Cilacap, Detik Nasional — Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kecamatan Dayeuhluhur menggelar Parenting Inspiratif bertema “Anak Hebat Berasal dari Orang Tua yang Terlibat” yang bertempat di Gedung Dakwah Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Minggu (30/8/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat konsep “Tiga Pilar Sukses Mendidik Anak”, dengan pembagian peran orang tua sebesar 60 persen, lembaga pendidikan 20 persen, serta lingkungan sosial dan pemerintah sebesar 20 persen. Konsep tersebut menekankan bahwa pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif keluarga dan lingkungan.
Sebanyak 30 lembaga PAUD se-Kecamatan Dayeuhluhur mengikuti kegiatan tersebut bersama peserta didik, orang tua, dan wali murid. Kegiatan berlangsung dalam dua sesi, yakni sesi pertama pada pagi hingga menjelang Zuhur yang diikuti lebih dari 300 peserta, kemudian dilanjutkan sesi kedua pada pukul 13.00 hingga 16.00 WIB.
Sejumlah unsur terkait turut hadir, di antaranya Camat Dayeuhluhur, Bunda PAUD Kecamatan Dayeuhluhur, Penilik, serta Ketua Himpaudi Kecamatan Dayeuhluhur.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kegiatan parenting ini kami selenggarakan sebagai sarana pendampingan bagi orang tua dan murid. Kegiatan ini diikuti oleh 30 lembaga sekolah,” ujarnya.
Menurut Siti, kegiatan tersebut bertujuan memberikan wawasan dan pengalaman baru kepada orang tua serta wali murid agar mampu mendampingi tumbuh kembang anak secara optimal, penuh kasih sayang, dan dengan pemahaman yang baik.
Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para peserta didik juga diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai yang diberikan orang tua, antara lain dengan mendengarkan nasihat serta membiasakan diri menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut, ungkapnya.
Sementara itu, Dr. Nafik Palil, M.Pd., selaku motivator, menekankan bahwa keberhasilan pendidikan anak membutuhkan sinergi antara orang tua, lembaga pendidikan, serta lingkungan sosial dan pemerintah.
Menurutnya, orang tua memiliki porsi terbesar, yakni 60 persen, karena menjadi pihak yang paling dekat dengan anak dan memiliki tanggung jawab utama dalam mendampingi tumbuh kembangnya secara langsung.
Lembaga pendidikan memiliki peran 20 persen melalui proses pembelajaran yang mentransformasikan ilmu, akidah, dan akhlak. Sementara itu, lingkungan sosial dan pemerintah memiliki porsi 20 persen dalam membangun ekosistem yang mendukung perkembangan anak.
“Kita terus memperjuangkan agar guru-guru di bawah naungan Himpaudi segera diakui secara resmi sebagai guru formal yang membimbing anak-anak luar biasa ini,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan anak-anak PAUD agar memiliki bekal untuk menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas.
Dalam penerapannya, dukungan pemerintah dapat diwujudkan melalui pembinaan terhadap lingkungan sekitar satuan pendidikan. Salah satunya dengan memberikan pembinaan kepada para pedagang di sekitar sekolah agar makanan dan minuman yang dikonsumsi anak terjamin kebersihan dan gizinya.
“Melalui kolaborasi 24 jam yang melibatkan doa, ilmu, dan praktik nyata, kita optimistis dapat mencetak generasi yang unggul dalam akidah, akhlak, ilmu, dan keterampilan,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Dani
PURBALINGGA, DN-II Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap memperluas jangkauan layanan keimigrasian melalui program jemput bola “Kancil Ngapak” yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purbalingga pada akhir pekan, Sabtu hingga Minggu, 29–30 Agustus 2026.
Kegiatan ini bertujuan mendekatkan pelayanan pembuatan paspor kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Purbalingga, khususnya bagi calon jemaah haji serta pemohon umum yang memiliki keterbatasan waktu mengurus dokumen di hari kerja.
Pelayanan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini memadukan sistem antrean online melalui aplikasi M-Paspor dan jalur khusus untuk memastikan proses berjalan tertib dan transparan. Selama dua hari pelaksanaan, total sebanyak 36 pemohon berhasil dilayani oleh petugas, yang seluruhnya mengajukan permohonan Paspor Elektronik (e-passport).
