Brebes, DN-II Pembangunan jalan rabat beton dalam program TMMD Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes membawa secercah harapan baru bagi para petani di Desa Cikuya. Salah satunya dirasakan oleh Pak Yunus (55), seorang petani anggur setempat yang merasa sangat terbantu dengan akses jalan baru yang kini melintasi area perkebunannya, Senin (23/02/2026).
Bagi Pak Yunus, perbaikan jalan ini bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan jaminan keamanan bagi kualitas hasil panennya. Selama ini, kondisi jalan yang rusak menjadi kendala utama saat mengangkut buah anggur yang dikenal memiliki tekstur rentan rusak jika terguncang terlalu hebat di perjalanan.
“Alhamdulillah Pak, jalan di desa kami sudah diperbaiki. Saya sangat senang karena jalan ini tepat melewati lahan kebun anggur saya. Kalau panen nanti, saya tidak takut lagi buah anggur rusak saat dibawa untuk dijual karena jalannya sudah halus,” ungkap Pak Yunus dengan wajah berseri.
Melihat potensi tanah di Desa Cikuya yang sangat cocok untuk tanaman anggur, Pak Yunus juga menitipkan harapan besar kepada Satgas TMMD dan pemerintah daerah. Ia berharap, selain pembangunan fisik, ada pula program non-fisik berupa sosialisasi atau pelatihan budidaya anggur bagi warga.
Menurutnya, prospek ekonomi tanaman anggur ke depan sangat menjanjikan dan bisa menjadi komoditas unggulan Desa Cikuya jika dikelola dengan teknik yang benar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tanaman anggur ini prospek ekonominya bagus dan sangat cocok ditanam di sini. Kami berharap ada pelatihan agar warga lain juga bisa membudidayakannya dengan maksimal,” tambahnya.
Harapan Pak Yunus ini menjadi masukan berharga bagi Satgas TMMD Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes dalam menyusun agenda penyuluhan, guna memastikan kemanunggalan TNI-Rakyat tidak hanya membangun jalan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa.(Rio/Pradista)
BREBES, DN-II Aktivitas pengangkutan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gandasuli Senin 23 Pebruari 2026 dilaporkan mulai berdenyut kembali sejak Sabtu pekan lalu. Sebelumnya, pelayanan pengangkutan sampah dari pemukiman warga sempat lumpuh total selama lebih dari satu minggu akibat kerusakan alat berat di lokasi pembuangan. (23/2/2026).
Kondisi ini sempat memicu penumpukan sampah di berbagai titik wilayah operasional, mulai dari pemukiman warga hingga area transit sampah.
Keluhan Petugas Lapangan: Antre Berjam-jam
Bapak Abdullah (46), salah satu petugas pengangkut sampah mandiri yang melayani sekitar 50 rumah di jalur menuju TPA Gandasuli, mengungkapkan betapa beratnya dampak kerusakan alat tersebut bagi pendapatannya.
“Kalau normal, saya bisa angkut sampai 4 rit sehari. Tapi kemarin pas rusak, satu atau dua rit saja sudah syukur. Sampah menumpuk di rumah warga lebih dari seminggu karena kami memang tidak bisa buang ke dalam,” ujar Abdullah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan Abdullah, Mas Yayat (40), petugas kebersihan yang telah mengabdi selama 10 tahun di area Saditan, menyebutkan bahwa kendala utama saat ini adalah efisiensi waktu. Meski TPA sudah dibuka, para petugas gerobak harus bersabar menunggu truk pengangkut.
“Kami harus menunggu truk untuk oper sampah dari gerobak. Kalau truknya telat atau tertahan antrean di TPA, kami bisa menunggu 4 sampai 5 jam di lokasi. Benar-benar habis di waktu,” keluh Yayat.
Penyebab Utama dan Kondisi Terkini
Lumpuhnya TPA Gandasuli dipicu oleh kerusakan alat berat yang berfungsi menata gunungan sampah di lokasi. Hal ini menyebabkan truk tidak bisa masuk ke area bongkar muat secara optimal.
Saat ini, meski alat berat sudah mulai beroperasi, kendala baru muncul berupa antrean panjang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan petugas kebersihan dari berbagai wilayah (seperti Brebes dan Gandasuli) yang bergerak serentak untuk membersihkan sisa penumpukan sampah selama sepekan terakhir.
