Tegal, DN-II Anggota komisi XI DPR RI Dr.Ir. Harris Turino Kurniawan.,M.Si., M.M mengingatkan kalangan remaja seperti GenZ dan Milenial untuk membangun pertemanan yang sehat di era digital serta tidak mudah terpengaruh hal negatif yang dapat merusak karakter maupun kehidupan berbangsa.
Dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di SMK Ma’arif NU Talang , Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (20/12/2025) siang. Harris Turino mengatakan pemahaman dari semua nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebuah fondasi penting bagi remaja dalam menghadapi dinamika pergaulan seperti konten atau berita di media sosial.
“penting dan dapat kita pahami bahwa kebhinekaan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, nilai toleransi dan saling menghargai harus dikembangkan.Karena nilai inilah yang membantu anak remaja atau kalangan GenZ dan milenial guna membangun circle jejaring pertemanan yang kuat dan positif,” kata HT sapaan akrab anggota komisi XI DPR RI.
Harris, cepatnya perkembangan kemajuan dunia digitalisasi jangan sampai membuat kalangan remaja meninggalkan nilai Pancasila. Oleh karena itu, Legislator PDIP Dapil IX Jawa Tengah, pembelajaran digitalisasi dan etika berkomunikasi dengan memilih pertemanan yang baik menjadi salah satu cara membangun karakter keharmonisan sosial.
Harapanya, kalian sebagai generasi emas Indonesia harus benar memanfaatkan ruang digitalisasi, menjaga integritas dalam sebuah pergaulan. “dan menjadikan Empat Pilar Kebangsaan sebagai panutan kehidupan bernegara serta selalu menjaga kerukunan antar umat,suku dan agama,” pungkasnya. ( S. Bimantoro )
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Memasuki hari pertama pelaksanaan Operasi Lilin Candi 2025, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah Pos Pengamanan (Pospam) dan Pos Pelayanan (Posyan) di wilayah hukum Kabupaten Brebes, Sabtu (20/12/2025) siang hingga malam.
Langkah ini diambil untuk memastikan kesiapan total seluruh personel dan sarana prasarana dalam mengamankan rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Operasi kemanusiaan ini dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai hari ini hingga 3 Januari 2026 mendatang.
Dalam kunjungannya yang didampingi oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes, Kapolres menyambangi beberapa titik krusial, di antaranya, Pospam Jalingkut Wanasari, Posyan Alun-alun Brebes.
Pada malam harinya dilanjutkan pengecekan dijalur mudik yakni, Pospam Exit Tol Brebes Timur (Brexit), Pospam Resr Area KM 260 dan Pos Terpadu Pejagan.
Tidak hanya mengecek kehadiran personel, AKBP Lilik juga memeriksa kelengkapan peralatan teknis, akurasi data administrasi pada buku mutasi, serta memperkuat koordinasi antar-instansi lintas sektoral yang bertugas di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres Brebes melalui Kasatgas Humas Iptu Indra Prasetyo menyampaikan bahwa kehadiran pos-pos ini merupakan representasi negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Pengecekan ini bertujuan memotivasi personel sekaligus memastikan seluruh aspek pendukung operasi siap 100 persen. Kapolres menekankan agar anggota selalu siaga terhadap segala bentuk potensi gangguan Kamtibmas maupun ancaman lainnya yang mungkin berkembang,” ujar Iptu Indra, Minggu (21/2) pagi di Mapolres Brebes.
Lebih lanjut, Indra menambahkan bahwa faktor kesehatan personel menjadi perhatian utama Kapolres agar pelayanan tetap prima hingga akhir operasi.Kapolres juga menginstruksikan agar anggota di lapangan menerapkan pola pengamanan yang tegas namun tetap mengedepankan sisi humanis.