Rincian Pelayanan
Sabtu, 29 Agustus 2026: 31 pemohon (12 jalur M-Paspor dan 19 jalur walk-in khusus jemaah haji).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Minggu, 30 Agustus 2026: 5 pemohon melalui jalur M-Paspor.
Pelayanan optimal ini terlaksana berkat penugasan tim yang terdiri dari tujuh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, yaitu Amon Surono, Niken Brilianingrum, Arresta Bayu Aji, Nova Dwi Nur Fauzan, Sudarman, Agung Susanto, dan Yulianita Widyaningsih.
Melalui suksesnya pelaksanaan program Kancil Ngapak ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap berharap kemudahan akses layanan keimigrasian dapat terus dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah kerjanya.
(Red/Fitriani)
Cilacap, Detik Nasional — Sejumlah warga Desa Panulisan Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, menyusuri sejumlah makam dan petilasan yang memiliki kaitan dengan sejarah desa dalam tradisi Mieling Desa Panulisan, Sabtu (22/8/2026).
Napak tilas tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang digelar Komunitas Adat Mbah Mayasinga dan dipusatkan di Lapangan Cempaka Buniseuri, Desa Panulisan. Selain mengenang para leluhur, kegiatan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengenalkan kembali sejarah dan nilai budaya lokal kepada generasi penerus.
Dalam rangkaian napak tilas, peserta mengunjungi Makam Keramat Petilasan Sarongge, Mbah Mayasinga, Makam Ambu Sekar Melati, hingga Makam Raden Sungging Purbangkara atau Raden Juru Tulis di Gunung Panulisan.
Sejumlah lokasi tersebut diyakini memiliki keterkaitan dengan perjalanan sejarah dan terbentuknya Desa Panulisan. Warga dari Dusun Buniseuri dan sebagian wilayah Panulisan Timur turut mengikuti perjalanan napak tilas hingga ke sejumlah makam dan petilasan leluhur.
Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Ahmad Fatoni, mengapresiasi masyarakat yang masih mempertahankan tradisi tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti Mieling memiliki nilai penting dalam menjaga keberlangsungan adat dan budaya lokal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, serta masyarakat luas yang telah bekerja sama melestarikan kebudayaan,” ujar Ahmad Fatoni.
Ia menilai kegiatan ziarah dan napak tilas juga dapat menjadi media edukasi bagi generasi muda untuk mengenal sejarah serta menghargai jasa para pendahulu.
“Sebagai generasi penerus, kita berkewajiban menanamkan nilai-nilai adiluhung kepada generasi muda demi menjaga kelestarian warisan tersebut,” katanya.
Ahmad Fatoni menambahkan, pelestarian adat istiadat dan ritus masyarakat sejalan dengan upaya pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Sementara itu, Kepala Desa Panulisan, Koko Waskono, mengatakan Mieling menjadi momentum untuk mengenang jasa para leluhur yang memiliki kaitan dengan sejarah berdirinya Desa Panulisan.
“Alhamdulillah, kegiatan Mieling Desa Panulisan dilaksanakan untuk mengenang jasa para leluhur pendiri desa. Melalui kegiatan ini, kami berharap tradisi dan nilai-nilai luhur dapat terus dilestarikan,” kata Koko.
Koko berharap tradisi tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi agenda tahunan yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda.
“Alhamdulillah, pada hari ini telah dilaksanakan kegiatan Mieling Desa Panulisan, sebuah tradisi napak tilas untuk menghormati para leluhur dan pendiri Desa Panulisan,” ujarnya.
Beni menjelaskan, perjalanan sejarah awal Desa Panulisan tidak terlepas dari kawasan yang kini dikenal sebagai Panulisan Timur, tepatnya Panulisan Kolot, Dusun Cirungkun. Wilayah tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah awal permukiman para pendiri Desa Panulisan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Karena itu, ia mengajak generasi muda untuk tidak hanya mengenal sejarah, tetapi juga ikut menjaga adat dan budaya lokal agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.
Usai napak tilas dan ziarah, kegiatan berlanjut dengan pagelaran seni tradisional. Masyarakat disuguhi pertunjukan ibing ronggeng, singa depok, dan wayang golek. Acara semakin semarak dengan penampilan tari jaipong yang dibawakan anak-anak berprestasi dari Kecamatan Dayeuhluhur.
