BREBES, DN-II Suhu politik di internal DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes mendadak memanas. Wakil Ketua 1 DPC Partai Demokrat Brebes, Bambang Sunardi, angkat bicara menanggapi klaim sepihak yang dilontarkan Asrofi terkait dukungan 16 Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk bursa pencalonan Ketua DPC.
Dalam keterangannya pada Rabu (6/5/2026), Bambang menegaskan bahwa klaim tersebut merupakan bentuk pembohongan publik dan tidak sesuai dengan realita di akar rumput. Ia mengendus adanya upaya manipulasi informasi yang dilakukan secara sistematis kepada para pengurus kecamatan.
Dugaan Penjebakan dan Manipulasi Dukungan
Bambang membeberkan bahwa banyak pengurus PAC yang merasa dijebak dengan narasi palsu. Mereka kabarnya digiring untuk memberikan dukungan dengan dalih petahana tidak akan maju lagi.
“Klaim sepihak itu silakan saja, tapi kenyataannya para PAC itu merasa dibohongi atau dimanipulasi. Mereka diberi informasi keliru bahwa Bu Opy (Ketua DPC petahana) katanya tidak mencalonkan diri lagi. Padahal itu sama sekali tidak benar,” tegas Bambang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga menepis isu adanya pengurus inti DPC yang merapat ke kubu Asrofi. Bambang meyakini, seiring berjalannya waktu, publik akan melihat siapa kader yang benar-benar loyal dan siapa yang sedang bermain “dua kaki“.
Menyoal Status KTA dan “Dosa” Etika Politik
Poin paling krusial yang disoroti Bambang adalah status keanggotaan Asrofi. Menurutnya, secara administratif dan etika, posisi Asrofi sangat bermasalah untuk mencalonkan diri sebagai ketua.
Bambang menjelaskan bahwa seseorang yang ingin memimpin Demokrat seharusnya paham AD/ART dan memiliki rekam jejak sebagai pengurus aktif, bukan muncul tiba-tiba setelah dari partai lain.
Status KTA Gugur: Bambang menyebut KTA Asrofi seharusnya gugur otomatis karena yang bersangkutan pernah berpindah ke partai lain.
Larangan Keanggotaan Ganda: Dalam aturan partai politik, tidak diperbolehkan memiliki KTA ganda atau berpindah-pindah tanpa prosedur resmi.
Syarat Organisasi: Sesuai aturan, calon ketua minimal harus menjadi pengurus selama satu periode penuh dan memegang KTA aktif yang sah.
“Kalau dia pindah ke partai lain, otomatis KTA lamanya gugur. Di partai politik itu tidak boleh ganda, beda dengan Ormas atau LSM. Ini masalah etika politik yang mendasar,” tambahnya.
Muscab Masih Jauh, Kader Diminta Rapat Barisan
Terkait isu suksesi kepemimpinan yang digulirkan secara prematur, Bambang meluruskan bahwa jadwal Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Brebes sebenarnya masih cukup lama.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Agenda Estimasi Pelaksanaan
Muscab Demokrat Brebes Desember 2026
Status Saat Ini 6-7 Bulan Menuju Tahapan
Bambang menghimbau seluruh kader dan pengurus PAC agar tidak terprovokasi oleh manuver-manuver yang tidak berdasar sebelum tahapan resmi dimulai oleh partai.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, melakukan kunjungan langsung ke Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, pada Rabu (6/5/2026).
Kegiatan bertajuk “Silaturahmi Kamtibmas” ini bertujuan untuk mendengar langsung keluh kesah para nelayan di tengah situasi ekonomi yang menantang.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 30 peserta, termasuk jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes, Ketua HNSI Kabupaten Brebes Rudi Hartono, unsur Syahbandar, PSDKP, serta para pemilik kapal dan nelayan setempat.
