06/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara Tahun 2026.
Melalui kegiatan ini, TNI AU menunjukkan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermanfaat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui deteksi dini gangguan penglihatan.
Ratusan masyarakat tampak antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan mata sejak pagi hari. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Rumah Sakit Lanud Sjamsudin Noor, Kapten Kes dr. Chandra Patrya Putra S., Sp.An-TI., dengan melibatkan dokter spesialis dari Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) bersama tenaga kesehatan RSAU Sjamsudin Noor.
Melalui kesehatan yang diberikan, peserta menjalani berbagai tahapan pemeriksaan mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan refraksi optik, hingga pemeriksaan mata secara menyeluruh guna mendeteksi kondisi kesehatan mata secara dini, tepat, dan akurat. Seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat.
Tidak berhenti pada pemeriksaan awal, bagi peserta yang terindikasi mengalami gangguan penglihatan akibat katarak, nantinya akan mendapatkan tindakan lanjutan berupa operasi katarak gratis yang akan dilaksanakan dalam agenda Bakti Sosial Kesehatan di RSAU Sjamsudin Noor dalam waktu mendatang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Memberikan pengabdian kepada masyarakat tersebut juga akan terus berlanjut. Selain pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis, RSAU Sjamsudin Noor juga turut menyiapkan berbagai layanan kesehatan gratis lainnya yang akan dilaksanakan pada kegiatan Bakti Sosial Kesehatan mendatang, di antaranya khitanan massal, pemeriksaan kesehatan umum, donor darah, pelayanan keluarga berencana (KB), hingga layanan kesehatan gigi berupa scaling dan tambal gigi minor.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor, Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., melalui Karumkit Lanud Sjamsudin Noor menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI Angkatan Udara untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga pengawasan di udara, tetapi juga memberikan kontribusi nyata melalui pelayanan sosial dan kesehatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, Lanud Sjamsudin Noor kembali menegaskan bahwa pengabdian kepada bangsa tidak hanya diwujudkan melalui tugas perlindungan negara, tetapi juga melalui aksi kemanusiaan yang menghadirkan harapan, kepedulian, serta manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ujarnya. Red
Mulia, DN-II Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif, personel TNI bersama Polri melaksanakan patroli gabungan Cipta Kondisi di wilayah hukum Polres Puncak Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, pada Senin (29/06/2026).
Patroli gabungan ini bertujuan untuk memelihara stabilitas keamanan, meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.
Dalam pelaksanaannya, patroli gabungan berhasil mengamankan sejumlah alat tajam dan barang berbahaya yang dibawa oleh warga di lingkungan perkotaan. Pihak aparat melarang tegas masyarakat membawa alat tajam berupa parang, senapan angin, ketapel, dan alat panah. Seluruh barang temuan tersebut selanjutnya diamankan di Polres Puncak Jaya.
Patroli dilaksanakan mulai pagi hingga sore hari dengan rute menyisir wilayah Kota Baru dan Kota Lama, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Secara keseluruhan, kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.
Kabag Ops Polres Puncak Jaya, AKBP Mateus Tanggu Ate, S.H., menegaskan bahwa melalui patroli ini diharapkan masyarakat dapat bekerja sama dengan menyerahkan secara sukarela atau tidak lagi membawa alat tajam dan barang berbahaya seperti parang, senapan angin, maupun ketapel saat beraktivitas di tempat umum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Pasiter DIM 1715/Puncak Jaya Letda Czi Toding Gayang, menyampaikan bahwa TNI akan senantiasa mendukung penuh dan bersinergi dengan Polri dalam setiap kegiatan pengamanan dan pemeliharaan keamanan wilayah Kabupaten Puncak Jaya, guna mewujudkan daerah binaan yang aman, tertib, dan kondusif. Red
Pangdam IV/Diponegoro Pimpin Seleksi Akhir Daerah Calon Taruna Akademi TNI
Semarang – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., memimpin Sidang Pantukhir Daerah Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI Tahun Anggaran 2026 Panitia Seleksi Daerah (Panselinda) Semarang di Balai Diponegoro, pada Senin (29/6/2026).
