TAPANULI TENGAH, – 23 Juni 2026 – Konflik perebutan lahan yang bersinggungan dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Tapanuli Tengah semakin meruncing. Pihak pelapor, Charles Siburian, mengungkapkan adanya intimidasi dan pengambilalihan paksa atas lahan yang ia kelola.
Charles Siburian menjelaskan bahwa sengketa bermula saat ia sedang mengelola lahan kebun yang mendapatkan bantuan program PSR tahun 2021 melalui koperasi Mitra abadi Sejahtera, Ia mengaku mengalami intimidasi berulang kali sejak tahun 2021 hingga Juni 2026.
Charles merinci kronologi kejadian pada 16 Juni 2026, di mana ia melihat alat berat beroperasi di lahannya sejak pukul 09.00 WIB. “Saya sempat meminta alat berat tersebut dihentikan, namun baru berhasil berhenti pada pukul 11.00 WIB. Kemudian, sekira pukul 17.00 WIB, Josua Habeahan datang ke lokasi dan terjadi pertengkaran. Ia mengklaim tanah tersebut diperoleh dari kelompok tani Hamparan dan menyuruh kelompok tani Hamparan untuk mengambil alih serta menebangi pohon sawit milik saya,” ujar Charles.
Ia menambahkan, saat itu Josua sempat memerintahkan operator alat berat untuk bekerja kembali. “Josua saat itu membawa sekira 8 orang yang saya duga sebagai preman. Saya merasa mereka berupaya memancing saya untuk melakukan tindakan yang bisa dijadikan jebakan, sehingga saya memilih untuk mundur,” ungkap Charles.
Situasi kembali memanas pada 20 Juni 2026. Menurut Charles, segerombolan orang berjumlah kurang lebih 30 orang mendatangi pondok yang ditempati oleh adik saya beserta keluarganya, yang memiliki empat orang anak yang masih duduk di bangku SD. “Mereka memaksa adik saya untuk mengosongkan rumah yang di tempatinya, serta melakukan intimidasi, hingga mencuri buah sawit,” lanjutnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait upaya hukum, Charles juga mengungkapkan bahwa kasus pengancaman terhadap adiknya telah dilaporkan ke pihak berwajib dengan Jasman Lahagu sebagai pelapor. “Saya dan adik saya sudah diperiksa. Namun, Dumas di Polres Tapanuli Tengah terkait laporan tersebut hingga saat ini belum menunjukkan kejelasan,” tambahnya.
Charles mengklaim memiliki dokumen sah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan bukti penerimaan bantuan PSR. Ia juga menyayangkan proses hukum atas laporannya yang terkesan mangkrak di Aparat Penegak Hukum (APH). “Saya sudah melaporkan kejadian ini sejak November 2023, namun hingga saat ini belum ada penanganan serius,” keluhnya.
Sebagai bukti pendukung, redaksi telah menerima salinan dokumen berupa denah lokasi lahan dan daftar kelompok tani. Dokumen tersebut mencantumkan rincian luas lahan, jenis legalitas (SKT/Girik/Sporadik atau Surat Jual Beli), serta koordinat lahan milik sejumlah individu yang menjadi bukti administratif atas klaim kepemilikan tersebut.
Terkait laporan ini, Charles Siburian berharap pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) segera menindaklanjuti kasus tersebut secara transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih terus berupaya menghubungi pihak terkait, termasuk Josua Habeahan, untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Redaksi menegaskan tetap bersikap netral dan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan atas permasalahan ini. Mengingat adanya perbedaan klaim alas hak, pembuktian secara administratif melalui instansi pertanahan dan dinas terkait menjadi krusial. Redaksi akan terus mengawal perkembangan kasus ini dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan akurasi informasi.”(Red)
JAKARTA, DN-II Ratusan kader muda Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) dari berbagai penjuru Nusantara memadati Gelanggang Remaja Bulungan, Jakarta, pada Minggu (21/6/2026) malam.
