*Mendagri Salurkan Tali Asih untuk Ahli Waris Korban Meninggal Akibat Gempa NTT*
Manggarai Timur, www.detik-nasional.com // Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyalurkan tali asih kepada ahli waris korban meninggal akibat gempa di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8/2026). Santunan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii serta Bupati Manggarai Timur Agas Andreas di wilayah terdampak paling parah.
“Kemendagri memberikan tali asih sebanyak Rp15 juta per jiwa, per jiwa yang wafat pada keluarganya,” kata Mendagri.
Selain santunan tersebut, Mendagri memastikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) juga memberikan santunan sebesar Rp15 juta untuk korban meninggal dunia. Dalam kesempatan ini, ia juga mengapresiasi inisiatif warga yang mendirikan posko sesaat usai gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pagi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia pun memberikan dua unit genset, 10 unit velbed atau tempat tidur lapangan untuk memperkuat posko tersebut, serta Rp200 juta untuk dua desa di Kecamatan Lamba Leda Utara. “Kita juga mengapresiasi ada posko yang dibangun warga. Tapi kita tambahi sekalian aja, namanya genset 2, sekaligus velbed ada 10 untuk operasionalnya,” ujarnya.
Mendagri memastikan pemerintah terus bergerak pada masa tanggap darurat. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya posko Basarnas yang berdampingan dengan tenda warga serta pendataan kebutuhan guna mempercepat penyaluran bantuan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat terdampak untuk bekerja sama guna memulihkan dampak bencana. “Ini harus kerja sama kita, pemerintah sama masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian memimpin Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur.
Kehadiran Mendagri merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk meninjau lokasi bencana gempa sekaligus mempercepat penanganan bencana di NTT. Hal tersebut merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana.
Puspen Kemendagri
Redaksi.
*Mendagri Ungkap Prioritas Pemerintah Dorong Pemulihan Pascagempa Berbasis Data di NTT*
Manggarai Timur, www.detik-nasional.com // Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat memprioritaskan penanganan pascagempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
Komitmen tersebut turut ditunjukkan dengan kehadiran Mendagri secara langsung di Kabupaten Manggarai Timur. Semula, Mendagri telah bersiap mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Istana Negara. Namun, ia kemudian memutuskan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak bencana di NTT, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta sejumlah menteri, pimpinan lembaga, dan wakil menteri turun ke lokasi bencana.
“Tadinya saya sudah siap-siap sama istri saya untuk hadir di Istana, istri saya sudah siapin pakaian juga, ada pakaian Toraja yang dia udah siapin … karena Bapak Presiden menugaskan kepada sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk turun langsung ke NTT, Flores khususnya untuk membantu daerah dan pemerintah pusat harus hadir, nah jadi [kami hadir di sini],” ujar Mendagri kepada awak media usai memimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Senin (17/8/2026).
Dalam penanganan pascagempa, Mendagri menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat kerusakan dan kondisi masyarakat terdampak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari evakuasi, penyelamatan, penanganan korban, hingga pemulihan layanan dasar dan akses mobilitas. Sementara itu, terhadap rumah yang terdampak, pemerintah akan melakukan pendataan berdasarkan tingkat kerusakannya.
“Rumah yang rusak nanti harus didatakan ringan, sedang, berat. Ada kriterianya untuk gempa nanti itu ada bantuan dari BNPB,” katanya.
Menurut Mendagri, proses pendataan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda), yang selanjutnya akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ini dinilai penting agar penanganan pascabencana dapat disesuaikan dengan karakteristik kerusakan di masing-masing wilayah.
Untuk rumah yang masih memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula, pemerintah dapat menerapkan pendekatan pembangunan kembali di tempat atau on-site.
“Kalau di sini sepertinya tidak ada yang sampai habis. Sehingga bisa dibangunkan rumah yang ada itu dibangunkan kembali, namanya in situ, on-site,” ungkapnya.
Selain memastikan pendataan kerusakan, pemerintah juga terus memantau pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak. Salah satunya sektor kelistrikan yang menunjukkan perkembangan positif.
Mendagri menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak telah mencapai 88 persen.
