GOMBONG, KEBUMEN, DN-II Krisis etika dan kemanusiaan melanda BRI Unit Sempor terkait penyanderaan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik ahli waris nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR). (8/12/2025).
Sorotan kini tertuju pada gaya kepemimpinan bank BUMN tersebut yang dinilai tidak profesional, anti-transparansi, dan mencederai standar pelayanan publik.
Penolakan Pimpinan Unit untuk menemui langsung ahli waris, pendamping hukum, serta jurnalis—dan justru mengalihkan urusan substantif kepada petugas keamanan (Satpam)—menunjukkan degradasi etika kepemimpinan dalam mengelola program strategis Pemerintah Pusat.
Kronologi dan Sengkarut Administrasi
Pinjaman KUR yang seharusnya menjadi bantalan ekonomi UMKM di masa pandemi COVID-19 (2022), kini berubah menjadi beban bagi ahli waris. Pasca meninggalnya nasabah peminjam sekaligus pemilik jaminan, Ayahanda Sailam, ahli waris utama, Sumirah (warga Desa Wero, Gombong), berupaya mengambil hak jaminannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, BRI Unit Sempor memberikan respons birokratis yang kaku dengan dalih tunggal: “Harus dilunasi.” Tuntutan pelunasan penuh kepada ahli waris yang tengah berduka ini memicu pertanyaan besar, mengingat setiap penyaluran KUR wajib dilindungi oleh asuransi jiwa kredit. Hal ini mengesankan adanya pengabaian terhadap semangat perlindungan sosial yang diamanatkan negara.
Pelanggaran Etika dan Pelayanan Prima
Dalam dua kali kunjungan, termasuk saat ahli waris membawa Surat Kuasa resmi dan didampingi awak media, Pimpinan BRI Unit Sempor memilih bungkam. Meski dikonfirmasi berada di lokasi, yang bersangkutan enggan berdialog, menjadikan Satpam sebagai perisai komunikasi untuk urusan aset dan hukum yang bukan merupakan kapasitas tugas keamanan (Tupoksi).
“Kami datang dengan mandat resmi. Penolakan pimpinan untuk keluar ruangan dan justru menjadikan petugas keamanan sebagai juru bicara masalah aset adalah preseden buruk. Ini adalah bentuk pengecutan profesional dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” kecam pendamping ahli waris.
Sikap “lempar tanggung jawab” dengan dalih koordinasi berlarut-larut dengan Cabang Gombong kian mempertegas dugaan kesengajaan untuk mempersulit rakyat kecil dalam mendapatkan haknya.
Tuntutan dan Desakan Terbuka
Kasus ini menuntut atensi segera dari Kantor Cabang (Kanca) BRI Gombong untuk mengevaluasi standar etika pimpinan unitnya. Terdapat tiga poin tuntutan utama yang dilayangkan:
Audit Pelayanan dan Etika: Mendesak BRI untuk mengaudit Pimpinan Unit Sempor atas dugaan pelanggaran prosedur pelayanan nasabah (SOP) dan penolakan transparansi informasi publik.
Transparansi Klaim Asuransi: BRI wajib memberikan penjelasan detail mengenai status asuransi KUR almarhum. Apakah ada kegagalan administratif dalam klaim asuransi sehingga beban pelunasan justru ditimpakan kepada ahli waris?
Pengembalian Sertifikat: Mendesak segera dikembalikannya SHM kepada Sumirah tanpa syarat yang memberatkan, berlandaskan azas kemanusiaan dan mekanisme proteksi asuransi nasabah yang telah tiada.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Surat Desakan Terbuka Ditujukan Kepada:
Menteri BUMN RI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (Koordinator Program KUR)
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Red/Waluyo
Jakarta, DN-II Dunia pengelolaan keuangan daerah kembali diguncang isu miring. Pimpinan Rajawali News & Penasehat TRP, Ali Sofian, melontarkan kritik keras terhadap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) terkait temuan janggal dalam draf laporan keuangan yang diduga kuat mengandung unsur maladministrasi hingga indikasi korupsi. (8/12/2025).
1. Titik Krusial: Tragedi Angka di Balik Laporan BPK
Ali Sofian menyoroti ketimpangan ekstrem pada pos Pendapatan Transfer. Dalam draf resmi yang merujuk pada audit BPK, ditemukan kejanggalan pada angka Rp 357,2 Miliar.
Anomali Data: Penurunan pendapatan yang seharusnya dicatat sebagai nilai negatif (-), justru dicatat sebagai angka positif (+) atau ‘Bertambah’.