Sidang tersebut menjadi tahapan penentu di tingkat daerah dalam memilih calon terbaik sebelum mengikuti seleksi tingkat pusat guna mencetak perwira TNI yang unggul, profesional dan berkarakter.
Dalam sambutannya, Pangdam menegaskan bahwa proses penerimaan Calon Taruna Akademi TNI merupakan bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia TNI yang berkualitas.
Oleh sebab itu, setiap tahapan seleksi harus dilaksanakan secara objektif, jujur, bersih, dan transparan, sehingga menghasilkan peserta yang benar-benar layak berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan persyaratan yang telah ditetapkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pangdam juga mengingatkan bahwa tanggung jawab panitia tidak hanya kepada institusi TNI, tetapi juga kepada Tuhan YME dan masyarakat. Karena itu, seluruh proses penilaian harus dilakukan secara profesional, bebas dari kepentingan pribadi, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta tanpa membedakan latar belakang, sehingga kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen TNI senantiasa terjaga.
Mengakhiri arahannya, Pangdam meminta agar sidang dilaksanakan secara cermat dan penuh tanggung jawab. Panitia juga diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka kepada peserta yang belum memenuhi syarat serta menjaga keamanan seluruh proses dan hasil sidang.
Melalui seleksi yang berkualitas dan berintegritas, diharapkan akan lahir calon-calon perwira TNI yang tangguh, berjiwa kepemimpinan, serta siap mengabdikan diri bagi bangsa dan negara.Red
BREBES, DN-II Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Kepolisian Resor (Polres) Brebes menggelar Upacara Laporan Kenaikan Pangkat (Korp Rapot) periode 1 Juli 2026 bagi anggota Polri. Upacara yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan di Lapangan Tribrata Mapolres Brebes pada Selasa (30/6/2026) pagi.
Bertindak selaku Pimpinan Upacara, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah. Dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Kapolsek jajaran dan anggota Polres Brebes serta pengurus Bhayangkari, Kapolres Brebes menyampaikan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hak mutlak, melainkan sebuah anugerah, kehormatan, dan amanah dari Allah SWT yang diraih melalui dedikasi serta kedisiplinan yang tinggi.
Dalam upacara periode ini, sebanyak 45 personel Polres Brebes mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Rincian personel yang mendapatkan kenaikan pangkat meliputi:
– 1 Personel naik pangkat pengabdian dari AKP ke Kompol (Kapolsek Larangan).
– 11 Personel dari pangkat Aipda ke Aiptu.
– 13 Personel dari pangkat Bripka ke Aipda.
– 1 Personel dari pangkat Brigpol ke Bripka.
– 11 Personel dari pangkat Briptu ke Brigpol.
– 8 Personel dari pangkat Bripda ke Briptu.
Dalam amanatnya, AKBP Lilik Ardiansyah menekankan bahwa seragam dan pangkat yang melekat merupakan simbol status sosial yang membawa konsekuensi berupa pengakuan dan ekspektasi tinggi dari masyarakat.
“Tolong hal ini disyukuri dengan banyak hal positif. Silakan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ukir prestasi yang baik buat institusi, dan maksimalkan seluruh sumber daya yang kita miliki untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegas Kapolres di hadapan peserta upacara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres juga mengingatkan bahwa kedinasan di institusi kepolisian berjalan dengan sangat cepat. Melalui momentum ini, Kapolres mengajak seluruh personel, terutama para senior yang menjelang masa pensiun, untuk meninggalkan hal-hal yang kurang baik dan fokus mengukir rekam jejak yang bermanfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kapolres menginformasikan mengenai adanya tantangan ke depan seiring dengan adanya perubahan regulasi terkait revisi Undang-Undang Polri, khususnya mengenai perpanjangan Usia Pensiun. Perubahan ini dipastikan akan membawa konsekuensi baru. Oleh karena itu, kesiapan mental dan kompetensi personel mutlak diperlukan.
