Pelaksanaan sidang bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga menghasilkan perwira TNI yang memiliki kualitas, integritas, serta kesiapan profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Melalui Sidang Pantukhir ini, TNI menegaskan komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul yang siap mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI, khususnya di bidang kesehatan militer dan penerbangan, guna menjaga kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI.
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
MRANGGEN, DN-II Tabir di balik pengelolaan Koperasi Merah Putih (KOPDES) Mranggen semakin terkuak lebar. Di tengah ancaman pengusiran pedagang yang jatuh tempo pada 10 Februari besok, terungkap angka perputaran uang yang sangat fantastis. Berdasarkan data tagihan Januari 2026, terdapat 34 pedagang yang nasibnya kini berada di ujung tanduk. Minggu, (8/2/2026).
Hasil kalkulasi tim redaksi menunjukkan bahwa KOPDES Mranggen diperkirakan menarik dana rutin dari 34 pedagang mencapai lebih dari Rp25 Juta setiap bulan, atau menembus angka Rp306 Juta per tahun. Angka ini murni berasal dari retribusi harian dan sewa bulanan yang dipungut dari para pencari nafkah di Komplek Pondok Majapahit 2.
“Ini angka yang sangat besar untuk ukuran pasar desa. Pertanyaannya, ke mana uang ratusan juta itu mengalir? Mengapa saat pedagang menunggak beberapa ratus ribu saja, koperasi langsung bertindak arogan dengan ancaman pengusiran?” tulis redaksi dalam kritiknya.
Dalam daftar tagihan Januari, total tunggakan dari 34 pedagang “hanya” sebesar Rp7.888.000. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan total pemasukan tahunan koperasi yang mencapai ratusan juta. Namun, pihak pengurus tetap bersikeras memberikan label merah dan mengancam akan mengambil alih lapak.
Kebijakan ini dinilai sebagai praktik “perampokan” ruang usaha rakyat secara sistematis. Dengan uang pendaftaran yang sudah disetor sebesar Rp650.000 per orang, koperasi seharusnya memiliki bantalan sosial untuk membantu anggota yang kesulitan, bukan justru menjadi eksekutor yang mematikan rezeki warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Redaksi mendesak Pemerintah Desa Mranggen dan Dinas Koperasi Kabupaten Demak untuk segera melakukan audit transparan. Bagaimana mungkin lembaga yang memungut lebih dari Rp300 Juta per tahun dari rakyat kecil tidak memiliki skema keringanan bagi anggotanya yang sedang terpuruk?
Rakyat Mranggen menunggu jawaban. Jangan biarkan koperasi yang seharusnya menjadi penolong, justru menjelma menjadi predator yang menghisap keringat pedagang kecil hingga kering.*(Red)
BANDUNG, DN-II Di balik kemegahan arsitektur Masjid Raya Al Jabbar, Kota Bandung, terdapat ratusan pekerja yang menggantungkan hidupnya di sana. Salah satunya adalah Naya, seorang karyawati yang telah mengabdi selama empat tahun di bawah bendera PT Impala Akbar Indo. (8/2/2026).
Dalam sebuah kesempatan bincang santai, Naya membagikan pengalamannya mengenai realita upah dan biaya hidup di Kota Kembang. Meski telah bekerja selama empat tahun, ia mengungkapkan bahwa penghasilannya masih mengacu pada standar Upah Minimum Regional (UMR) setempat.
Standar Upah yang Beragam
“Saya sudah kerja di sini empat tahun. Gajinya sesuai UMR Kota Bandung, sekitar Rp4.245.000,” ujar Naya.
Menariknya, saat disinggung mengenai perbandingan upah dengan daerah lain—seperti Brebes yang berada di kisaran Rp2,4 juta—Naya menilai angka tersebut tergolong kecil. Baginya, perbedaan standar upah antar kota adalah hal yang wajar mengingat biaya kebutuhan hidup di setiap daerah tidaklah sama.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Sedikit kalau Rp2,4 juta itu. Soalnya tiap kota kan UMR-nya beda-beda,” tambahnya.
