Sumatera Utara, DN-II Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah daerah terdampak bencana dalam dua hari terakhir sebagai upaya memastikan pemulihan berjalan cepat dan terkoordinasi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (01/01/2025).
Mensesneg menjelaskan bahwa Presiden hadir langsung untuk membersamai masyarakat terdampak, mulai dari menghabiskan malam pergantian tahun bersama pengungsi di Tapanuli Selatan hingga meninjau pembangunan hunian oleh Danantara di Aceh Tamiang.
Presiden juga memimpin rapat koordinasi guna memastikan proses pemulihan berjalan tanpa kendala dan memberikan solusi langsung atas permasalahan di lapangan.
Menutup keterangannya, Mensesneg mewakili pemerintah dan Presiden Prabowo, menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh rakyat Indonesia. Mensesneg berharap tahun ini membawa keberkahan dan kesuksesan, serta daerah terdampak segera pulih dan kehidupan masyarakat kembali normal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
ACEH TAMIANG, DN-II Mengawali tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, guna meninjau langsung proyek pembangunan rumah hunian Danantara, Kamis (1/1/2026). Proyek ini merupakan wujud respons cepat pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra.
Fasilitas Lengkap dan Modern
Dalam peninjauan tersebut, Presiden melihat langsung spesifikasi unit rumah berukuran 4,5 x 4,5 meter. Meski dibangun dalam waktu singkat, setiap unit telah dilengkapi dengan fasilitas dasar yang memadai, mulai dari tempat tidur, instalasi listrik, hingga jaringan internet.
Tak hanya fokus pada bangunan utama, kawasan hunian ini juga dirancang dengan konsep komunal yang mendukung interaksi sosial warga. Fasilitas pendukung seperti dapur bersama, taman bermain anak, hingga musala telah tersedia di lokasi.
Target Ambisius BPI Danantara
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) memasang target tinggi untuk pemulihan infrastruktur pascabencana. Sebanyak 15.000 unit rumah hunian ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan, yang tersebar di tiga provinsi terdampak:
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Instruksi Presiden: Efisiensi dan Ketepatan Sasaran
Usai meninjau unit rumah, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas (ratas) singkat di lokasi pembangunan. Dalam arahannya, Kepala Negara menekankan dua poin krusial: efisiensi anggaran dan sinkronisasi data.
“Saya minta koordinasi ketat antara BPI Danantara, BNPB, dan pemerintah daerah. Pastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara efektif, tidak ada anggaran yang tumpang tindih, dan yang terpenting, bantuan ini harus jatuh ke tangan rakyat yang benar-benar membutuhkan,” tegas Presiden.
Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan bantuan darurat, tetapi juga solusi jangka panjang yang bermartabat bagi para penyintas bencana di tanah air.
Sumber: BPMI Setpres
Editor: Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#PresidenPrabowo #Danantara #AcehTamiang #PembangunanHunian #KemensetnegRI #RilisPresiden
ACEH TAMIANG, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memilih mengawali hari pertama tahun 2026 dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (01/01/2026). Kunjungan ini dilakukan guna meninjau langsung progres pemulihan infrastruktur dan sosial pascabencana yang melanda kawasan tersebut.
Dalam keterangan persnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa fokus utama Presiden dalam tinjauan ini adalah memastikan hunian layak bagi masyarakat terdampak segera rampung.
Progres Hunian Danantara dan Fasilitas Publik
Hingga saat ini, pembangunan Rumah Hunian Danantara telah mencapai 600 unit. Proyek ini merupakan bagian dari target ambisius pemerintah untuk membangun total 15.000 unit hunian yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana.
Selain sektor perumahan, Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus terkait tiga poin utama:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Akses Air Bersih: Mempercepat penyediaan jaringan air bersih untuk kebutuhan harian warga.
Rehabilitasi Fasum: Memprioritaskan perbaikan sekolah dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) agar layanan publik kembali normal.