Kehadiran mereka guna mengawal dan menyaksikan langsung adu gagasan enam Calon Ketua Umum (Caketum) BM PAN 2026, yang menjadi rangkaian penting menjelang Kongres VII BM PAN di Banten.
Keenam kandidat yang tampil memaparkan visinya adalah Slamet Ariyadi, Mora Harahap, Mitra Fakhruddin, Maulana Muhammad, Riyan Hidayat, dan Husmaluddin. Meski terbilang muda, para kandidat tersebut memiliki rekam jejak strategis di pemerintahan dan legislatif, mulai dari Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, hingga Wakil Bupati.
Acara debat ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi partai, di antaranya Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Ketua Umum BM PAN Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu), serta tokoh senior dan mantan Ketua Umum BM PAN, Ahmad Yohan dan Ahmad Rizki Sadig.
Bertindak sebagai panelis dalam sesi pendalaman materi, Viva Yoga Mauladi memberikan arahan strategis bagi nakhoda baru BM PAN ke depan. Ia menekankan tiga aspek krusial yang harus diimplementasikan oleh organisasi pemuda berlambang matahari putih tersebut:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Digitalisasi Organisasi: Viva menyebut adopsi teknologi informasi sebagai langkah mutlak untuk reformasi tata kelola politik modern. “Digitalisasi sekarang menjadi bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam dunia politik. Ke depan, BM PAN wajib melakukan digitalisasi demi mendukung peningkatan elektoral partai,” tegasnya.
Transparansi Pendanaan: Sejalan dengan visi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mewujudkan partai yang modern, logistik menjadi syarat penting pendamping ideologi. Viva menegaskan perlunya keterbukaan sumber dana. “Sumber pendanaan, apakah itu dari uang pribadi ketua umum atau pihak lain, harus sepenuhnya transparan,” tutur pria asal Lamongan, Jawa Timur tersebut.
Konsolidasi Simultan: Viva mengingatkan agar konsolidasi tidak dilakukan secara parsial. Selain melalui jalur formal organisasi seperti kaderisasi dan rapat rutin, BM PAN didorong untuk menciptakan program-program riil yang berdampak langsung pada penguatan elektabilitas PAN.
Di akhir pemaparannya, Viva Yoga secara khusus mengapresiasi kontribusi besar BM PAN terhadap eksistensi partai. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 22 persen wakil rakyat dari PAN, baik di tingkat DPRD maupun DPR RI, lahir dari rahim BM PAN.
“BM PAN memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Kekuatan ini harus terus dijaga dan dikuatkan untuk memastikan kemenangan PAN pada Pemilu 2029 mendatang,” pungkasnya di hadapan ratusan kader dan penonton streaming daring. Red
SAMPANG, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
Dalam lawatan ini, Presiden dijadwalkan memimpin dua agenda strategis berskala nasional.
Setibanya di Madura, agenda utama Presiden adalah meresmikan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah tahun 2025. Peresmian ini dilakukan secara terpusat di Kabupaten Sampang, yang menandai tuntasnya pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Proyek strategis ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung pemerataan ekonomi di pelosok tanah air.
Usai peresmian di Sampang, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bangkalan. Di sana, Presiden dijadwalkan secara resmi menutup rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama tahun 2026. Kehadiran Presiden dalam forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan para tokoh agama dalam menjaga keutuhan bangsa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, di antaranya:
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan;
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia;
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; dan
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
Kunjungan ini menegaskan kembali fokus pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas pembangunan infrastruktur sekaligus merawat hubungan harmonis dengan elemen masyarakat sipil dan organisasi keagamaan di Indonesia. Red
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (22/6/2026).