Beni juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, panitia, pemerintah daerah, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap atas dukungan terhadap pelaksanaan Mieling Desa Panulisan.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya mengenang para pendahulu, tetapi juga merawat jejak sejarah dan membuka ruang bagi generasi muda untuk mengenal seni, adat, serta budaya yang tumbuh di Desa Panulisan. (Dani)
Cilacap, Detik Nasional – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2026 di Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, resmi ditutup, Kamis (13/8/2026).
Upacara penutupan berlangsung di lapangan Desa Bingkeng dan dipimpin Komandan Kodim (Dandim) 0703/Cilacap Letkol Inf. Aryudha Sakti selaku Dansatgas TMMD Sengkuyung Tahap III.
Dalam amanatnya, Letkol Inf. Aryudha Sakti menyampaikan bahwa pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap III yang dimulai sejak 15 Juli 2026 telah diselesaikan secara keseluruhan dengan capaian 100 persen. Program tersebut mencakup sasaran pembangunan fisik dan kegiatan nonfisik.
Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program TMMD.
“Dengan semangat kebersamaan, seluruh sasaran fisik dapat diselesaikan sehingga hasilnya bisa langsung dimanfaatkan masyarakat Desa Bingkeng,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk sasaran fisik pokok, TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Bingkeng meliputi pembangunan perkerasan jalan dengan volume panjang 800 meter, lebar 4 meter, dan tebal 0,30 meter. Selanjutnya, pembangunan talud sepanjang 120 meter dengan lebar 30 sentimeter dan tinggi 1,5 meter, serta pembangunan satu unit jembatan dengan panjang 7,2 meter dan lebar 4 meter.
Selain sasaran fisik pokok, terdapat sasaran fisik tambahan berupa rehabilitasi dua unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui dukungan CSR Baznas serta kegiatan penanaman sebanyak 1.000 pohon.
Sementara itu, sasaran nonfisik meliputi pelayanan KB gratis dan pemberian suvenir, pengobatan gratis, pembuatan akta kelahiran dan akta kematian dengan NIK, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), perpustakaan keliling, serta pelayanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kegiatan lainnya berupa pelatihan ketahanan dan keamanan lingkungan (Linmas), kewirausahaan bagi wirausaha baru, tata boga, inovasi pengolahan pakan ternak alternatif untuk kambing, serta pelatihan budidaya ikan yang baik dan benar.
Dandim menjelaskan, pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Bingkeng didukung anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp246 juta dan APBD Kabupaten Cilacap sebesar Rp500 juta. Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp746 juta.
Ia berharap berbagai hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi pada jalan usaha tani dan mendukung peningkatan taraf hidup warga Desa Bingkeng.
“Diharapkan pembangunan melalui kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III ini dapat melancarkan arus transportasi jalan usaha tani serta meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Dandim.
Upacara penutupan turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Cilacap Bintang Dwi Cahyono, jajaran Forkopimda Cilacap, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimcam Dayeuhluhur, perwakilan BUMD, BUMN, pihak swasta, LSM, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat setempat.
Usai upacara penutupan, rombongan melanjutkan peninjauan ke sejumlah lokasi hasil pelaksanaan TMMD, di antaranya pembangunan perkerasan jalan usaha tani, talud, jembatan, dan rehabilitasi RTLH.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan selesainya seluruh sasaran program TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Bingkeng diharapkan tidak hanya meninggalkan hasil pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI bersama masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. (Dani)
Cilacap, DN-II Proyek pembangunan Irigasi Perpompaan yang dikelola oleh Gapoktan Karya Sejati di Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, tengah disorot publik. Proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp155,7 juta ini diduga kuat melanggar spesifikasi teknis (RAB) dan berpotensi merugikan keuangan negara. (12/8/2026).
Berdasarkan temuan di lapangan, struktur cakar ayam dibangun tanpa lantai kerja, dan penggunaan besi yang tidak sesuai spesifikasi atau yang dikenal sebagai “besi kurus” tetap diteruskan hingga tahap pengecoran, meski sebelumnya telah menuai kritik keras.
Pelanggaran Spesifikasi dan Kepatuhan Konstruksi
Tindakan nekat pelaksana proyek yang tetap melakukan pengecoran tanpa membongkar atau memperbaiki struktur besi yang menyimpang dari desain teknis merupakan bentuk pengabaian terhadap aturan konstruksi.