Rombongan Kapolres mengawali peninjauan di sandaran kapal milik warga, berlanjut ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan diakhiri dengan diskusi hangat di Aula Pertemuan Nelayan.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes menekankan bahwa kehadirannya adalah bentuk kepedulian Polri untuk merangkul masyarakat pesisir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
AKBP Lilik Ardhianshay menyampaikan apresiasi atas peran aktif para nelayan yang selama ini turut menjaga kondusivitas wilayah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara kepolisian dan komunitas nelayan menjadi kunci penting dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk yang dipengaruhi situasi global.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari Bapak-Bapak sekalian. Kami berharap para nelayan dapat bersabar menghadapi kondisi saat ini, terutama terkait kenaikan harga BBM yang cukup tinggi,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah.
Kapolres juga mengingatkan warga agar tetap bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks yang dapat memecah belah situasi keamanan di desa. 
Ketua HNSI Kabupaten Brebes, Rudi Hartono, menyampaikan kondisi memprihatinkan yang dialami nelayan saat ini. Disampaikan bahwa kenaikan BBM membuat modal melaut membengkak hingga tiga kali lipat, sementara harga jual ikan dan cumi tetap stagnan di pasar.
Selain persoalan BBM, nelayan Kluwut juga menitipkan aspirasi terkait kondisi infrastruktur alam. Yaitu pendangkalan sungai Kluwut yang menyulitkan lalu lintas kapal saat keluar-masuk muara. Selain itu para nelayan berharap Polri dapat membantu menjembatani komunikasi dengan pihak BBWS Cimanuk-Cisanggarung agar segera dilakukan normalisasi atau pengerukan sungai.
Kapolres Brebes menegaskan akan menampung seluruh aspirasi tersebut untuk dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan penuh kekeluargaan, menciptakan sinergi positif antara aparat penegak hukum dengan masyarakat nelayan di wilayah hukum Polres Brebes. (Red/Hms)
KOTA TEGAL, DN-II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda penting yang menjadi sorotan publik di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (6/5/2026).
Agenda tersebut meliputi Penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tegal akhir tahun anggaran 2025, Jawaban Wali Kota Tegal atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Pembentukan tiga Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membahas Raperda Kota Tegal.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, bersama Wakil Ketua DPRD Wasmad Edi Susilo dan Amiruddin. Hadir pula Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah, Sekda Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono, jajaran Forkopimda, serta Tim Penggerak PKK Kota Tegal.
Dalam sambutannya, Wali Kota Dedy Yon menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian angka indikator semata, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
“Keberhasilan pembangunan harus tercermin dari pelayanan yang lebih cepat, akses yang lebih mudah, dan kesejahteraan yang semakin meningkat,” ujar Dedy Yon.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum terhadap tiga Raperda, yakni Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Semua fraksi menerima dan menyetujui ketiga Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut oleh alat kelengkapan DPRD.
Menanggapi masukan Fraksi Golkar, Wali Kota menekankan pentingnya regulasi LP2B sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
“Raperda LP2B bertujuan mencegah alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Lahan produktif di Kota Tegal harus tetap terjaga demi keberlanjutan pangan,” jelasnya.
Di akhir rapat, Wali Kota menyampaikan terima kasih atas komitmen dan kerja sama DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
“Dengan komunikasi terbuka dan sinergi yang kuat, kita dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Tegal,” pungkas Dedy Yon.(* S. Bimantoro )
Brebes DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes menegaskan komitmennya untuk melindungi keselamatan dan rasa aman masyarakat dari ancaman banjir Sungai Babakan, khususnya di wilayah Ketanggungan dan sekitarnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan banjir yang selama ini menjadi kekhawatiran warga setiap musim hujan.
Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung serta jajaran OPD terkait di Pendopo Brebes, Senin (4/5/2026) kemarin.
Paramitha menyampaikan, keresahan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ia menuturkan, setiap memasuki musim hujan, warga di sejumlah wilayah kerap dihantui kekhawatiran akan luapan Sungai Babakan yang berpotensi menimbulkan bencana.