Rasa Syukur di Tengah Kebutuhan Ekonomi
Meskipun kenaikan gajinya lebih didasarkan pada penyesuaian UMR tahunan dan bukan semata-mata karena masa kerja, Naya mengaku tetap merasa cukup. Saat ditanya apakah penghasilan sebesar Rp4,2 juta tersebut masih menyisakan tabungan atau “turah” dalam bahasa Jawa, ia menjawab dengan penuh rasa syukur.
“Alhamdulillah, ada (sisanya),” ucapnya tersenyum.
Kondisi ekonomi Naya juga terbantu oleh sang suami yang turut bekerja. Baginya, bekerja di lingkungan Masjid Al Jabbar bukan sekadar mencari nafkah, tapi juga bentuk kontribusi untuk membantu perekonomian keluarga kecilnya.
Lokasi Kerja: Masjid Al Jabbar, Kota Bandung.
Masa Kerja: 4 Tahun.
Perusahaan: PT Impala Akbar Indo.
Nominal Gaji: Rp4.245.000 (Sesuai UMR Kota Bandung).
Status: Menikah dan belum memiliki anak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026, praktisi hukum, akademisi, dan insan pers menegaskan bahwa sudah saatnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers direvisi secara komprehensif. Revisi tersebut dinilai mendesak guna menyesuaikan perkembangan zaman, dinamika teknologi informasi, serta tantangan dunia jurnalistik modern.
Praktisi Pers dan Hukum, Turnya, S.H., M.H., menyatakan bahwa regulasi pers yang ada saat ini lahir lebih dari dua dekade lalu, pada masa transisi reformasi. Sementara itu, ekosistem pers telah mengalami perubahan besar akibat digitalisasi, disrupsi media sosial, dan tantangan disinformasi.
“Tidak ada alasan lagi untuk menunda revisi Undang-Undang Pers. Aturan yang ada sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi kekinian. Revisi UU Pers harus diarahkan untuk memperkuat kemerdekaan pers, melindungi wartawan, serta menjamin keberlanjutan industri pers nasional,” tegasnya, Minggu, (8/2/26).
Menurutnya, revisi UU Pers bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pers, melainkan justru untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap insan pers dari berbagai bentuk kriminalisasi, intimidasi, serta tekanan ekonomi dan politik.
Dalam praktiknya, masih banyak wartawan yang menghadapi persoalan kesejahteraan, minimnya perlindungan kerja, serta ancaman hukum saat menjalankan tugas jurnalistik. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Semangat kemerdekaan pers harus sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan. Negara wajib hadir melalui regulasi yang adaptif, progresif, dan berkeadilan,” tambahnya.
Selain itu, revisi UU Pers juga perlu mengatur secara lebih tegas mengenai ekosistem media digital, perlindungan data, tanggung jawab platform, serta mekanisme penyelesaian sengketa pers yang lebih efektif dan modern.
Momentum Hari Pers Nasional 2026 diharapkan menjadi titik tolak bagi pemerintah dan DPR RI untuk segera memasukkan revisi UU Pers dalam program legislasi prioritas nasional.
“Kemajuan bangsa tidak dapat dilepaskan dari pers yang merdeka, profesional, dan sejahtera. Oleh karena itu, pembaruan Undang-Undang Pers adalah kebutuhan konstitusional yang tidak bisa ditunda-tunda lagi,” tutup Turnya.
Dengan semangat HPN 2026, seluruh elemen pers nasional diharapkan bersatu mendorong lahirnya regulasi pers yang lebih progresif demi terwujudnya demokrasi yang sehat, masyarakat yang cerdas, dan bangsa Indonesia yang lebih maju.
Reporter: Teguh
CIREBON, DN-II Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Jam’iyyah Anisul Basar, Desa Kaligangsa Wetan, Kabupaten Brebes, Dipimpin oleh Mbah Ireng melaksanakan kegiatan wisata religi menyisir makam wali Sunan gunung Jati di Cirebon tanah Jawa Barat, Sabtu (7/2/2026). Kegiatan ini bukan sekadar perjalanan spiritual biasa, melainkan membawa misi doa bersama untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Brebes.
