Pelapor Pertanyakan Tindak Lanjut Laporan Dana BOS SMPN 2 Sragi ke Kejati Jateng
PEKALONGAN, DN-II Ali Rosidin, warga yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau maladministrasi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, mempertanyakan kejelasan tindak lanjut laporannya.
Laporan tersebut disampaikan Ali Rosidin ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah pada 15 Juli 2026. Namun, hingga lebih dari empat bulan berlalu, ia mengaku belum menerima pemberitahuan resmi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut, baik terkait proses telaah maupun pelimpahannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan.
“Sudah empat bulan lebih saya melaporkan, tapi sampai sekarang belum ada informasi apakah sudah diproses atau sudah dilimpahkan ke Kejari Kabupaten Pekalongan. Saya sebagai pelapor berhak tahu perkembangan laporan saya,” ujar Ali Rosidin kepada awak media, Jumat (20/11/2026).
Menurut Ali, ia sudah berupaya menanyakan status laporannya, tetapi belum memperoleh jawaban yang jelas. Karena menilai aduannya belum ditindaklanjuti sesuai mekanisme penanganan pengaduan masyarakat, ia berencana melaporkan Kejati Jawa Tengah ke Kejaksaan Agung RI dan Dewan Pengawas Kejaksaan (Dewas Jaksa).

“Karena laporan saya tidak ditanggapi, saya akan melaporkan Kejati kepada Kejaksaan Agung dan Dewan Pengawas Jaksa. Saya hanya minta laporan saya diproses sesuai aturan,” tegasnya.
Ali berharap langkah tersebut dapat mendorong adanya kepastian hukum atas laporan dugaan penyimpangan dana BOS SMPN 2 Sragi, apakah perkara tersebut akan ditindaklanjuti, dilimpahkan, atau dihentikan karena dinilai tidak cukup bukti.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejati Jawa Tengah belum memberikan tanggapan resmi terkait status laporan tersebut. Awak media masih berupaya mengonfirmasi Kejati Jawa Tengah maupun Kejari Kabupaten Pekalongan guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi.
Redaksi menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOS tersebut belum merupakan fakta hukum sebelum adanya proses dan hasil resmi dari aparat penegak hukum. Tim
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.