BANYUASIN, DETIK NASIONAL.COM II Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun 2024 terbukti tidak tertib, cacat hukum, dan berpotensi merugikan keuangan daerah hingga miliaran rupiah. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap serangkaian kegagalan sistematis mulai dari mandeknya regulasi turunan hingga praktik pungutan liar (pungli) berkedok denda dan penyalahgunaan aset pasar.
Menurut data audit, Pemkab Banyuasin hanya mampu merealisasikan Pendapatan Retribusi sebesar Rp13,41 Miliar dari target Rp15,85 Miliar (84,62%). Namun, angka realisasi yang kurang optimal ini justru ditutupi oleh masalah administrasi dan operasional yang jauh lebih serius.
Mandulnya Peraturan, Pungutan Denda Cacat Hukum
Temuan paling mendasar adalah kelalaian Pemkab Banyuasin dalam menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Hingga pemeriksaan dilakukan, Perbup mengenai tata cara pemungutan, sanksi administrasi, dan teknis operasional retribusi daerah tidak kunjung diterbitkan. Padahal, regulasi ini adalah kunci legalitas pengelolaan,” ujar narasumber yang memahami temuan audit tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketiadaan payung hukum ini berdampak langsung pada tindakan di lapangan, salah satunya: pungutan denda retribusi yang tidak berdasar hukum senilai Rp610.340,00. Pungutan denda di Dinas Lingkungan Hidup dan Diskoperindag diketahui masih menggunakan tarif peraturan lama yang sudah dicabut, menjadikan pungutan tersebut tidak sah secara hukum dan berpotensi masuk kategori pungli.
Aset Pasar Jadi Bancakan, Pemda Kehilangan Potensi
Carut marut ini mencapai puncaknya di unit-unit pasar daerah. UPTD Pasar Sukamoro diketahui melanggar ketentuan penyetoran dengan tidak menyetorkan pendapatan retribusi maksimal 1\times 24 jam. Praktik ini bertentangan dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan membuka celah lebar bagi penyalahgunaan dana tunai sebelum masuk ke Kas Daerah.
Di empat pasar utama (Pangkalan Balai, Betung, Sukajadi, dan Sukamoro), pelaksanaan teknis masih berpegangan pada Perbup usang (Perbup No. 57 Tahun 2018). Sistem perizinan sewa los/kios yang rumit mensyaratkan banyak dokumen dan menyebabkan Los/Kios kosong tidak bisa disewakan kembali.
”Kami menemukan Los/Kios kosong yang seharusnya menjadi sumber pemasukan, namun tidak dapat diisi pedagang baru. Bahkan, pemilik izin sewa yang lama berani menyewakan kembali los/kios dengan harga bervariasi (Rp100.000,00–Rp300.000,00 per bulan) atau bahkan menjual hak izin sewa kepada pedagang lain. Praktik ini secara terang-terangan adalah penyalahgunaan aset pemerintah daerah yang berlangsung tanpa kontrol,” tegasnya.
Gedung Baru Pasar Betung, Potensi Ratusan Juta Menguap
Potensi kerugian terbesar terlihat pada Pasar Betung. Sebuah gedung baru hasil hibah perorangan yang terdiri dari 324 los dan dikuasai oleh 116 pedagang belum dipungut retribusi sama sekali sejak beroperasi pada 1 Juni 2023.
Pemkab Banyuasin kehilangan potensi pendapatan Retribusi Los/Kios dari 324 los selama sembilan bulan dan Retribusi Pelayanan Pasar harian dari 116 pedagang selama 329 hari. Kelalaian ini terjadi meskipun surat perintah Sekda Banyuasin untuk mengelola aset tersebut sudah diterbitkan sejak Oktober 2024.
Kondisi ini disebabkan oleh kinerja Kepala SKPD pengampu yang dinilai lamban mengusulkan regulasi, kurang cermatnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Diskoperindag, hingga Kepala UPTD Pasar yang tidak profesional dan tidak optimal dalam pembinaan pengelolaan pasar.