“Dari Dirut PLN 88 persen sudah on. Tidak ada pembangkit listrik yang rusak, seperti dalam kasus dari beberapa daerah lain. Yang ada beberapa gardu yang rusak sudah diperbaiki, on,” tandas Mendagri.
Puspen Kemendagri
Redaksi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TANJUNG MORAWA, DN-II PT Perkebunan Nusantara I (Persero) Regional 1 menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026), di halaman Kantor Regional 1, Tanjung Morawa. Peringatan tahun ini mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Tema tersebut dijadikan sebagai momentum serta semangat bagi seluruh insan perusahaan untuk terus memperkuat kebersamaan, profesionalisme, dan kontribusi nyata dalam mendukung kemajuan bangsa.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Region Head PTPN I (Persero) Regional 1, Wispramono Budiman, sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Serda Muhammad Riski Ananda.
Sinergi Lintas Sektoral dan Kehadiran Tamu Undangan
Upacara khidmat ini turut dihadiri oleh Operation Head Regional 1 Ganda Wiatmaja, seluruh Kepala Bagian, pengurus Serikat Pekerja, Pengurus P3RI Cabang Regional 1, Pengurus IKBI, Direktur PT Nusa Dua Bekala, serta jajaran karyawan Regional 1.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keistimewaan peringatan tahun ini terlihat dari kehadiran Chief Region Officer (CRO) Sumut–Aceh beserta pimpinan dan karyawan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) yang turut bergabung dalam barisan upacara. Kehadiran bersama ini memperkuat semangat kebersamaan sekaligus mempererat sinergi antarkorporasi.
Penghargaan Masa Dinas: Apresiasi atas Loyalitas Puluhan Tahun
Rangkaian acara berlanjut dengan penyerahan Penghargaan Masa Dinas kepada para karyawan PTPN I Regional 1. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian jangka panjang dalam menjalankan tugas perusahaan.
Penghargaan diserahkan kepada karyawan yang telah mencapai masa pengabdian selama:
20 Tahun
25 Tahun
30 Tahun
35 Tahun
Manajemen berharap dedikasi dan integritas yang ditunjukkan oleh para penerima penghargaan selama puluhan tahun ini dapat menjadi teladan serta inspirasi bagi seluruh insan perusahaan untuk terus memberikan kontribusi terbaik.
Semarak Kemerdekaan dan Pelibatan UMKM
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kemeriahan HUT ke-81 RI di lingkungan PTPN I Regional 1 tidak hanya berhenti pada prosesi upacara. Manajemen Regional 1 juga menyelenggarakan berbagai perlombaan menarik yang melibatkan karyawan, pengurus IKBI, serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Regional 1.
Berbagai perlombaan dan kegiatan pendukung ini dirancang sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi, membangun kekompakan, serta mendongkrak semangat kebersamaan di lingkungan perusahaan maupun masyarakat sekitar.
Melalui perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, PTPN I Regional 1 menegaskan komitmennya untuk terus menumbuhkan semangat kebangsaan, memperkuat kolaborasi strategis, serta mendorong seluruh insan perusahaan agar senantiasa memberikan dampak positif bagi kemajuan perusahaan, masyarakat, dan bangsa Indonesia.
(Tim)
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wapang TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R dan para Kepala Staf Angkatan menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Upacara digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
Upacara berlangsung khidmat dengan Presiden Prabowo bertindak selaku Inspektur Upacara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengajak seluruh peserta mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus mendoakan masyarakat yang terdampak bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.
“Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta, untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatra, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan Cipta, mulai,” ucap Presiden Prabowo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di kawasan Istana Kepresidenan juga dimeriahkan aksi terjun payung “Victory Jump” oleh 17 penerjun Kopassus TNI. Para penerjun menampilkan sejumlah manuver, termasuk penerjunan bertingkat serta pengibaran Bendera Merah Putih berukuran besar dan simbol angka 81 sebagai bagian dari atraksi peringatan kemerdekaan.
Kemeriahan kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi udara yang menampilkan formasi berbagai alutsista udara, di antaranya F-16, Hawk, T-50i, Rafale, Sukhoi Su-27/30, A-400M, CN-295, B-737, KT-1B, EC-120B, EC-725, dan NAS-332. Rangkaian atraksi meliputi Free Fall Victory Jump, Giant Flight, Nusantara Flight, flypast formasi angka 81, OMU dan Escort A-400M serta Rafale, Hi-G Turn, Jupiter Aerobatic Team, Bomb Burst, High Speed Pass, hingga Dynamic Pegasus Show.