Secara hukum, praktik ini berbenturan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mewajibkan setiap penyelenggara jasa konstruksi untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 menegaskan bahwa kegagalan bangunan yang diakibatkan oleh penyimpangan spesifikasi teknis dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana jika terbukti menimbulkan kerugian negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Konsultan Perencana, Aan Sugani, dalam catatan monitoring fisik proyek, telah secara resmi memberikan instruksi tertulis agar pelaksana menggunakan material sesuai spesifikasi (RAB). Namun, instruksi tersebut diabaikan, dan pengecoran tetap melaju.
BPP Sidareja Diduga Lalai dalam Fungsi Pengawasan
Di tengah polemik kualitas fisik bangunan, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sidareja, Bambang, justru menunjukkan sikap tertutup dan enggan memberikan klarifikasi.
Sikap bungkam ini menimbulkan tanda tanya besar terkait fungsi pengawasan. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap pejabat publik wajib memberikan akses informasi mengenai penggunaan anggaran negara. Keengganan pihak BPP untuk transparan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menghambat fungsi kontrol sosial dan melanggar prinsip akuntabilitas pengelolaan dana APBN.
Ancaman Sanksi Pidana Korupsi
Tindakan pengecoran struktur yang tidak sesuai standar ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan potensi tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana.
Pihak-pihak terkait yang wajib dimintai pertanggungjawaban adalah:
UPKK Gapoktan Karya Sejati (Pelaksana): Bertanggung jawab atas penyimpangan teknis dan pengabaian instruksi konsultan.
BPP Sidareja (Pembina Teknis): Bertanggung jawab atas dugaan kelalaian pengawasan di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
PPK & BPLIP Kelas I Bandung (Kementan RI): Sebagai pemilik anggaran, PPK memiliki kewajiban untuk melakukan audit kualitas beton (uji petik) dan menolak serah terima pekerjaan jika spesifikasi tidak terpenuhi.
Ringkasan Data Proyek
Pekerjaan: Pembangunan Irigasi Perpompaan Gapoktan Karya Sejati (5 Ha)
Lokasi: Desa Karanggedang, Kec. Sidareja, Kab. Cilacap
Anggaran: Rp155.700.000,- (APBN Kementan RI / BPLIP Kelas I Bandung)
Status: Temuan teknis tidak sesuai RAB/spesifikasi.
Awak media Cahaya Nusantara akan terus mengawal kasus ini hingga ke Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dan Ditjen Lahan & Irigasi Pertanian Kementan RI guna memastikan transparansi dan kualitas infrastruktur demi kepentingan petani. (Red)
Cilacap, Detik Nasional – Santri Gayeng Nusantara (SGN), organisasi sosial kemasyarakatan yang diinisiasi tokoh Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menyerap langsung berbagai usulan warga saat berkunjung ke Kecamatan Dayeuhluhur, Rabu (15/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, masyarakat mengusulkan agar ruas Jalan Mergokaraharjaan–Kuningan sepanjang sekitar 29 kilometer ditingkatkan statusnya dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Ruas jalan tersebut dinilai memiliki peran strategis karena menghubungkan Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, warga juga mengusulkan dukungan Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan akses menuju kawasan wisata Hanum D’Bonkeh Pass melalui ruas Jalan Dayeuhluhur–Hanum yang terhubung dengan Kecamatan Wanareja. Perbaikan akses tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan daya saing wilayah, serta mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan komoditas hortikultura, seperti cabai, manggis, alpukat, durian, pisang, gula aren, kelapa, pala, kapulaga, dan kopi, termasuk sektor peternakan.
“Aspirasi yang kami terima meliputi perbaikan infrastruktur jalan desa, peningkatan kapasitas UMKM, program bedah rumah, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), rehabilitasi sekolah, masjid, TPQ/Madin, hingga pelestarian budaya Sunda,” ujar Mujiburohman.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, peningkatan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan paling mendesak yang diharapkan segera mendapat perhatian pemerintah.
“Dari sekian banyak aspirasi masyarakat, yang paling mendesak untuk direalisasikan adalah peningkatan infrastruktur jalan. Kondisinya saat ini masih banyak yang rusak sehingga perlu segera mendapat perhatian,” katanya.
Mujiburohman menegaskan, SGN akan terus mengawal berbagai usulan masyarakat agar dapat direalisasikan melalui sinergi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Cilacap.