Meskipun Bupati Banyuasin telah menyatakan sependapat dan berjanji akan menindaklanjuti temuan ini sesuai rekomendasi BPK, publik menuntut tindakan nyata dan cepat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Carut marut pengelolaan retribusi daerah ini bukan hanya masalah administrasi, tetapi cerminan lemahnya tata kelola keuangan daerah yang berujung pada kerugian finansial signifikan dan penyalahgunaan fasilitas publik. Pemerintah daerah wajib segera mengambil langkah tegas untuk menjamin setiap rupiah pendapatan daerah dipungut secara sah dan disetorkan secara tertib.
(Prima)
Jakarta, DETIK NASIONAL.COM II Komitmen Indonesia dalam mengakselerasi transisi energi bersih dan mencapai kemandirian energi semakin terwujud nyata.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Istana Merdeka pada Rabu (26/11/2025) untuk fokus membahas percepatan implementasi program energi baru terbarukan (EBT) strategis, yakni pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skema ‘Satu Desa Satu Megawatt’.
Usai pertemuan, Menteri Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembahasan teknis program raksasa ini telah memasuki tahap finalisasi, terutama menyangkut skema pelaksanaan di lapangan dan struktur pembiayaan proyek. Pemerintah menargetkan agar program ini dapat segera diimplementasikan sebagai pilar utama transformasi energi nasional.
“Program ‘Satu Desa Satu Megawatt’ ini merupakan langkah konkret untuk membawa akses listrik bersih, terjangkau, dan andal langsung ke masyarakat, khususnya di desa-desa dan wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan energi, tapi juga memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat langkah kita menuju masa depan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan,” ujar Bahlil. 
Bahas Tuntas Penertiban dan Pertambangan Ilegal
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain agenda EBT, Bahlil juga menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut turut dibahas mengenai isu penegakan hukum dan penertiban. Secara spesifik, dibahas perkembangan terkini terkait peristiwa yang terjadi di Bandara Morowali.
Menteri ESDM memastikan bahwa tim satuan tugas khusus telah diturunkan untuk melakukan investigasi menyeluruh, termasuk guna memastikan ada atau tidaknya dugaan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.
“Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu dan tanpa pengecualian terhadap setiap pelanggaran hukum yang merugikan negara dan lingkungan,” tutupnya, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola sumber daya alam yang bersih.
Red
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Jakarta, DETIK NASIONAL.COM II Pemerintah resmi mengambil kebijakan untuk menambah kuota Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi untuk tahun anggaran 2025. Penambahan kuota ini mencapai sekitar 350 ribu ton dari rencana awal dan merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan bagi masyarakat. (27/11/2025).
Kebijakan tersebut diputuskan usai Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (27/11/2025).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa instruksi Presiden Prabowo sangat jelas, yaitu memastikan pasokan LPG subsidi untuk rakyat, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, tidak boleh mengalami kekurangan.
“Presiden secara tegas meminta pasokan LPG subsidi tidak boleh kurang, apalagi menjelang periode krusial seperti Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, kita putuskan untuk menambah kuota sekitar 350 ribu ton,” ujar Bahlil usai Ratas.
Anggaran Subsidi Tetap Terkendali
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meskipun terdapat penambahan kuota yang signifikan, Menteri Bahlil memastikan bahwa keputusan ini tidak akan diikuti oleh penambahan alokasi anggaran subsidi.
Penambahan kuota 350 ribu ton ini diperkirakan tidak melampaui pagu anggaran subsidi energi yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dengan demikian, pemerintah dapat menjamin ketersediaan stok tanpa membengkakkan beban fiskal negara.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa penambahan kuota ini bersifat spesifik hanya untuk tahun 2025. Sementara itu, asumsi subsidi untuk tahun anggaran 2026 akan tetap mengacu pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang telah disusun sebelumnya. 