Normalisasi Sungai: Melakukan pengerukan endapan lumpur dan material sisa bencana di aliran sungai guna meminimalisir risiko banjir susulan di masa mendatang.
Komitmen Pelayanan Masyarakat
Langkah Presiden meninjau lokasi bencana di hari libur nasional ini menegaskan komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah terdampak. “Presiden ingin memastikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berjuang bangkit dari musibah,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.
Kunjungan ini diakhiri dengan dialog singkat antara Presiden dan warga setempat untuk menyerap aspirasi langsung terkait kendala pemulihan di lapangan.
Red
Sumber: BPMI Setpres
Tag: #KemensetnegRI #RilisPresiden #PrabowoSubianto #AcehTamiang #PemulihanBencana
Aceh Utara, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, usai mengikuti Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bersama anggota DPR RI di Kota Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/12/2025).
Bantuan dari keluarga besar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut terdiri atas bahan makanan pokok, makanan cepat saji, pakaian, perlengkapan sekolah, hingga perlengkapan pribadi wanita.
Kedatangan Mendagri disambut antusias para pengungsi di kawasan tersebut. Mendagri juga berdialog dengan masyarakat setempat serta memberikan dukungan moril agar mereka dapat pulih lebih cepat.
Mendagri mengatakan, kedatangannya bersama rombongan merupakan perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Diketahui, Aceh Utara merupakan salah satu kawasan yang terdampak bencana banjir cukup parah.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dalam waktu dekat akan meninjau langsung Provinsi Aceh untuk memastikan percepatan pemulihan pascabencana.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami datang ke sini atas perintah dari Bapak Presiden. Bapak Presiden sendiri besok Insyaallah akan datang ke Aceh, ke Bener Meriah, setelah itu beliau akan ke Aceh Tamiang,” ujar Mendagri dalam peninjauan tersebut, Selasa (30/12/2025).
Ia menambahkan, saat ini pemerintah terus memastikan progres percepatan pemulihan pascabencana berlangsung optimal. Berdasarkan pantauan di lapangan, Mendagri menyebut kondisi pemulihan secara bertahap berjalan dengan baik, terlihat dari mulai bergeraknya perekonomian masyarakat di sejumlah titik.
Selain itu, pemerintah juga terus memaksimalkan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. Untuk kerusakan hunian berat hingga hilang akan ditangani melalui pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), sedangkan kerusakan ringan dan sedang akan diberikan bantuan uang. Oleh karena itu, data yang akurat menjadi kunci dalam mendukung realisasi kebijakan tersebut.
“Mengenai masalah data, jangan menunggu datanya sampai selesai semua. Karena kita berhitung hari, berhitung jam. Jadi, kalau dapat data, buat aja namanya data gelombang pertama. Jadi, sekian rumah yang rusak ringan, sedang, berat gelombang pertama. Itu masih bisa diperbaiki lagi,” tambah Mendagri.
Menurut Mendagri, pendataan secara berkala akan memudahkan percepatan pemulihan. Sebab, kecepatan pendataan menjadi kunci keberhasilan proses tersebut.
Ia menegaskan, kecepatan pendataan rumah yang rusak dan hilang oleh pemerintah daerah (Pemda) sangat diperlukan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat segera membayarkan dana bantuan bagi warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang. Selain itu, data ini juga untuk mendukung penyiapan jumlah huntara dan huntap bagi yang rumahnya rusak berat atau hilang. Data ini juga berguna bagi Kementerian Sosial menyalurkan dana bantuan berupa uang lauk pauk Rp15 ribu per orang per hari, bantuan isi rumah Rp3 juta, dan bantuan pemberdayaan ekonomi Rp5 juta per keluarga.
