PAPUA SELATAN, DN-II Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi dan meningkatkan komunikasi sosial dengan masyarakat, Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 123/Rajawali (RJW) Pos Wonggi melaksanakan kegiatan anjangsana ke rumah tokoh masyarakat di Kampung Wonggi, Papua Selatan. (25/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Satgas Yonif 123/RJW dalam memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat di wilayah penugasan.
Personel Pos Wonggi mengunjungi kediaman tokoh masyarakat setempat untuk bersilaturahmi, berdiskusi, serta mendengarkan berbagai aspirasi dan masukan dari warga. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan yang berlangsung dengan lancar tersebut.
Komandan Satgas Yonif 123/Rajawali, Letkol Inf Anhar Agil Gunawan, menegaskan bahwa kegiatan anjangsana merupakan bagian dari pembinaan teritorial yang bertujuan untuk mempererat hubungan emosional antara prajurit TNI dan masyarakat.
“Melalui kegiatan anjangsana ini, kami ingin terus menjalin komunikasi yang baik dengan para tokoh masyarakat. Kehadiran Satgas tidak hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga menjadi sahabat dan mitra masyarakat dalam mendukung pembangunan serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” ujar Dansatgas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, kedekatan dengan masyarakat merupakan kunci utama dalam pelaksanaan tugas di wilayah Papua. Oleh karena itu, seluruh personel Satgas Yonif 123/RJW selalu diarahkan untuk aktif berinteraksi, membantu, dan hadir di tengah-tengah masyarakat.
Tokoh masyarakat Kampung Wonggi menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan personel Satgas. Mereka menilai kehadiran TNI yang rutin berkomunikasi dan berbaur dengan warga telah memberikan rasa aman serta mempererat hubungan kekeluargaan antara masyarakat dan aparat.
Melalui kegiatan anjangsana tersebut, Satgas Yonif 123/Rajawali kembali menunjukkan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat serta mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung kemajuan wilayah Papua Selatan. Red
BANDAR LAMPUNG, DN-II Kasus dugaan kebocoran data pribadi pemohon layanan publik di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung memicu reaksi keras. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) resmi melayangkan laporan kepada Presiden RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos, S.H, M.H., menyatakan bahwa laporan tersebut menuntut evaluasi menyeluruh serta sanksi tegas terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Pihaknya mendesak pemerintah untuk mencabut predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menangguhkan pencanangan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi tersebut.
“Kami telah mengirim laporan resmi kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara dan juga ke Menpan RB pada 9 Juni 2026. Instansi ini dinilai tidak mencerminkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” ujar Seno Aji dalam keterangan persnya, Rabu (24/6/2026).
Seno menambahkan, desakan ini muncul lantaran adanya dugaan penyalahgunaan data pribadi pemohon oleh oknum petugas berinisial Anta untuk kepentingan pihak lain yang diduga bernilai ekonomi. Selain ke Presiden dan Menpan RB, laporan serupa juga telah dilayangkan ke Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN RI.
Kronologi Kasus dan Laporan Polisi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Korban sekaligus pelapor berinisial DR mengungkapkan bahwa kebocoran data bermula pada 27 Januari 2026, saat ia mengajukan berkas cek ploting untuk pengurusan sertifikat hilang. Bukannya mendapatkan pelayanan, DR justru mengalami teror dan intervensi dari pihak luar yang mengetahui detail permohonannya.
“Setelah data saya bocor ke pihak lain, saya mendapatkan teror dan intervensi yang membuat saya mengalami tekanan psikis,” ungkap DR.
DR menyebut, sebelum menempuh jalur hukum, pihaknya telah melayangkan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, S.SiT, M.M., dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung pada 28 Januari 2026. Namun, hingga kini tidak ada itikad baik atau tanggapan resmi dari pihak BPN.
“Karena surat keberatan saya tidak direspons, akhirnya saya melaporkan peristiwa ini ke Polda Lampung pada 5 Februari 2026,” tambah DR.
Laporan tersebut tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: LP/B/103/II/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG yang ditandatangani oleh Kepala SPKT Kompol Desfan Afrizon, S.H.