Mekanisme Distribusi Tepat Sasaran
Dalam rangka memastikan subsidi energi ini benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak, pembahasan mengenai mekanisme distribusi LPG 3 Kg yang tepat sasaran masih terus dilakukan. Pembahasan tersebut melibatkan koordinasi intensif antar kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan sistem distribusi yang efektif dan efisien sehingga manfaat penambahan kuota ini dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Red
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden
#KemensetnegRI #RilisPresiden
Jakarta, DETIK NASIONAL.COM II Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara memberikan tiga arahan utama terkait peningkatan kesejahteraan atlet serta penguatan ekosistem pembinaan olahraga nasional.
Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjadikan kesejahteraan atlet sebagai prioritas. “Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada tiga hal yang beliau minta saya tindaklanjuti. Satu, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa,” ujar Erick dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.
Selain beasiswa, Presiden Prabowo juga membuka ruang karier bagi atlet berprestasi untuk mengabdi di sektor pelayanan publik. Lebih lanjut, Presiden juga tengah meninjau ulang skema bonus bagi atlet SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, yang penyusunannya akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkeu karena ini kan kita mesti bikin rencana besar daripada anggaran negara,” ungkap Erick.
Presiden Prabowo juga memutuskan adanya payung hukum baru yang akan menjadi dasar fokus pemerintah pada 21 cabang olahraga menuju Olimpiade. Sementara itu, SEA Games dan Asian Games akan menjadi sasaran antara dalam kerangka persiapan jangka panjang.
“Kita benar-benar harus efisien, tepat sasaran, sehingga pengiriman atlet nanti tidak coba-coba lagi tapi benar-benar semua ada targetnya untuk cabor-cabor yang mengirimkan atlet,” ucap Erick.
Dalam rangka memperkuat sistem pembinaan, Presiden Prabowo menginstruksikan pembangunan Pusat Olahraga Nasional yang dilengkapi akademi olahraga, fasilitas asrama, sarana latihan terpadu, serta dukungan layanan kesehatan terbaik bagi para atlet. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memastikan para atlet muda tetap mendapatkan pendidikan yang baik sambil menjalani pelatihan intensif.
“Para atlet muda yang usia 12 tahun jangan putus sekolah, tetapi dia diimbangkan dengan edukasi tapi sembari berlatih sampai dengan jenjang-jenjang karir berikutnya ataupun tingkat prestasi berikutnya,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Erick Thohir menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan lahan seluas 300 hektare untuk pembangunan kawasan pusat olahraga tersebut. Namun, lokasi persisnya belum dapat diumumkan karena masih dalam proses administrasi.
“Di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik. Bapak Presiden ingin memastikan atlet kita mendapatkan fasilitas terbaik,” tutur Erick.
(Red/BPMI Setpres)
Jakarta, DETIK NASIONAL.COM II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan bilateral penting dengan Ratu Máxima dari Belanda, yang hadir dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health. Pertemuan yang berfokus pada penguatan inklusi dan kesehatan keuangan nasional ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (27/11/2025).
Komitmen Indonesia: Strategi Nasional dan Dewan Lintas Sektor
Dalam sambutan pengantar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi atas peran dan kontribusi Ratu Máxima dalam memajukan konsep kesehatan keuangan di kancah global, termasuk dampaknya di Indonesia.
Presiden menegaskan kembali komitmen serius pemerintah Indonesia dalam mempercepat inklusi finansial. Untuk mencapai hal tersebut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia memerlukan:
Strategi nasional yang terstruktur dan kuat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembentukan dewan lintas sektor yang bertugas memberikan rekomendasi kebijakan secara langsung kepada Presiden.
Tujuan utama dari langkah ini adalah mempercepat implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Pesan Ratu Máxima: Implementasi untuk Masyarakat Kecil
Menanggapi komitmen yang disampaikan Presiden, Ratu Máxima memberikan apresiasi atas capaian Indonesia dalam memperluas akses layanan keuangan. Meskipun demikian, Ratu Máxima menekankan bahwa inklusi finansial bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
“Tujuan akhir dari inklusi finansial adalah kehidupan yang lebih baik, di mana masyarakat dapat terhindar dari masalah keuangan,” ujar Ratu Máxima.
