Jakarta – 22 April 2026– Isu mengenai adanya gejolak pencarian keadilan dari wilayah ujung barat Indonesia kini mulai terbukti dengan adanya langkah nyata di ibu kota. Perwakilan masyarakat Aceh Singkil diketahui telah bergerak melaporkan berbagai persoalan mendasar di daerah mereka kepada berbagai instansi tinggi negara sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap penyelesaian masalah di tingkat lokal.
Laporan resmi ini dilayangkan secara simultan guna memastikan tidak ada celah bagi oknum tertentu untuk melakukan intervensi. Berkas laporan tersebut telah diterima secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, Mahkamah Agung (MA), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN). Laporan juga ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang otoritas tertinggi negara.
Selain lembaga-lembaga tersebut, laporan juga telah masuk ke Menko Polkam, Kementerian Dalam Negeri, Komnas HAM RI, serta Dewan Pers. Langkah hukum ini diketahui terbagi dalam dua tahap laporan utama. Tahap pertama difokuskan pada persoalan wanprestasi yang merugikan pemilik perkebunan, di mana hak-hak masyarakat atau plasma diduga kuat tidak diberikan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, tahap kedua laporan menyasar persoalan yang lebih berat, yakni dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), korupsi, hingga perampasan hak-hak masyarakat secara luas. Strategi pelaporan bertahap ini dilakukan agar setiap substansi permasalahan mendapatkan atensi yang mendalam dan pengawasan ketat dari berbagai aspek, mulai dari sisi hukum perdata, pidana, hingga perlindungan hak asasi manusia.
Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kusmiadi, C.BJ., C.EJ., secara terbuka mengakui bahwa dirinya memang diutus secara resmi oleh masyarakat Aceh Singkil untuk mengantarkan berkas laporan tersebut ke Jakarta. Ia menegaskan bahwa seluruh mandat tersebut telah ditunaikan dan semua berkas laporan sudah diserahkan ke instansi terkait. Saat ini, pihak masyarakat tinggal menunggu proses hukum dan tindak lanjut dari pemerintah pusat atas laporan yang telah dilaksanakan tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Laporan mendalam ke Kementerian ATR BPN menyoroti praktik mafia tanah dan manipulasi HGU dalam persoalan agraria yang melibatkan perusahaan swasta sehingga merampas hak produktif masyarakat Aceh Singkil. Di sisi lain, laporan juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran disiplin dan jabatan ganda oknum birokrasi di institusi pers yang dinilai sebagai upaya pembungkaman kritik secara sistemis. Upaya pembiaran yang dilakukan oleh pimpinan daerah terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di depan mata turut menjadi poin keberatan warga.
Langkah hukum ini menjadi pesan kuat bagi sistem pengawasan di daerah. Masyarakat Aceh Singkil kini menanti pembuktian nyata bahwa hukum di Indonesia tidak tumpul ke atas. Kehadiran berkas di meja berbagai instansi tinggi ini adalah bentuk pembelajaran agar perilaku penyalahgunaan wewenang tidak lagi dianggap sebagai hal yang lumrah. Seluruh bukti dan tanda terima laporan dipastikan telah dikoordinasikan agar mendapatkan atensi khusus dari lembaga-lembaga terkait guna memastikan proses tidak berhenti di tengah jalan.
Masyarakat menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat daerah sudah tidak bisa ditunda lagi. Penegakan supremasi hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu demi menjaga marwah negara dan melindungi hak-hak rakyat yang selama ini terabaikan. Atensi khusus dari lembaga penegak hukum di Jakarta kini menjadi satu-satunya harapan untuk melakukan pembenahan sistemis bagi kemajuan Aceh Singkil di masa depan.
Rilis ini disusun sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik dan penegakan hukum. Seluruh poin laporan didasarkan pada dokumen resmi yang telah diserahkan kepada lembaga-lembaga tinggi negara di Jakarta oleh perwakilan masyarakat Aceh Singkil.