Implikasi: Kesalahan yang terlihat sepele—yakni lupa mencantumkan tanda minus—berakibat fatal pada perhitungan akhir kas daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
2. Misteri Rp 122 Miliar yang Menguap
Selain angka Rp 357 M, terdapat sorotan pada fluktuasi data sebesar +164% yang tiba-tiba berubah menjadi Rp 0, serta penyusutan sebesar -25%. Perubahan drastis ini dinilai bukan sekadar salah input, melainkan bentuk kegagalan sistemik dalam audit internal BPKD.
3. Pernyataan Keras: “Bukan Sekadar Salah Ketik”
“Ini bukan sekadar draf anggaran yang keliru, ini adalah matematika yang gagal total! Kesalahan fatal ini mengindikasikan upaya untuk menggarong uang rakyat dengan kedok kelalaian administrasi,” tegas Ali Sofian.
Pihak Rajawali News dan TRP menilai rendahnya akuntabilitas di tubuh BPKD ini sebagai celah lebar bagi praktik korupsi. Bagaimana mungkin institusi yang mengelola aset daerah gagal dalam logika matematika dasar jika tidak ada maksud tertentu di baliknya?
4. Tuntutan dan Langkah Hukum
Atas temuan ini, Tim Redaksi Prima dan koalisi TRP menyatakan tidak akan tinggal diam. Poin-poin langkah selanjutnya meliputi:
Audit Investigatif: Mendesak dilakukannya audit ulang yang independen dan transparan.
Langkah Hukum: Membawa bukti-bukti kesalahan input dan fluktuasi angka misterius ini ke ranah hukum.
Pengawalan Publik: Mengajak masyarakat untuk memantau aliran dana daerah agar tidak “menguap” ke kantong tikus-tikus birokrasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesimpulan:
Skandal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar memajang angka, melainkan mempertanggungjawabkan setiap digitnya. Jika kesalahan Rp 357 Miliar dianggap sebagai “human error” biasa, maka integritas keuangan daerah sedang berada di titik nadir.
Opini:
Tim Redaksi Prima
ACEH BESAR, DN-II Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas (Ratas) khusus di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, yang berlokasi di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu (7/12/2025). Pertemuan ini bertujuan memastikan langkah-langkah darurat dan pemulihan pascabencana berjalan optimal.
Dalam arahannya, Kepala Negara menekankan tujuh poin krusial yang harus segera diimplementasikan oleh seluruh jajaran terkait:
1. Kecepatan dan Ketepatan Aksi
Presiden menegaskan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi dari seluruh unsur pemerintah. Hal ini diperlukan untuk menjamin keselamatan warga serta mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat terdampak.
2. Penguatan Operasi Terpadu
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sinergi antara TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan pemerintah daerah harus terus diperkuat. Fokus utama saat ini adalah percepatan distribusi bantuan, pengamanan wilayah, serta pemulihan konektivitas antardaerah yang terputus akibat bencana.
3. Prioritas Pembangunan Hunian
Merespons banyaknya rumah warga yang rusak, Presiden memastikan bahwa pembangunan kembali hunian rakyat menjadi prioritas utama dalam tahap pemulihan pascabencana.
4. Penanganan Terukur di Lokasi Sulit
Meski kondisi alam di beberapa titik masih menjadi tantangan, Presiden menginstruksikan agar penanganan dilakukan secara bertahap dan terukur. Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan kehidupan masyarakat berlangsung berkelanjutan.
5. Manajemen Bantuan dan Obat-obatan
Presiden menyoroti manajemen penyaluran bantuan agar dilakukan lebih teliti. Obat-obatan menjadi kebutuhan prioritas yang harus dipastikan tiba tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan.
6. Pemenuhan Pakaian dan Partisipasi Publik
Selain melalui program pemerintah, Presiden mendorong partisipasi publik dalam donasi pakaian layak pakai untuk warga terdampak. Kebutuhan sandang menjadi perhatian serius guna meringankan beban warga di pengungsian.
7. Integritas dan Tata Kelola Bersih
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Negara menitipkan pesan tegas agar seluruh upaya penanganan dan pemulihan bencana tetap menjaga integritas. Tata kelola pemerintahan yang bersih harus dijunjung tinggi guna menghindari penyalahgunaan wewenang di tengah masa darurat.
Apresiasi Atas Sinergitas
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras relawan, petugas lapangan, dan sinergitas seluruh instansi.
“Kekompakan seluruh unsur pemerintah, relawan, dan masyarakat menjadi kekuatan besar dalam mempercepat pemulihan di wilayah terdampak,” pungkasnya.