Lebih lanjut, Ratu Máxima mengakui bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, ia menyarankan pentingnya memperkuat implementasi agar manfaat inklusi dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil, pekerja informal, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pertemuan bilateral ini mempertegas kerja sama antara Indonesia dan PBB, khususnya melalui UNSGSA, dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan finansial masyarakat.
Red
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden
Tagar: #KemensetnegRI #RilisPresiden #InklusiKeuangan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemalang, DETIK NASIONAL.COM II Lembaga Pendidikan Prestasi Indonesia (Lemdik) MTC Kabupaten Pemalang menerima kunjungan penting dari Direktur Kelembagaan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang sebelumnya dikenal sebagai KP2MI, didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pemalang. Kunjungan ini disambut hangat oleh Direktur Lemdik Prestasi Indonesia MTC pada Rabu (27/11/2025).
Pentingnya Pelatihan BST dalam Peningkatan Keselamatan
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Kelembagaan BP2MI, Ilham Rivai, menekankan pentingnya pengembangan dan implementasi Pelatihan Basic Safety Training (BST) bagi calon awak kapal perikanan migran. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan keselamatan dan kompetensi tenaga kerja migran Indonesia di sektor perikanan.
“Di era globalisasi dan perkembangan industri perikanan yang pesat, kebutuhan akan tenaga kerja yang terlatih dan siap menghadapi tantangan di laut menjadi mendesak. BST adalah syarat mutlak bagi calon awak kapal perikanan migran yang akan bekerja di kapal berbendera nasional maupun internasional,” terang Ilham Rivai.
Kolaborasi antara BP2MI, Dinas Tenaga Kerja, dan Lemdik Prestasi Indonesia MTC dinilai krusial untuk memastikan standar pelatihan yang memadai, efektif, serta memenuhi regulasi nasional dan internasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perlindungan dan Pengawasan Pasca Pelatihan
Ilham Rivai juga menyoroti aspek perlindungan maksimal bagi para tenaga kerja migran. BP2MI, lanjutnya, tengah merancang mekanisme pengawasan dan pembinaan pasca pelatihan.
“Tujuannya agar peserta tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga benar-benar menguasai materi serta mampu mengaplikasikannya saat berada di kapal,” jelas Ilham.
Dukungan Penuh Pemerintah Daerah dan Kesiapan Lembaga
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang, Umroni, S.H., M.H., menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana kemitraan ini. Ia berharap inisiatif ini dapat membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan akses pelatihan kerja yang mudah dan terjangkau.
“Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menekan angka pengangguran di Pemalang,” tegas Umroni.
Di sisi lain, Direktur Lemdik Prestasi Indonesia MTC, Del Agus, menyatakan kesiapan lembaganya dalam menyediakan fasilitas pelatihan yang modern dan tenaga pengajar berkompeten.
“Kami juga berupaya menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, seperti simulasi keadaan darurat dan pelatihan berbasis teknologi digital. Fokus utama kami adalah pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan baru di industri perikanan,” papar Del Agus.
Fokus pada Adaptasi Teknologi dan Pemberdayaan Alumni
Del Agus menambahkan bahwa kurikulum pelatihan akan diadaptasi untuk mencakup integrasi pelatihan penggunaan alat komunikasi modern dan sistem navigasi digital di kapal perikanan. Langkah ini strategis agar tenaga kerja migran siap bersaing di pasar global.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, pemberdayaan alumni juga menjadi agenda penting. Mereka akan didorong untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada calon peserta baru, sehingga membentuk komunitas yang saling mendukung dalam menjaga standar keselamatan dan profesionalisme.