“Setiap mendekati puncak musim hujan, kami benar-benar merasa cemas. Saya mohon dengan sangat agar upaya pengendalian ini bisa terus dipercepat,” ujar Bupati Paramitha di hadapan Kepala BBWS Cimanuk–Cisanggarung, Agus Kuncoro.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, banjir bukan sekadar persoalan alam, melainkan menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin peristiwa banjir yang pernah merendam ratusan rumah dan lahan pertanian kembali terulang.
Paramitha juga mengingatkan dampak banjir sebelumnya tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan trauma berkepanjangan bagi warga. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan langkah-langkah penanganan berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat, Pemkab Brebes terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mengawal setiap tahapan penanganan banjir. Langkah ini dilakukan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan.
Saat ini, sejumlah upaya konkret telah dilaksanakan. Pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan 350 bronjong, sementara proses normalisasi tanggul tengah berjalan di beberapa titik rawan. Selain itu, program besar penanganan Sungai Babakan dengan nilai investasi sekitar Rp270 miliar direncanakan berlangsung pada 2026 hingga 2028.
Program tersebut ditargetkan mampu melindungi ribuan rumah warga serta ratusan hektare lahan pertanian, sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan lebih aman dan produktif.
Tak hanya itu, alokasi penggunaan alat berat untuk normalisasi sungai juga meningkat signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 5 persen, kini mencapai 50 persen, sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap penanganan banjir di Brebes.
“Ini momentum penting. Kami sangat berharap percepatannya benar-benar terjaga, karena bagi warga yang pernah terdampak, musim hujan berikutnya bukan sekadar soal cuaca, tetapi soal keselamatan,” tegas Bupati.
Kepala BBWS Cimanuk–Cisanggarung, Agus Kuncoro menegaskan, pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat melalui penanganan banjir yang komprehensif. Ia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai, tetapi juga mencakup penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu.
“Kami tetap hadir untuk masyarakat, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Bahkan, kami mengalokasikan sekitar 50 persen sumber daya alat berat ke Brebes sebagai bentuk komitmen pelayanan,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Agus menambahkan, penanganan banjir harus dilakukan dari hulu hingga hilir secara berkesinambungan agar hasilnya optimal dan berkelanjutan.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan upaya pengendalian banjir Sungai Babakan dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah pun memastikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Red
MAKKAH, DN-II Kabar duka menyelimuti jemaah haji Kloter 8 SOC asal Kabupaten Brebes. Pada hari ketiga (H3) keberadaan jemaah di wilayah kerja Makkah, dilaporkan satu orang jemaah meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di Madinah Arab Saudi. (6/5/2026).
Berdasarkan laporan resmi dari Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Brebes, Bapak Akhmad Nurokhman bin Zaeni (65), warga Desa Keboledan yang tergabung dalam KBIHU Multazam, mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Saudi German Hospital (SGH), Madinah, pada Rabu (06/05/2026) pukul 08.00 Waktu Arab Saudi (WAS) atau sekitar pukul 12.00 WIB.
“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jemaah Kloter 8 kini berjumlah 358 orang dari semula 359 orang. Almarhum rencana akan disalatkan di Masjid Nabawi dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Baqi,” terang Azmi Asmuni Majid bersama Supardi dari PHD Brebes dan Karwono Ketua Kloter SOC 8
Fokus Pelayanan: Antisipasi Dehidrasi dan Kelelahan
Memasuki fase ibadah di Makkah, petugas TPHD terus memperketat pengawasan kesehatan dan konsumsi jemaah. Kolaborasi antara Petugas Haji Daerah (PHD) dan PPIH Kloter difokuskan pada visitasi rutin ke kamar-kamar jemaah serta pemberian edukasi kesehatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
PHD Kesehatan, Supardi, menekankan pentingnya hidrasi bagi para jemaah, terutama bagi lansia guna menghindari risiko dehidrasi di tengah cuaca Tanah Suci yang menantang.
“Kami terus menggalakkan promosi kesehatan, mewajibkan jemaah minum oralit dan air putih secara rutin. Selain kesehatan fisik, kami juga memberikan bimbingan agar jemaah tetap dalam rombongan untuk menghindari potensi tersesat saat melaksanakan umrah sunnah,” ujarnya.