Rangkaian peringatan berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Aksi terjun payung dan demonstrasi udara tersebut menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus menampilkan profesionalisme, kesiapan, dan kemampuan TNI dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
KOTA TEGAL, DN-II Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono memimpin upacara bendera kebesaran dan detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Jalan Pancasila Kota Tegal, Senin (17/8/2026) pagi.
Upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, Jajaran Forum Koordinasi Pimpian Daerah (Forkopimda) Kota Tegal, Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tegal Gadis Sephi Dedy Yon, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tegal, Camat dan Lurah serta diikuti oleh peserta upacara yang terdiri dari unsur TNI/Polri, KORPRI, Organisasi masyarakat, Mahasiswa, Siswa OSIS dan Pramuka.
Dengan mengenakan Pakaian Dinas Upacara I (PDU I), Wali Kota Tegal menempati posisi sebagai inspektur upacara.
Tepat pukul 10.00 WIB, rangkaian upacara detik-detik proklamasi dimulag dengan membunyikan sirine oleh Wali Kota Tegal diikuti rapel genderang drumband, Sirine PDAM dan Bedug Masjid Agung Kota Tegal.
Suara sirine tersebut menjadi penanda dimulainya prosesi sakral untuk mengenang momentum bersejarah ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Para tamu undangan dan peserta upacara yang memadati Jalan Pancasila Kota Tegal turut mengikuti prosesi dengan penuh khidmat.
Suasana penuh khidmat juga terasa saat Wali Kota Tegal membacakan kembali Naskah Proklamasi yang pertama kali dikumandangkan oleh Proklamator Ir Soekarno delapan dekade silam.
Dalam upacara tersebut juga dilaksanakan penyerahan Penganugerahan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) 30 tahun, SLKS 20 tahun dan SLKS 10 tahun kepada tiga orang perwakilan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Selain itu usai upacara, juga turut diserahkan Santunan Jaminan Sosial Kematian bagi pekerja rentan miskin, Surat Keputusan (SK) Remisi Umum 17 Agustus 2026 bagi warga binaan Permasyarakatan Lapas Kelas II B Tegal, serta penyerahan KTP Elektronik kepada siswa-siswi yang berusia 17 Tahun oleh Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, Jajaran Forkopimda Kota Tegal dan Sekretaris Daerah Kota Tegal.(* S. Bimantoro )
Banyumas, DN-II Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, kondisi infrastruktur jalan di wilayah pedesaan Kabupaten Banyumas masih menjadi sorotan. Berdasarkan dokumentasi Timemark yang diverifikasi pada Senin, 17 Agustus 2026 pukul 15.06 WIB, ruas jalan di Dusun Gandaria, Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas dalam kondisi rusak berat.
Foto dengan koordinat 7.462287°S, 109.138215°E dan link verifikasi
https://h5.timemark.com/s/BE4GH4LM1K1DK4 menunjukkan permukaan jalan aspal yang berlubang, bergelombang, dan sebagian aspalnya sudah mengelupas. Kondisi ini dikeluhkan dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor dan kendaraan roda empat yang melintas.
“Jalan ini akses utama warga Gandaria dan sekitarnya. Kalau musim hujan tambah parah, licin dan berlubang. Kami harap Pemkab Banyumas melalui Dinas PUPR bisa segera meninjau dan memperbaiki,” ujar salah satu warga yang melintas di lokasi.
Desa Kaliputih merupakan salah satu desa di Kecamatan Purwojati yang terletak di wilayah barat Kabupaten Banyumas. Jalan tersebut juga menjadi jalur aktivitas warga sehari-hari untuk ke sekolah, pasar, dan pusat kecamatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Kaliputih maupun Dinas PUPR Kabupaten Banyumas terkait rencana perbaikan jalan di titik tersebut.
Warga berharap di momentum HUT Kemerdekaan ini, perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di desa-desa dapat lebih ditingkatkan, agar kemerdekaan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok.