Komitmen Kuat untuk Tenaga Kerja Migran Berkualitas
Kunjungan dan diskusi antara BP2MI, Disnaker, dan Lemdik Prestasi Indonesia MTC merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan pelatihan BST berkualitas. Ke depan, diharapkan terjadi peningkatan sinergi antar lembaga untuk memperluas jangkauan pelatihan hingga ke daerah terpencil.
Pelatihan BST adalah kunci utama dalam memastikan keselamatan, peningkatan kompetensi, dan perlindungan bagi tenaga kerja migran di sektor perikanan. Dialog ini menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan pelatihan yang berkualitas dan efektif. Dengan dukungan dari berbagai pihak, inisiatif ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan daya saing tenaga kerja migran Indonesia, tetapi juga memperkuat industri perikanan nasional secara berkelanjutan.
Red
Aceh, DETIK NASIONAL.COM II TNI bergerak cepat mendukung pemulihan jaringan listrik di Provinsi Aceh setelah banjir besar yang terjadi pada 26 November 2025 menyebabkan sejumlah Tower Tegangan Tinggi PLN emergensi roboh di Kabupaten Pidie. Kerusakan terjadi pada beberapa titik jaringan transmisi milik UPT PLN Banda Aceh yang terdampak langsung akibat bencana.
Sebagai langkah percepatan pemulihan, TNI mengoperasikan pesawat Hercules untuk mengangkut materiel tower emergensi bagi pemulihan kelistrikan Aceh. Kloter pertama diberangkatkan pada 27 November 2025 pukul 08.20 WIB dan dijadwalkan tiba di Aceh pukul 11.44 WIB, menjadi tahap awal pengiriman logistik vital yang dibutuhkan dalam proses penegakan kembali jaringan transmisi.
Adapun struktur yang mengalami kerusakan berada pada segmen Arun–Birun, yang mengalami patah pada traves line serta traves GSW sehingga pada jalur Birun–Peusangan turut terdampak dan membutuhkan penanganan cepat untuk mencegah dampak yang lebih luas pada distribusi listrik masyarakat.
Untuk kegiatan lapangan, TNI juga mengerahkan kekuatan personel dari berbagai satuan, terdiri atas 25 prajurit Yon Zipur, 10 personel Bekangdam, 5 personel Komlek, serta 6 personel Pomdam. Operasi ini diperkuat dukungan materiel berupa 3 truk cargo pengangkut tower emergensi, 2 set HT Hybrid, 15 set HT Icom, dan 1 unit genset untuk kebutuhan operasional di area terdampak.
Melalui dukungan ini, TNI mendukung penuh dalam pemulihan infrastruktur strategis dan layanan listrik bagi masyarakat Aceh. Kehadiran TNI dalam operasi ini menjadi wujud komitmen menjaga stabilitas, membantu pemulihan pascabencana, termasuk beberapa infrastruktur vital agar kembali normal secepat mungkin.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
Semarang, DETIK NASIONAL.COM II Sekarang, cth: 27 November 2025] – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah secara resmi menyurati Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta. Surat bernomor 189/PW.02/A.I.01.99/11/2025, tertanggal 24 November 2025 (3 Jumadal Akhirah 1447 H), berisi permohonan serius mengenai Ikhlal Jam’iyyah (kemurnian/integritas organisasi) dan normalisasi tata kelola perkumpulan.
Surat yang ditandatangani oleh Rais PWNU Jateng KH. Ubaidillah Shodaqoh dan Katib KH. Mohamad Muzamil tersebut menyoroti dinamika kepengurusan PBNU akhir-akhir ini yang dinilai perlu disikapi dengan bijaksana.
Dalam poin-poin permohonannya, PWNU Jawa Tengah mendesak PBNU untuk mengambil langkah-langkah strategis:
Fokus Utama Permintaan PWNU Jateng:
Pijakan AD/ART: PWNU Jateng memohon PBNU untuk tetap berpedoman ketat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, agar organisasi berjalan sesuai dengan “rel dan norma” yang telah disepakati.