“Kami ingin memastikan setiap program bantuan maupun pembangunan di Kabupaten Cilacap tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Dani)
CILACAP, DN-II Gelombang desakan masyarakat terkait transparansi penggunaan dana bulan dana dan sumbangan publik di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Cilacap kian bergulir kencang. Publik menuntut adanya audit menyeluruh yang menyajikan data akurat serta terbuka ke hadapan masyarakat luas.
Namun, sikap yang ditunjukkan oleh Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf, justru dinilai memicu polemik baru. Lembaga kemanusiaan tersebut kini diduga sengaja melakukan aksi tebang pilih terhadap media massa dalam memberikan informasi, yang berpotensi menabrak koridor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Meski belakangan Farid Ma’ruf mulai bersuara di beberapa media mengenai rincian anggaran pendapatan dan penggunaan dana, langkah ini dinilai publik bukan sebagai bentuk transparansi yang murni. Publik menduga kuat adanya upaya pengalihan isu melalui “berita pesanan” demi meredam tensi tuntutan audit.
Pelanggaran Hak Jawab dan Ketertutupan Informasi
Pertanyaan besar pun muncul ke permukaan: mengapa Ketua PMI Cilacap memilih menyampaikan klarifikasi ke media lain, alih-alih memberikan Hak Jawab atau Hak Koreksi langsung kepada media yang pertama kali mengawal dan memberitakan isu ini?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Secara hukum, tindakan ini dinilai mengabaikan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mewajibkan pers melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional demi keberimbangan berita.
”Kalau memang tidak ada anggaran yang melenceng, kenapa harus takut mengungkapkan dan memperlihatkan data yang sebenarnya? Secara gentlemen, harusnya temui media yang mengkritisi sejak awal. Buka datanya secara transparan di hadapan publik,” tegas S, salah seorang warga setempat yang geram menanggapi pola komunikasi media yang dilakukan PMI Cilacap, Sabtu (23/5/2026).
Menurut S, sikap tebang pilih media seperti ini justru memperkeruh suasana dan memperkuat kecurigaan warga bahwa ada hal yang sedang ditutupi.
Sorotan Hukum: PMI sebagai Badan Publik
Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat melalui Bulan Dana PMI, PMI Cilacap terikat kuat oleh aturan hukum mengenai transparansi keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP, PMI dikategorikan sebagai Badan Publik non-pemerintah karena sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat.
Oleh karena itu, penolakan atau pembatasan informasi mengenai laporan keuangan ini diduga melanggar Pasal 9 UU KIP, yang menegaskan bahwa Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala, khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan yang telah diaudit.
Tak hanya itu, tata kelola dana perasuransian atau sumbangan sosial di PMI juga harus tunduk pada UU No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, di mana aspek akuntabilitas publik menjadi pilar utama organisasi dalam menjalankan mandat kemanusiaan.
Anomali Piagam Penghargaan di Tengah Sorotan
Di tengah memanasnya tuntutan transparansi ini, publik juga menyoroti adanya kejanggalan dalam dinamika hubungan antara pihak PMI Cilacap dengan sejumlah oknum pewarta.
Belum lama ini, beberapa pihak yang mengatasnamakan insan pers secara mendadak memberikan apresiasi tinggi dan menyerahkan piagam tanda mata kepada Farid Ma’ruf. Langkah tersebut dinilai kontradiktif dan dipaksakan. Mengingat, berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), wartawan Indonesia wajib menguji informasi, memberitakan secara berimbang, serta tidak menjunjung tinggi asas korporatisme yang merusak independensi pers sebagai pilar pengawas (social control).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aksi pemberian piagam penghargaan di tengah maraknya tuntutan audit ini diduga kuat oleh masyarakat sebagai upaya menciptakan opini publik tandingan (counter-opinion) untuk menyelamatkan citra lembaga.
Tuntutan Publik: Audit Eksternal dan Kepatuhan Hukum
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Cilacap tetap bersikeras menuntut iktikad baik dan keberanian dari Ketua PMI Cilacap untuk segera mengambil tindakan konkret, di antaranya:
Membuka Data Realisasi Fisik: Publik meminta bukti nyata penggunaan dana sumbangan masyarakat secara terbuka di lapangan sesuai amanat Pasal 7 UU KIP (kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan).