Berikutnya, Mendagri akan melaporkan kepada Presiden dan jajaran menteri di Kabinet Merah Putih aspirasi terkait perbaikan bendungan di Kabupaten Aceh Utara yang berperan vital bagi irigasi dan sistem pertanian setempat. Data bendungan dan irigasi yang rusak akan segera disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk diperbaiki. Sementara data sawah dan kebun yang rusak disampaikan kepada Menteri Pertanian untuk dipulihkan lahan sawah dan kebun tersebut.
“Jadi nanti semua data kita akan sampaikan, termasuk utamanya adalah satu, masalah bendungan tadi. Karena ini sangat vital mengairi sawah yang lain,” tandas Mendagri.
Red
Aceh Tamiang, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau langsung Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (29/12/2025). Bima melihat langsung progres pemulihan layanan publik, meliputi gedung-gedung dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, fasilitas pendidikan, hingga fasilitas kesehatan setempat.
Dalam peninjauan itu, Bima didampingi langsung oleh Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi beserta jajaran. Bima menekankan, pemerintah terus memastikan percepatan pemulihan berjalan dengan optimal. Sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, imbuh Bima, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal mengirimkan 1.000 lebih praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu pemulihan layanan publik di Aceh Tamiang.
“Kami sedang mempersiapkan mobilisasi 1.000 lebih praja IPDN yang akan bergeser ke sini di tanggal 3 [Januari 2026]. Kami akan fokus sesuai dengan juga usulan Pak Bupati untuk melakukan pembersihan kantor-kantor pemerintahan,” ujar Bima saat memimpin Rapat Koordinasi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.
Ia menjelaskan, nantinya para praja tersebut akan ditempatkan di lokasi-lokasi pelayanan publik yang membutuhkan perbaikan secara cepat. Oleh karena itu, ia meminta jajaran pemerintah setempat untuk mendata secara jelas lokasi yang akan dibantu proses pemulihannya. Selain itu, Bima juga meminta agar proses pembagian tugas kerja dilakukan tepat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan tugas relawan lainnya. 
Lebih lanjut, Bima memaparkan bahwa selama satu bulan, para praja akan membantu pemulihan, termasuk pada fasilitas pendidikan yang diketahui masih belum beroperasi secara normal. Ia meminta, pemerintah setempat mengorkestrasi upaya tersebut sehingga pemulihan berlangsung secara terukur.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Nah, supaya ada percepatan, praja-praja ini akan ikut membantu. Nah, kemudian yang lain-lain tentu kami akan menyesuaikan mana yang perlu dibantu,” ungkap Bima.
Ia mengatakan, dalam pantauannya di lapangan, Bima memastikan bahwa semua pihak, khususnya jajaran pemerintah, TNI/Polri secara aktif bekerja membantu pemulihan pascabencana. Dalam kesempatan itu, Bima berpesan agar jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tetap solid dan saling bekerja sama dalam memastikan pelayanan publik pulih seperti sedia kala.
Seperti diketahui, dalam peninjauan tersebut Bima menyambangi langsung proses trauma healing di lokasi pengungsian. Kemudian, Bima juga meninjau sejumlah fasilitas pemerintahan di Aceh Tamiang dan di Kota Langsa.
Red
BREBES, DN-II Menutup lembaran tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar kegiatan Istighosah dan Doa Bersama Refleksi Akhir Tahun di Pendopo Kabupaten pada Minggu malam (28/12/2025) malam.
Acara yang berlangsung khidmat ini tidak hanya menjadi ajang spiritualitas, tetapi juga wujud nyata kepedulian sosial melalui pemberian bantuan kepada warga Brebes yang menjadi korban bencana alam di Aceh.
Dalam momen tersebut, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, bersama Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 34 orang pengungsi. Para penerima bantuan tersebut merupakan pekerja asal Kabupaten Brebes yang terdampak musibah tanah longsor dan banjir saat bekerja di wilayah Aceh.
Bupati Paramitha menyampaikan bahwa penyerahan bantuan ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah daerah dan aparat keamanan bagi warga Brebes yang sedang mengalami kesulitan, meski berada jauh dari kampung halaman.