Tindak Lanjut Penyelidikan
Menanggapi laporan tersebut, Seno Aji menjelaskan bahwa saat ini tim penyelidik Polda Lampung sedang bekerja melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait. Kasus ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
“Kami berharap langkah tegas dari Presiden dan Menpan RB dapat menjadi momentum perbaikan pelayanan publik, tidak hanya di Bandar Lampung, tetapi juga di seluruh wilayah kerja Provinsi Lampung agar preseden buruk ini tidak terulang kembali,” pungkas Seno Aji.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan pencabutan predikat WBK maupun dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi tersebut. Tim Red
Wonogiri, DN-II Tim Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia meninjau progres pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di kawasan perhutani, Dusun Plosorejo, Desa Pondoksari, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Rabu 24 Juni 2026.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan proses pembangunan satuan Yonif TP berjalan sesuai dengan perencanaan, standar teknis, serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan. Peninjauan lapangan juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan guna menjamin kualitas pembangunan dan ketepatan pelaksanaan di lapangan.
Kegiatan pengawasan Tim dari Kemhan RI dipimpin Kolonel Inf Uchi Cambayong, S.I.P. Kolonel Mar Encep Wahyu Gumilar Kolonel Inf Louis B.F Da Costa, S.T., M.A.P. Pendamping dari Baloghan Kemhan RI Kolonel Anton dan Pendamping Itdam IV/ Dip Letkol Inf Hayu Adi Kumoyo dengan melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan serta pengecekan teknis di lapangan bersama unsur pelaksana dan pengawas proyek.
Tim Kemhan RI juga menggelar pengarahan dan diskusi bersama pihak terkait guna memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Dalam arahannya, Kolonel Inf Uchi Cambayong, S.I.P., menekankan pentingnya legalitas administrasi pembangunan, kualitas material, serta sinergi antara pelaksana dan pengawas proyek untuk menjaga mutu pembangunan Yonif TP.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Seluruh proses pembangunan harus sesuai prosedur dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Koordinasi antar unsur pelaksana, pengawas, pemerintah desa, dan masyarakat juga harus terus diperkuat agar tidak muncul kendala di kemudian hari,” ujarnya. 
Sementara itu, Komandan Kodim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan mengatakan, pihaknya bersama seluruh unsur terkait terus mendukung percepatan pembangunan Yonif TP agar berjalan aman, tertib, dan sesuai target.
“Pembangunan Yonif TP ini merupakan program strategis yang akan memberikan dampak positif bagi penguatan pertahanan wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Kegiatan pengawasan berlangsung lancar dan penuh koordinasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung percepatan pembangunan Yonif TP di Kabupaten Wonogiri agar segera memberikan manfaat bagi kepentingan pertahanan negara dan kesejahteraan masyarakat. Red
Jayapura, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa setiap calon pemimpin daerah maupun birokrat harus memiliki tiga fondasi utama kepemimpinan, yakni ideologi, strategi, dan taktik. Ketiga aspek tersebut penting agar pemimpin mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata pertimbangan popularitas atau kepentingan sesaat. (24/6/2026).
“Bagi kalian yang hari ini punya bayangan dan cita-cita memiliki posisi strategis entah apa pun itu, harus punya nilai dan pegangan agar tidak mudah dibeli oleh kepentingan transaksional,” ujarnya dalam kegiatan Bedah Buku Babad Alas di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Papua, Jayapura, Senin (22/6/26).
Bima menjelaskan, ideologi menjadi kompas yang menentukan arah kebijakan. Namun, nilai-nilai tersebut harus diterjemahkan melalui strategi yang tepat agar dapat diwujudkan menjadi program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu pendekatan yang diterapkannya saat memimpin daerah adalah konsep mencicil harapan, yakni menghadirkan perubahan secara bertahap namun konsisten melalui program yang menyentuh kebutuhan warga. Menurutnya, strategi tersebut terbukti mampu mendorong kemajuan daerah.
Sebagai contoh, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor meningkat dari Rp544 miliar pada 2014 menjadi Rp1,458 triliun pada 2024 atau naik 167,9 persen. Selain itu, berbagai program pembangunan berhasil direalisasikan, antara lain revitalisasi taman kota seluas 15 hektare dan pembangunan jalur pejalan kaki sepanjang 30 kilometer untuk meningkatkan kualitas ruang publik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya taktik dan kemampuan eksekusi. Menurutnya, pemimpin tidak cukup hanya menguasai teori dan konsep kebijakan, tetapi juga harus memahami langsung persoalan masyarakat dengan turun ke lapangan.