Kondisi Lapangan Terkini
Secara umum, situasi di Maktab Syisah, Makkah, dilaporkan kondusif. Meski terdapat beberapa jemaah yang mengalami gangguan kesehatan ringan akibat kelelahan pasca perjalanan, seluruhnya telah mendapatkan penanganan medis secara intensif oleh tim kesehatan kloter.
Pihak PHD , PPIH dan TKHI juga terus menjalin komunikasi aktif dengan RS SGH Madinah untuk memantau perkembangan jemaah lain yang kemungkinan masih membutuhkan perawatan lebih lanjut.
Harapan untuk Jemaah Brebes
Menutup laporan harian tersebut, petugas berharap seluruh rangkaian ibadah di Makkah dapat berjalan lancar. Koordinasi yang solid antar petugas diharapkan mampu menjaga kondisi fisik jemaah tetap prima hingga puncak haji mendatang.
“Harapan kami, semua jemaah sehat tanpa kekurangan satu apa pun dan lancar dalam beribadah. Petugas pun harus tetap fit untuk melayani jemaah. Brebes Mabur, Jemaah Mabrur. Salam Brebes Beres,” tutup laporan tersebut.
Editor: Casroni
Sumber: Laporan TPHD Kloter 8 SOC (Kabupaten Brebes)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Suasana haru sekaligus bahagia menyelimuti SMKN 1 Bulakamba, Kabupaten Brebes, pada Rabu (6/5/2026) pagi. Berdasarkan hasil pengumuman kelulusan tahun ajaran 2025/2026, sebanyak 480 siswa dari 14 rombongan belajar (kelas) dinyatakan lulus 100 persen.
Keberhasilan kolektif ini mencakup siswa dari enam kompetensi keahlian unggulan, yakni:
Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
Teknik Sepeda Motor (TSM)
Teknik Audio Video (TAV)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL)
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH)
Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI)
Perayaan Sederhana dan Mandiri
Pihak sekolah mengambil kebijakan strategis dengan menggelar acara perpisahan di lingkungan internal sekolah. Langkah ini diambil untuk menekan biaya agar tidak membebani para orang tua siswa di tengah situasi ekonomi saat ini.
Kepala SMKN 1 Bulakamba, Rudianto, yang baru bertugas selama enam bulan di sekolah tersebut setelah sebelumnya mengabdi di SMKN 1 dan SMKN 2 Tegal, menjelaskan bahwa peran guru dalam acara ini murni sebagai pembimbing.
“Kami menekankan agar kegiatan yang membutuhkan biaya dikelola secara mandiri oleh siswa. Guru hanya berfungsi mengarahkan agar acara tetap berjalan positif dan tetap dalam koridor pendidikan,” ujar Rudianto.
Whiteboard Raksasa Sebagai Media Komitmen
Alih-alih membiarkan siswa melakukan aksi konvoi liar di jalan raya yang berisiko, sekolah memfasilitasi sebuah media whiteboard raksasa berukuran 3 x 6 meter yang terbuat dari bahan banner. Media ini disediakan bagi seluruh alumni untuk membubuhkan tanda tangan sebagai kenang-kenangan.
Aksi tanda tangan massal ini bukan sekadar coretan tanpa makna, melainkan simbol komitmen dan janji para alumni untuk menjaga nama baik almamater setelah resmi terjun ke masyarakat atau dunia industri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menjaga Kesakralan Seragam OSIS
Terkait fenomena coret-coret seragam yang kerap identik dengan kelulusan, SMKN 1 Bulakamba menerapkan aturan yang bijak:
Upacara Formal: Siswa wajib mengenakan seragam OSIS lengkap dan rapi selama prosesi sakral.
Kaos Kenangan: Setelah upacara, siswa diperbolehkan berganti ke kaos putih polos untuk saling membubuhkan tanda tangan rekan sejawat.