“Personel diminta tetap waspada dan bertindak tegas jika diperlukan, namun harus tetap ramah dan humanis dalam melayani masyarakat yang sedang menikmati liburan Natal dan Tahun Baru. Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran Polri secara langsung,” pungkasnya. (Red/Hms)
LAHAT, DN-II Ali Sopyan dari Rajawali News menyoroti adanya indikasi ketidakpatuhan dalam pengelolaan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2023. Meski realisasi anggaran terlihat tinggi secara administratif, ditemukan adanya klasifikasi penganggaran pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD) yang dinilai tidak tepat sasaran dan melanggar aturan penganggaran belanja daerah. (21/12/2025).
Berdasarkan data yang dihimpun, Pemerintah Kabupaten Lahat mengalokasikan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Modal dengan nilai total mencapai triliunan rupiah. Namun, hasil uji petik dokumen menunjukkan adanya tumpang tindih penggunaan akun anggaran yang berpotensi menyalahi regulasi penatausahaan aset.
Rincian Ketidaktepatan Penganggaran di Tiga SKPD:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Dinas PUPR ditemukan merealisasikan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 untuk rehabilitasi Rumah Dinas Kejari Lahat menggunakan akun Belanja Modal. Padahal, secara aturan, anggaran ini seharusnya masuk dalam Belanja Hibah karena aset tersebut diserahkan kepada instansi vertikal (Kejaksaan).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, proyek Normalisasi Irigasi di Desa Muara Danau senilai Rp193.484.000,00 juga dicatat sebagai Belanja Modal. Padahal, kegiatan tersebut hanya berupa pengerukan sedimen tanpa pembangunan struktur permanen, sehingga secara teknis seharusnya masuk dalam Belanja Barang dan Jasa.
2. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP)
Dinas PRKPP mengalokasikan Belanja Modal Tanah senilai Rp150.000.000,00 untuk pembangunan TPA di Desa Ulak Lebar dan Rp300.000.000,00 untuk relokasi korban banjir Desa Keban Agung. Secara regulasi, pengadaan tanah yang tujuannya untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga wajib dikategorikan sebagai Belanja Hibah, bukan Belanja Modal pemerintah.
3. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)
Dispora ditemukan menggunakan akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk proyek di lahan milik Pemerintah Desa dan Polres Lahat. Salah satu temuan mencolok adalah proyek Rehab Pembangunan Lapangan Tenis Polres Lahat dengan realisasi Rp188.318.000,00. Karena objek pembangunan berada di instansi lain dan akan diserahterimakan, anggaran ini semestinya diklasifikasikan sebagai Belanja Hibah.
Tabel Ringkasan Temuan Dispora TA 2023:
No Uraian Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Klasifikasi Seharusnya
1 Rehab Lapangan Tenis Polres Lahat 192.418.431,00 188.318.000,00 Belanja Hibah
Kritik Terhadap Pengawasan Hukum
Menyikapi temuan ini, Ali Sopyan menegaskan bahwa ketidaksesuaian klasifikasi anggaran ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi keuangan daerah. Ia menyayangkan sikap diamnya pihak-pihak terkait atas temuan yang menunjukkan adanya potensi kerugian atau pengaburan aset daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pengalihan akun belanja modal menjadi aset yang diserahkan ke pihak luar tanpa prosedur hibah yang benar dapat mengaburkan pencatatan aset tetap daerah. Ini harus diusut tuntas agar tidak ada kesan bahwa oknum pejabat di Lahat kebal hukum dalam mengelola uang rakyat,” tegas Ali Sopyan.
Tim Prima
TANGERANG, DN-II Gelombang tuntutan “bersih-bersih” di tubuh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang kian membesar. Pasca-tertangkapnya Kasipidum HMK dalam operasi senyap KPK terkait pemerasan WNA Korea Selatan, publik kini menuntut Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak hanya berhenti pada kasus pemerasan, tetapi juga membongkar kotak pandora perkara-perkara “mangkrak” yang selama ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat. (21/12/2025).
Dukungan luas mengalir dari berbagai elemen masyarakat sipil yang mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh personel jaksa di lingkup Kabupaten Tangerang.