“Pemimpin itu harus terampil untuk lapangan, makanya pesan saya adalah masalah itu di lapangan bukan di belakang meja,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kesempatan memimpin merupakan amanah yang berharga dan tidak berlangsung selamanya. Karena itu, setiap calon pemimpin perlu mempersiapkan diri sejak dini agar mampu memanfaatkan masa pengabdian secara optimal saat dipercaya memegang jabatan strategis.
“Ketika kalian ada di satu posisi, maka manfaatkanlah waktu yang sangat berharga itu untuk membuat kehidupan lebih baik,” pungkasnya. Red
Gorontalo, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Program tersebut menjadi salah satu strategi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang layak.
Hal itu disampaikan Mendagri saat meninjau pelaksanaan program BSPS di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Selasa (23/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menekankan bahwa perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil terlihat dari meningkatnya cakupan program bedah rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto sangat-sangat peduli dengan rakyat kecil. Ini adalah contoh kecil ya dari kepedulian beliau, yang mungkin enggak banyak terbaca, [yaitu] program bedah rumah,” jelasnya.
Mendagri menilai, penyediaan rumah layak huni berkaitan erat dengan upaya menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kunjungan tersebut, jumlah rumah tidak layak huni di Gorontalo masih cukup tinggi dan memiliki korelasi dengan tingkat kemiskinan daerah.
Menurutnya, banyak keluarga miskin yang menghadapi persoalan keterbatasan akses terhadap hunian yang layak. Karena itu, penyelesaian masalah perumahan akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kalau menyelesaikan masalah rumah, itu akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan,” katanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain pembangunan rumah, pemerintah juga memperkuat kepastian hukum kepemilikan hunian melalui program sertifikasi tanah. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memberikan jaminan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat penerima manfaat.
Dalam peninjauan tersebut, Mendagri juga berdialog dengan salah seorang penerima bantuan bedah rumah. Penerima manfaat tersebut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan yang diterimanya.
Mendagri mengaku senang melihat perubahan kondisi rumah penerima bantuan yang kini menjadi lebih layak huni. Ia juga mengapresiasi kerja cepat berbagai pihak, terutama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta kementerian/lembaga terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Red
Jakarta, DN-II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuntaskan validasi hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025.
Hasil validasi yang melibatkan akademisi dan jurnalis senior tersebut menegaskan, pengukuran IPKD telah sesuai dengan kondisi faktual pengelolaan keuangan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai instrumen evaluasi tata kelola keuangan daerah secara nasional. (24/6/2026).
Validasi yang berlangsung secara virtual pada 17–19 Juni 2026 itu melibatkan 10 validator independen yang terdiri atas lima akademisi dan lima jurnalis senior dari media nasional. Sebanyak 64 pemerintah daerah (Pemda) terbaik hasil pengukuran IPKD mengikuti proses validasi, terdiri atas 14 provinsi, 33 kabupaten, dan 17 kota yang mewakili enam regional di Indonesia.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, keterlibatan pihak eksternal menjadi langkah penting untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas hasil pengukuran IPKD. Hasil validasi yang melibatkan akademisi dan media membuktikan bahwa pengukuran IPKD bukan sekadar angka administratif, melainkan representasi nyata dari kondisi pengelolaan keuangan daerah.
“Keterlibatan pihak eksternal yang independen ini memperkuat objektivitas, kredibilitas, dan akuntabilitas IPKD sebagai instrumen evaluasi nasional,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, validasi dilakukan tidak hanya untuk menguji kesesuaian data dan dokumen pendukung. Namun, langkah ini untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual pengelolaan keuangan daerah. Ini termasuk komitmen kepala daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
Dalam pelaksanaannya, setiap daerah memaparkan komitmen dan capaian pengelolaan keuangan yang kemudian diverifikasi melalui dokumen pendukung, evidence, serta dialog langsung antara validator dan Pemda.
Dari 64 daerah yang mengikuti validasi, sebanyak 38 daerah dihadiri langsung oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sementara itu, 26 daerah lainnya diwakili oleh sekretaris daerah, asisten, maupun pejabat perangkat daerah. Kehadiran langsung para kepala daerah dinilai mencerminkan tingginya komitmen daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa BSKDN Kemendagri Rochayati Basra menegaskan, validasi yang dilakukan bukan sekadar proses administratif, melainkan mekanisme penjamin mutu terhadap hasil pengukuran IPKD.
“Validasi oleh akademisi dan media ini bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme penjamin mutu agar IPKD benar-benar mencerminkan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah, bukan hanya kelengkapan dokumen administratif. Kehadiran 38 kepala daerah secara langsung dalam proses validasi menunjukkan bahwa isu pengelolaan keuangan daerah kini menjadi perhatian serius di level pengambil kebijakan tertinggi di daerah,” katanya.