Publisher -Red
Banda Aceh, DN-II Lapas kelas’ II A Banda Aceh Dalam rangka mewujudkan lingkungan Pemasyarakatan yang terbebas dari peredaran Handphone dan Narkoba dan menjunjung integritas Lapas Kelas IIA Banda Aceh berkomitmen melalui kegiatan Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama, Senin (20/04/2026).
Kegiatan ini terpusat di Aula, di pimpin secara langsung oleh Kepala Lapas, Edi Cahyono, dengan di ikuti oleh seluruh Pejabat Struktural dan Staf.
Lebih lanjut, kegiatan di awali dengan pembacaan ikrar bebas halinar di kumandangkan oleh Kepala Lapas, dengan di ikuti secara serentak dan semangat oleh seluruh Jajaran.
Dalam amanatnya, Kepala Lapas menyampaikan deklarasi ini merupakan tindaklanjut dari Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Deklarasi ini meneruskan dan mengimplementasikan amanat dari 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu “Memberantas peredaran Narkoba dan Pelaku Penipuan dengan Berbagai Modus di Lapas dan Rutan” serta menciptakan lingkungan Lapas Kelas IIA Banda Aceh yang aman dan terbebas dari peredaran barang terlarang”ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan di akhiri dengan sesi doa bersama, melalui partisipasi ini, menjadi sebuah upaya komitmen Lapas Kelas IIA Banda Aceh dalam meningkatkan pengawasan secara kompherensif dan melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terdapat adanya pelanggaran demi terciptanya UPT Pemasyarakatan yqjt aman, tertib serta terbebas dari segala peredaran barang terlarang.
Red/Zainal
Aceh, DN-II Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memacu perbaikan infrastruktur di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Langkah ini diambil guna memulihkan konektivitas dan urat nadi ekonomi warga yang sempat lumpuh akibat bencana hidrometeorologi. (19/4/2026).
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan akses jalan dan jembatan merupakan prioritas utama. Fokus saat ini adalah memastikan distribusi logistik lancar dan aktivitas sosial masyarakat kembali normal.
“Pekerjaan perbaikan infrastruktur jalan terus. Saya sangat mengapresiasi sinergi TNI/Polri, BNPB, dan Kementerian PU yang bergerak cepat di lapangan,” ujar Tito Karnavian dalam konferensi pers di Jakarta.
Progres Pemulihan Infrastruktur di Tiga Provinsi
Berdasarkan data Satgas PRR per 18 April 2026, hampir seluruh akses utama di wilayah terdampak telah pulih secara fungsional. Berikut rincian capaiannya:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wilayah Infrastruktur Nasional (Jalan & Jembatan) Infrastruktur Daerah (Jalan) Infrastruktur Daerah (Jembatan) 
Aceh 100% Berfungsi (46 Jalan, 23 Jembatan) 1.521 dari 1.638 titik pulih 351 dari 652 unit pulih
Sumut 100% Berfungsi (30 Jalan, 7 Jembatan) 607 dari 616 titik pulih 343 dari 366 unit pulih
Sumbar 100% Berfungsi (31 Jalan, 13 Jembatan) 149 dari 167 titik pulih
Peningkatan Status Permanen dan Ketahanan Bencana
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan status perbaikan dari fungsional (darurat) menjadi permanen. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran secara signifikan.
Anggaran pada sektor Bina Marga melonjak sebesar Rp7,61 triliun, dari semula Rp14,29 triliun menjadi Rp21,90 triliun. Penambahan dana ini akan difokuskan pada:
Penanganan titik longsoran baru.
Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional serta daerah.
Peningkatan standar konstruksi agar lebih tahan terhadap risiko bencana di masa depan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami tidak hanya sekadar memperbaiki yang rusak, tetapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat. Prinsip build back better diterapkan agar infrastruktur ke depan lebih tangguh menghadapi potensi bencana,” tegas Dody.