Kontak Media:
[Suta Widhya,S.H./ Koalisi Pembela Konstitusi dan Kebenaran
[No. HP] 0817145093
SULAWESI SELATAN, DN-II Kelangkaan elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram di Kabupaten Soppeng kembali menjadi sorotan. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap energi bersubsidi, distribusi elpiji dari agen, pangkalan hingga pengecer dipertanyakan. (17/8/2026).
Pakar Hukum Internasional,Ekonom Naskonal Profesor Doktor Sutan Nasomal SH MH, mendesak Pemerintah Kabupaten Soppeng dan aparat penegak hukum (APH) turun langsung mengevaluasi rantai distribusi elpiji 3 kilogram.
Menurut Prof Sutan Nasomal SH MH, persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya pasokan. Yang perlu dipastikan adalah bagaimana pasokan bergerak dari hulu hingga sampai kepada masyarakat sebagai konsumen.
“Kalau elpiji 3 kilogram sulit diperoleh masyarakat, Pemda dan APH harus turun langsung. Periksa alur distribusinya dari agen, pangkalan sampai pengecer. Jangan biarkan masyarakat terus kesulitan mendapatkan barang bersubsidi,” kata Prof Sutan Nasomal SH MH
pasokan masuk, mengapa masyarakat masih kesulitan?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pertanyaan mengenai distribusi menjadi penting ketika masyarakat mengeluhkan sulitnya memperoleh elpiji bersubsidi.
Prof Sutan Nasomal SH MH,meminta pemerintah mencocokkan data pasokan dengan kondisi faktual di lapangan. Menurut dia, data distribusi harus dapat menjawab berapa jumlah pasokan yang masuk dan ke mana saja barang tersebut disalurkan.
“Kalau pasokan masuk tetapi di lapangan langka, pertanyaannya: elpiji itu ke mana? Ini yang harus ditelusuri. Jangan hanya berhenti pada alasan stok terbatas,” tegasnya.
Ia meminta penelusuran dilakukan berbasis data, bukan asumsi. Pemerintah dapat memeriksa jumlah pasokan yang diterima agen, volume yang disalurkan kepada pangkalan, jadwal distribusi, kondisi stok, hingga penjualan kepada konsumen.
Dari pemeriksaan tersebut, pemerintah dapat memetakan penyebab persoalan secara lebih objektif: apakah terjadi karena pasokan memang terbatas, hambatan distribusi, peningkatan kebutuhan masyarakat, atau faktor lain.
Prof Sutan Nasomal SH MH, menegaskan, setiap dugaan mengenai distribusi harus diverifikasi melalui dokumen, data penyaluran dan pemeriksaan lapangan sebelum ditarik menjadi kesimpulan.
pangkalan dan pengecer diminta dievaluasi
Rantai distribusi di tingkat pangkalan dan pengecer menjadi salah satu titik yang diminta untuk dievaluasi.
Evaluasi, kata Prof Sutan Nasomal SH MH, diperlukan untuk memastikan elpiji bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Namun, ia mengingatkan agar pemeriksaan tidak berubah menjadi tuduhan terhadap seluruh pelaku usaha.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Yang menjalankan aturan jangan diganggu. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, tindak sesuai hukum. Subsidi negara harus sampai kepada masyarakat yang memang berhak,” ujarnya.
Menurut dia, terdapat perbedaan antara persoalan teknis distribusi dengan dugaan pelanggaran. Karena itu, keduanya harus dibedakan melalui pemeriksaan yang objektif.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihak berwenang diminta menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil evaluasi juga perlu disampaikan agar tidak muncul prasangka terhadap pihak yang menjalankan aturan.
masyarakat berhak mendapat kepastian
Kelangkaan barang bersubsidi pada akhirnya paling dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi pasokan elpiji 3 kilogram di Kabupaten Soppeng.
“Masyarakat berhak mendapatkan kepastian. Kalau stok memang terbatas, jelaskan penyebabnya. Kalau stok tersedia tetapi masyarakat sulit mendapatkan, itu juga harus dijelaskan,” kata Prof Sutan Nasomal SH MH Pakar Ekonom
Menurut dia, transparansi diperlukan untuk mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Pemerintah diharapkan menjelaskan kondisi pasokan, mekanisme distribusi, serta langkah yang dilakukan apabila terjadi kekurangan di tingkat konsumen.