Rapat strategis ini secara khusus membahas dua agenda prioritas pemerintah, yakni pengembangan sektor pariwisata nasional serta evaluasi program hilirisasi dan ketahanan energi.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru guna mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah poin-poin utama hasil rapat terbatas tersebut:
Revitalisasi Kawasan GBK Menjadi Destinasi Internasional
Pemerintah memutuskan untuk melakukan penataan ulang secara komprehensif terhadap kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang mencakup lahan seluas 200 hektare. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa revitalisasi ini akan mencakup area eks-Hotel Sultan hingga kawasan lapangan golf.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Langkah ini diambil untuk memperkuat sektor sport tourism dengan standar internasional. Kami ingin menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di pusat Jakarta yang nantinya memberikan dampak nyata dan luas bagi perekonomian rakyat,” ujar Rosan.
Akselerasi Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik (EV)
Dalam sektor hilirisasi, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, melaporkan capaian signifikan terkait pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik. Proyek strategis hasil kolaborasi antara CATL dan Antam ini dinyatakan telah rampung dan siap beroperasi.
Menurut Bahlil, peresmian fasilitas ekosistem baterai tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada akhir Juli mendatang, yang menandai tonggak penting dalam posisi Indonesia di rantai pasok energi hijau global.
Menjaga Stabilitas Kelistrikan dan Ketahanan Energi
Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas agar pelayanan kelistrikan bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama tanpa hambatan. Untuk menjaga stabilitas tersebut, pemerintah telah membentuk Tim Pengadaan Batu Bara gabungan guna menjamin pasokan energi bagi PLN.
Hingga saat ini, pemerintah memastikan ketahanan energi nasional berada dalam kondisi aman dengan cadangan pasokan yang tersedia di atas 20 hari. Langkah-langkah preventif ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Melalui penguatan sektor hilirisasi, ketahanan energi, dan pengembangan destinasi unggulan berkelas dunia, pemerintah terus berkomitmen mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih mandiri untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Red
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi Imperial College London di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/06/2026).
Pertemuan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi dan riset nasional, khususnya pada bidang kedokteran dan sains.
Mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan salah satu universitas terbaik dunia ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan standar pendidikan tinggi Indonesia hingga mampu bersaing di level global.
Fokus pada Pembangunan 10 Universitas Kedokteran
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana pemerintah untuk membangun 10 universitas yang berfokus pada bidang kedokteran dan sains. Imperial College London diproyeksikan menjadi mitra strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan institusi-institusi tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Imperial College London akan berperan vital, mulai dari penyusunan kurikulum yang adaptif, pengembangan standar pengajaran internasional, hingga kolaborasi riset. Kami juga akan mengupayakan keterlibatan profesor-profesor internasional dari Imperial untuk berbagi keilmuan di Indonesia,” jelas Brian.
Menuju Standar Global
Brian menambahkan bahwa kemitraan ini merupakan langkah konkret untuk mengisi kesenjangan kualitas riset medis dan sains di tanah air. Dengan menggandeng institusi yang memiliki reputasi dunia, diharapkan kualitas lulusan serta hasil penelitian dari universitas baru di Indonesia nantinya dapat memenuhi standar internasional.
“Kerja sama ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk mengakselerasi kualitas pengajaran dan penelitian kita. Reputasi Imperial College London di bidang medis dan sains sudah tidak diragukan lagi, sehingga kolaborasi ini akan memberikan dampak signifikan bagi kemajuan pendidikan nasional,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing tinggi.
Red/BPMI Setpres
Tag: #KemensetnegRI #RilisPresiden #PendidikanTinggi #PresidenPrabowo #ImperialCollegeLondon
JAKARTA, DN-II Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) senilai Rp3,5 triliun yang menyeret PT Riau Petroleum kembali mencuat ke permukaan. Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., menegaskan bahwa lambannya penanganan kasus ini merupakan ujian besar bagi komitmen penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mengutip teori Marshall McLuhan, “The Medium is the Message”, Prof. Nasomal menilai bahwa laporan investigasi yang disampaikan oleh Yayasan DPP KPK TIPIKOR dan Jejak Kasus Group adalah “medium” yang kini menjadi pesan krusial bagi pemerintah.