LBH BONGKAR: Kabupaten Tangerang “Zona Merah” Korupsi yang Terabaikan
Sekretaris Jenderal LBH BONGKAR, Irwansyah, S.H., dengan tegas menyatakan bahwa tertangkapnya oknum jaksa tersebut hanyalah puncak gunung es dari buruknya integritas penegakan hukum di wilayah tersebut.
> “Kami mendukung penuh langkah Kejagung untuk memeriksa semua jaksa di Kabupaten Tangerang tanpa terkecuali. Wilayah ini sudah masuk ‘zona merah’ dugaan KKN, namun anehnya hampir tidak ada kasus besar yang diusut tuntas oleh Kejari setempat. Integritas mereka sudah di titik nadir,” ujar Irwansyah kepada awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sorotan Tajam: Teka-Teki SP3 Kasus RSUD Tigaraksa
Salah satu poin krusial yang disuarakan oleh para aktivis adalah desakan untuk membuka kembali penyelidikan dugaan korupsi pembangunan RSUD Tigaraksa. Proyek yang menelan anggaran fantastis tersebut sebelumnya sempat mencuat namun berakhir dengan penghentian penyidikan (SP3) oleh pihak Kejari.
Irwansyah menilai, momentum pembersihan internal ini harus digunakan Kejagung untuk meninjau ulang dasar penghentian kasus RSUD Tigaraksa. Ada kecurigaan di tengah masyarakat bahwa pola “permainan” perkara, seperti yang terjadi pada kasus pemerasan WNA Korea, juga berpotensi terjadi pada penanganan kasus-kasus korupsi kakap di daerah tersebut.
Krisis Kepercayaan dan “Pagar Makan Tanaman”
Keterlibatan pejabat strategis sekelas Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) dalam praktik pemerasan sistematis adalah alarm keras bagi institusi Adhyaksa. Jika pemegang otoritas penuntutan justru menjadi pelaku kejahatan (predatory prosecutor), maka seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh Kejari Kabupaten Tangerang selama ini patut diaudit ulang.
“Jika pengawasan internal di tingkat daerah gagal mendeteksi pemerasan terhadap WNA, bagaimana kita bisa percaya mereka objektif dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan elite kekuasaan lokal?” tambah Irwansyah, Sabtu 20 Desember 2025.
Tuntutan Masyarakat kepada Kejagung.
– Audit Total: Memeriksa laporan harta kekayaan (LHKPN) dan gaya hidup seluruh jaksa di Kejari Kabupaten Tangerang.
– Evaluasi SP3: Membentuk tim khusus dari Kejagung untuk mengeksaminasi kembali perkara-perkara korupsi yang di-SP3-kan, terutama kasus RSUD Tigaraksa.
– Perlindungan Saksi: Menjamin keamanan bagi pelapor atau korban pemerasan lain yang selama ini takut bersuara karena posisi tawar jaksa yang sangat kuat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kini, bola panas ada di tangan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Akankah ini menjadi momentum transformasi besar di Banten, atau sekadar penggantian personel tanpa menyentuh akar korupsi yang sudah menggurita?
Tim Prima
Bandar Lampung, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya perencanaan tata kelola perkotaan yang komprehensif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) perlu meletakkan fondasi perencanaan yang matang demi keberlangsungan hidup masyarakat dalam kurun waktu 30 hingga 40 tahun ke depan.
“Kemampuan kita untuk merencanakan kota tentunya sangat-sangat diperlukan. Baik mengenai aturannya, Peraturan Daerah dan lain sebagainya. Kita mulai berpikir berkaitan dengan kekhasan kota masing-masing,” ujar Tomsi dalam acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Outlook 2025 di Hotel Novotel, Kota Bandar Lampung, Sabtu (20/12/2025) malam.
Ia menambahkan, para kepala daerah perlu mulai memikirkan pembangunan daerah secara jangka panjang. Fokus perencanaan tidak seharusnya terbatas pada masa kepemimpinan semata, terlebih berbagai persoalan perkotaan hingga kini masih menjadi tantangan besar yang dihadapi masyarakat.