Strategi ini dilakukan agar seragam OSIS tetap utuh, bersih, dan layak pakai. Rudianto sendiri berbagi cerita personal betapa berharganya sebuah seragam bagi perjalanan hidup seseorang.
“Sampai sekarang saya masih menyimpan baju OSIS saya saat sekolah dulu. Warnanya mungkin sudah memudar, tapi itu adalah saksi sejarah dan kenangan berharga yang tidak bisa dibeli,” ungkapnya bernada nostalgia.
Donasi Seragam Secara Langsung
Mengenai seragam bekas layak pakai, pihak sekolah tidak mewajibkan pengumpulan secara kolektif di sekolah. Hal ini untuk menghormati psikologi orang tua siswa baru yang mungkin lebih memilih membeli baju baru secara mandiri.
Meski demikian, sekolah sangat mendorong siswa untuk menyumbangkan seragam mereka secara langsung kepada pihak yang membutuhkan di lingkungan sekitar mereka.
“Kami bebaskan siswa memberikan bajunya (lungsuran) kepada tetangga atau kerabat yang membutuhkan secara personal. Yang terpenting ada azas manfaat, penerimanya senang, dan dilakukan tanpa paksaan,” pungkas Rudianto.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Ribuan petani di wilayah Kabupaten Brebes, khususnya di Kecamatan Tanjung, kini tengah berpacu dengan waktu. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tanjung mengimbau para petani untuk segera melakukan pendaftaran dan pembaruan data lahan tahun 2026 sebelum batas akhir pada Jumat, 8 Mei 2026.
Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi kementerian pusat untuk memastikan akurasi data kepemilikan serta penggarapan lahan secara nasional.
Batas Waktu Sangat Terbatas
Kepala BPP Tanjung, Heri Setiawan, S.P., mengungkapkan bahwa informasi dari pusat terkait pembaruan data ini tergolong mendadak dengan durasi waktu hanya satu minggu.
“Proses pendaftaran ini hanya menyisakan waktu dua hari lagi. Kami meminta masyarakat bergerak cepat karena batas akhirnya adalah lusa, Jumat (8/5). Ini krusial agar data petani kita sinkron dengan sistem pusat,” ujar Heri saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/5/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Verifikasi Ketat: Dokumen “Tupiah” Harus Asli
Untuk mendaftarkan lahan, petani diwajibkan membawa dokumen persyaratan utama:
Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Dokumen Tupiah (Bukti Bayar Pajak) Asli.
Pihak BPP menekankan bahwa dokumen pajak harus dibawa dalam bentuk asli untuk proses validasi. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya klaim ganda atas satu objek lahan yang sama.
“Kenapa harus asli? Agar tanah itu tidak ‘dilipatgandakan’ klaimnya. Jika hanya menggunakan fotokopi, dikhawatirkan satu lahan bisa didaftarkan oleh lebih dari satu orang. Ini demi keamanan data dan hak petani itu sendiri,” tegas Heri.
Bagi petani penggarap atau penyewa lahan di bawah tangan, pendaftaran tetap dilayani dengan melampirkan Surat Keterangan Lahan Penggarapan resmi dari Balai Desa setempat.
Solusi Pupuk Subsidi: Transparan dan Tanpa Biaya
Selain pendataan lahan, BPP Tanjung juga tengah menggencarkan pendaftaran e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebagai syarat mutlak mendapatkan pupuk bersubsidi. Mengingat disparitas harga yang tinggi antara pupuk subsidi dan nonsubsidi, Heri memastikan proses ini berjalan transparan.
Ketentuan Utama e-RDKK:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Batas Maksimal: Sesuai regulasi, lahan yang bisa mendapat subsidi maksimal 2 hektar per orang.
Akurasi Data: Luas subsidi diberikan berdasarkan bukti pajak (Tupi). “Jika mengaku garap satu hektar tapi bukti pajaknya hanya seperempat, maka yang diproses sesuai dokumen resmi,” tambah Heri.