Menutup arahannya, AKBP Lilik mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga tren positif grafik kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap Polri yang saat ini sedang mengalami kenaikan secara nasional.
“Saya ingatkan dengan sangat, jangan pernah melakukan pelanggaran! Jangan pernah berbuat hal-hal yang dapat mencederai institusi yang kita cintai ini. Grafik kepercayaan masyarakat sedang naik, mari kita jaga bersama dengan bekerja secara profesional,” imbuhnya.
Di akhir kegiatan, Kapolres Brebes menyampaikan rasa terima kasih dan ucapan selamat kepada para pendamping atau istri personel (Bhayangkari). Ia menegaskan bahwa keberhasilan tugas seorang polisi tidak lepas dari doa dan dukungan luar biasa dari keluarga yang setia mendampingi di balik layar.
Upacara ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Kapolres Brebes yang diikuti oleh Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes, para Kapolsek jajaran, serta seluruh peserta upacara kepada personel yang naik pangkat. Red/Hms
Brebes, DN-II Polres Brebes bersama unsur TNI, Pemerintah Kabupaten Brebes, dan instansi terkait melaksanakan pengamanan sekaligus pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan aksi damai yang berlangsung di kawasan Alun-Alun hingga depan Pendopo Kabupaten Brebes, Senin (29/6/2026).
Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, serta tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Personel gabungan telah bersiaga sejak pukul 13.00 WIB dengan melaksanakan pengamanan terbuka maupun tertutup, pengaturan arus lalu lintas, pengamanan jalur longmarch, hingga pengawasan di titik-titik strategis. Langkah tersebut dilakukan agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung kondusif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik di sekitar lokasi.
“Pengamanan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Di saat yang sama, Polres Brebes juga memastikan hak-hak masyarakat lainnya tetap terlindungi sehingga aktivitas warga di sekitar lokasi tidak terganggu dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Kapolres Brebes.
Ia menambahkan, personel di lapangan juga melaksanakan pengaturan jalannya kegiatan, pengamanan area, serta rekayasa arus lalu lintas secara proporsional untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama aksi berlangsung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ribuan peserta aksi yang terdiri dari elemen ibu-ibu, pelaku UMKM dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga para relawan memulai kegiatan dengan longmarch secara tertib dari Stadion Karangbirahi menuju Pendopo Kabupaten Brebes sekitar pukul 14.00 WIB.
Sepanjang perjalanan, personel Polres Brebes melakukan pengawalan dan pengamanan jalur guna memberikan rasa aman kepada peserta maupun pengguna jalan lainnya. Berkat koordinasi yang baik antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan panitia aksi, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.
Dalam aksi tersebut, peserta menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, kerukunan, serta situasi keamanan yang kondusif di Kabupaten Brebes.
Perwakilan massa aksi kemudian diterima oleh Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma bersama Wakil Bupati Wurja serta didampingi sejumlah anggota DPRD Kabupaten Brebes untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi. Pemerintah Kabupaten Brebes menyatakan akan menampung seluruh aspirasi masyarakat dan meneruskannya kepada pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku.
Selama kegiatan berlangsung, personel pengamanan tetap mengedepankan sikap humanis melalui pelayanan kepada peserta aksi, pengaturan lalu lintas, serta pendekatan persuasif sehingga situasi tetap kondusif hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai sekitar pukul 15.30 WIB.
Kapolres Brebes menegaskan bahwa Polres Brebes akan terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam setiap kegiatan masyarakat.
“Polres Brebes berkomitmen mengawal kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi hak seluruh warga. Bersama kita wujudkan Brebes yang aman, damai, dan kondusif. Polres Brebes Adaptif, Modern dalam Melayani, Humanis dalam Mengayomi,” tegasnya.