Adapun validator akademisi yang terlibat berasal dari berbagai perguruan tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Sebelas Maret, Universitas Halu Oleo, Universitas Andalas, dan Universitas Lampung. Sementara validator media berasal dari Kompas TV, Metro TV, Detikcom, dan Tempo Inti Media. Red
JAKARTA, 24 Juni 2026 – Kebijakan transformatif Presiden Prabowo Subianto dalam memetakan masa depan Indonesia melalui penguatan sektor teknologi dan industri strategis mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari berbagai kalangan. Langkah ini dinilai sebagai fondasi krusial bagi bangsa untuk bertransformasi dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi negara yang menguasai teknologi bernilai tinggi guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Peran Danantara yang kini dipersiapkan sebagai kendaraan investasi strategis untuk mendukung sektor masa depan seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, data, teknologi pertahanan, dan inovasi lainnya dipandang sebagai langkah visioner. Sejalan dengan penguatan tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia harus dilakukan secara transparan dan berintegritas agar hasilnya benar-benar dinikmati oleh generasi penerus bangsa.
Tokoh Nasional, Bobi Irawan Merah Putih, menyatakan bahwa langkah ini adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada generasi mendatang. Sebagai tokoh nasional, Bobi menegaskan bahwa pemerintah harus tampil berani untuk melawan dan menghabisi para mafia yang berpotensi merugikan negara, mulai dari mafia migas, mafia tambang, hingga mafia hukum. Menurutnya, hal ini sangat krusial agar hukum di Indonesia dapat tegak lurus, adil, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga kekayaan alam tidak jatuh ke tangan yang salah. “Kita tidak boleh hanya menjadi pasar bagi bangsa lain. Pak Prabowo sedang membangun kemandirian agar anak cucu kita nantinya memiliki daya saing global,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Tokoh Nasional sekaligus Inisiator Gema Patriotik, Sahala Jonedi, menekankan bahwa visi Indonesia Emas harus berjalan beriringan dengan penegakan integritas. Sahala menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo yang konsisten memberantas korupsi dan menangkap oknum mafia di tingkat pejabat tinggi adalah bukti nyata keseriusan dalam membersihkan bangsa. “Menuju Indonesia Emas, negara ini harus bersih dari praktik korupsi yang merusak sendi-sendi bangsa. Ketegasan Pak Prabowo dalam menindak mafia dan koruptor membuktikan komitmen beliau menciptakan sistem yang sehat agar masa depan generasi kita lebih makmur dan sejahtera,” tegas Sahala.
Dukungan dari para tokoh ini menggarisbawahi bahwa pemberantasan mafia migas, tambang, dan hukum bukan sekadar langkah administratif, melainkan prasyarat mutlak untuk mencapai keadilan sosial. Inisiatif pemerintah ini diharapkan menjadi rujukan kuat bagi seluruh jajaran birokrasi untuk terus tegak lurus dalam menjalankan mandat, memastikan bahwa Indonesia tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga kuat dalam penguasaan teknologi dan memiliki fondasi hukum yang berani serta berintegritas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Publisher -Red
Brebes, DN-II Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polres Brebes melaksanakan ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumatama dan kegiatan tabur bunga di perairan pesisir utara Kabupaten Brebes, pada Rabu 24 Juni 2026
Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah dan diikuti oleh para Pejabat Utama Polres, Kapolsek, personel Polri, serta Bhayangkari Cabang Brebes dab para purnawirawan Polri
Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta yang dipimpin oleh pimpinan rombongan, peletakan karangan bunga di tugu makam pahlawan, serta dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di pusara para pahlawan.
Ps Kasi Humas Iptu Indra Prasetyo yang mewakili Kapolres Brebes menyampaikan bahwa ziarah rombongan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Bhayangkara yang bertujuan untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan negara.
“Melalui kegiatan ziarah ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai perjuangan, pengabdian, dan semangat patriotisme kepada seluruh anggota Polri agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Ps Kasi Humas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Usai pelaksanaan ziarah di TMP, kegiatan dilanjutkan dengan upacara tabur bunga di laut yang dilaksanakan di perairan Pandansari desa Kaliwlingi Brebes.