Rekomendasi Solusi dari Akar Rumput
Berdasarkan pengalaman langsung di lapangan, para petugas berharap pemerintah daerah dan pihak pengelola TPA segera mengambil langkah strategis agar kejadian serupa tidak terulang:
Ekspansi Lahan: Perlunya pembukaan TPA baru atau perluasan lahan Gandasuli mengingat daya tampung yang kian kritis.
Modernisasi Alat Berat: Perbaikan fasilitas dan perawatan rutin alat berat agar tidak sering mengalami kerusakan fatal.
Penambahan Armada: Menambah unit truk pengangkut untuk mempercepat sirkulasi sampah dari pemukiman menuju TPA.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Manajemen Koordinasi: Perbaikan sistem antrean dan koordinasi antarwilayah agar tidak terjadi penumpukan kendaraan pengangkut di satu waktu yang sama.
Masyarakat diimbau untuk bersabar sementara para petugas berjibaku menyelesaikan tumpukan sampah yang sempat tertahan, sembari berharap ada solusi jangka panjang bagi manajemen sampah di wilayah Gandasuli dan sekitarnya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II SMA Negeri 3 Brebes menegaskan komitmennya untuk menjamin hak pendidikan seluruh siswanya tanpa terkecuali. Hal ini ditegaskan terkait kasus hukum yang menjerat salah satu siswanya, Muhammad Kadafi (19), yang saat ini tengah menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). (23/2/2026).
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 3 Brebes, Fajar Hendaryanto, menyatakan bahwa status hukum tidak boleh menjadi penghalang bagi siswa untuk menuntaskan kewajiban akademiknya.
Jamin Kelancaran KBM Secara Mandiri
Muhammad Kadafi divonis hukuman 5 bulan penjara terhitung sejak 2 Februari 2026. Ia dinyatakan bersalah atas kasus perusakan fasilitas negara (Gedung Polres Brebes) yang dilakukan bersama rekan-rekannya. Mengingat usianya yang telah masuk kategori dewasa, proses hukum tetap berjalan hingga inkrah.
Meski berada di balik jeruji besi, pihak sekolah telah mengambil langkah-langkah strategis agar Kardaifi tidak tertinggal pelajaran:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pendampingan Materi: Sekolah secara rutin mengirimkan buku-buku pelajaran sesuai kurikulum ke Lapas untuk dipelajari secara mandiri.
Agenda Ujian: Siswa dijadwalkan tetap mengikuti Ujian Akhir Semester pada akhir Maret dan Ujian Sekolah pada April 2026 mendatang. Seluruh rangkaian ujian tersebut akan dilaksanakan di dalam Lapas dengan pengawasan khusus. 
Sinergi Positif dengan Pihak Lapas
Langkah proaktif sekolah ini disambut baik oleh pihak otoritas pemasyarakatan. Fajar menjelaskan bahwa surat resmi telah dilayangkan kepada Kalapas dan mendapatkan respon positif.
“Pihak Lapas menjamin pemenuhan hak dan kewajiban siswa untuk terus belajar. Selama siswa tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah, mereka mendukung penuh proses pendidikan ini,” ujar Fajar.
Catatan dan Harapan Sekolah
Di sisi lain, pihak sekolah menyayangkan kurangnya sikap proaktif dari orang tua siswa sejak awal kasus ini bergulir. Menurut sekolah, koordinasi yang minim dari pihak keluarga menjadi salah satu faktor perkara ini terus berlanjut hingga ke meja hijau.
Kendati demikian, SMA Negeri 3 Brebes berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi siswa lainnya. Sekolah tetap berdiri pada prinsip untuk mengawal pendidikan Muhammad Kadafi hingga lulus, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan edukatif.
Reporter: Teguh
BUMIAYU, DN-II Intensitas hujan tinggi di wilayah hulu lereng Gunung Slamet memicu luapan Sungai Kalikeruh pada Minggu (22/2/2026). Akibatnya, Desa Penggarutan dan Desa Adisana di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, kini dalam kondisi siaga setelah air mulai menerjang permukiman warga.
Berdasarkan pantauan lapangan dan laporan visual yang sempat viral di media sosial, berikut adalah poin-poin kritis situasi terkini di lokasi:
1. Banjir Bandang dan Material Berat
Aliran sungai terpantau mengalir sangat deras dengan membawa material bongkahan batu, lumpur pekat, serta potongan kayu. Karakteristik ini mengindikasikan terjadinya banjir bandang yang membahayakan struktur bangunan di sepanjang bantaran sungai.