Rangkaian Ziarah: Dari Cirebon hingga Panjalu
Rombongan memulai perjalanan dengan mengunjungi kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati di Cirebon. Berdasarkan pantauan di lokasi, para jemaah tiba menjelang waktu Maghrib dan langsung melaksanakan salat berjamaah sebelum melakukan prosesi ziarah.
Narasumber perwakilan rombongan menjelaskan bahwa rute perjalanan ini akan dilanjutkan menuju Banten untuk berziarah ke makam Syekh Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati.
“Setelah dari sini (Cirebon), kita langsung menuju Banten. Kemudian perjalanan akan berlanjut ke Panjalu untuk mengunjungi makam wali lainnya,” ungkapnya di sela-sela kegiatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengetuk Pintu Langit: Doa untuk Masalah Banjir dan Ekonomi
Lebih dari sekadar tradisi, wisata religi ini membawa harapan besar bagi warga Kaligangsa Wetan dan Kabupaten Brebes pada umumnya. Ada dua isu utama yang menjadi fokus doa para jemaah, yakni mitigasi bencana alam dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Keselamatan dari Bencana: Jemaah berdoa agar wilayah Brebes, khususnya titik-titik rawan, terhindar dari musibah banjir dan bencana alam lainnya.
Kesejahteraan Ekonomi: Merespons kondisi ekonomi yang tengah menantang, para jemaah sepakat menyelipkan doa khusus agar masyarakat Brebes diberikan kemudahan rezeki dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan ekonomi.
Dukungan untuk Kemajuan Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Jam’iyyah Anisul Bahar juga menyampaikan aspirasi dan dukungan spiritual bagi jalannya pemerintahan daerah. Mereka berharap di bawah kepemimpinan Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma (Mitha), kabupaten ini dapat terus tumbuh menjadi daerah yang lebih kuat.
“Harapan kami adalah mendapatkan keberkahan. Kami ingin mendoakan agar Kabupaten Brebes tetap maju. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Ibu Bupati Mitha, Brebes tetap hebat, semakin hebat, dan kuat,” pungkas narasumber.
Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antarwarga sekaligus menjadi pengingat akan nilai-nilai spiritual dalam membangun daerah.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Menjelang pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes, geliat ekonomi mulai dirasakan oleh para pedagang kecil. Salah satunya adalah Mashudi (35), pedagang bakso bakar asal Desa Kubangjati, Kecamatan Ketanggungan, yang rela “jemput bola” mengadu nasib di lokasi sasaran TMMD, Desa Cikuya, Sabtu (7/2/2026).
Mendengar kabar bahwa upacara pembukaan TMMD akan digelar pada 10 Februari 2026 mendatang, Mashudi sengaja bergeser ke Desa Cikuya. Saat ini, ia membuka lapaknya tepat di Poskamling depan Balai Desa Cikuya, titik strategis yang menjadi pusat aktivitas warga dan persiapan Satgas TNI.
Meski berjualan jauh dari kampung halaman, Mashudi tetap mempertahankan harga yang sangat terjangkau. Hal ini membuatnya langsung menjadi primadona bagi anak-anak sekolah dan warga sekitar.
“Sengaja saya ke sini karena infonya ada pembukaan TMMD tanggal 10 besok. Alhamdulillah, warga dan anak-anak sekolah di Cikuya sangat antusias. Jualan di depan Balai Desa ini strategis karena ramai orang lewat,” ujar Mashudi di sela kesibukannya membakar bakso.
Kehadiran Mashudi menjadi bukti nyata bahwa TMMD bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga membawa dampak ekonomi langsung bagi UMKM sekitar. Keramaian di lokasi proyek dan persiapan upacara pembukaan menarik minat para pedagang untuk meningkatkan omzet mereka.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga hari ini, stok dagangan Mashudi selalu habis terjual sebelum hari gelap. Kehadiran TNI di Desa Cikuya diharapkan tidak hanya membawa perubahan pada wajah desa, tetapi juga kesejahteraan bagi pedagang kecil seperti Mashudi.(Red/pen0713)
JAKARTA, DN-II Mengawali akhir pekan dengan semangat kolaborasi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menggelar pertemuan hangat bersama para alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang tergabung dalam organisasi Mata Garuda, Sabtu (7/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB ini menjadi ruang dialektika bagi para intelektual muda untuk menyelaraskan gagasan demi kemajuan bangsa.
