BREBES, DN-II Banjir yang kembali mengepung wilayah Ketanggungan menjadi sinyal merah bagi para pemangku kebijakan. Fenomena tahunan ini bukan lagi sekadar rutinitas alam, melainkan potret nyata stagnasi penanganan yang dinilai hanya menyentuh permukaan. Tanpa keberanian melakukan perombakan besar dari hulu ke hilir, penderitaan warga dipastikan akan terus berulang setiap musim penghujan tiba. (26/3/2026).
Tokoh aktivis sekaligus pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Brebes, Azmi Asmuni Majid, menegaskan bahwa persoalan banjir di Ketanggungan adalah masalah sistemik yang membutuhkan komitmen terpadu. Menurutnya, pendekatan jangka pendek atau sekadar respons darurat tidak akan pernah cukup untuk menuntaskan masalah yang sudah mengakar.
”Menyelesaikan banjir Ketanggungan butuh napas panjang. Kita harus berani beranjak dari solusi parsial yang sifatnya hanya memadamkan api, menuju langkah yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir,” tegas Azmi saat meninjau lokasi terdampak.
Lima Pilar Solusi Jangka Panjang
Azmi memetakan lima urgensi utama yang harus segera dieksekusi secara sinkron oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah:
Normalisasi Sungai dan Manajemen Sedimentasi
Pendangkalan sungai akibat sedimentasi akut dan tumpukan sampah telah mereduksi kapasitas tampung air secara drastis. Pengerukan dan pelebaran sungai bukan lagi sekadar opsi musiman, melainkan kewajiban rutin yang terukur.
Revitalisasi Drainase Terpadu
Sistem drainase yang tersumbat atau tidak terkoneksi seringkali menjadi pemicu utama genangan di area pemukiman. Azmi menekankan perlunya blueprint drainase perkotaan yang mampu mengalirkan air secara efektif ke pembuangan akhir, bukan sekadar memindahkan titik banjir ke lokasi lain.
Pemulihan Kawasan Hulu
Rusaknya daya serap tanah di daerah hulu akibat alih fungsi lahan mempercepat laju air ke hilir (run-off). Reboisasi masif dan pengetatan izin tata ruang di area atas menjadi kunci mitigasi yang tidak bisa ditawar.
Sinergi Lintas Sektoral: Hapus Ego Birokrasi
Banjir tidak mengenal batas administratif atau kewenangan instansi. Azmi menyerukan agar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, hingga BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) menanggalkan ego sektoral agar kebijakan tidak tumpang tindih.
Transformasi Perilaku dan Edukasi Masyarakat
Infrastruktur secanggih apa pun akan lumpuh jika budaya membuang sampah ke sungai masih berlanjut. Edukasi konsisten serta penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang layak adalah langkah non-teknis yang krusial.
Gerakan Bersama: Ayo Gubrak Bareng!
Sebagai penutup, Azmi mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk bersatu dalam aksi nyata melalui gerakan “Ayo Gubrak Bareng!”. Istilah ini merupakan seruan untuk bergerak serentak secara totalitas, menekankan bahwa rasa prihatin saja tidak cukup untuk menyurutkan air.
”Ketanggungan tidak butuh janji manis di tengah genangan, tapi langkah konkret yang menyeluruh. Kita ingin warga bisa tidur tenang saat hujan turun tanpa harus was-was air masuk ke dalam rumah,” pungkasnya.
Red/Casroni
#CepatPulihKetanggunganku
#ReboisasiHulu
#NormalisasiSungai
#SinergiUntukKetanggungan
#BBWS
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