2. Tanggul Darurat Adisana Jebol
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi diperparah dengan jebolnya kembali tanggul darurat di Desa Adisana yang sebelumnya baru saja diperbaiki. Kerusakan infrastruktur ini menjadi pintu masuk utama air sungai langsung menuju area permukiman warga.
3. Dampak Terhadap Permukiman
Sejumlah rumah di Desa Penggarutan dan Adisana dilaporkan mulai tergenang. Berkaca pada kejadian serupa, warga khawatir akan adanya kerusakan bangunan yang lebih masif jika debit air tidak segera menyusut. Saat ini, beberapa bangunan di titik rawan dilaporkan mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat hantaman material kayu. 
4. Koordinasi Darurat
Aparat desa setempat bersama relawan telah melakukan koordinasi cepat dengan BPBD Kabupaten Brebes. Fokus utama saat ini adalah:
Evakuasi warga di titik koordinat paling rawan.
Pemantauan debit air secara berkala di wilayah hulu.
Pendataan kerusakan infrastruktur dan kebutuhan logistik darurat.
Peringatan Dini: Masyarakat di sepanjang aliran Sungai Kalikeruh diimbau untuk segera mengamankan barang berharga dan tetap waspada terhadap potensi kenaikan debit air susulan, mengingat cuaca di wilayah lereng Gunung Slamet masih terpantau mendung pekat.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Brebes, DN-II Jika Anda menyusuri jalanan dari kawasan Karang Birahi , DPRD Brebes hingga sudut kota lainnya, ada satu pemandangan yang tak pernah absen: Warung Madura. Fenomena menjamurnya toko kelontong ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan buah dari kedisiplinan dan strategi dagang yang unik. (22/2/2026).
Dalam sebuah perbincangan hangat dengan salah satu pengelola Warung Toko Sembako Murni , terungkap bagaimana dinamika di balik layar bisnis yang identik dengan lampu neon terang benderang di malam hari ini.
Resep Sukses: Disiplin dan Tegas
Salah satu kunci utama keberhasilan Warung Madura adalah jam operasionalnya yang nonstop 24 jam. Namun, pelayanan ekstra ini juga dibarengi dengan prinsip niaga yang sangat kuat. Meski mengedepankan keramahan kepada setiap pembeli, sang penjual menegaskan satu aturan sakral: Tidak melayani utang.
“Ramah itu wajib, tapi kalau berutang, mohon maaf tidak boleh,” ujar pengelola warung yang telah merantau sejak tahun 2023 tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketegasan inilah yang menjaga arus kas (cash flow) warung tetap sehat, sehingga mereka mampu bertahan dan terus bersaing di tengah gempuran minimarket modern.
Sisi Humanis: Tradisi THR untuk Pelanggan
Hal yang paling unik dan jarang diketahui publik adalah cara mereka merawat loyalitas pembeli. Berbeda dengan ritel besar, Warung Madura memiliki pendekatan kekeluargaan. Pelanggan setia yang berbelanja setiap hari sering kali mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) atau bingkisan saat hari besar tiba.
“Kalau yang sudah langganan dan setiap hari belanja, kita pasti kenal. Mereka biasanya dapat THR sebagai bentuk terima kasih,” tambahnya.
Profil Operasional Warung Madura
Berikut adalah ringkasan sistem kerja Warung Madura berdasarkan hasil wawancara:
Kategori Detail Operasional
Waktu Operasional 24 Jam Nonstop
Produk Utama Sembako, Rokok, dan kebutuhan harian
Sistem Kepemilikan Mandiri (Sewa bangunan tahunan)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kunci Keberhasilan Keramahan, Tanpa Utang, & Lokasi Strategis
Tradisi Unik Pemberian bingkisan/THR untuk pelanggan loyal
Kemandirian di Tanah Rantau
Mayoritas pengelola Warung Madura adalah perantau yang mengelola usahanya secara mandiri dengan sistem sewa lahan atau bangunan. Durasi mereka merantau pun fleksibel, tergantung pada pencapaian target atau keinginan untuk pulang kampung (mudik).