Dengan sinergi seluruh pihak, aksi damai di Kabupaten Brebes dapat berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif, mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Red/Hms
Jakarta, DN-II Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara, Bunda Kasihhati, melontarkan kritik keras terhadap Ketua Komnas Perempuan menyusul pernyataan mengenai kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan sadis yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap korban YTR.
Ketika ditemui awak Media di kediaman senin, (29/6/2026).
Menurut Bunda Kasihhati, pernyataan yang menyebut kasus tersebut belum memenuhi definisi “penyiksaan” berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan PBB telah menimbulkan kegelisahan publik dan berpotensi melukai perasaan korban beserta keluarganya.
Saat rakyat melihat seorang perempuan diduga mengalami penderitaan yang begitu berat, justru yang muncul ke ruang publik adalah penjelasan yang mudah dipahami seolah-olah korban tidak mengalami penyiksaan. Cara berkomunikasi seperti ini tidak mencerminkan empati yang seharusnya dimiliki lembaga pelindung perempuan.
Bunda Kasihhati menegaskan bahwa masyarakat tidak sedang memperdebatkan teori hukum internasional, melainkan menuntut keberpihakan kepada korban.
Komnas Perempuan dibentuk untuk menjadi benteng terakhir perempuan korban kekerasan. Ketika masyarakat berharap suara yang menguatkan korban, yang terdengar justru penjelasan yang memicu polemik. Ini bukan sekadar persoalan istilah hukum, tetapi persoalan kepekaan dan tanggung jawab moral kepada korban.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menilai seorang pemimpin lembaga negara harus mampu menyampaikan penjelasan hukum secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kalau memang yang dimaksud adalah definisi teknis dalam Konvensi PBB, sampaikan secara lengkap. Jangan berhenti pada kalimat yang berpotensi menimbulkan kesan bahwa penderitaan korban dianggap belum cukup berat. Kalimat yang tidak utuh dapat melukai hati korban dan mengikis kepercayaan publik.
Atas dasar itu, Perempuan Tangguh Nusantara mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi terhadap Ketua Komnas Perempuan.
Kami meminta Presiden segera mengevaluasi Ketua Komnas Perempuan. Apabila dinilai tidak lagi mampu membangun kepercayaan publik, menjaga empati terhadap korban, dan mengomunikasikan sikap lembaga secara utuh, maka sudah selayaknya dilakukan pergantian kepemimpinan demi memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Komnas Perempuan.
Bunda Kasihhati menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian agar Komnas Perempuan tetap menjadi lembaga yang berpihak kepada korban, menjaga rasa keadilan, dan tidak kehilangan kepercayaan publik.
Korban membutuhkan pembela, bukan polemik. Komnas Perempuan harus kembali menjadi rumah yang menghadirkan harapan bagi perempuan korban kekerasan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh karena komunikasi yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan, Sudah sepantasnya ketua Komnas Perempuan Di Pecat. Pungkas kasihhati.
Jakarta, DN-II Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi merasa senang suksesi atau peralihan posisi Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Jakarta berjalan sukses, lancar, dan memiliki harapan ke depan. “Setelah mas Eko Patrio (Eko Hendro Purnomo), PAN DKI Jakarta sekarang di bawah ketuanya Uya Kuya (Surya Utama)”, ujarnya. “Selamat dan sukses buat mas Uya Kuya untuk memimpin PAN Jakarta”, tambahnya.
Ungkapan demikian disampaikan Viva Yoga selepas mengikuti Pelantikan DPW dan DPD PAN se-Jakarta, (27/6/2926), Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta, 2026. Baik Eko Patrio maupun Uya Kuya, saat ini tercatat sebagai anggota MPR/DPR Periode 2024-2029.
Diakui partai berlambang matahari ini memiliki banyak wakil rakyat dan sebagian kader dari kalangan artis dan seniman. Meski demikian ditegaskan artis dan seniman yang bergabung di PAN memiliki kelebihan. “Terbukti di bawah Eko Patrio, perolehan kursi PAN di Jakarta baik untuk DPR dan DPRD meningkat secara signifikan”, ujarnya.
