BREBES, DN-II Menanggapi opini yang berkembang terkait dinamika dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Brebes, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes, Mohammad Iqbal Tanjung, memberikan klarifikasi resmi. Pihaknya menepis tudingan yang menyebut dirinya ” kabur atau sengaja meninggalkan forum tanpa alasan yang jelas. (30/3/2026).
Hadir Mewakili Mandat Lembaga
Iqbal menjelaskan bahwa kehadirannya dalam forum tersebut merupakan bentuk menjalankan tugas disposisi untuk mewakili Ketua DPRD yang berhalangan hadir. Lantaran penugasan tersebut bersifat mendadak, ia mengakui tidak dibekali materi sambutan formal atau pesan khusus secara tertulis dari lembaga.
”Saya datang memenuhi undangan dan menyampaikan sambutan sesuai kapasitas saya mewakili pimpinan. Karena sifatnya mendadak, saya bicara apa adanya di podium sebagai bentuk penghormatan terhadap forum tersebut,” ujar Iqbal saat memberikan keterangan kepada media.
Alasan Kedinasan dan Kondisi Keluarga yang Mendesak
Terkait keputusannya meninggalkan ruangan sesaat setelah memberikan sambutan, Iqbal memaparkan adanya benturan agenda kedinasan serta urusan personal yang bersifat darurat. Ia menegaskan telah menempuh prosedur izin kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini Baperlitbangda.
”Saya sudah meminta izin kepada penyelenggara, yakni Bu Tetty Yuliana dan Pak Subandi sebelum bergeser. Ada agenda lain yang sudah terjadwal jauh hari, dan secara personal, anak saya sedang sakit batuk pilek yang cukup parah sehingga harus segera dibawa ke dokter. Jadi, ini soal skala prioritas yang mendesak, bukan sengaja menghindar,” tambahnya.
Meluruskan Fungsi Musrenbang dan Reses
Dalam kesempatan tersebut, Iqbal juga meluruskan persepsi publik mengenai peran legislatif dalam Musrenbang. Ia menekankan bahwa Musrenbang merupakan ranah eksekutif untuk menyerap aspirasi, sementara DPRD memiliki instrumen konstitusional tersendiri melalui Reses.
”DPRD memiliki media penyerapan aspirasi melalui Reses yang kemudian dihimpun menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) dan bermuara di RKPD. Kehadiran kami di Musrenbang adalah sebagai undangan, bukan narasumber teknis yang mengupas anggaran secara detail di forum tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa peran krusial DPRD justru berada pada tahap penyaringan dan pembahasan anggaran, mulai dari KUA-PPAS hingga pengesahan APBD di tingkat Badan Anggaran (Banggar).
Tepis Isu Mutung Terkait Pemangkasan Anggaran
Mengenai rumor yang menyebutkan anggota dewan enggan hadir atau “mutung” akibat adanya isu pemangkasan anggaran infrastruktur jalan sebesar Rp1,2 miliar, Iqbal menyatakan hingga saat ini belum menerima informasi resmi terkait hal tersebut.
”Sejauh ini kami di pimpinan belum menerima info soal pemotongan itu. Kalaupun ada dinamika anggaran, pasti akan dibicarakan secara transparan dan fair. Saya justru mengajak rekan-rekan aktivis dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses ini,” tegas Iqbal.
Ia berkomitmen bahwa DPRD akan tetap memperjuangkan usulan-usulan prioritas masyarakat dalam rapat Banggar mendatang.
”Silakan sampaikan apa yang menjadi prioritas, kami siap mengawal di Banggar agar masuk dalam APBD. Dari ribuan usulan di Musrenbang, tugas kami adalah menyaring mana yang benar-benar mendesak untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait ketidakhadiran Ketua Komisi I, II, III, dan IV dalam acara Musrenbang Kabupaten tersebut, Iqbal mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan masing-masing pimpinan komisi tidak hadir di lokasi.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