Pertanggungjawaban Terbuka: Tokoh warga lainnya, T, mendesak Ketua PMI Cilacap untuk membuka transparansi informasi secara langsung di hadapan publik sebagai bentuk tanggung jawab yang jantan dan akuntabel.
Audit Eksternal Segera: Warga meminta Badan Pengurus Harian (BPH) PMI serta dinas terkait untuk segera menerjunkan tim audit eksternal yang independen guna mengembalikan kepercayaan masyarakat (public trust).
Sikap defensif dan pola komunikasi yang diduga tebang pilih ini dikhawatirkan akan semakin menggerus empati serta tingkat kepercayaan masyarakat Cilacap dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui PMI di masa mendatang. (Tim/Red)
Cilacap, DN-II Menjelang akhir masa tugasnya, Penjabat (Pj) Kepala Desa Dayeuhluhur, Farid Masruri, S.IP., tetap aktif turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan dampak bencana berjalan optimal. Dengan turun langsung ke wilayah dan memimpin kegiatan kerja bakti bersama warga di Dusun Picungdatar, tepatnya di Blok Cipancur, pascabencana tanah bergerak yang merusak akses jalan di wilayah tersebut pada Kamis (21/5/2026).
Kegiatan kerja bakti difokuskan pada pemulihan infrastruktur jalan yang terdampak pergerakan tanah. Bersama masyarakat, Farid Masruri turut bergotong royong mengumpulkan batu material yang akan digunakan kembali untuk perbaikan jalan.
Selain melibatkan warga, proses penanganan juga didukung alat berat milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Kota Banjar. Alat berat tersebut digunakan untuk mengeruk badan jalan yang rusak sekaligus membuat saluran air guna mencegah genangan di area tanah retak. 
Farid Masruri, S.IP., mengatakan keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam kerja bakti tersebut menjadi bukti kuatnya semangat gotong royong yang masih terjaga di Desa Dayeuhluhur.
“Kerja bakti ini merupakan bentuk kekompakan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Budaya gotong royong di wilayah kami masih terpelihara dengan baik,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, penggunaan alat berat diperlukan karena penanganan tidak hanya sebatas membersihkan material longsoran, tetapi juga memperbaiki struktur jalan dan sistem drainase agar kondisi tanah tetap stabil.
“Pembuatan saluran air sangat penting agar air tidak menggenang di permukaan tanah yang retak. Jika retakan tanah terus terkena air, kami khawatir dapat memicu pergerakan tanah susulan,” katanya.
Menurutnya, kerusakan jalan akibat bencana sempat menghambat aktivitas masyarakat karena kendaraan tidak dapat melintas. Oleh sebab itu, percepatan penanganan dilakukan agar akses warga segera kembali normal.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak BBWS Citanduy atas bantuan alat berat yang diberikan untuk mendukung proses penanganan di lapangan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BBWS Citanduy yang telah membantu dengan meminjamkan alat berat. Bantuan ini sangat membantu masyarakat sehingga proses pengerjaan dapat berjalan lebih cepat dan akses jalan segera bisa digunakan kembali,” pungkasnya. (Dani)
CILACAP, DN-II Paguyuban Kawula Kraton Surakarta Hadiningrat (PAKASA) Wijaya Kusuma Cilacap menggelar rangkaian acara Doa Bersama dan Wilujengan Adat bertajuk “Metik Sekar Wijaya Kusuma”. Prosesi sakral yang berpusat di Pulau Nusakambangan ini menjadi simbol pelestarian budaya sekaligus ajang silaturahmi akbar keluarga besar keturunan Kraton Surakarta di wilayah pesisir selatan. (3/5/2026).
Acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Brebes, Teguh Mulyadi, yang hadir langsung di lokasi untuk mengikuti rangkaian prosesi adat tersebut.
Kirab Budaya dan Prosesi Menuju Nusakambangan
Rangkaian acara dimulai sejak pukul 07.00 WIB dengan doa bersama di Pendopo Kabupaten Cilacap. Pasca doa, suasana kota seketika berubah meriah dengan dimulainya Kirab Jalan Kaki menuju Pantai Teluk Penyu.