Tomsi mencontohkan, Kemendagri hingga kini terus mencari formula terbaik dalam penanganan persampahan di kawasan perkotaan. Berbagai kajian bersama para pemangku kepentingan dimatangkan untuk menghasilkan solusi pengelolaan sampah yang bernilai manfaat bagi masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik guna menekan volume sampah secara signifikan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti tingginya pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan yang kerap luput dari perhatian kepala daerah. Akibatnya, kebijakan yang disusun belum sepenuhnya mampu mengantisipasi fenomena tersebut. Kondisi ini berpotensi memicu berbagai persoalan, seperti munculnya permukiman kumuh dan tidak layak huni hingga meningkatnya angka kriminalitas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Karena itu, ia mengimbau Pemda untuk menyiapkan kebijakan yang lebih antisipatif dan terencana. “Ini juga harus bisa diantisipasi dengan baik karena itu akan merusak nama kota,” sambung Tomsi.
Lebih lanjut, Tomsi memaparkan berbagai peluang dan harapan dalam mendorong kawasan perkotaan menjadi lebih maju. Salah satunya melalui peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan program pemerintah pusat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal melalui pemenuhan kebutuhan bahan pangan.
Selain itu, peluang lainnya adalah mendorong tata kelola hunian yang layak melalui Program Tiga Juta Rumah. Program tersebut, ujar Tomsi, perlu ditangkap dengan baik oleh kepala daerah untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat. Hal serupa juga berlaku bagi program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Cek Kesehatan Gratis yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
“Tentunya banyak hal yang dapat dimanfaatkan. Namun demikian semuanya harus dipersiapkan dengan baik [oleh Pemda],” tandasnya.
Red
Prof Dr Sutan Nasomal Terimakasih Kepada Presiden RI dan Negara Indonesia Atasi Bencana Dengan Cepat
Jakarta, DN-II Kilas Balik dibalik teratasinya bantuan sembako dllnya kepada Rakyat Indonesia yang terdampak musibah bencana alam dengan dana mandiri tanpa bantuan asing yang menolak subsidi dana bantuan dari luar negeri ini menandakan negara kita mampu dibalik kekayaan alam yang melimpah ruah Aku bangga padamu presidenku. Terima lah ucapan Terima kasih Seluruh Rakyatmu didaerah yang merasa sangat tertolong dengan bantuan subsidi sembako ditanggung negara “, ujar Prof Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional Menjawab Materi Pertanyaan para pimpin Redaksi media cetak dalam luar negeri di kantornya markas pusat partai oposisi. Merdeka di. Jakarta, (21/11/3025) via telpon selulernya.
Jakarta, Prof Dr KH Sutan Nasomal mengucapkan terimaksih seluas luasnya kepada Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subiyanto bersama TNI dan Polri melakukan aksi cepat memberikan bantuan kepada Masyarakat di wilayah bencana penuh kasih sayang dan sabar.
Pasca kunjungan ke Aceh yang dilanda bencana banjir pada Desember 2025, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan.
Arahan tersebut mencakup percepatan penanganan bencana, pemulihan layanan dasar, dan penyaluran bantuan.
Berikut adalah empat (dari beberapa) arahan strategis utama yang ditekankan oleh Presiden RI:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Percepatan Pemulihan Infrastruktur: Presiden RI menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai komandan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, seperti jembatan Bailey Teupin Mane di ruas Bireuen-Takengon, dengan target penyelesaian dalam satu hingga dua pekan.
Jaminan Kebutuhan Pangan: Pemerintah diminta memastikan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak bencana tetap terpenuhi melalui pengiriman bantuan pangan dari berbagai daerah lain.
Memastikan Bantuan Tepat Sasaran: Presiden RI menekankan pentingnya penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana secara tepat sasaran, termasuk bantuan untuk hunian sementara dan tetap.
Menjaga Lingkungan: Presiden mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan sebagai langkah mitigasi untuk mencegah bencana serupa terjadi kembali di masa mendatang.