“Pergantian tahun adalah momentum muhasabah. Melalui Istighosah ini, kita memohon agar Brebes dijauhkan dari segala bencana. Namun, bagi saudara-saudara kita yang sudah terdampak musibah di Aceh, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka untuk bangkit kembali,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Paramitha juga menyampaikan, pergantian tahun bukan sekadar perubahan angka kalender, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi dan refleksi atas perjalanan selama tahun 2025. Berbagai capaian, tantangan, dan kekurangan diharapkan menjadi pelajaran berharga untuk 
Usai kegiatan, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah menyatakan bahwa aksi sosial ini adalah implementasi dari semangat Polri yang melayani. Ia menegaskan bahwa Polres Brebes akan selalu mendukung kebijakan kemanusiaan pemerintah daerah.
“Polri berkomitmen untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi warga kita yang sedang tertimpa musibah. Bantuan ini merupakan bentuk empati dan dedikasi ‘Polri Untuk Masyarakat’,” ungkap AKBP Lilik.
Selain aksi kemanusiaan, acara ini diisi dengan tausiyah oleh Syaikh Sholeh Muhammad Basalamah, Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Jatibarang. Beliau mengajak para orang tua untuk lebih ketat mengawasi putra-putrinya saat malam pergantian tahun agar terhindar dari perilaku negatif yang melanggar norma agama maupun hukum. Serta memaknai hakikat keindahan dalam menyambut tahun baru 2026 mendatang.
“Inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar dan bertobat, memohon agar tahun 2026 membawa ketentraman, keindahan dan keamanan bagi Kabupaten Brebes,” tutur Syaikh Sholeh.
Giat yang diikuti ratusan peserta ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya: Wakil Bupati Brebes, Wurja, Sekda Kabupaten Brebes, Dr. Tahroni serta Tokoh agama KH Labib Shodiq Suhaimi (Ponpes Al-Hikmah 1 Benda) dan KH Farikhin Mashadi yang memimpin doa penutup. (Red/Hms)
BANDA ACEH, DN-II Proyek peningkatan saluran drainase di Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, memicu polemik. Pekerjaan yang terpantau pada 26 Desember 2025 tersebut diduga kuat dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis (as-built drawing), yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan kepentingan publik.
Proyek di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh ini bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dengan nilai pagu mencapai Rp2,23 miliar. Namun, besarnya anggaran dinilai tidak berbanding lurus dengan kualitas fisik di lapangan.
Keluhan Teknis dan Dugaan Pelanggaran
Warga setempat melaporkan adanya kejanggalan pada kedalaman parit yang tidak seragam serta kualitas material beton yang diragukan. Kondisi ini dinilai melanggar prinsip dasar pengadaan jasa konstruksi.
Secara hukum, ketidaksesuaian spesifikasi ini dapat berbenturan dengan:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Pasal 59 mewajibkan penyelenggara jasa konstruksi mematuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Jika gagal bangunan terjadi akibat kelalaian spesifikasi, penyedia jasa dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.
Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Mengatur bahwa setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis yang telah disepakati untuk menjamin efektivitas penggunaan uang negara.
“Kalau dilihat sekilas saja sudah tampak tidak rapi. Kami khawatir parit ini tidak bertahan lama dan tetap menyebabkan genangan,” ujar salah seorang warga Peuniti.
Lemahnya Pengawasan dan Hak Partisipasi Masyarakat
Tokoh masyarakat menilai pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas sangat minim. Padahal, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui detail penggunaan dana publik.
Selain itu, PP No. 43 Tahun 2018 memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan pengerjaan proyek pemerintah.