Kehadiran warung-warung seperti Toko Murni ini membuktikan bahwa ekonomi mikro yang dikelola dengan manajemen sederhana namun disiplin, mampu menjadi tulang punggung ekonomi yang tangguh di berbagai daerah.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Peredaran obat keras golongan G secara ilegal di Kabupaten Brebes bukan lagi sekadar isu, melainkan ancaman nyata bagi ketahanan generasi muda. Di wilayah Kersana, Banjarharjo, hingga Cigedog, aktivitas penjualan obat jenis Tramadol dan Hexymer dilaporkan berlangsung secara terbuka, seolah-olah kebal terhadap jangkauan hukum. (22/2/2026).
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan pola distribusi yang merambah hingga ke pelosok kecamatan seperti Ketanggungan, Larangan, Tanjung, hingga jantung Kota Brebes. Ironisnya, lokasi penjualan seringkali berada di titik strategis—dekat pasar dan sekolah—yang menyasar remaja sebagai target pasar utama.
Payung Hukum yang Dilanggar
Aksi para pengedar ini secara telak menabrak konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, praktik ini merupakan tindak pidana serius:
Pasal 435: Menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, atau mutu dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pasal 436 ayat (2): Secara spesifik menyasar mereka yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait obat keras, dengan ancaman pidana denda yang signifikan.
Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019: Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu (OOT), yang menegaskan bahwa Tramadol hanya dapat diserahkan berdasarkan resep asli dokter.
Indikasi Jaringan Terstruktur: Siapa di Balik Layar?
Daya tahan bisnis ilegal ini memicu kecurigaan publik akan adanya sokongan kekuatan besar. Tidak logis jika peredaran yang masif dan terang-terangan ini luput dari pengawasan selama bertahun-tahun jika hanya dikelola pemain amatir.
“Kita tidak butuh sekadar penangkapan kurir atau pengecer kecil. Publik ingin melihat bandar besarnya diseret ke hukum,” ujar seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan. Ia menekankan bahwa menjelang Ramadhan, masyarakat menuntut pembersihan total agar lingkungan menjadi kondusif.
Dampak Medis: ‘Membunuh’ Tanpa Senjata
Penggunaan Tramadol dan Hexymer tanpa dosis medis yang tepat memicu kerusakan saraf permanen, gagal ginjal, hingga henti jantung. Secara sosiologis, ketergantungan obat ini menjadi pemicu utama aksi tawuran dan kriminalitas jalanan yang kerap melibatkan pelajar di Brebes.
Menanti Ketegasan Aparat Penegak Hukum (APH)
Bola panas kini berada di tangan Polres Brebes, Polda Jateng, dan BPOM. Masyarakat menunggu langkah nyata yang bukan sekadar formalitas. Komitmen APH sedang diuji: Apakah hukum di Jawa Tengah akan tegak lurus pada aturan, atau justru kalah oleh “uang koordinasi” dari jaringan mafia obat?
Langkah yang mendesak dilakukan adalah:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Operasi Terpadu: Melibatkan Satpol PP untuk menyisir toko kelontong atau kios kosmetik yang beralih fungsi menjadi apotek ilegal.
Trisula Penegakan Hukum: Melacak aliran dana untuk memutus mata rantai distribusi hingga ke level distributor utama.
Transparansi Kasus: Membuka akses informasi kepada publik mengenai jumlah tangkapan dan proses hukumnya agar tidak ada kesan “masuk angin” dalam penanganan perkara.
Jika tindakan tegas tidak segera diambil, predikat “Brebes Surga Obat Ilegal” akan menjadi noda hitam yang menghancurkan masa depan daerah tersebut.
(Tim Redaksi)
Brebes, DN-II Suasana khidmat menyelimuti Dukuh Kopi, Desa Cikuya, saat aliran listrik resmi mengalir ke gedung TPQ dan MDTA Al-Huda, Minggu (22/02/2026). Pemasangan KWH listrik gratis melalui program TMMD Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes ini disambut haru oleh pengurus yayasan dan warga setempat.
Kepala Yayasan Al-Huda, Bapak Oji Syahroji (51), tidak mampu menyembunyikan rasa syukurnya saat menyaksikan petugas PLN melakukan instalasi meteran listrik di lembaga pendidikan yang ia pimpin.