“Laporan ini bukan sekadar aduan administratif, melainkan ekstensi dari kesadaran kolektif rakyat yang menuntut keadilan. Jika aparat penegak hukum terus diam, maka keheningan itu sendiri menjadi pesan yang buruk bagi kepercayaan publik,” ujar Prof. Nasomal dalam pernyataannya, Selasa (23/6/2026).
Laporan Mengendap Lebih dari 200 Hari
Laporan dugaan korupsi fantastis tersebut telah resmi disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Agung RI, hingga KPK RI. Namun, hingga lebih dari 200 hari berlalu, pihak pelapor—yang diwakili oleh Investigator Yayasan DPP KPK TIPIKOR, Arjuna Sitepu—menilai tidak ada langkah konkret yang diambil.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kita hidup di era Global Village, di mana transparansi adalah tuntutan mutlak. Sangat ironis jika hukum justru membisu sementara dugaan kerugian negara mencapai angka Rp3,5 triliun,” tambah Prof. Nasomal.
Indikasi Mark-Up Drilling Rig: Simulasi Data
Salah satu poin krusial dalam laporan investigasi tersebut adalah dugaan mark-up pembelian satu unit Drilling Rig 750HP yang dibanderol sekitar Rp112 miliar.
Berdasarkan penelusuran data pasar global (seperti Alibaba dan Made-in-China), harga riil satu unit Drilling Rig 750HP (termasuk standar API dan spesifikasi industri) umumnya berkisar di angka Rp8 miliar hingga Rp23 miliar. Bahkan dengan asumsi penambahan biaya pengiriman, pajak impor, hingga mobilisasi (tambahan 20%–40%), harga tersebut tetap jauh di bawah angka yang dilaporkan.
Tabel Perbandingan Estimasi Harga Pasar Rig 750HP:
Estimasi Harga (USD)Estimasi Harga (Rupiah)
Rig XJ750 Bekas/Refurbished$500.000 – $740.000Rp7,7 M – Rp11,4 M
Rig ZJ30 Standar API Baru$860.000 – $1.500.000Rp13,3 M – Rp23 M
Full Package (Termasuk Mud & Control System)$1,5 Juta – $2 JutaRp23 M – Rp31 M
Kurs asumsi Rp15.500/USD
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Temuan ini mengindikasikan adanya potensi mark-up atau selisih harga yang sangat mencolok, yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam skala besar.
Tuntutan Tegas untuk Penegak Hukum
Prof. Sutan Nasomal mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan “bebersih” di instansi penegak hukum terkait. Pihaknya mengajukan tuntutan tegas agar:
Kejaksaan Tinggi Riau segera meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.
Kejaksaan Agung RI melakukan supervisi ketat terhadap penanganan perkara di tingkat daerah.
KPK RI mengambil alih kasus jika terdapat indikasi hambatan struktural dalam penanganan di daerah.
“Tidak cukup hanya slogan memiskinkan koruptor, mereka harus dihukum seberat-beratnya. Penjarakan pihak-pihak yang terlibat adalah satu-satunya ‘pesan’ yang efektif untuk mengembalikan muruah hukum di Indonesia,” pungkas Prof. Nasomal.
Publik kini menunggu langkah nyata dari aparat. Di era digital ini, tindakan tegas adalah satu-satunya medium yang dapat membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Red
Narasumber:Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Internasional & Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia
TEGAL, DN-II Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melaksanakan kunjungan langsung dan merespons berbagai keluhan yang disampaikan nelayan perikanan tangkap di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes saat meninjau kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tegalsari, Kota Tegal, Senin (22/6/2026) siang.
Ahmad Luthfi melakukan dialog bersama nelayan, sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari pendangkalan muara sungai, kendala distribusi solar di SPBUN Karya Mina, hingga keberadaan bangkai kapal yang mengganggu aktivitas pelabuhan.