Jaga Marwah Jam’iyyah: Pimpinan Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU diminta untuk segera mengibayankan ikhlal jam’iyyah—menegakkan integritas dan kemurnian organisasi—demi menjaga kebesaran marwah Nahdlatul Ulama, sesuai amanat Muqaddimah Qanun Asasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Normalisasi Administrasi: Diperlukan musyawarah untuk normalisasi pengelolaan administrasi perkumpulan, agar sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Penerbitan SK Tertunda: PWNU Jateng mendesak PBNU untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan di bawah PBNU yang sempat tertunda. Hal ini penting agar roda perkumpulan di tingkat Wilayah (PWNU), Cabang (PCNU), Majelis Wakil Cabang (MWC NU), Ranting (PRNU), dan Anak Ranting (PARNU) dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa hambatan.
Fokus Khidmah: PBNU diminta memberikan arahan kepada seluruh kepengurusan di bawahnya untuk senantiasa fokus menggerakkan perkumpulan dalam rangka melayani warga Nahdliyyin dan masyarakat umum.
Latar Belakang: Permohonan ini disampaikan menyusul Rapat Harian Syuriyah Bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 24 November 2025. Sikap tegas PWNU Jawa Tengah ini mengindikasikan adanya kekhawatiran terhadap stabilitas organisasi dan efektivitas kerja perkumpulan di tingkat bawah akibat dinamika yang terjadi di tingkat pusat.
PWNU Jateng berharap permohonan ini dapat mendapatkan perhatian dan kebijakan segera dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, demi menjaga khidmah Nahdlatul Ulama kepada umat dan bangsa.
Surono, salah satu warga NU dari Kabupaten Tegal, menekankan pentingnya ajaran NU dan mengajak semua warga NU untuk selalu bersatu. Hal ini menunjukkan komitmen warga NU untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam organisasi.
Dia juga menekankan agar warga NU dan umat beragama lainnya, dengan terpecah belah dan jangan memperdulikan isu SARA, yang penting semua warga Indonesia harus bersatu padu ujarnya
Red/Teguh
TANGERANG, DETIK NASIONA.COM II Pengadaan 50 unit tablet bagi anggota DPRD Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 dengan total alokasi Rp 858 juta telah memicu gelombang kritik publik. Data ini mengonfirmasi bahwa nilai anggaran yang disiapkan jauh melampaui angka perkiraan awal, sekaligus menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efisiensi, prioritas, dan akuntabilitas penggunaan dana publik di tengah tantangan pembangunan daerah.
Dengan total anggaran Rp 858 juta untuk 50 unit, didapatkan harga satuan per tablet sebesar Rp 17.160.000 (Rp 858.000.000 / 50 unit). Harga satuan Rp 17,16 juta ini secara signifikan menempatkan tablet yang akan dibeli pada segmen premium tertinggi. Ini mengindikasikan bahwa pengadaan tersebut kemungkinan besar menargetkan spesifikasi kelas atas yang sesungguhnya jarang dibutuhkan untuk fungsi legislasi dan administrasi dasar.
*Perbandingan Kritis dengan Harga Pasar (TA 2025)*
Tablet di segmen ini sudah lebih dari cukup untuk e-document, rapat, dan komunikasi. Potensi pemborosan sangat besar. Harga satuan Rp 17,16 juta hanya masuk akal jika setiap anggota DPRD benar-benar membutuhkan dan akan menggunakan tablet Apple iPad Pro (atau sejenisnya) dengan spesifikasi tertinggi.
Jika yang dibeli adalah tablet kelas menengah yang memadai (misalnya, sekitar Rp 5 juta – Rp 7 juta), terdapat potensi kelebihan anggaran (mark-up) lebih dari Rp 10 juta per unit, atau total Rp 500 juta yang seharusnya bisa dialihkan ke sektor yang lebih prioritas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
*Urgensi vs. Prioritas: Kritik terhadap Efisiensi Anggaran*
Pengadaan tablet ini harus dinilai dari kacamata kebutuhan (urgensi) dan manfaat publik (prioritas), bukan hanya sekadar kelengkapan fasilitas. Apakah fasilitas teknologi yang ada saat ini (laptop, komputer, atau bahkan tablet lama) sudah tidak memadai? Pengadaan device baru hanya mendesak jika terjadi lonjakan signifikan dalam kebutuhan digitalisasi yang tidak dapat dipenuhi oleh perangkat yang sudah ada.