Red
Medan, DN-II Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, memberikan apresiasi terhadap langkah strategis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menangani berbagai persoalan kronis di lembaga pemasyarakatan (lapas)
Berdasarkan data terbaru, Sugiat menilai kinerja kementerian tersebut menunjukkan progres nyata, khususnya dalam menekan angka overcapacity serta menggagalkan berbagai upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas dan rumah tahanan.
“Kami melihat ada semangat baru dan progres yang nyata dari Kementerian Imipas. Keberhasilan menurunkan angka overcapacity dan menggagalkan penyelundupan narkoba adalah bukti kerja keras yang harus terus didukung dan ditingkatkan,” ujar Sugiat, Minggu (12/4/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Data yang dirilis Kementerian Imipas mencatat, sepanjang Januari hingga Desember 2025 terdapat 140 kejadian percobaan penyelundupan narkoba di lapas dan rutan. Upaya tersebut berhasil digagalkan oleh 272 petugas yang tersebar di 24 kantor wilayah dan 99 unit pelaksana teknis (UPT).
Selain itu, terjadi penurunan jumlah lapas yang mengalami overcapacity, dari sebelumnya mencapai 100 persen menjadi 85 persen.Sugiat menilai capaian tersebut tidak lepas dari kepemimpinan Agus Andrianto yang dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong reformasi di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi reformasi regulasi dan HAM, Sugiat menegaskan DPR RI akan terus mengawal kebijakan Kementerian Imipas. Ia berharap sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan klasik di lapas, mulai dari pembenahan sarana dan prasarana hingga penguatan integritas petugas.
“Ini adalah awal yang baik. Kami di DPR akan terus memberikan dukungan, baik dari sisi pengawasan maupun anggaran, agar transformasi di tubuh Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat berjalan maksimal demi pelayanan publik yang lebih baik,” tutupnya.
Tim
Aceh Tamiang, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menerjunkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Mereka tergabung dalam gelombang ketiga penugasan praja IPDN yang terdiri dari 731 praja pratama atau tingkat satu dan 37 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian memimpin langsung Apel Pembukaan Gelombang III Satuan Tugas IPDN Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang. Apel berlangsung di Halaman Istana Benua Raja, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (4/4/2026).
Dalam keterangannya, Mendagri menjelaskan, pada penugasan praja gelombang pertama fokus utama penanganan yaitu pembersihan kawasan perkantoran. Sementara gelombang kedua memperluas cakupan hingga ke lingkungan masyarakat. Adapun gelombang ketiga difokuskan pada penanganan lokasi yang masih terdampak berat, terutama akibat endapan lumpur. Hal ini seperti pembersihan di permukiman masyarakat termasuk lingkungan Istana Benua Raja yang merupakan situs bersejarah.
“Target utamanya lah, tadi, menyelesaikan persoalan-persoalan di titik yang masih terkena lumpur, ada yang sudah mengeras, ya,” jelasnya.
Menurut Mendagri, Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah terdampak bencana cukup berat, khususnya akibat banjir yang menyisakan lumpur dengan ketinggian mencapai beberapa meter. Karena itu, kondisi tersebut perlu penanganan yang serius dan berkelanjutan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, pelaksanaan tugas gelombang ketiga ini direncanakan berlangsung selama satu bulan dengan target sejumlah dusun terdampak. “Kalau bisa lebih cepat, mereka akan digeser ke tempat yang lainnya, yang memerlukan bantuan,” ujarnya.
Mendagri berpesan kepada para praja agar mencontoh keberhasilan penugasan dua gelombang sebelumnya dengan bekerja keras, tulus, serta menjaga kesehatan dan disiplin selama bertugas. “Jaga kesehatan mereka masing-masing, dan jangan sampai membuat pelanggaran-pelanggaran,” tegasnya.
Guna mendukung kerja di lapangan, Kemendagri telah menyiapkan berbagai peralatan, mulai dari alat manual seperti cangkul dan sekop hingga alat berat dan dump truck. Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Medan dan Bupati Deli Serdang yang turut membantu penyediaan sarana dan prasarana.
Turut hadir dalam kesempatan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, hadir pula Rektor IPDN Halilul Khairi, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, serta pejabat Kemendagri lainnya.