“Mengingat anggaran yang digunakan cukup besar dan bersumber dari uang rakyat, kami mendesak Pemkot Banda Aceh melakukan evaluasi menyeluruh. Jika terbukti ada manipulasi spesifikasi, kontraktor harus melakukan bongkar pasang kembali sesuai kontrak,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Urgensi Audit Lapangan
Jika dugaan warga terbukti, kontraktor pelaksana terancam sanksi Daftar Hitam (Blacklist) dan kewajiban pengembalian kerugian negara sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini sejalan dengan upaya penegakan integritas dalam pembangunan infrastruktur daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Kota Banda Aceh maupun kontraktor pelaksana belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan teknis dan tuntutan warga tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim Prima
JAKARTA, DN-II Menko Perekonomian menerima kunjungan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Jakarta hari ini guna membahas langkah-langkah strategis percepatan pemulihan ekonomi pascabencana alam yang melanda Provinsi Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan keringanan finansial bagi masyarakat terdampak, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (25/12/2025).
Relaksasi Kredit dan Penghapusan Angsuran
Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menko Perekonomian menyampaikan bahwa langkah konkret yang diambil adalah kebijakan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini mencakup:
Penghapusan Kewajiban: Penghapusan pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR yang terdampak langsung bencana.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keringanan Debitur Eksisting: Perlindungan khusus bagi pelaku usaha yang kehilangan aset atau tidak dapat melanjutkan aktivitas usahanya akibat kerusakan parah.
Stimulus Tambahan: Pemberian perpanjangan tenor pinjaman, masa tenggang (grace period) pembayaran, hingga penyesuaian suku bunga untuk membantu pelaku usaha bangkit secara bertahap.
Bantuan Kemanusiaan dan Infrastruktur
Selain intervensi di sektor perbankan, Kemenko Perekonomian bersama sejumlah asosiasi pengusaha juga telah mulai menyalurkan bantuan kemanusiaan ke berbagai wilayah di Aceh.
“Kami akan terus mendorong agar bantuan tersalurkan secara merata. Fokus selanjutnya adalah mempercepat perbaikan infrastruktur publik yang rusak, karena ini adalah fondasi penting bagi pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat,” ujar Menko Perekonomian dalam pertemuan tersebut.
Komitmen Pendampingan Berkelanjutan
Pemerintah menyampaikan duka cita mendalam kepada masyarakat Aceh dan memastikan bahwa negara akan terus hadir hingga masa pemulihan selesai.
“Semoga setiap ikhtiar ini menjadi jalan bagi Aceh untuk bangkit kembali dengan lebih kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk bekerja dan mendampingi masyarakat hingga situasi benar-benar pulih,” pungkasnya.
Red
Aceh Timur, DN-II Tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Ketua Bidang IV Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat Safriati Safrizal berhasil menembus Kecamatan Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur, untuk mempercepat penyaluran bantuan. Sebelumnya, wilayah tersebut sulit dijangkau akibat banjir besar yang melanda Aceh.
Tim memfokuskan penanganan di Gampong Blang Seunong, Kecamatan Pantee Bidari, yang merupakan salah satu lokasi paling terdampak. Hingga saat ini, penerangan listrik di kawasan tersebut belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini menyulitkan aktivitas warga, khususnya pada malam hari, serta berdampak pada pelayanan dasar di lingkungan permukiman dan pengungsian.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Ditjen Bina Adwil Kemendagri bersama TP PKK Pusat menyalurkan bantuan berupa genset dan lampu senter guna membantu pemulihan penerangan sementara bagi masyarakat. Selain itu, disalurkan pula berbagai bantuan kebutuhan dasar, antara lain obat-obatan, makanan siap saji, sembako, perlengkapan ibadah, kasur, serta perlengkapan mandi untuk mendukung kebutuhan harian warga terdampak.
Dalam keterangannya, Safriati Safrizal menyampaikan bahwa kehadiran tim di wilayah sulit dijangkau merupakan wujud komitmen untuk memastikan masyarakat terdampak tidak terisolasi dari perhatian negara.