Red
#CatatanSeskab
Tapanuli, DN-II TNI menurunkan Yonzipur I/DD untuk memasang Jembatan Bailey yang menjadi akses vital penghubung Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Tapanuli Tengah (Tapteng) setelah jembatan utama terputus akibat banjir bandang. Upaya percepatan pemulihan infrastruktur ini langsung dilakukan begitu pasukan tiba di lokasi, di Desa Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Minggu (7/12/2025).
Sebanyak 20 personel Yonzipur I/DD bersama dukungan alat berat berupa crane dan excavator dikerahkan untuk mempercepat pembangunan jembatan darurat tersebut. Proses pemasangan terus dipacu mengingat jalur itu merupakan nadi transportasi antara Tapsel Tapteng.
Jembatan Bailey yang tengah dibangun memiliki panjang 33 meter, lebar 3,05 meter, serta mampu menopang beban hingga 35 ton. Kehadiran jembatan darurat ini diharapkan dapat memulihkan kembali akses warga yang sempat terputus dan memudahkan distribusi logistik.
Kapendam I/BB menyampaikan bahwa personel di lapangan bekerja tanpa henti untuk memastikan jalur penghubung tersebut dapat segera dibuka kembali. “Kami berharap pemasangan ini cepat tuntas sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman,” ujarnya.
Percepatan pemulihan fasilitas umum merupakan komitmen TNI dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat, terutama pada situasi darurat bencana.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
Makassar, DN-II Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang bersama Forkopimda Kota Palembang mengirimkan sebanyak 14 ton bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur udara menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara Hercules C-130 A-1333 dari Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Jumat (5/12/2025).
Komandan Lanud SMH Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba, S.Sos., M.S.(NSSS). saat melepas keberangkatan pesawat menyampaikan bahwa bantuan berupa kebutuhan pokok seperti mi instan, air mineral, dan biskuit merupakan wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Kota Palembang serta berbagai instansi terhadap saudara-saudara yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Danlanud berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban serta menjadi ladang amal bagi seluruh pihak yang terlibat.

Danlanud SMH juga mengapresiasi dedikasi dan semangat tinggi para personel Lanud SMH serta awak pesawat Hercules yang bekerja sejak malam hingga pagi hari dalam proses pemuatan logistik agar pengiriman dapat berjalan tepat waktu, aman, dan lancar.
Pelepasan bantuan kemanusiaan tersebut turut disaksikan oleh unsur Forkopimda Kota Palembang serta perwakilan dari sejumlah instansi terkait, sebagai bentuk sinergi dan kepedulian bersama dalam mendukung penanganan bencana di wilayah terdampak.
Red
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Siswa MAN 1 Brebes Galang Donasi untuk Almarhum Raj Nu’man dan Ibunda yang Menjadi Korban Kecelakaan
BREBES, DN-II Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Brebes. Salah satu siswanya, Raj Nu’man (Kelas 11), beserta ibundanya, Nur Indrayani, tutup usia setelah mengalami kecelakaan tragis tertabrak truk pada Minggu (7/12/2025).
Kecelakaan tersebut diduga kuat akibat kelalaian sopir truk yang menerobos lampu merah, padahal posisi korban saat itu tengah melaju dalam kondisi lampu hijau.
Respons Cepat Pihak Madrasah
Ketua Komite MAN 1 Brebes, Bahrul Ulum, menyatakan bahwa seluruh elemen sekolah mulai dari siswa, guru, karyawan, hingga kepala madrasah bergerak cepat memberikan dukungan fisik maupun materiil.
“Pihak sekolah dan komite tidak hanya mengurus administrasi di RSUD, tetapi juga langsung menggalang donasi untuk membantu biaya pemakaman hingga persiapan tahlilan hari ke-3 dan ke-7,” ujar Bahrul.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain donasi internal, santunan dari Jasa Raharja juga sedang dalam proses pengurusan. Pihak biro perjalanan (ekskursi) yang saat itu bersama rombongan juga telah mengembalikan biaya perjalanan serta memberikan santunan tambahan kepada keluarga korban.
Doa Bersama dan Salat Ghaib
Sebagai bentuk solidaritas spiritual, kiriman doa terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari Pondok Pesantren Assalafiyah 1 dan 2. Siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ekskursi juga dijadwalkan menggelar salat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan salat Ghaib bersama.
Rincian Penggalangan Dana
Aksi kepedulian dari siswa yang terbagi dalam delapan bus rombongan berhasil mengumpulkan dana sementara sebagai berikut:
Sumber Donasi Jumlah (Rp)
Bus 1 710.000
Bus 2 246.000
Bus 3 443.500
Bus 4 363.500
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bus 5 305.500
Bus 6 421.000
Bus 7 312.000
Bus 8 668.000
Total Sementara 3.469.500
Dana tersebut digenapkan menjadi Rp3.500.000. Selain dari siswa, terkumpul pula uang duka dari para guru dan kas internal MAN 1 Brebes.