Selain itu, dalam rapat terbatas (ratas) usai peninjauan, Presiden RI juga memberikan arahan terkait logistik, kesehatan, dan pendidikan di lokasi bencana.
Presiden RI juga telah memutuskan pengembalian administrasi empat pulau ke wilayah Aceh untuk menyelesaikan polemik wilayah.
Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media bahwa bencana alam saat ini memutuskan puluhan jembatan dan akses jalan. Maka tidak mudah bantuan dari pemerintah bisa masuk ke daerah pedalaman yang sudah hilang akses jalannya.
Hampir satu bulan Sumatera terdampak bencana alam. Masih terus dalam pencarian warga yang hilang terbenam terkubur didalam lumpur dan air. Team ahli mencari manusia yang hilang tenggelam dalam lumpur memang sangat kurang, sehingga sangat sulit di wilayah luas yang terdampak bencana untuk mencari warga yang hilang.
Sumatera yang mengalami bencana alam menunggu hadirnya para relawan dari ormas besar karena diperlukan bantuan yang memiliki keahlian untuk membantu di saat bencana alam terjadi. Tidak cukup TNI atau Polri menelusuri permasalahan dampak bencana alam.
Masih ada daerah yang tidak ada aliran listrik dan jaringan internet. Masih ada ribuan penduduk yang mengungsi dan lapar. Masih ada kebutuhan kesehatan Masyarakat yang perlu di perhatikan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Air bersih masih langka. Gas dan bensin masih terkendala bisa di distribusikan. Beras dan kebutuhan untuk memasak juga masih langka.
Bendera putih dari Masyarakat Sumatera telah berkibar dampak sudah tidak kuat atau mampu lagi untuk bertahan dengan kondisi seperti saat ini. Hujan dan cuaca berat masih mempersulit para pengungsi keluar dari daerah daerah di pedalaman.
Setiap bantuan dari Masyarakat Indonesia sangat berarti untuk daerah yang terdampak bencana alam. Pemulihan kondisi bisa sangat lama. Karena itu kebutuhan logistik agar Masyarakat diwilayah bencana bisa terjamin aman. Perlu perhatian dari Pemerintah pusat dan daerah serta bantuan Masyarakat.
Prof Dr KH Sutan Nasomal juga sangat berterima kasih kepada relawan kemanusiaan dari Masyarakat yang telah membantu saat ini menembus daerah daerah pedalaman.
Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH menyampaikan kepada Presiden RI dampak bencana alam kelaparan dan sakit akan mudah meluas di daerah bencana alam. Maka perhatian Presiden RI sangat di butuhkan. Bantuan dari luar negri juga sangat di butuhkan. Agar tidak lama sengsara dan penderitaan terjadi di wilayah bencana pada Masyarakatnya.
Bisa setahun lebih kondisi krisis besar di wilayah bencana alam yang butuh pertolongan dari para ahli baik dalam negri atau luar negri
Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, EkonomNasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS
TEGAL, DN-II Lesunya daya beli masyarakat bukan sekadar angka statistik, melainkan kenyataan pahit yang kini mencekik para pedagang kecil. Roni, seorang pedagang serbet keliling asal Desa Acangan, Kuningan, Jawa Barat, menjadi salah satu saksi bisu betapa sulitnya memutar roda ekonomi di penghujung tahun 2025.
Pria yang kini mengontrak sementara di Sumurpanggang, Kota Tegal ini, mencurahkan keluh kesahnya pada Minggu (21/12/2025). Menurutnya, kondisi pasar saat ini sangat memprihatinkan dan jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Keuntungan yang Terpangkas Drastis
Roni mengenang masa-masa di mana ia bisa bernapas lega setelah seharian berkeliling. Namun kini, senyum itu perlahan memudar seiring menurunnya omzet penjualan secara drastis.