Pengawasan, kata Prof Sutan Nasomal SH MH, , juga tidak semestinya hanya dilakukan ketika keluhan masyarakat sudah mencuat. Pemeriksaan berkala diperlukan untuk memastikan distribusi tetap berjalan sesuai aturan.
jangan berhenti pada pemeriksaan administratif
Prof Sutan Nasomal, SH MH, meminta Pemkab Soppeng dan APH tidak hanya mengandalkan laporan administratif.
Menurut dia, data di atas kertas harus dapat dibandingkan dengan kondisi nyata di lapangan. Pemeriksaan langsung menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara jumlah pasokan, penyaluran dan ketersediaan barang bagi masyarakat.
“Kita tidak boleh langsung menyimpulkan ada pelanggaran. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata ketika masyarakat mengeluhkan kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi. Periksa, cocokkan datanya, lalu simpulkan berdasarkan fakta,” ujarnya.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar pengawasan tidak menghasilkan tuduhan tanpa dasar, tetapi juga tidak mengabaikan keluhan masyarakat.
distribusi dari hulu hingga hilir perlu ditelusuri
Jika evaluasi dilakukan, pemeriksaan idealnya melihat rantai distribusi secara utuh.
Tidak hanya mengecek pengecer, tetapi juga menelusuri ketersediaan pasokan dan pola penyaluran sesuai kewenangan instansi terkait.
Data jumlah pasokan, jadwal penyaluran, volume yang diterima masing-masing pangkalan, serta kondisi stok di lapangan perlu dibandingkan.
Dengan demikian, titik persoalan dapat diketahui secara lebih jelas.
Apabila persoalan berada pada aspek pasokan, pemerintah dapat mengambil langkah sesuai kewenangan. Jika hambatan terjadi pada distribusi, jalurnya perlu diperbaiki. Sementara apabila pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran, penanganannya menjadi kewenangan aparat dan instansi terkait berdasarkan bukti.
bukan sekadar soal tabung kosong
Persoalan elpiji 3 kilogram bukan hanya mengenai tersedia atau tidaknya tabung di tingkat konsumen. Di balik itu terdapat rantai distribusi barang bersubsidi yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan elpiji, pertanyaan mengenai pasokan dan distribusi menjadi wajar untuk diajukan.
Namun, pertanyaan tersebut tidak boleh berubah menjadi tuduhan sebelum terdapat bukti.
Karena itu, evaluasi yang terbuka dan berbasis data menjadi jalan untuk menjawab persoalan: apakah kelangkaan terjadi karena pasokan terbatas, distribusi tersendat, kebutuhan meningkat, atau terdapat faktor lain.
menunggu penjelasan pihak terkait
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kesimpulan bahwa kelangkaan elpiji 3 kilogram di Soppeng disebabkan oleh pelanggaran atau penyimpangan distribusi.
Kesimpulan tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan dan data resmi.
Karena itu, penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Soppeng, instansi teknis, agen, pangkalan, dan pengecer menjadi penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
Pemerintah dan APH diharapkan segera memastikan akar persoalan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
Jika ditemukan pelanggaran, tindakan harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil evaluasi juga perlu disampaikan secara terbuka.
Yang paling penting, subsidi negara harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran, sementara seluruh pihak dalam rantai distribusi tetap mendapatkan perlakuan yang adil berdasarkan fakta dan aturan.
Hak jawab Pemerintah Kabupaten Soppeng, instansi terkait, agen, pangkalan, maupun pengecer tetap terbuka sebagai bagian dari prinsip akurasi, independensi, dan keberimbangan pemberitaan. Nara Sumber Prof Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional Ekonom Nasional.
JAKARTA, DN-II Pemilik sepeda motor dengan tekhnologi keyless kini perlu meningkatkan kewaspada’an. Sistem tanpa anak kunci konvensional yang selama ini dianggap lebih praktis dan aman ternyata tetap di duga memiliki potensi menjadi sasaran kejahatan apabila pelaku menggunakan perangkat elektronik tertentu. (17/8/2026).