Menanggapi keluhan tersebut, Ahmad Luthfi meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah segera memetakan kebutuhan normalisasi tiga muara sungai yang mengalami pendangkalan, yakni Sungai Kaligung atau Kali Bacin, Kali Kemiri, dan Kali Sibelis.
Selain itu, Gubernur Jawa Tengah juga langsung berkoordinasi dengan Pertamina terkait kendala pengisian bahan bakar bagi nelayan di SPBUN Karya Mina. Menurutnya, persoalan teknis terkait panjang selang dispenser harus segera dicarikan solusi agar nelayan dapat memperoleh layanan yang lebih mudah dan aman.
“Selang dari dispenser SPBUN kurang panjang, tolong dikoordinasikan dengan pengelola agar bisa terakomodir, terutama dari sisi keamanan,” ujar Gubernur Jawa Tengah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Gubernur juga meminta DKP Jawa Tengah mempercepat penanganan bangkai kapal yang masih berada di kolam pelabuhan. Keberadaan kapal-kapal tersebut dinilai mengurangi kapasitas tampung pelabuhan dan mengganggu aktivitas kapal nelayan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Riswanto, mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Tengah dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi nelayan. Menurutnya, berkat dukungan pemerintah provinsi, SPBUN Karya Mina yang sempat berhenti beroperasi selama tiga bulan kini dapat kembali melayani kebutuhan nelayan meskipun masih dalam masa transisi.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Pak Gubernur. Berkat dukungan beliau dan koordinasi dengan pemerintah pusat, SPBUN yang sempat berhenti selama tiga bulan kini bisa kembali beroperasi meskipun masih bersifat transisi,” kata Riswanto.
Riswanto menjelaskan, operasional SPBUN masih menunggu aktivasi sistem Online Single Submission (OSS) dari Kementerian ESDM sebagai syarat penerbitan sertifikat standar. Sementara itu, operasional SPBUN diperbolehkan berjalan berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah hingga Oktober 2026.
Ia menambahkan, nelayan juga menyampaikan persoalan pendangkalan di tiga muara sungai yang selama ini menjadi akses keluar masuk kapal. Menurut Riswanto, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan rencana pengembangan kawasan tersebut menjadi pelabuhan nasional hingga internasional pada 2027–2028 setelah proses hibah kepada pemerintah pusat selesai.
Sementara itu, Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, mengatakan pihaknya tengah menangani sedikitnya 18 bangkai kapal yang berada di kolam pelabuhan. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 juta untuk menarik lima bangkai kapal.
“Tahun ini kami anggarkan sekitar Rp150 juta untuk penarikan lima bangkai kapal. Tiga kapal akan dihancurkan, sedangkan dua kapal lainnya akan dimanfaatkan untuk konservasi di Perairan Karang Jeruk setelah seluruh perizinannya selesai,” ujar Endi Faiz Effendi.
Menurut Endi Faiz Effendi, kapasitas kolam pelabuhan saat ini hanya mampu menampung sekitar 600 kapal, sementara jumlah kapal aktif mencapai sekitar 1.200 unit. Karena itu, pembersihan bangkai kapal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran aktivitas pelabuhan.
Ia menargetkan proses penanganan bangkai kapal dapat dilakukan secara bertahap pada tahun ini dan dilanjutkan pada tahun depan hingga seluruh bangkai kapal yang tersisa berhasil ditangani.(* S. Bimantoro )
SURABAYA, DN-II Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP Jatim) resmi merilis pernyataan sikap tegas terkait insiden fatal yang menewaskan seorang pengendara akibat kelalaian pelaksanaan proyek infrastruktur di Kota Surabaya. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar kecelakaan kerja, melainkan cerminan dari kegagalan tata kelola (governance deficit) dalam pengawasan proyek pembangunan di Kota Pahlawan.
APMP Jatim menegaskan, keselamatan warga harus menjadi parameter utama keberhasilan pembangunan. Jika proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) justru merenggut nyawa, maka legitimasi kebijakan publik Pemkot Surabaya wajib dievaluasi secara kritis.