Iring-iringan kirab dipimpin oleh Manggolo, diikuti barisan Prajurit Korsek, Prajurit Bedil, serta pembawa Joli Cupu Manik yang menjadi pusat perhatian warga sepanjang rute Jalan Jend. Ahmad Yani hingga Jalan Laut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Setibanya di pesisir, rombongan terbagi menjadi dua jalur utama menuju pulau legendaris Nusakambangan:
Rombongan Pertama: Sebanyak 14 utusan khusus bertolak menuju Pulau Majeti menggunakan perahu Kitir untuk melaksanakan ritual inti.
Rombongan Kedua: Sekitar 50 peserta menuju Goa Masigit Sela melalui Penyeberangan Sleko untuk melaksanakan Wilujengan Bersama dan pemasangan prasasti.
Pengukuhan Pengurus dan Sinergi Pemerintah
Puncak acara dilaksanakan pada sore hari kembali di Pendopo Kabupaten. Prosesi ini dihadiri langsung oleh keluarga besar Keraton Surakarta Hadiningrat, yakni Gusti Kanjeng Ratu Ayu Wandansari M.Pd (Gusti Moeng) dan DR. Kanjeng Pangeran Haryo Wirabhumi SH., MM.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula pengukuhan pengurus Pakasa Wijaya Kusuma Cilacap serta penyerahan Prasasti Nawala. PLT. Bupati Cilacap, Ibu Ammy Amalia Fatma Surya SH., S.Kn, bersama jajaran Forkopimda turut menyaksikan momentum bersejarah tersebut.
Kepala Dinas Dispermades, Teguh Mulyadi, di sela-sela acara menyatakan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, pelestarian adat seperti ini bukan sekadar seremonial, melainkan penguat identitas bangsa yang harus terus dijaga sinergitasnya antara lembaga adat dan pemerintah daerah.
Menjaga Marwah Budaya
Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan ucapan syukur atas terlaksananya seluruh rangkaian ritual tanpa kendala. Melalui momentum ini, Pakasa Wijaya Kusuma Cilacap berharap nilai-nilai luhur dari Keraton Surakarta tetap hidup dan memberikan dampak positif bagi pembangunan karakter masyarakat di Cilacap dan sekitarnya.
Reporter: teguh
Editor: Redaksi Media
Foto: Dokumentasi Pakasa Cilacap
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
CILACAP, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk merombak wajah pendidikan nasional melalui peningkatan fasilitas fisik dan integrasi teknologi mutakhir. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau kondisi sarana dan prasarana di SMAN 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/04/2026).
Dalam keterangannya, Presiden menyatakan optimisme bahwa proyek perbaikan sekolah di seluruh penjuru tanah air akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2028.
“Kita memiliki komitmen agar seluruh fasilitas pendidikan kita diperbaiki. Target kita, pada tahun 2028, semua sekolah di Indonesia sudah dalam kondisi layak dan berkualitas,” ujar Presiden.
Transformasi Digital di Ruang Kelas
Namun, Presiden menekankan bahwa renovasi fisik hanyalah langkah awal. Pemerintah menaruh perhatian besar pada modernisasi metode pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi layar digital di setiap ruang kelas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Saat ini, pemerintah tengah mengevaluasi ketersediaan perangkat digital di sekolah-sekolah yang rata-rata baru memiliki satu hingga dua unit. Presiden menargetkan penambahan perangkat secara masif guna menciptakan ekosistem belajar yang lebih interaktif. 
“Dengan layar digital, silabus sudah tersedia dalam sistem perangkat lunak. Ini memungkinkan murid maupun guru untuk mengulang materi pelajaran kapan saja, sehingga kualitas penyerapan ilmu menjadi lebih maksimal,” imbuhnya.
Studio Pembelajaran Terpusat dan Guru Global
Inovasi lain yang disiapkan pemerintah adalah pengembangan studio pembelajaran terpusat. Fasilitas ini dirancang untuk menghadirkan pengajar-pengajar terbaik di bidangnya, termasuk pelibatan penutur asli (native speakers) untuk pengajaran bahasa asing.
Melalui sistem ini, Presiden berharap adanya pemerataan kualitas pengajaran. Siswa di daerah terpencil pun dapat mengakses materi dari instruktur berkualitas tinggi yang sama dengan siswa di kota besar.
“Kita ingin meningkatkan kemampuan bahasa dan kompetensi siswa sejak dini. Dengan menghadirkan pengajar terbaik melalui teknologi, standar pendidikan kita akan setara secara nasional,” pungkas Presiden.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#PendidikanMaju
You cannot copy content of this page