Aspek Prioritas: Di tengah keterbatasan APBD 2025, alokasi Rp 858 juta untuk fasilitas individu anggota dewan perlu dipertanyakan. Dana sebesar itu, jika dialihkan, dapat membiayai program vital seperti: Pengadaan lebih dari 400.000 bibit pohon untuk mitigasi banjir/penghijauan kota. Peningkatan fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas) di daerah terpencil.Beasiswa bagi ratusan siswa kurang mampu di Kota Tangerang.
*Keterbukaan dan Akuntabilitas (Hingga 27 November 2025)*
Hingga berita ini dimuat, sikap Sekretaris DPRD Kota Tangerang (Sekwan) yang “belum bisa dikonfirmasi” justru memperkuat spekulasi publik. Penolakan atau keterlambatan dalam memberikan klarifikasi terkait merek, spesifikasi, dan harga kontrak pengadaan (yang seharusnya menjadi dokumen publik) adalah bentuk minimnya transparansi yang dapat diinterpretasikan sebagai upaya menghindari sorotan atas potensi pemborosan.
Tuntutan Kritis: DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Tangerang wajib segera merilis informasi detail mengenai:
– Merek dan Model tablet yang akan dibeli.
– Spesifikasi Teknis (RAM, Storage, Chipset) yang menjadi dasar harga Rp 17,16 juta.
– Justifikasi Teknis yang membuktikan bahwa spesifikasi premium tersebut mutlak diperlukan untuk menjalankan fungsi legislatif.
Jika justifikasi teknis tidak memadai, anggaran ini harus segera dievaluasi ulang atau dipangkas untuk mencerminkan harga tablet kelas menengah yang fungsional, dan sisanya dialokasikan ke program pro-rakyat.
Meski waktu telah berlalu, Sekwan DPRD Kota Tangerang masih mempertahankan sikap bungkam atau belum merilis klarifikasi detail mengenai merek dan spesifikasi tablet yang dibeli dengan harga satuan premium (Rp 17.160.000). Hal ini semakin memperkuat dugaan kuat pemborosan dan minimnya akuntabilitas dalam penggunaan APBD untuk fasilitas dewan, di mana harga satuan yang dialokasikan jauh melampaui kebutuhan fungsional tablet untuk tugas legislatif.
Tim Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Upaya evakuasi berlangsung di tengah kondisi medan yang cukup berat. Arus air yang deras serta akses jalan yang sebagian tertutup lumpur tidak mengurangi semangat para prajurit untuk menembus lokasi terdampak. Dengan perahu darurat dan perlengkapan keselamatan, prajurit mengevakuasi warga, termasuk lansia, perempuan, dan anak-anak. TNI juga membantu menyelamatkan barang berharga milik warga serta mengarahkan mereka menuju pos pengungsian yang lebih aman.
Kehadiran prajurit di lapangan mendapat dukungan dari masyarakat yang bersama-sama membantu proses evakuasi. Koordinasi dengan aparat pemerintah daerah, BPBD, dan unsur terkait terus dilakukan agar penanganan darurat dapat berlangsung cepat dan terarah. Situasi banjir yang sempat meningkat turut menjadi perhatian utama, sehingga prajurit terus meningkatkan kewaspadaan dan memperluas area penyusuran guna mencegah jatuhnya korban jiwa.
TNI berkomitmen untuk selalu sigap dalam keadaan darurat, mengutamakan keselamatan warga, serta menjalankan tugas kemanusiaan dengan penuh tanggung jawab. Kehadiran prajurit di tengah bencana merupakan wujud nyata pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
You cannot copy content of this page