Red/Puspen Kemendagri
ACEH TAMIANG, DN-II Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memberikan instruksi tegas kepada ratusan Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk bekerja ekstra dalam memulihkan lingkungan pemukiman di Kabupaten Aceh Tamiang.
Hal tersebut ditegaskan Tito saat memimpin apel pembukaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) gelombang ketiga di Istana Benua Raja, Aceh Tamiang, Sabtu (4/4/2026). Sebanyak 731 praja diterjunkan secara khusus untuk menangani endapan lumpur yang masih melumpuhkan sejumlah titik vital.
Fokus Pemulihan Infrastruktur dan Situs Sejarah
Tito menjelaskan bahwa penugasan gelombang ketiga ini merupakan kelanjutan dari fase pemulihan awal. Jika gelombang pertama berfokus pada perkantoran pemerintah dan gelombang kedua pada fasilitas umum, maka gelombang ketiga ini diarahkan langsung ke jantung pemukiman warga.
”Target utamanya adalah menyelesaikan persoalan sisa lumpur, termasuk yang sudah mengeras. Ini mencakup situs sejarah Istana Benua Raja, rumah masyarakat, hingga drainase. Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah terdampak terberat dengan endapan lumpur akibat banjir yang mencapai 4 hingga 5 meter,” ujar Tito.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Target Kerja Terukur
Selama satu bulan masa penugasan, para praja ditargetkan untuk menuntaskan pembersihan di 42 titik strategis, yang terdiri dari:
10 unit rumah warga.
22 titik drainase (saluran air).
7 akses jalan desa.
3 fasilitas sosial dan umum.
Tito juga menekankan fleksibilitas dalam penugasan. Jika target tersebut selesai lebih cepat dari jadwal, personel akan segera digeser untuk membantu wilayah lain yang masih tertimbun lumpur.
Pesan Disiplin dan Nilai Pembelajaran
Selain aspek teknis, Tito mengingatkan para praja bahwa kegiatan ini bukan sekadar kerja bakti, melainkan laboratorium nyata bagi calon birokrat.
”Jaga nama baik institusi. Manfaatkan masa penugasan di Aceh Tamiang ini sebagai ruang pembelajaran nyata dalam implementasi ilmu pemerintahan di tengah situasi darurat,” pesannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran Tokoh Kunci
Kunjungan Kasatgas PRR ke Aceh Tamiang ini juga dimaksudkan untuk meninjau langsung progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di lapangan. Turut hadir dalam agenda tersebut:
Safrizal ZA (Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri)
Halilul Khairi (Rektor IPDN)
Fadhlullah (Wakil Gubernur Aceh)
Armia Pahmi (Bupati Aceh Tamiang)
Jajaran Forkopimda Kabupaten Aceh Tamiang.
Pengerahan Praja IPDN ini diharapkan mampu mempercepat normalisasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Aceh Tamiang yang sempat lumpuh total akibat bencana banjir bandang.
Red
ACEH TAMIANG, DN-II Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi atas kemajuan pesat proses pemulihan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini disampaikan Kepala Negara usai melaksanakan salat Idulfitri 1447 H bersama warga di Masjid Darussalam, yang terletak di kawasan hunian sementara (huntara) Aceh Tamiang, Sabtu (21/03/2026).
Transformasi dari Pengungsian ke Hunian
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menyoroti progres pemulihan fisik dan sosial yang dinilai berjalan sangat signifikan. Menurutnya, pemulihan tersebut kini telah menyentuh angka hampir 100 persen.
”Saya melihat progresnya sangat cepat. Masyarakat yang sebelumnya berada di tenda-tenda darurat, kini sebagian besar sudah menempati hunian sementara maupun hunian tetap yang lebih layak,” ujar Presiden.
Infrastruktur dan Bantuan Sosial
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain hunian, Presiden memastikan bahwa aspek vital pendukung kehidupan masyarakat telah kembali normal. Beberapa poin utama yang menjadi fokus perhatian meliputi:
Infrastruktur Dasar: Jaringan listrik dan akses jalan utama telah pulih sepenuhnya untuk mendukung mobilisasi warga.