“Dulu, cari uang bersih Rp100 ribu itu lumayan mudah. Sekarang? Mau menyentuh angka itu saja rasanya berat sekali,” ungkap Roni dengan nada lirih di sela-sela aktivitas dagangnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kini, realita yang dihadapi Roni jauh dari kata ideal. Pendapatan bersih harian yang ia bawa pulang seringkali hanya berkisar antara Rp30 ribu hingga Rp50 ribu. Jumlah yang sangat mepet untuk bertahan hidup di perantauan. Demi menyambung hidup dan memastikan dapur tetap mengebul, Roni bahkan harus memangkas pengeluaran pribadinya.
“Buat makan saja pas-pasan. Sekarang saya sudah berhenti merokok, uangnya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting,” tambahnya.
Pulang Kampung dengan Sisa Stok
Lesunya ekonomi tidak hanya dirasakan di Tegal. Roni yang juga menjajakan dagangannya hingga ke Brebes dan Pemalang merasakan dinginnya minat pembeli di mana-mana. Hal ini berdampak langsung pada target penjualannya.
Biasanya, Roni menetapkan target menjual 100 lusin serbet sebelum memutuskan pulang ke kampung halaman di Kuningan. Namun kali ini, ia terpaksa menyerah pada keadaan. Dengan hanya 50 lusin yang terjual, ia memilih pulang lebih awal karena perputaran uang yang kian melambat.
Kisah Roni adalah potret nyata kondisi ekonomi di tingkat akar rumput. Di tengah gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kota, ada napas yang terengah-engah hanya untuk sekadar mencari sesuap nasi.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Senyum masam terpancar dari wajah Pak Dayak, petani bawang senior di RT 04 RW 09 Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes,Meski hamparan bawang merah hasil panennya tampak berkualitas tinggi, kenyataan pahit harus ia telan: harga pasar sedang tidak berpihak pada peluh keringatnya.
Pada musim panen kali ini, komoditas bawang merah mengalami penurunan harga yang signifikan. Dari yang sebelumnya sempat menyentuh angka Rp40.000 per kilogram, kini merosot tajam ke level Rp25.000 per kilogram. Penurunan drastis hingga hampir 40% ini membuat para petani dilema antara menjual rugi atau menyimpan hasil panen di gudang.
Kualitas Premium, Harga Minimum
Ironisnya, anjloknya harga terjadi justru saat alam memberikan hasil terbaiknya. Pak Dayak mengungkapkan bahwa kualitas bawang musim ini tergolong sangat baik dengan ciri khas warna “merah kelam” yang kuat. Dari lahan seluas satu prowolon, ia mampu menghasilkan sekitar satu ton bawang merah.
“Bawangnya lumayan bagus musim ini, merahnya kelam. Biasanya kalau harga stabil, satu lahan ini bisa laku sampai Rp30 juta. Tapi sekarang lebih baik dibawa pulang dulu daripada dijual murah karena tidak menutup modal,” ujar Pak Dayak pedih.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tercekik Biaya Operasional dan Pupuk Non-Subsidi
Keresahan Pak Dayak bukan tanpa alasan. Keuntungan yang diharapkan menguap karena biaya produksi yang kian membengkak. Harga obat-obatan pertanian dan pupuk terus merangkak naik, sementara harga jual justru terjun bebas.
Masalah kian pelik bagi petani kecil. Meski sudah puluhan tahun bergelut di lumpur sawah, Pak Dayak mengaku belum memiliki Kartu Tani. Alhasil, aksesnya terhadap pupuk subsidi seperti Kujang sangat terbatas.
“Pupuk dan obat-obatan mahal sekali. Saya hanya bisa beli eceran untuk pupuk subsidi, paling dijatah 20 kilo dengan harga Rp4.000-an. Padahal untuk lahan ini, kebutuhannya bisa sampai satu kuintal. Sisanya? Ya terpaksa beli non-subsidi yang harganya jauh lebih tinggi,” keluhnya.
Menanti Solusi Nyata
Bagi petani di Sampulungan, fluktuasi harga memang menjadi “makanan” tahunan. Namun, kombinasi antara harga jual yang rendah dan sulitnya akses sarana produksi murah menjadi beban ganda yang kian menghimpit kesejahteraan mereka.