Komoditas Prioritas: Fokus pada tanaman pangan dan hortikultura seperti Padi, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Cabai, dan Singkong.
Klarifikasi Ora Dadi-Dadi
Menanggapi keluhan petani yang merasa pengajuannya lambat atau tidak kunjung selesai (ora dadi-dadi), Heri memberikan klarifikasi penting. Ia menduga keterlambatan terjadi karena petani menitipkan berkas kepada pihak ketiga yang tidak resmi.
“Jangan dititipkan di warung kopi atau pihak lain. Datang langsung ke kantor BPP atau temui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) resmi kami. Saya pastikan prosesnya gratis tanpa pungutan apa pun. Kalau datang ke sini, malah saya suguhi kopi,” pungkasnya dengan nada kelakar namun serius.
Mengingat pentingnya data ini untuk akses bantuan pemerintah kedepan, petani diharapkan segera mendatangi titik pendaftaran sebelum masa berlaku berakhir lusa.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Balikpapan, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian insentif dalam pembinaan pemerintah daerah (Pemda). Pendekatan tersebut dinilai menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kinerja daerah secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikannya dalam Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan yang digelar di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).
Dalam arahannya, Mendagri mengakui bahwa selama ini fungsi pembinaan Pemda cenderung lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan. Ke depan, pendekatan tersebut perlu diimbangi dengan pemberian apresiasi sebagai bentuk motivasi.
“Saya jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, [saya] mikir, ini kita ‘stick’ terus. Ibarat kelinci itu kan ada istilah stick and carrot. Kita kok [lebih banyak] nakut-nakutin mulu, ‘stick’ [aja], mana carrot-nya,” ujarnya.
Menurutnya, keseimbangan antara pengawasan dan insentif menjadi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tidak sepenuhnya menerapkan desentralisasi penuh. Ia menyebut sistem yang berjalan saat ini sebagai bentuk desentralisasi parsial, di mana pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pembinaan dan pengendalian daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat program pembinaan daerah, termasuk melalui pemberian apresiasi kepada Pemda yang menunjukkan kinerja baik.
Mendagri menegaskan, pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi Pemda untuk terus meningkatkan kinerja serta menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung peningkatan anggaran Kemendagri pada tahun 2026 sebagai peluang untuk memperkuat pendekatan pembinaan yang lebih seimbang antara pengawasan dan insentif.
“Saya langsung nyampaikan kepada internal, … saya bilang, kita go ahead, jalan terus [untuk memberikan insentif kepada daerah]. Saya yakin bisa,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri memberikan penghargaan kepada Pemda berprestasi sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja dan inovasi di daerah. Penghargaan diberikan berdasarkan empat kategori utama, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Barito Utara sebagai Terbaik I, diikuti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya. Untuk tingkat kota, Kota Bontang meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sementara penghargaan tingkat provinsi diraih Provinsi Kalimantan Utara.
Pada kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting, Kabupaten Tapin menjadi Terbaik I tingkat kabupaten, disusul Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk tingkat kota, Kota Banjarbaru meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya, pada kategori pengendalian inflasi, Kabupaten Sukamara meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau. Untuk tingkat kota, Kota Samarinda menjadi Terbaik I dan Kota Banjarmasin Terbaik II, sementara tingkat provinsi diraih Provinsi Kalimantan Barat.
Adapun pada kategori creative financing, Kabupaten Kotabaru meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk tingkat kota, Kota Samarinda meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sementara Provinsi Kalimantan Barat kembali meraih penghargaan pada tingkat provinsi.
Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan insentif fiskal kepada para pemenang, yakni sebesar Rp1 miliar untuk Terbaik III, Rp2 miliar untuk Terbaik II, serta Rp3 miliar untuk Terbaik I dan tingkat provinsi. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Balikpapan, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa digelarnya Penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan merupakan upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menampilkan kinerja nyata kepala daerah berprestasi.
Meski tidak menampik adanya sejumlah kepala daerah yang memiliki catatan negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Mendagri menilai masih banyak kepala daerah yang menunjukkan capaian positif.