Viva Yoga optimis cita-cita PAN menjadi 3 besar di DKI Jakarta di bawah pimpinan Uya Kuya bisa terealisasi. “Seperti kata Bang Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) tadi, Uya Kuya seorang briliant leader”, tuturnya. Dijelaskan, sebagai briliant sebab ia bisa memilih pengurus yang tepat dan bila sudah memiliki pengurus yang tepat maka proses selanjutnya, baik itu logistik dan strategi, akan mudah dilalui atau akan datang sendiri. “Bang Zul mengakui Uya Kuya salah satu kader terbaik” tutur pria asa Lamongan, Jawa Timur, itu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Diakui, Uya Kuya tak hanya sekrang artis namun juga berjiwa muda. Disebut saat acara pelantikan disuguhkan berbagai pentas seni dan budaya dengan nuansa anak muda, energik, dan modern. Dengan gaya anak muda inilah partai dengan jersey warna biru ini merasa optimis bisa mendulang suara lebih banyak dari kalangan anak-anak muda. “Suara Generasi Z dan Milineal akan mendominasi Pemilu 2029”, ungkapnya.
Viva Yoga kepada wartawan mengatakan dirinya mengajak kepada seluruh anggota dan kader PAN untuk mengimplementasikan pesan-pesan dari Bang Zul terkait filosofi lambang PAN. “Matahari menyinari semua makhluk hidup tanpa membeda-bedakan”, ujarnya. “Dengan filosofi ini PAN merupakan partai yang inklusif dan memberi keadilan bagi semua”, tambahnya. Sifatnya yang demikian disebut sebagai rahmatan lil’alamin. ”Memberi rahmat dan berkah bagi seluruh umat manusia”, tutur mantan Presidium MN KAHMI itu.
Dalam pelantikan itu hadir Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Sudanto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wamenko Pangan Hanif Faisol, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, ketua Komisi III DPR Habiburrahman, anggota DPD RI Fahira Fahmi Idris, serta ribuan kader dan anggota PAN lainnya. Red
Surabaya, DN-II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) secara tegas menyatakan menolak wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya. AMI menilai kebijakan tersebut bukan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat dan berpotensi menimbulkan polemik baru dalam proses demokrasi. (28/6/2026).
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemekaran dapil seharusnya tidak menjadi prioritas ketika masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari lapangan pekerjaan, kemiskinan, pelayanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran yang perlu mendapat perhatian serius.
“Kami menolak wacana pemekaran dapil apabila hanya didasarkan pada kepentingan politik tertentu. Demokrasi harus dibangun untuk memperkuat representasi rakyat, bukan menjadi instrumen yang justru membuka ruang kepentingan segelintir pihak,” tegas Baihaki.
Menurutnya, perubahan konfigurasi dapil harus memiliki dasar yang kuat, transparan, serta benar-benar bertujuan meningkatkan kualitas keterwakilan masyarakat, bukan sekadar mengubah peta politik menjelang kontestasi pemilu.
AMI juga mengingatkan agar penyelenggara pemilu tetap menjaga independensi dan tidak mengambil kebijakan yang dapat memunculkan persepsi publik bahwa perubahan dapil dilakukan untuk menguntungkan pihak atau kelompok politik tertentu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jangan sampai energi bangsa dihabiskan untuk membahas perubahan dapil, sementara persoalan yang langsung dirasakan masyarakat belum terselesaikan rakyat membutuhkan solusi konkret, bukan manuver politik yang berpotensi menambah beban demokrasi,” lanjutnya.
AMI mendesak seluruh pihak agar lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan elektoral.
Menurut organisasi tersebut, apabila memang akan dilakukan perubahan dapil, prosesnya harus melalui kajian akademis yang komprehensif, melibatkan partisipasi publik secara luas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
“AMI akan mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi agar tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan politik sesaat. Demokrasi adalah milik rakyat, sehingga setiap perubahan sistem harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kecurigaan dan perpecahan,” tutup Baihaki. Red
You cannot copy content of this page