Penyaluran Bantuan: Presiden memastikan bantuan stimulan dari pemerintah pusat telah tersalurkan secara tepat sasaran kepada warga terdampak.
Kesehatan dan Logistik: Pelayanan publik di lokasi terdampak telah beroperasi kembali secara optimal.
Apresiasi untuk Sinergi Seluruh Pihak
Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, TNI/Polri, BNPB, hingga relawan yang tak kenal lelah bekerja di lapangan.
Ia menegaskan bahwa model penanganan cepat ini tidak hanya diterapkan di Aceh, tetapi juga menjadi standar bagi wilayah lain di Indonesia yang mengalami bencana serupa.
”Semangat warga untuk bangkit kembali sangat luar biasa. Pemerintah akan terus mengawal sisa proses pemulihan hingga tuntas sepenuhnya,” pungkasnya.
Sumber: BPMI Setpres
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#PrabowoSubianto
#AcehTamiang
#IdulFitri2026
#PemulihanBencana
#KemensetnegRI
ACEH TAMIANG, DN-II Presiden Prabowo Subianto melaksanakan salat Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Darussalam, Kawasan Hunian Sementara (Huntara), Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Sabtu (21/03/2026).
Kehadiran Kepala Negara di tengah warga penyintas bencana ini membawa pesan kuat tentang kepedulian dan kebersamaan di hari kemenangan.
Ibadah Khidmat di Tengah Warga
Presiden tiba di lokasi sejak pagi hari dan langsung bergabung dengan sekitar 1.300 jemaah. Meski berada di lingkungan huntara, rangkaian ibadah berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa kekeluargaan. Usai melaksanakan salat Id, Presiden menyempatkan diri untuk melakukan halalbihalal, bersalaman, dan bertegur sapa langsung dengan para warga yang memenuhi area masjid.
“Kehadiran Bapak Presiden di sini adalah penyemangat luar biasa bagi kami yang sedang dalam masa pemulihan di huntara,” ujar salah satu warga setempat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyaluran Bantuan Kemanusiaan
Sebagai bentuk kepedulian nyata, dalam kesempatan tersebut Presiden juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga. Bantuan yang diberikan meliputi:
Perlengkapan ibadah dan Al-Qur’an.
Pakaian layak pakai.
Paket sembako untuk kebutuhan pokok.
Pemerintah melalui Sekretariat Presiden total menyalurkan sekitar 7.000 paket sembako yang didistribusikan tidak hanya untuk warga di huntara, tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Komitmen Pemerintah
Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan kesejahteraan warga di wilayah terdampak bencana tetap terjaga, terutama dalam momen-momen besar keagamaan. Setelah rangkaian acara selesai, Presiden beserta rombongan terbatas melanjutkan agenda peninjauan infrastruktur di wilayah Aceh sebelum bertolak kembali ke Jakarta.
Sumber: BPMI Setpres
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#PresidenPrabowo
#IdulFitri1447H
#AcehTamiang
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
ACEH TAMIANG, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merayakan hari kemenangan Idulfitri 1447 Hijriah dengan cara yang khidmat dan bersahaja. Kepala Negara melaksanakan salat Id bersama ribuan warga di Masjid Darussalam yang berlokasi di kompleks hunian sementara (huntara), Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Sabtu (21/3/2026).
Momen Kebersamaan dan Silaturahmi
Usai mengikuti rangkaian salat Id, suasana hangat menyelimuti lokasi saat Presiden Prabowo berbaur dengan jamaah. Tanpa sekat, Presiden menyalami satu per satu warga yang hadir, menciptakan momen penuh kekeluargaan di hari raya.
Sebagai bentuk kepedulian, Presiden juga membagikan bingkisan Lebaran berupa paket sembako kepada warga Aceh Tamiang. Senyum haru tampak di wajah para warga yang kini tengah berupaya bangkit pascabencana.
