Menantang Regulasi: Maraknya Baliho Rokok di Trotoar Kawasan Protokol Kebumen Coreng Estetika Kota

KEBUMEN – 28 Mei 2026- Fasilitas publik di sepanjang Jalan Ronggowarsito, tepatnya di kawasan Jembatan Pelangi, kini terkesan beralih fungsi menjadi ajang eksploitasi ruang komersial. Deretan baliho iklan rokok yang berdiri tegak di atas trotoar kawasan ring satu pusat kota tersebut menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan serta minimnya rasa malu instansi terkait dalam mengelola estetika dan fungsi tata ruang kota.

Sangat ironis melihat media promosi produk tembakau tersebut dibiarkan menjamur di area yang seharusnya menjadi prioritas kenyamanan pejalan kaki. Lokasi pemasangan yang berada di poros utama, dekat dengan Alun-alun Pancasila, kantor Bupati, serta Gedung DPRD Kebumen, menunjukkan bahwa pihak penyelenggara iklan seolah kebal hukum dan tidak peduli terhadap regulasi yang berlaku.

Secara hukum, praktik ini jelas mencederai aturan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, khususnya pada Pasal 31, secara tegas membatasi penempatan iklan produk tembakau di jalan utama atau protokol serta mewajibkan penjagaan estetika kawasan. Selain itu, tindakan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang seharusnya melindungi hak pejalan kaki di atas trotoar.

Penggunaan trotoar sebagai media promosi bisnis tanpa kajian penempatan yang tepat mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan. Pertanyaan besar kini muncul di mata publik: sejauh mana pengawasan dan tanggung jawab moral otoritas setempat? Apakah pendapatan dari sektor pajak reklame lebih berharga daripada kenyamanan masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum?

Tim redaksi saat ini tengah menuntut jawaban resmi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Kami menuntut transparansi mengenai status perizinan, titik penempatan, serta langkah penindakan tegas yang harus segera diambil.

Ketegasan pemerintah daerah sangat dinantikan untuk segera mencabut media promosi yang melanggar aturan tersebut. Publik tidak butuh alasan administratif; publik menuntut pemulihan fungsi trotoar dan penegakan wibawa hukum di jantung Kota Kebumen yang saat ini terkesan dikuasai oleh kepentingan bisnis semata.

Untuk menjamin perlindungan hukum bagi wartawan dan redaksi, draf ini menggunakan bahasa kritik yang tajam namun tetap berbasis pada pasal-pasal hukum yang relevan, sehingga posisi media berada dalam ranah pengawasan publik yang dilindungi undang-undang. Dokumentasi lapangan yang dimiliki harus disimpan dengan aman sebagai bukti autentik jika instansi terkait melakukan sanggahan. Seluruh surat konfirmasi yang dikirimkan kepada dinas wajib diarsipkan sebagai langkah preventif untuk memenuhi kaidah keberimbangan jurnalistik.

Publisher -Red

About the Author

Detik Nasional

Administrator

Visit Website View All Posts