Masyarakat petani di Desa Sampulungan kini menaruh harapan besar pada pemerintah daerah. Mereka mendambakan sistem distribusi pupuk subsidi yang lebih inklusif bagi petani senior tanpa birokrasi yang rumit, serta adanya intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga bawang merah agar tidak terus merugikan produsen lokal.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes memberikan tanggapan serius terkait keluhan pihak SDN 3 Ketanggungan mengenai kualitas makanan dalam program Satuan Pelayanan Gizi (SPPG). Keluhan tersebut muncul setelah ditemukan sajian telur puyuh yang dinilai tidak layak konsumsi.
Kesalahan Prosedur Pengadaan Makanan
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dr. Tamba Raharjo, mensinyalir adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak SPPG dalam penyediaan menu tersebut. Menurutnya, pihak SPPG seharusnya melakukan pengolahan mandiri untuk memastikan kualitas bahan pangan.
“Sebenarnya kalau ada menu telur puyuh rebus, menurut saya SPPG belinya telur yang mentah dan direbus sendiri. Jadi bisa memilih telur yang bagus sebelum direbus. Jangan membeli dari mitra sudah dalam bentuk matang, apalagi sudah dalam kemasan plastik,” ujar dr. Tamba saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Minggu (21/12/2025).
Pemeriksaan Dijadwalkan Senin Esok
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski laporan sudah masuk, pihak Dinkes melalui Puskesmas setempat belum bisa melakukan pemeriksaan langsung di lokasi SPPG karena terkendala hari libur.
“Petugas dari Puskesmas yang ditugasi belum berhasil memeriksa SPPG tersebut karena hari Sabtu mereka tutup. Hari Senin besok, 22 Desember, baru akan diperiksa. Hasil pastinya bagaimana, kita tunggu setelah pemeriksaan,” lanjutnya.
Klaim Belum Ada yang Mengonsumsi
Pihak Dinkes memastikan bahwa meski ditemukan sajian yang diduga bermasalah, makanan tersebut belum sempat dimakan oleh para siswa sebagai penerima manfaat. Intervensi segera dilakukan pihak sekolah setelah melihat kondisi fisik telur yang mencurigakan.
Saat ditanya mengenai jangkauan distribusi telur puyuh tersebut—apakah hanya menyasar SDN 3 Ketanggungan atau sekolah lainnya—dr. Tamba belum memberikan rincian detail.
“Belum ada yang mengonsumsi. Untuk jelasnya nanti hari Senin, setelah petugas yang berwenang selesai melaksanakan pemeriksaan,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi sorotan masyarakat terkait standarisasi pengawasan makanan dalam program gizi sekolah di wilayah Brebes guna menjamin keamanan konsumsi bagi para siswa.
Reporter: Teguh
Banten, DN-II Presiden Prabowo Subianto menghadiri Akad Massal 50.030 Unit Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Serah Terima Kunci Tahun 2025 yang diselenggarakan secara hybrid di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Provinsi Banten, Sabtu (20/12/2025).
KPR Sejahtera FLPP merupakan program bantuan pembiayaan hunian bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan cicilan ringan dan suku bunga tetap sebesar 5 persen untuk jangka waktu hingga 20 tahun.
Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan perumahan bersubsidi merupakan bukti negara hadir untuk menjamin hidup lebih layak bagi rakyat. Kepala Negara juga mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penyediaan hunian bagi MBR.
Pada kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada perwakilan penerima manfaat. Sebanyak 300 akad dilakukan secara langsung di lokasi acara sementara 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring di 110 lokasi yang tersebar di 33 provinsi.
Dalam laporannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan komitmen pemerintah untuk memperluas akses hunian layak bagi MBR melalui berbagai kebijakan yang pro rakyat, antara lain, penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk hunian di bawah Rp2 miliar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
You cannot copy content of this page