Representasi Nasional dari Berbagai Sektor
Acara ini dihadiri oleh sekitar 200 alumni yang mewakili 38 provinsi di seluruh Indonesia. Keberagaman menjadi warna utama dalam diskusi ini, di mana para peserta berasal dari lintas angkatan (2015–2025) dan berbagai latar belakang profesi, mulai dari: 
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Akademisi (Guru & Dosen)
Profesional Swasta
Wirausahawan
Dari Gagasan Menuju Aksi Nyata
Lebih dari sekadar silaturahmi, diskusi mengalir pada isu-isu strategis mengenai kepemimpinan dan kontribusi konkret pasca-studi. Seskab Teddy dan para alumni membedah bagaimana potensi besar lulusan kampus terbaik dalam dan luar negeri ini dapat dioptimalkan untuk mendukung program-program strategis pemerintah.
“Alumni LPDP adalah bukti nyata bahwa investasi negara pada pendidikan bukan sekadar mengejar gelar akademis, melainkan tentang manifestasi pengabdian dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas,” ujar salah satu perwakilan peserta.
Komitmen “Aku Pasti Mengabdi”
Pertemuan ditutup dengan penguatan komitmen bersama. Semangat “Aku Pasti Mengabdi” bukan lagi sekadar slogan, melainkan janji kolektif para alumni untuk terus memberikan dampak nyata di daerah asal masing-masing, membawa perubahan dari Sabang sampai Merauke.
Aku pasti mengabdi!!
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kota Tegal, DN-II Langkah nyata demi keselamatan warga dilakukakan Polres Tegal Kota dengan merenovasi Jembatan Donggala di Kelurahan Tunon, Tegal Selatan. Jembatan yang berdiri sejak 1986 ini belum pernah direnovasi dan kondisinya dinilai cukup memprihatinkan
Jembatan penghubung di wilayah Rw 03 dan Rw 04 ini sebelumnya tidak memiliki pembatas, minim penerangan, dan permukaannya licin saat hujan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena jembatan kerap dilalui warga, termasuk pelajar yang menuju sekolah.
Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya mengatakan perbaikan jembatan sepanjang 5 meter dan lebar 3 meter ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap keselamatan masyarakat.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama kami. Jembatan ini sudah lama dan kondisinya cukup memprihatinkan, sehingga berpotensi membahayakan warga yang melintas, terutama anak-anak sekolah,” ujar AKBP Heru, Sabtu (7/2/2026).
Kapolres menegaskan, keberadaan jembatan yang lebih aman diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan, memperlancar mobilitas warga, dan menciptakan lingkungan yang lebih tertata. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Intinya, perbaikan ini untuk kepentingan masyarakat, agar lingkungan lebih aman dan akses utama bagi warga dan pelajar lebih nyaman,” tegasnya.
Lebih lanjut, AKBP Heru menambahkan, kegiatan ini sejalan dengan program Presiden Republik Indonesia dalam pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Perbaikan ini diharapkan berdampak positif bagi lingkungan dan meningkatkan keselamatan warga,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua RT setempat, Hasyim Ashari, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Polri terhadap keselamatan pengguna jembatan. Menurutnya, keterlibatan warga dalam proses pembangunan menjadi kunci kelancaran.
“Kami sangat menghargai perhatian Polri terhadap keselamatan warga. Warga pun ikut aktif dalam kerja bakti dan memantau pembangunan agar perbaikan jembatan berjalan lancar dan aman bagi semua,” ujar Hasyim. ( Bim )
Jayawijaya, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan kesiapan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan. Pembangunan tersebut mencakup sejumlah fasilitas utama, di antaranya Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Saat ini, proses pembangunan KIPP telah memasuki tahap detail engineering design (DED) atau rancang bangun rinci.