Tuntutan Yuridis dan Administratif
Berdasarkan kajian awal, APMP Jatim mengajukan tujuh poin tuntutan strategis untuk menindaklanjuti insiden ini:
Penegakan Hukum Substantif: Pemilik tender proyek harus diproses hukum secara proporsional. Sanksi tidak boleh hanya berupa teguran lisan, melainkan tindakan hukum tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Evaluasi Pejabat Terkait: Mendesak pemberhentian Kepala Dinas atau OPD terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif atas kegagalan fungsi pengawasan.
Intervensi Walikota: Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Walikota harus merekomendasikan kasus ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar diusut secara transparan.
Asas Persamaan di Hadapan Hukum: Proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pihak yang terbukti lalai, tanpa pengecualian.
Audit Menyeluruh: Melakukan audit investigatif terhadap realisasi proyek guna mencegah inefisiensi belanja APBD, termasuk opsi pembatalan sepihak bagi proyek yang bermasalah.
Pemberantasan Monopoli Tender: Mengakhiri praktik klasterisasi perusahaan yang menimbulkan distorsi pasar dan deviasi realisasi dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Atensi Kapolrestabes: Meminta Kapolrestabes Surabaya memastikan proses penyelidikan berjalan objektif dan akuntabel.
“Bukan Sekadar Kecelakaan, Ini Pelanggaran Hak Konstitusional”
Direktur APMP Jawa Timur, Acek Kusuma, menegaskan bahwa organisasinya akan melakukan kajian mendalam untuk memastikan roda pemerintahan Pemkot Surabaya berjalan transparan dan berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan rekanan PT, CV, maupun oligarki proyek.
“Insiden ini adalah titik balik. Negara hadir untuk melindungi warga, bukan menormalisasi kelalaian yang berujung kematian. Audit, evaluasi, dan penegakan hukum adalah instrumen minimal untuk memulihkan kepercayaan publik,” ujar Acek saat ditemui di Surabaya, Senin (22/6/2026).
Acek mendesak Pemkot Surabaya segera melakukan audit terhadap seluruh proyek infrastruktur berisiko tinggi dan memperkuat partisipasi masyarakat sipil sebagai pengawas eksternal. Menurutnya, pembangunan fisik tanpa standar keselamatan (K3) yang ketat adalah bentuk pelanggaran hak atas rasa aman yang dijamin konstitusi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Soroti Dugaan Monopoli
Dalam catatannya, APMP Jatim menyoroti adanya dugaan monopoli proyek bernilai fantastis yang dikuasai oleh segelintir rekanan. Organisasi ini secara spesifik mencium aroma kolusi yang melibatkan oknum berinisial YSF, yang diduga memiliki pengaruh kuat dalam lingkaran birokrasi Pemkot Surabaya.
“Kasus ini menegaskan bahwa ada praktik yang tidak sehat dalam tender. Kami menuntut Pemkot merevisi mekanisme tender agar lebih kompetitif, terbuka, dan menutup celah terjadinya kolusi,” pungkasnya. Red/C
Jayapura, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat melalui kebijakan pembiayaan yang ringan. Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan dengan menghapus berbagai beban pajak pembangunan serta menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan berbunga rendah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Karena kalau dari pemerintah saja yang bangun bedah rumah tidak akan cukup dari APBN apalagi APBD, sehingga salah satu strateginya adalah mendorong swasta,” ujarnya saat meninjau Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
Mendagri menjelaskan, kebutuhan perumahan di wilayah Tanah Papua masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang dipaparkannya, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai skema insentif guna mendorong pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyediaan KUR Perumahan dengan bunga yang sangat ringan bagi MBR, yakni sekitar 0,5 persen per bulan. Dengan skema tersebut, masyarakat hanya perlu menyediakan uang muka sekitar satu persen atau sekitar Rp2,4 juta untuk memiliki rumah senilai Rp240 juta.