“Meski akses terbatas dan kondisi medan cukup berat, kami memastikan tim tetap hadir untuk melihat langsung kebutuhan warga,” ujar Safriati di sela kegiatan tersebut, Selasa (23/12/2025).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran tim di Pantee Bidari juga bertujuan memastikan penanganan darurat berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan serta menjadi dasar bagi kebijakan lanjutan bersama pemerintah daerah (Pemda). Data lapangan tersebut akan digunakan sebagai rujukan dalam upaya pemulihan dan rehabilitasi pascabencana.
“Hasil tinjauan lapangan akan menjadi dasar koordinasi dengan pemerintah daerah dalam tahap pemulihan. Data yang kami kumpulkan di lapangan akan menjadi rujukan penting agar penanganan pascabencana dapat dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran,” tambah Safriati.
Sebagaimana diketahui, banjir dengan ketinggian mencapai hingga 12 meter melanda sejumlah permukiman di wilayah tersebut dan mengakibatkan banyak rumah warga hilang atau rusak berat akibat terseret arus. Akses menuju lokasi terdampak sempat terputus karena kerusakan infrastruktur dan kondisi medan yang berat.
Tim Ditjen Bina Adwil Kemendagri tetap melanjutkan peninjauan untuk mengecek langsung dampak bencana. Selain itu, tim juga mendata rumah terdampak serta memetakan kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan balita.
Melalui berbagai upaya tersebut, Ditjen Bina Adwil Kemendagri terus berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat terdampak sebagai bagian dari respons penanganan bencana.
Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki sisa anggaran tinggi agar membantu daerah di Sumatera yang terdampak bencana. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
Pesan tersebut disampaikan Mendagri pada Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Mendagri mengungkapkan minimnya sisa anggaran di sejumlah daerah terdampak bencana, seperti Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Utara. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk sesama Pemda, perlu diberikan. Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat juga tidak tinggal diam dan telah menyalurkan bantuan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota terdampak bencana.
Namun, selain pemerintah pusat, menurutnya Pemda yang memiliki kapasitas fiskal memadai juga perlu memberikan bantuan. Terlebih, berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat sejumlah daerah yang masih memiliki sisa anggaran cukup besar di akhir tahun. Mendagri menambahkan, dirinya juga telah menerbitkan Surat Edaran yang membolehkan Pemda membantu daerah terdampak bencana.
“Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di saat seperti ini kita harus menimbulkan solidaritas di antara kita-kita, pemerintah daerah. Terutama yang keuangannya tinggi,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Mendagri memaparkan kondisi pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan total 52 kabupaten/kota terdampak. Mendagri mengatakan dirinya telah melihat langsung kesulitan yang dialami sejumlah daerah terdampak. Salah satunya Kabupaten Aceh Tamiang yang kondisinya masih membutuhkan dukungan karena aktivitas ekonomi belum dapat berjalan secara optimal.
“Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tengah, kemudian Bener Meriah. Itu daerah-daerah superprioritas [untuk dibantu],” ujarnya.
Beberapa daerah di Sumatera Utara juga masih memerlukan bantuan, seperti Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Mandailing Natal. Sementara di Sumatera Barat, daerah yang perlu mendapat atensi antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar. 
“Saya sangat berharap teman-teman yang memiliki anggaran yang masih simpan-simpan cukup banyak, bantu, bantu saudara-saudara kita melalui kepala daerahnya, ditransfer dananya ke sana, dan gunakan untuk kepentingan kebencanaan,” jelasnya.
Di sisi lain, Mendagri juga mengingatkan daerah yang tidak terdampak bencana agar tidak merayakan momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) secara berlebihan, seperti pesta kembang api dan sejenisnya. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat yang tengah berduka akibat bencana.
“Kita mengimbau untuk tidak dilaksanakan secara euforia yang berlebihan,” tandasnya.
Red
You cannot copy content of this page