“Jangan sampai kita menggeneralisasikan bahwa semua kepala daerah buruk. Penghargaan malam ini itu menunjukkan bahwa banyak kepala kepala daerah juga yang bagus, yang berprestasi,” ujar Mendagri kepada awak media usai menghadiri Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (5/5/2026) malam.
Adapun penghargaan tersebut diberikan dalam empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, entrepreneur government/creative financing, serta pengendalian inflasi. Mendagri menjelaskan, empat kategori tersebut mencerminkan isu-isu penting dalam manajemen tata kelola pemerintahan daerah.
“Dan hadiahnya selain tropi juga adalah untuk juara satu insentif fiskal yang memang diatur dalam aturan undang-undang tentang keuangan itu sebanyak tiga miliar, yang nomor dua, dua miliar, yang nomor tiga, satu miliar,” ungkap Mendagri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut bersumber dari anggaran Kemendagri. Adapun ajang penghargaan itu juga dibagi menjadi enam regional pemerintah daerah, yakni regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa-Bali, Maluku-Nusra (Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB), dan Papua.
Dalam ajang yang digelar di Provinsi Kaltim tersebut, Kemendagri menggandeng Tempo Media Group. Ia meyakini seluruh mekanisme penjurian dilakukan secara objektif dan profesional. Dengan demikian, daerah-daerah yang memperoleh penghargaan tersebut merupakan daerah dengan kinerja yang baik dan positif.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menyambut baik usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memasukkan kategori penghargaan pada sektor perumahan. Menurutnya, indikator tersebut mencerminkan kemampuan daerah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.
“Beliau sudah menyampaikan usulan nanti untuk gelombang berikutnya isu perumahan menjadi isu yang dipertandingkan. Dan itu saya anggap penting karena memang itu kaitannya dengan kemiskinan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, macam-macam,” tandas Mendagri.
Turut hadir pada acara tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, para gubernur se-Kalimantan, Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli, para bupati/wali kota se-Kalimantan, serta pejabat pimpinan tinggi dari kementerian/lembaga. Red
Banda Aceh, DN-II Kekompakan Forkopimda Aceh menjadi fondasi utama dalam mendorong recovery atau pemulihan dan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Sinergi antara unsur pemerintah daerah, legislatif, dan aparat keamanan dinilai mampu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pelayanan publik secara menyeluruh.
Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menegaskan bahwa soliditas Forkopimda merupakan kekuatan strategis dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Aceh.
Menurutnya, kolaborasi yang erat antarunsur pimpinan daerah menjadi kunci dalam memastikan setiap program baik daerah maupun pusat dapat berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.
“Forkopimda Aceh harus terus solid. Kekompakan ini harus terus dijaga dan diperkuat, karena pembangunan dan pemulihan Aceh hanya dapat terwujud melalui kebersamaan seluruh unsur,” ujar Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, usai pelepasan keberangkatan jemaah calon haji kloter 1 Embarkasi Banda Aceh di Aula Jeddah, bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Ketua DPRA Zulfadli, didampingi Sekda Aceh M. Nasir,, Selasa, (5/5/2026)
Ia menambahkan, sinergi yang terbangun selama ini telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, yang menjadi prasyarat utama dalam mendukung pembangunan. Kondisi yang kondusif, lanjutnya, akan membuka ruang bagi percepatan berbagai program strategis daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga dinilai penting dalam memastikan kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan menyeluruh. Dengan komunikasi yang intens dan koordinasi yang kuat, setiap tantangan dapat dihadapi secara bersama.
Menurutnya, kekompakan Pemerintah Aceh tidak hanya diperlukan dalam situasi tertentu, tetapi harus menjadi budaya kerja yang terus dipelihara. Hal ini penting agar proses pemulihan dan pembangunan dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.
“Dengan kebersamaan, kita optimistis pemulihan berjalan lebih cepat dan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara luas,” pungkasnya. Red
You cannot copy content of this page