Alih-alih Sampaikan Informasi Benar, Akun Sapta Indra Pratama Justru Terancam Pidana Kejahatan Digital Usai Sebar Chat dan Tudingan Liar

Kebumen, DN 15 Oktober 2026 – Fenomena penghakiman sepihak dan eksekusi opini di ruang digital kembali mencoreng etika bermedia sosial di Kabupaten Kebumen. Alih-alih menyampaikan informasi yang baik dan benar, sebuah unggahan liar dari akun Facebook atas nama Sapta Indra Pratama di dalam grup publik Berita Kebumen justru memvonis Alun-alun Kebumen telah dikuasai oleh ormas, LSM, serta preman. Pernyataan dan vonis sepihak semacam ini merupakan tuduhan sangat serius yang wajib dibuktikan secara hukum, bukan sekadar dilempar menjadi narasi opini liar di media sosial tanpa dasar fakta yang sah.

Unggahan tersebut menuai kecaman publik karena secara ugal-ugalan melemparkan tuduhan berat terkait kepemimpinan daerah, isu operasional proyek, hingga tudingan pencemaran limbah, yang makin diperparah dengan aksi mengumbar tangkapan layar percakapan pribadi (private chat) ke ruang umum. Langkah menyuarakan aspirasi memang merupakan hak setiap warga negara, namun ketika narasi yang diunggah bergeser menjadi tuduhan kategoris, tudingan sepihak, dan vonis liar di ruang publik, tindakan tersebut bukan lagi bentuk kritik konstruktif, melainkan ancaman nyata bagi kepastian hukum, reputasi pihak lain, dan iklim digital yang sehat.

Dalam narasi unggahannya, akun Sapta Indra Pratama melontarkan tuduhan yang menyerang nama baik kepemimpinan daerah, menuding adanya pelibatan pihak tertentu untuk membungkam warga, hingga menyudutkan aparat penegak hukum dengan klaim tidak berani bertindak. Tidak berhenti di situ, pengunggah juga secara sepihak memvonis adanya tindakan sengaja mengalirkan air sore hari untuk menghilangkan jejak limbah di Wonosari tanpa membeberkan bukti uji laboratorium teknis.

Secara hukum, tindakan pengunggah yang melemparkan tuduhan serta memvonis penguasaan area publik oleh kelompok tertentu tanpa pembuktian resmi berpotensi menjeratnya ke dalam pasal-pasal tindak pidana dengan ancaman hukuman berat, antara lain:

Pertama, dugaan penyerangan kehormatan dan nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A jo Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 400 juta rupiah.

Kedua, dugaan pengungkapan data pribadi dan pelanggaran rahasia komunikasi pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat 2 jo Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 4 miliar rupiah.

Ketiga, penyebaran narasi provokatif yang berpotensi menimbulkan keonaran atau kabar yang tidak pasti di ruang publik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 3 jo Pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Tuduhan sepihak mengenai penguasaan fasilitas umum oleh preman maupun kejahatan lingkungan tanpa hasil uji laboratorium resmi dari instansi berwenang juga secara terang-terangan menginjak-injak Asas Praduga Tak Bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal paling krusial dan fatal dalam unggahan tersebut adalah tindakan menyebarkan tangkapan layar obrolan pribadi ke dalam grup publik yang diakses ribuan orang. Mengunggah isi komunikasi antarpribadi tanpa persetujuan eksplisit dari pihak yang bersangkutan bersentuhan langsung dengan norma perlindungan data pribadi. Mengumbar percakapan pribadi sama sekali tidak membuktikan kebenaran tuduhan, melainkan justru membuka celah tindak pidana baru atas pelanggaran kerahasiaan korespondensi.

Tindakan menyebar pesan dan data pribadi ke ruang publik secara tanpa hak serta pemanfaatan sarana elektronik untuk membangun opresi atau penghakiman sepihak ini berpotensi kuat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berat berupa kejahatan digital. Pengumbaran akses komunikasi pribadi di ruang umum digital dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang memicu kerugian immaterial secara sistematis bagi pihak yang dirugikan.

Aparat Penegak Hukum, khususnya jajaran Siber Polres Kebumen dan Polda Jawa Tengah, bersama dinas serta institusi terkait didesak untuk segera mengambil langkah konkret dan bertindak cepat. Penanganan tegas dan menyeluruh harus segera dilakukan, baik terhadap pemilik akun Sapta Indra Pratama, materi tuduhannya, dugaan pelanggaran hukumnya, maupun konten postingan itu sendiri.

Di sisi lain, dinas terkait dan aparat penegak hukum juga diharapkan tetap mengusut dan menindaklanjuti secara objektif peristiwa atau dugaan kejadian di lapangan yang disampaikan dalam postingan tersebut. Meskipun cara penyampaian pengunggah bertolak belakang, ugal-ugalan, dan menabrak aturan perundang-undangan, kebenaran materiil di lapangan—termasuk memastikan kebenaran tata kelola alun-alun, parkir, dan isu limbah—tetap perlu diklarifikasi secara hukum agar tidak menimbulkan simpang siur di tengah masyarakat. Langkah ganda ini penting untuk menindak kejahatan digital pengunggah sekaligus memastikan pelayanan publik dan penegakan hukum berjalan transparan.

Masyarakat luas diimbau dan diharapkan untuk jauh lebih bijak, dewasa, serta bertanggung jawab sebelum memposting narasi apa pun di media sosial. Media sosial tidak boleh dijadikan arena main hakim sendiri atau panggung vonis liar tanpa dasar hukum yang sah. Setiap warga negara wajib memahami bahwa jempol yang tidak terkontrol dapat menyeret pengunggah ke balik jeruji besi atas delik pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, hingga kejahatan data pribadi.

Masyarakat yang menemukan atau merasa menjadi korban dugaan pelanggaran diimbau untuk menempuh mekanisme aduan yang sah agar tidak berbalik menjadi pelaku pelanggaran hukum.

Pertama, kumpulkan bukti faktual berupa foto, lokasi, waktu, atau dokumen pendukung secara internal dan simpan dengan aman tanpa diunggah ke media sosial.

Kedua, sampaikan laporan resmi kepada instansi yang berwenang sesuai pokok persoalan. Masalah penataan parkir dan ketertiban umum wajib dilaporkan secara tertulis ke Dinas Perhubungan atau Satpol PP. Masalah dugaan limbah lingkungan wajib dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan uji sampling air secara teknis dan ilmiah. Apabila terdapat ancaman, intimidasi fisik, atau penyebaran data pribadi tanpa hak, buatlah Laporan Pengaduan resmi ke kantor kepolisian terdekat.

Ketiga, jika ingin menyuarakan ke publik, serahkan informasi awal kepada redaksi media massa resmi terverifikasi. Wartawan akan melakukan uji informasi dan konfirmasi berimbang kepada seluruh pihak terkait sesuai Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik sebelum dipublikasikan, sehingga karya jurnalistik tersebut aman dan dilindungi penuh oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.”(Redaksi)

About the Author

Detik Nasional

Administrator

Visit Website View All Posts