Ribka menyampaikan hal tersebut kepada awak media usai meninjau lokasi KIPP Papua Pegunungan di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Jayawijaya. Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan persiapan groundbreaking Aula Sekolah Tinggi Alkitab (STA)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tom Bozeman, Sinakma, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (6/2/2026).
“Kami terus dorong di pusat, kemungkinan tahun inilah, kita sudah bisa mulai pembangunan. Jadi dari semua daerah DOB hanya Papua Pegunungan. Jadi Puji Tuhan, Pak Gubernur dengan Pak Sekda, dan semua jajaran sudah clear kriterianya, semua sudah memenuhi syarat, DED-nya sudah,” katanya.
Ribka menjelaskan, tahapan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kementerian teknis, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Setelah DED, proses akan berlanjut ke tahap lelang hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan. Ia menegaskan, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, seluruh kantor Daerah Otonomi Baru (DOB) ditargetkan sudah operasional pada 2027.
“Nanti pembagian tugasnya ada, pemerintah pusat kerja apa, pemerintah daerah kerja apa. Nanti Pak Kadis PU, Pak Sekda, pemerintah pusat bangun fisik biasanya, tetapi perabot isi di dalam itu adalah tugas dari pemerintah daerah. Termasuk kantor-kantor lainnya, isinya, itu yang nanti dilakukan oleh teman-teman di daerah,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain meninjau KIPP, kunjungan Ribka juga terkait rencana pembangunan Aula STA Tom Bozeman. Pihaknya menyebutkan, permintaan pembangunan aula tersebut disampaikan pihak sekolah saat kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu.
“Nanti soal namanya kita masih tetap, masih pakai, Aula STA Tom Bozeman Wamena. Waktu itu secara spontanitas Pak Menteri Perumahan minta kepada pihak sekolah bagaimana bisa berikan nama Aula Prabowo. Tetapi kita timbang ini harus [izin] karena nama Presiden, jadi kita harus izin dulu kepada Pak Presiden,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ribka didampingi Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok D. Siep, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Panggabean, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Red
Deli Serdang, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyambut kedatangan rombongan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (6/2/2026). Mereka merupakan praja yang ditugaskan pada gelombang kedua untuk membantu pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.
Dalam arahannya, Bima menekankan kepada praja untuk memfokuskan pemulihan pada kawasan permukiman warga Aceh Tamiang. Langkah ini merupakan kelanjutan setelah area perkantoran pemerintah ditangani oleh praja yang ditugaskan pada gelombang sebelumnya.
“Namun demikian target operasi dari kalian berbeda. Bila adik-adik kalian [pada gelombang pertama] fokus pada kantor pemerintahan, kalian akan fokus kepada pemukiman-pemukiman,” jelas Bima.
Ia menjelaskan, gelombang sebelumnya telah berhasil menuntaskan pemulihan fasilitas publik di tengah kondisi keterbatasan air dan listrik. Kini, praja gelombang kedua akan melanjutkan estafet perjuangan dengan kondisi tempat tinggal yang lebih layak di kompleks pemerintahan yang telah dibersihkan. Namun, bukan berarti tanpa tantangan karena mereka akan lebih intensif berinteraksi dengan masyarakat di lapangan.
“Ini medannya tidak kalah berat, malah mungkin lebih berat karena di pemukiman warga dan juga berkomunikasi, berinteraksi dengan warga,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, Bima juga menegaskan bahwa penugasan ini merupakan momentum berharga bagi praja untuk menguji solidaritas, kepemimpinan, dan inisiatif dalam membantu masyarakat. Ia mengingatkan praja agar selalu menjaga kesehatan fisik dan mental. Selain itu, mereka juga harus menjaga nama baik institusi karena kehadiran mereka di lokasi bencana mencerminkan kehadiran negara.
“Jaga nama baik Kemedagri, jaga nama baik IPDN dan sekali lagi jaga nama baik Kemendagri, jaga nama baik IPDN dan kalian adalah representasi dari negara,” pungkasnya.
Red
You cannot copy content of this page