Yayasan Al-Huda yang menaungi unit pendidikan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) dan MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah) ini ternyata memiliki sejarah panjang. Berdiri sejak tahun 2000, lembaga ini telah menjadi kawah candradimuka bagi pendidikan karakter anak-anak di Dukuh Kopi.
Namun, kendala fasilitas, terutama akses listrik mandiri, seringkali menjadi tantangan dalam proses belajar mengajar selama puluhan tahun.
“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada Bapak-bapak TNI dari Kodim 0713/Brebes. Sejak berdiri tahun 2000, hari ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi kami. Akhirnya kami mendapatkan pemasangan KWH listrik gratis,” ujar Oji Syahroji dengan suara bergetar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran listrik dengan daya 900 Watt ini akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan lebih dari 200 santri yang menimba ilmu di sana.
“Sekarang anak-anak santri bisa menggunakan fasilitas listrik dengan tenang. Tidak ada lagi kendala gelap kalau mendung atau kegiatan malam. Ini benar-benar hadiah luar biasa dari program TMMD untuk masa depan anak-anak kami,” tambah Oji.
Program pemasangan listrik gratis ini merupakan bagian dari sasaran fisik tambahan TMMD Reguler ke-127 yang bertujuan menyentuh aspek-aspek vital di masyarakat, termasuk pendidikan agama. Sinergi antara Kodim 0713/Brebes dengan instansi terkait membuktikan bahwa TNI hadir untuk memberikan solusi nyata atas kesulitan rakyat di sekelilingnya. (Rio/Pradista)
Brebes, DN-II Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes tidak hanya fokus pada akses jalan, tetapi juga menyasar perbaikan kualitas hidup warga melalui rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penyediaan fasilitas sanitasi. Minggu (22/02/2026).
Hingga pekan ketiga Februari 2026, Satgas TMMD terus menunjukkan komitmennya dalam menuntaskan pemugaran sejumlah rumah warga yang sebelumnya tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Salah satu penerima manfaat, Pak Tarsoni, kini dapat tersenyum melihat rumahnya yang dulu rapuh mulai kokoh kembali berkat gotong royong TNI dan masyarakat.
Dansatgas TMMD ke-127, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., menjelaskan bahwa bedah rumah ini adalah bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Brebes.
“Pembangunan desa harus menyentuh kebutuhan paling mendasar, yaitu hunian yang layak. Kami tidak hanya membangun dinding dan atap, tapi juga memastikan adanya sanitasi yang baik agar kesehatan keluarga, terutama anak-anak di Desa Cikuya, lebih terjaga,” tegas Dandim.
Selain RTLH, Satgas TMMD bersama personel Polri juga bersinergi membangun bak penampungan air bersih. Fasilitas ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan kesulitan air bersih yang sering melanda warga saat musim kemarau, sekaligus mendukung kemandirian warga dalam mengelola kebutuhan domestik dan peternakan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Progres fisik ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pj Gubernur Jateng (yang dalam kunjungannya diwakili oleh jajaran terkait) mengapresiasi percepatan rehabilitasi RTLH ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di pedesaan.
Dengan total waktu pengerjaan selama 30 hari, seluruh sasaran fisik termasuk RTLH dan fasilitas air bersih ditargetkan rampung 100% sebelum upacara penutupan pada pertengahan Maret mendatang. (Rio/Utsm)
BREBES, DN-II Setelah sempat stagnan selama dua tahun terakhir, Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes kini mulai menunjukkan taringnya. Di bawah nakhoda baru, lembaga ini berkomitmen memperkuat peran strategisnya sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat, tenaga pendidik, dan Pemerintah Daerah. (21/2/2026).
Reaktivasi dan Restrukturisasi Organisasi
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, Budi Anjar Pranoto, S.Pd., mengungkapkan bahwa meski kepengurusan periode 2022–2027 telah terbentuk, kendala manajerial dan keterbatasan anggaran sempat membuat organisasi ini “mati suri” pada rentang 2022 hingga 2023.
“Momentum perubahan terjadi pada akhir 2025. Seiring pergantian pemerintahan dan peninjauan kembali usulan dari berbagai unsur, SK tahun 2022 dikukuhkan kembali. Melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW), kami kini siap menjalankan amanah secara penuh,” ujar Budi saat memaparkan visi lembaga.