Perhatian terhadap modus tersebut mencuat setelah aparat kepolisian di Thailand mengungkap kasus pencurian yang menyasar sepeda motor Honda Giorno+ 125. Dalam rekonstruksi yang beredar, pelaku memperlihatkan bagaimana sistem elektronik kendaraan dapat diakses tanpa harus merusak kunci kontak seperti pada modus pencurian konvensional.
Kasus ini menjadi sorotan karena pelaku tidak terlihat menggunakan cara paksa dengan merusak bagian kunci kendaraan. Akses dilakukan melalui bagian tertentu pada sistem elektronik sepeda motor, kemudian melibatkan perangkat elektronik dan smartphone.
Setelah proses tersebut dilakukan, sistem kendaraan disebut dapat kembali aktif sehingga sepeda motor dapat dihidupkan meski remote keyless asli tidak berada di tangan pelaku.
Meski demikian, metode yang diperagakan dalam kasus tersebut tidak dapat langsung disimpulkan berlaku terhadap seluruh sepeda motor berteknologi keyless. Setiap kendaraan memiliki rancangan sistem keamanan, perangkat elektronik, serta mekanisme perlindungan yang berbeda.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kasus tersebut lebih tepat menjadi peringatan bagi pemilik kendaraan agar tidak menganggap teknologi keyless sebagai satu-satunya lapisan pengamanan.
Langkah tambahan seperti memasang kunci pengaman, alarm, dan GPS tracker dapat dipertimbangkan untuk memperbesar tingkat perlindungan kendaraan. Kebiasaan memarkir kendaraan di tempat terang, memiliki kamera pengawas, atau berada dalam pengawasan petugas juga penting untuk mengurangi peluang terjadinya pencurian.Seperti dalam unggahan konten akun FB-Koran Harian pada Senin(17/8/2026). Beberapa jam lalu, dan sudah di like 76 kali,dikomentari 6 pengunjung dan telah dishare ulang sebanyak 8 kali.
Pemilik kendara’an juga disarankan mengikuti petunjuk keamanan dari produsen serta memperhatikan informasi mengenai pembaruan sistem apabila tersedia.
Atas fenomena tersebut membuat seorang pakar terkemuka yakni Profesor Sutan Nasomal angkat bicara. ” Himbau Pabrik Jangan Coba – Coba Ciptakan Kendera’an Konci Elektrik Nonsen Manual Lebih Aman !! Thailand,Kendera’an Konci manual lebih aman ketimbang konci elektrik sekalipun karena bisa saja pemilik lupa dia (Pemilik – Red) mengoncinya, sedangkan manual masyarakat sudah terbiasa diseluruh dunia baik diluar negeri maupun dalan negeri di Indonesia “,ujar tegas Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional,Ekonomi menanggapi kerawanan pencurian Kendera’an elektrik di Thailand sa’at ini sebagai mana viral di medsos diberitakan media cetak onlen saat ini menjawab pertanya’an sejumlah pemimpin redaksi media massa cetak dan online dalam luar negeri dikantornya Markas Pusat Pusat Partai Oposisi Merdeka dibilangan Cijantung Jakarta 17/8/2026 via Telphone selullarnya.
Untuk mengingatkan, informasi mengenai modus tersebut sebaiknya menjadi bahan kewaspadaan, bukan kepanikan. Pengungkapan kasus di Thailand tidak berarti seluruh kendaraan keyless memiliki kelemahan yang sama.
Masyarakat yang melihat aktivitas mencurigakan terhadap kendara’an sebaiknya segera menghubungi aparat kepolisian dan tidak mengambil tindakan sendiri yang berpotensi membahayakan.
Nara Sumber Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional,Ekonomi Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesian (PAMID)
Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Pendiri Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Rektor Universitas STIA STIH Pronass.
BREBES, DN-II Masyarakat Kabupaten Brebes menyuarakan keresahan mendalam menyusul maraknya warung kelontong berkedok toko sembako yang diduga secara ilegal memperjualbelikan obat-obatan tertentu yang masuk dalam kategori daftar G atau obat keras. (17/8/2026).
Praktik ini disinyalir menyasar kalangan rentan, termasuk remaja, sehingga memicu kekhawatiran serius di tengah masyarakat terkait ancaman terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda.
Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun di lapangan, aktivitas perdagangan obat keras tanpa izin edar yang sah ini terpantau di beberapa titik strategis di wilayah perkotaan Brebes. Pemilik dari jaringan warung tersebut diduga kuat berinisial WD. Dalam proses peliputan, awak media sempat kewalahan saat menelusuri lebih dalam dugaan praktik tersebut di lapangan, dikarenakan beberapa pihak yang diduga berasal dari oknum tertentu sempat menghalangi serta memberikan ancaman kepada awak media yang diduga kuat bertindak sebagai pihak yang mem-backing penjual obat ilegal tersebut.
Praktik peredaran obat keras di luar fasilitas pelayanan kefarmasian yang sah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif di Indonesia. Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 138 ayat (2) menegaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan wajib memenuhi standar serta persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu.
Selain itu, Pasal 435 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal lima miliar rupiah bagi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Pasal 436 juga memberikan sanksi tegas bagi pihak yang tidak memiliki keahlian serta kewenangan kefarmasian namun melakukan praktik mengedarkan obat keras tanpa resep dokter.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Catatan Medis menunjukkan bahwa obat-obatan seperti Tramadol dan Hexymer dikategorikan sebagai obat keras Golongan G. Berdasarkan regulasi Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, distribusi obat golongan ini dibatasi secara ketat dan hanya dapat diserahkan melalui sarana resmi seperti apotek atau rumah sakit dengan resep dokter.
Menanggapi situasi ini, elemen masyarakat di Brebes mendesak Aparat Penegak Hukum, khususnya jajaran Kepolisian Resor Brebes, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk segera melakukan investigasi mendalam, razia berkala, serta penertiban secara masif, termasuk menindak tegas pihak-pihak yang mencoba menghalang-halangi tugas jurnalistik maupun memberikan perlindungan atau backing terhadap praktik ilegal tersebut.
Warga berharap langkah hukum yang transparan dan tegas dapat segera diambil guna menghentikan rantai distribusi ilegal tersebut, demi menjaga ketertiban umum serta melindungi kesehatan masyarakat luas di Kabupaten Brebes.
Publisher -Red
Semarang, DN-II Semangat kemerdekaan dan kebersamaan masyarakat Jawa Tengah terasa kuat di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, saat Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., turut hadir bersama jajaran Forkopimda dan berbagai elemen masyarakat.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn.) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI-Polri, serta ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, peringatan tahun ini menjadi momentum untuk mengenang kembali perjuangan para pendiri bangsa sekaligus meneguhkan semangat bersama dalam menjaga hasil kemerdekaan. Bagi seluruh elemen bangsa, kemerdekaan tidak hanya diperingati melalui upacara, tetapi juga diisi dengan pengabdian dan kontribusi nyata sesuai bidang masing-masing.
Di tengah suasana khidmat, ribuan peserta larut dalam peringatan detik-detik Proklamasi. Momentum tersebut tidak sekadar mengenang sejarah, tetapi kembali membangkitkan semangat untuk menjaga persatuan dan meneruskan perjuangan para pendahulu melalui pengabdian di masa kini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran unsur TNI-Polri, ASN dan masyarakat dalam satu rangkaian upacara turut menggambarkan kuatnya persatuan di Jawa Tengah. Semangat tersebut menjadi modal penting untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mendukung pembangunan daerah menuju masyarakat yang semakin maju dan sejahtera.
Bagi Kodam IV/Diponegoro, momentum kemerdekaan juga menjadi pengingat akan tanggung jawab TNI untuk terus menjaga kedaulatan, memperkuat kemanunggalan dengan rakyat, serta memberikan dukungan terhadap berbagai upaya pembangunan dan kepentingan masyarakat di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Usai pelaksanaan upacara di Simpang Lima, Pangdam IV/Diponegoro menyaksikan secara live streaming Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2026 dari Istana Merdeka, Jakarta di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah bersama jajaran Forkopimda. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi energi bersama untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan memberikan karya terbaik bagi Indonesia. Dengan semangat “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, seluruh elemen bangsa diajak mengambil bagian dalam melanjutkan perjuangan membangun negeri. Red/Casroni
You cannot copy content of this page