Menggunakan kapal patroli dan sejumlah armada pendukung, rombongan bergerak menuju titik yang telah ditentukan untuk melaksanakan penghormatan kepada para pahlawan yang gugur dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.
Prosesi tabur bunga di laut diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, serta pelarungan karangan bunga ke laut yang dipimpin oleh Kapolres. Selanjutnya seluruh peserta mengikuti prosesi tabur bunga sebagai simbol penghormatan dan ungkapan rasa syukur atas jasa-jasa para pahlawan.
Ps Kasi Humas menambahkan bahwa kegiatan tabur bunga di laut tidak hanya menjadi tradisi dalam rangka Hari Bhayangkara, tetapi juga sebagai sarana refleksi bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan dedikasi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh khidmat. Melalui kegiatan ziarah rombongan dan tabur bunga di laut, Polres Brebes berharap semangat perjuangan para pahlawan dapat terus menjadi inspirasi dalam mewujudkan Polri yang Presisi serta semakin dicintai masyarakat. Red/Hms
JAKARTA, DN-II Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menerima kunjungan edukatif dari 325 siswa SMP Negeri 73 Jakarta dan 50 mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Lampung (Unila) pada Selasa, (23/6/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari program “Istana untuk Anak Sekolah” yang rutin digelar untuk mendekatkan generasi muda dengan pusat pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, para peserta diajak menelusuri sejarah, fungsi, dan peran strategis Istana Kepresidenan sebagai simbol kedaulatan negara sekaligus pusat penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia.
Selama kunjungan, para pelajar dan mahasiswa mendapatkan wawasan mendalam mengenai perjalanan kepemimpinan nasional dari masa ke masa. Mereka juga berkesempatan melihat langsung berbagai koleksi benda bersejarah yang tersimpan di lingkungan Istana, serta mendalami nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia. 
Program “Istana untuk Anak Sekolah” dirancang sebagai sarana pembelajaran luar kelas yang inspiratif. Dengan berinteraksi langsung di lingkungan Istana, para peserta diharapkan dapat memahami sejarah dan sistem pemerintahan secara lebih komprehensif, tidak hanya sebatas teori yang tertuang dalam buku pelajaran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat belajar yang tinggi sekaligus memupuk rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Diharapkan, pengalaman nyata ini mampu memperkuat pemahaman mereka terhadap sejarah bangsa serta peran penting Istana Kepresidenan bagi masa depan Indonesia. Red
GORONTALO, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan merupakan pilar utama ketahanan nasional. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 yang berlangsung di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).
Di hadapan ribuan petani dan nelayan dari seluruh pelosok Indonesia, Presiden Prabowo menekankan bahwa perjuangan untuk menyejahterakan rakyat telah menjadi komitmen yang ia pegang teguh selama puluhan tahun. Menurutnya, hakikat kemerdekaan Indonesia harus diterjemahkan dalam bentuk peningkatan taraf hidup yang nyata bagi masyarakat.
”Pembangunan harus mampu memberikan manfaat konkret bagi rakyat, mulai dari peningkatan kesejahteraan, akses pendidikan dan kesehatan, hingga menjamin kesempatan hidup yang lebih layak bagi seluruh anak bangsa,” ujar Presiden.
Menuju Kemandirian Pangan dan Energi
Dalam arahannya, Presiden menyoroti dua sektor strategis yang menjadi fokus pemerintah saat ini, yakni swasembada pangan dan energi sebagai fondasi kemandirian bangsa. Ia menyebutkan bahwa sektor pangan nasional kini telah menunjukkan progres positif yang memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika tantangan global.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tidak hanya pangan, Presiden juga memberikan atensi khusus pada ketahanan energi. Sebagai langkah nyata mengurangi ketergantungan terhadap impor, pemerintah akan segera meluncurkan program B50 pada Juli mendatang.
”Swasembada energi adalah keharusan. Melalui pemanfaatan sumber daya nasional yang kita miliki, kita akan memperkuat ketahanan energi melalui peluncuran B50 bulan depan,” tegasnya.
Apresiasi untuk Seluruh Elemen Bangsa
Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terus berkontribusi terhadap pembangunan nasional, mulai dari petani, nelayan, buruh, ulama, santri, hingga jajaran TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Presiden menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya persatuan. Ia meyakini bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat adalah modal utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, kuat, dan sejahtera.
”Persatuan dan kerja sama seluruh elemen bangsa adalah kunci. Dengan modal ini, saya optimis Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi masa depan,” pungkas Presiden. Red
You cannot copy content of this page