Komitmen Pemerintah Terhadap Warga Terdampak
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi formal. Di sela agenda Lebaran, Presiden Prabowo kembali meninjau langsung kondisi hunian sementara yang disiapkan pemerintah. Langkah ini diambil untuk memastikan fasilitas bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut tetap layak dan memadai.
“Kehadiran Bapak Presiden di sini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lupa pada kami yang sedang diuji bencana. Ini adalah hadiah Lebaran terbaik bagi kami,” ujar salah satu warga setempat.
Makna di Balik Lokasi Pilihan
Keputusan Presiden untuk memilih Aceh Tamiang sebagai lokasi salat Id tahun ini mengandung pesan simbolis yang mendalam. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk hadir langsung di tengah masyarakat, terutama di daerah yang sedang dalam masa pemulihan pascabencana, guna memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai target.
Red
BENER MERIAH, DN-II Penyaluran bantuan hunian sementara (Huntara), dana tunai Rp8 juta, hingga dana Jadug di Desa Bale Keramat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, kini menuai polemik. Warga setempat menduga penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan diwarnai indikasi pemotongan dana.
Sejumlah warga Desa Bale Keramat mengungkapkan adanya ketidaksesuaian data penerima yang berpotensi merugikan masyarakat terdampak bencana. Menurut warga, masih banyak pihak yang seharusnya berhak menerima namun justru terabaikan.
”Masih ada warga yang rumahnya terdampak bencana tetapi tidak menerima bantuan sama sekali,” ujar salah satu warga kepada wartawan, Minggu (15/3/2026).
Kejanggalan Data dan Pemotongan Dana
Selain masalah ketepatan sasaran, warga juga menyoroti adanya disparitas data jumlah penerima Huntara. Informasi yang beredar menyebutkan terdapat 67 Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan, namun penelusuran di lapangan menunjukkan hanya sekitar 47 KK yang terdata.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Warga menyebutkan, berdasarkan kondisi faktual di lapangan, hanya terdapat empat unit rumah yang rusak akibat bencana dan lima unit rumah di bantaran sungai yang memang layak diprioritaskan.
Lebih jauh, warga melaporkan adanya pemotongan dana bantuan tunai sebesar Rp8 juta dengan nominal yang bervariasi. “Penerima yang rumahnya tidak terdampak bencana justru diduga dipotong Rp1,8 juta, sedangkan yang rumahnya terdampak dipotong Rp800 ribu,” tambah warga tersebut. Bahkan, beredar kabar bahwa oknum perangkat desa turut menerima bantuan tunai, meski tidak terdampak bencana.
Desakan Penegakan Hukum
Menanggapi polemik tersebut, Pakar Hukum Pidana Internasional, Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengambil langkah tegas. Ia meminta Pemerintah Aceh melakukan pengawasan ketat agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari dana bantuan bencana.
”Masalah bantuan musibah di Bener Meriah ini perlu mendapat perhatian serius. Gubernur Aceh sebaiknya turun tangan agar tidak ada oknum yang memperkaya diri dalam penyaluran bantuan tersebut,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat memberikan keterangan dari Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di Jakarta, Minggu (15/3/2026).
Prof. Sutan menegaskan, jika ditemukan bukti kuat adanya manipulasi data atau penyalahgunaan anggaran, maka aparat penegak hukum (APH) wajib melakukan penyelidikan menyeluruh.
”Jika terbukti ada penyalahgunaan atau permainan data, maka hal ini masuk dalam kategori tindak pidana yang harus diproses hukum secara tegas,” tegasnya.
Harapan Masyarakat
Saat ini, masyarakat Desa Bale Keramat berharap APH segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah desa setempat. Transparansi dalam penyaluran bantuan menjadi tuntutan utama warga agar hak masyarakat terdampak tidak disalahgunakan.
”Harapan kami agar pihak berwenang segera memeriksa permasalahan ini secara objektif supaya semuanya jelas dan hak masyarakat tidak terzalimi,” tutup warga. (*)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page