Penyaluran Bantuan
Rencananya, bantuan tahap pertama akan segera diserahkan, sementara sisa dana lainnya akan diberikan pada hari Kamis mendatang untuk membantu keperluan peringatan tujuh hari (selawatan) almarhum dan almarhumah.
“Intinya, semua biaya di rumah sakit hingga proses pemulangan ke rumah duka sudah ditangani. Kami akan terus memantau dan mendampingi keluarga yang ditinggalkan,” tutup Bahrul Ulum.
Red/Teguh
Bireuen, DN-II Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak bencana di Aceh tetap terpenuhi. Hal tersebut disampaikan Presiden usai meninjau pengerjaan Jembatan Bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu, (07/12/2025).
Kepala Negara memastikan bahwa pasokan pangan tetap terjaga dengan mengirim suplai dari daerah lain. Pemerintah juga akan menghapus utang kredit usaha rakyat bagi petani yang terdampak bencana.
Di sisi lain, Presiden mengapresiasi kecepatan, dedikasi, serta kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah dalam menanggapi kerusakan infrastruktur vital di daerah terdampak bencana.
Sebagai langkah percepatan, Presiden menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai komandan percepatan perbaikan infrastruktur. Menurut Presiden, penugasan tersebut dikarenakan TNI AD memiliki banyak pasukan, mulai dari konstruksi, pembangunan, hingga teritorial, yang mampu bergerak cepat.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Percepatan Pemulihan Akses, Presiden Prabowo Tinjau Pengerjaan Jembatan Bailey Teupin Mane di Bireuen
Aceh, DN-II Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Minggu (07/12/2025).
Dengan bentang 30 meter, jembatan sementara yang merupakan ruas vital penghubung Bireuen-Takengon tersebut menjadi urat nadi penting untuk memulihkan kembali akses darat yang terputus akibat banjir besar dan derasnya arus sungai.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau titik konstruksi yang berada di tepi aliran sungai dan menyaksikan dari dekat operasi alat berat.
Dalam peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Bailey Teupin Mane ditargetkan selesai dalam waktu satu pekan, dan akan dilanjutkan ke daerah terdampak lain seperti Bener Meriah dan Takengon.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Negara turut menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan akses logistik dan pergerakan masyarakat segera pulih.
Presiden juga menerima laporan rinci mengenai kerusakan infrastruktur lain, termasuk kerusakan bendungan dan area persawahan warga, seraya memastikan pemerintah akan segera melakukan perbaikan.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
KABUPATEN BEKASI, DN-II Transparansi pengelolaan keuangan daerah kembali menjadi sorotan tajam. Dalam rilis terbaru, Ali Sofian menyatakan bahwa Rajawali News berkomitmen mengawal pemberantasan korupsi, selaras dengan temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat mengenai disparitas ekstrem dalam alokasi anggaran dan rasio belanja yang tidak sehat. (7/12/2025).
Berikut adalah ringkasan data anggaran yang memicu kontroversi:
Badan Daerah Total Anggaran (A) Belanja Operasi (BO) Belanja Modal (BM)
BPKD (Keuangan) Rp1.131 Triliun N/A N/A
BPBD (Bencana) Rp21.2 Miliar 91.85% (Rp19.47 M) 8.15% (Rp1.73 M)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bapenda (Pendapatan) Rp193.2 Miliar 96% (Rp185.5 M) 4% (Rp7.7 M)
1. “Kotak Hitam” Rp1,1 Triliun di BPKD
Muncul pertanyaan besar mengapa pos anggaran BPKD sebagai entitas administratif mencapai lebih dari Rp1,1 Triliun. Angka ini hampir enam kali lipat dari gabungan empat badan lainnya.
Publik mempertanyakan porsi riil belanja internal pegawai dibandingkan dengan dana pass-through (Belanja Transfer/BTT). Tanpa rincian yang jelas, alokasi triliunan rupiah ini berisiko menjadi “kotak hitam” yang rawan inefisiensi dan sulit diawasi secara mendetail.
2. Krisis Prioritas: Operasional vs Keselamatan Nyawa
BPBD, yang bertanggung jawab atas mitigasi bencana (banjir, kekeringan, dsb), hanya mengalokasikan 8,15% (Rp1,73 Miliar) untuk belanja modal seperti alat berat, perahu karet, dan sistem peringatan dini.