Tiga Pilar Peran Strategis
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dewan Pendidikan menegaskan posisinya bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai lembaga Advisory (Pemberi Pertimbangan). Fokus utamanya adalah memastikan kebijakan pendidikan di Brebes berbasis data lapangan dan tepat sasaran melalui tiga pilar:
Sumbangsih Pemikiran: Memberikan masukan kritis dan konstruktif kepada Bupati terkait arah kebijakan pendidikan.
Validasi Lapangan: Mendukung kebijakan Pemda dengan menyodorkan fakta riil dari kondisi sekolah-sekolah di pelosok Brebes.
Kemitraan Legislatif: Berkolaborasi dengan DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang berdampak langsung pada sektor pendidikan.
Mengurai Benang Kusut Gaji Guru PPPK
Isu krusial yang kini menjadi prioritas adalah ketimpangan regulasi mengenai penggajian Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Saat ini, terdapat perbedaan persepsi yang tajam antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Pusat mengarahkan pembayaran melalui dana BOS, sementara Pemerintah Daerah sempat merencanakan melalui APBD. Posisi kami jelas: kami mendorong sinkronisasi. Pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada kekuatan APBD, sehingga transparansi anggaran adalah harga mati agar guru tidak menjadi korban ketidakpastian,” tegas Budi Anjar.
Langkah Taktis: Aksi Jemput Bola
Sebagai langkah konkret, Dewan Pendidikan akan segera melakukan aksi turun ke lapangan dengan dua fokus utama:
Validasi Data: Melakukan pendataan akurat jumlah tenaga PPPK Antar Waktu guna mencegah kesalahan distribusi kebijakan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Edukasi Kebijakan: Mensosialisasikan dinamika aturan pusat-daerah kepada para guru untuk meredam miskomunikasi di tingkat bawah.
Dengan aktifnya kembali Dewan Pendidikan, masyarakat berharap kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupaten Brebes dapat terkawal secara lebih transparan dan berkeadilan.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Rencana penggabungan antara sekolah berbasis keagamaan (Madrasah) dengan sekolah umum terus menuai pro dan kontra di kalangan praktisi pendidikan. Meski wacana simplifikasi ini bertujuan baik, kebijakan tersebut diprediksi akan membentur tembok besar, terutama terkait tata kelola instansi yang sudah mengakar kuat. (21/2/2026).
Salah satu tenaga pendidik Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta asal Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, menyampaikan pandangannya saat ditemui di Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes baru-baru ini. Ia menilai karakteristik sistem pendidikan di Indonesia yang memiliki dua jalur birokrasi berbeda menjadi hambatan fundamental.
Persoalan Dualisme “Atap”
Hambatan utama yang paling disorot adalah perbedaan kementerian yang menaungi kedua jenis lembaga pendidikan tersebut. Menurutnya, menyatukan dua institusi yang berbeda “induk” bukan perkara mudah.
“Kalau untuk di Indonesia sepertinya sulit ya, karena masing-masing sudah punya ‘atap’ atau instansi yang menaungi sendiri-sendiri,” ujarnya kepada wartawan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk diketahui, saat ini jalur pendidikan formal di Indonesia terbagi menjadi dua komando:
Sekolah Umum: Berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Kemendikbudristek).
Madrasah: Berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag).
Rumitnya Sinkronisasi Administrasi
Selain faktor struktural, aspek administrasi menjadi poin krusial yang dianggap akan menghambat proses integrasi. Penyelarasan pangkalan data (database), sinkronisasi kurikulum, hingga sistem penggajian dan tunjangan guru antara Kemenag dan Dinas Pendidikan memerlukan proses birokrasi yang panjang dan rumit.
“Mungkin yang pertama dari sisi administrasinya yang akan sangat sulit disatukan,” tambahnya.
Meski terdapat potensi kemudahan birokrasi jangka panjang jika administrasi dipintu-satukan, sang guru memilih bersikap hati-hati. Ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai sentimen rekan sejawatnya terkait isu sensitif ini.
Hingga saat ini, wacana integrasi sekolah satu pintu masih menjadi diskusi hangat di level pusat maupun daerah. Bagi para pendidik, terutama di lingkungan madrasah, kepastian status dan penyederhanaan birokrasi tetap menjadi harapan utama, terlepas dari instansi mana yang nantinya akan memegang kendali penuh.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
You cannot copy content of this page