Mendagri berharap kebijakan tersebut dapat memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus mengeluarkan biaya sewa tempat tinggal yang relatif tinggi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain kemudahan akses pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal untuk menekan biaya pembangunan rumah. Karena itu, Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua menerapkan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
“Tolong teman-teman kepala daerah, enam gubernur dan 42 bupati/wali kota se-Papua Raya, betul-betul menerapkan nol persen untuk PBG dan BPHTB,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi komitmen pengembang dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program penghijauan yang mewajibkan penanaman sedikitnya dua pohon pada setiap unit rumah yang dibangun. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, tetapi juga membantu menjaga kondisi tanah dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
“Dengan dibuat program reboisasi penghijauan ini akan memperkuat struktur tanahnya dan juga keasriannya, ditambah lagi juga lingkungan akan lebih sehat. Saya mendukung betul program itu,” pungkasnya.
Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri beserta jajaran, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta para pihak terkait lainnya. Red
JAKARTA, DN-II Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait potensi kebocoran pendapatan negara di sektor perdagangan internasional. Ia mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk segera membentuk lembaga khusus guna mengawasi praktik ekspor-impor yang dinilai merugikan negara hingga puluhan ribu triliun rupiah. (22/6/2026).
Dalam keterangannya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Jumat (20/6/2026), Prof. Sutan menyoroti maraknya praktik manipulasi data yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ia sebut sebagai “tikus berdasi”. Menurutnya, praktik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kesejahteraan rakyat.
Indikasi “Miror Statistik” dan Underinvoicing
Prof. Sutan membeberkan bahwa kerugian negara mencapai angka yang sangat fantastis, merujuk pada temuan mirror statistic (perbedaan data antara negara pengirim dan penerima) yang sering kali disorot oleh lembaga internasional seperti PBB.
”Negara kita terindikasi dirampok melalui praktik perdagangan luar negeri. Modusnya beragam, mulai dari underinvoicing (manipulasi harga dalam faktur), undercounting (manipulasi volume), hingga penyelundupan,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia mencontohkan, sering terjadi ketidaksesuaian data pengiriman komoditas sumber daya alam. Sebagai ilustrasi, ketika Indonesia mengirimkan 15.000 ton batu bara, oknum petugas melaporkan hanya 5.000 ton. Selisih volume yang signifikan tersebut, menurutnya, memperkaya pihak luar negeri dan oknum di dalam negeri yang terlibat dalam lingkaran hitam birokrasi.
Dampak Sistemik pada Ekonomi Nasional
Prof. Sutan menyebutkan bahwa kebocoran ini telah menjarah kekayaan alam Indonesia, mulai dari nikel, timah, batu bara, bauksit, hingga emas. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat.
”Selama 60 tahun, praktik kotor ini dibiarkan. Oknum-oknum di birokrasi, baik di pelabuhan, bea cukai, maupun instansi terkait, diduga bekerja sama dengan oligarki untuk memperkaya diri sendiri. Rekening gendut di luar negeri menjadi bukti nyata dari hasil jarahan sumber daya alam kita,” tegas Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) ini.
Ia juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang terbebani oleh kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok akibat utang negara yang terus menumpuk. Menurut hitungannya, jika pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bersih dan jujur, negara seharusnya mampu memberikan kesejahteraan ekonomi yang jauh lebih baik bagi masyarakat.
Mendesak Reformasi Birokrasi
Menutup pernyataannya, Prof. Sutan menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyisir para oknum di berbagai sektor strategis, mulai dari instansi kepabeanan hingga departemen terkait lainnya.
”Presiden harus berani membongkar permainan ini. Urgent untuk membentuk lembaga khusus yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi arus ekspor-impor. Jika ini tidak dihentikan, rakyat akan terus memikul beban akibat kekayaan alam yang dirampok oleh segelintir kelompok,” tutup Prof. Sutan.
Narasumber: Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocate (PAMID), Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page