Analisis: Rasio Belanja Operasi sebesar 91,85% menimbulkan kecurigaan bahwa anggaran habis hanya untuk gaji, perjalanan dinas, dan administrasi perkantoran. Ini adalah bentuk trade-off berbahaya antara kenyamanan birokrasi dan keselamatan publik. Apakah Rp1,73 Miliar cukup untuk memitigasi bencana di seluruh Kabupaten Bekasi tahun 2025?
3. Efektivitas Bapenda dalam Sorotan
Dengan belanja operasi mencapai 96% (Rp185,5 Miliar), Bapenda dituntut membuktikan efektivitas dana tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika mayoritas dana habis untuk internal (honor kegiatan/sosialisasi), maka kontribusi riil terhadap penemuan potensi pajak baru patut dipertanyakan.
4. Dampak Buruk Bagi Masyarakat
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Masyarakat Bekasi adalah pihak yang paling dirugikan. Saat bencana melanda, respon BPBD berpotensi lambat karena keterbatasan peralatan. Di sisi lain, kegagalan optimalisasi PAD menghambat pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga.
Tuntutan dan Aksi Nyata
Merespon temuan ini, kami mendesak langkah konkret sebagai berikut:
Audit Kinerja Ketat: BPK dan DPRD harus melakukan audit terhadap rasio belanja modal BPBD dan mengevaluasi alokasi pada APBD Perubahan 2025.
Transparansi Rincian Komponen: Mendesak Pemkab Bekasi mempublikasikan rincian komponen terbesar anggaran BPKD (Transfer & BTT) agar terpisah dari biaya operasional internal.
Re-Alokasi Dana: Menuntut DPRD memastikan pergeseran dana dari belanja operasi ke belanja modal (investasi peralatan bencana) demi kepentingan masyarakat luas.
Laporan Akuntabilitas Bapenda: Mendesak Bapenda menyajikan LAKIP yang merinci korelasi antara belanja Rp185,5 Miliar dengan target capaian kepatuhan wajib pajak.
Tim Redaksi Prima
BREBES, DN-II Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Brebes resmi menetapkan drg. Adhi Supriadi, M.Kes. sebagai Ketua untuk periode 2025–2030. Pemilihan ini dilakukan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) PDGI Brebes yang dihadiri oleh para praktisi kesehatan gigi se-kabupaten.
Terpilihnya drg. Adhi, yang juga merupakan tokoh aktif di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, disambut positif oleh berbagai kalangan. Ia dinilai sebagai sosok yang memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan gigi di wilayah tersebut.
Menjawab Tantangan Nasional lewat BKGN
Di tengah sorotan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai tingginya kasus kesehatan gigi dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) nasional, PDGI Brebes di bawah kepemimpinan drg. Adhi langsung tancap gas. Untuk tahun ketiga berturut-turut, mereka menyelenggarakan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2025.
Sebagai penanggung jawab kegiatan, drg. Adhi menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah kesehatan anak-anak. Menurutnya, masalah gigi pada anak merupakan persoalan sistemik yang sering kali terabaikan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kesehatan gigi anak bukan hanya soal estetika. Ini menyangkut konsentrasi belajar, status gizi, bahkan pertumbuhan fisik. Kita tidak bisa anggap remeh,” ujar drg. Adhi saat meninjau kegiatan di MIN 6 Brebes.
Data Mengkhawatirkan: Karies Gigi sebagai Isu Utama
Mengacu pada data Kementerian Kesehatan RI, drg. Adhi memaparkan bahwa prevalensi karies gigi di Indonesia mencapai 57,6 persen. Angka ini menempatkan masalah gigi dalam daftar lima isu kesehatan utama di tanah air.
“Anak-anak usia sekolah sangat rentan karena pola konsumsi tinggi gula dan minimnya kebiasaan menyikat gigi yang benar. Tugas kami di PDGI bukan hanya mengobati, tapi masif dalam edukasi pencegahan,” tambahnya.
Visi PDGI Brebes 2025–2030
Selama masa jabatannya ke depan, drg. Adhi Supriadi berkomitmen untuk:
Memperkuat sinergi antara PDGI dan Dinas Kesehatan untuk pemerataan layanan kesehatan gigi di pelosok Brebes.
Meningkatkan literasi kesehatan masyarakat melalui program sekolah dan posyandu.
Optimalisasi peran dokter gigi dalam mendukung program kesehatan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.
Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Brebes, khususnya generasi muda, dapat memiliki kualitas kesehatan gigi yang lebih baik demi menyongsong masa depan yang lebih sehat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/Teguh
