TAPUNG, DN-II Aksi main hakim sendiri yang berujung pengeroyokan brutal kini resmi masuk ranah hukum. Keluarga korban telah melaporkan secara resmi para terduga pelaku pengeroyokan ke Polsek Tapung, menyusul tindakan kekerasan yang dinilai tidak manusiawi dan melampaui batas kewajaran. (24/1/2026).
Untuk kepentingan pembuktian hukum, korban telah menjalani visum et repertum oleh tim medis Puskesmas Tapung. Hasil pemeriksaan mengungkap fakta serius: lebih dari sepuluh titik luka ditemukan di tubuh korban, yang terindikasi akibat benturan benda keras maupun benda tumpul. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa korban mengalami kekerasan fisik secara beramai-ramai.
Tim penasihat hukum korban dari Kantor Hukum Syafrudin Simbolon, SH., MH & Rekan menegaskan bahwa pendampingan hukum dilakukan bukan untuk membenarkan tindak pidana apa pun.
“Kami tidak membela kejahatan. Namun yang kami bela adalah hak asasi manusia. Tidak seorang pun boleh diperlakukan secara kejam, disiksa, atau dianiaya secara beramai-ramai. Hukum tidak boleh ditegakkan dengan cara kekerasan, apalagi dengan tindakan yang menyerupai pembantaian,” tegas Syafrudin.
Lebih lanjut, Syafrudin secara tegas menantang aparat penegak hukum untuk segera bertindak berdasarkan laporan dan alat bukti yang telah ada.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Laporan sudah resmi, visum sudah jelas, luka korban nyata. Kami menantang secara hukum agar polisi segera meringkus para terduga pelaku pengeroyokan. Jangan ada pembiaran dan jangan ada kesan tebang pilih. Negara hukum tidak boleh tunduk pada kekerasan massa,” ujar Syafrudin.
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), perbuatan pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum berpotensi kuat dijerat Pasal 262 KUHP Nasional, yang mengatur tentang kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama.
Pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Apabila kekerasan tersebut mengakibatkan luka, ancaman pidana dapat ditingkatkan.
Jika mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidana lebih berat sesuai tingkat akibat yang ditimbulkan.
Selain itu, setiap orang yang turut serta, membantu, memprovokasi, atau berada dalam peran aktif saat kekerasan terjadi, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun tidak melakukan pemukulan secara langsung.
Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dalam pengeroyokan tidak dapat berlindung di balik kerumunan atau dalih emosi sesaat.
Tim kuasa hukum menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan di Polsek Tapung, namun menegaskan bahwa ketegasan dan kecepatan aparat menjadi ukuran hadirnya negara dalam melindungi hak asasi manusia.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa amarah massa bukan hukum, dan kekerasan bukan keadilan. Negara hukum berdiri untuk menindak, bukan untuk membiarkan. (Pajar Saragih).
Published : Tim Redaksi Prima
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tapanuli Tengah, DN-II Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meninjau lokasi terdampak bencana di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (24/1/2026). Dalam peninjauan itu, Tito mengapresiasi progres pemulihan yang berjalan dengan baik, terlihat dari telah berfungsinya jembatan sementara serta aktivitas alat berat yang membantu normalisasi sungai dari sedimentasi.
“Sungai yang tadinya sedimen, penuh, sehingga air-air tidak bisa mengalir, ini dibersihkan sedimennya menggunakan alat berat, dan kemudian dibersihkan menjadi tanggul. Sehingga kalau terjadi banjir lagi, ya paling tidak tanggulnya bisa membuat untuk bertahan,” ujar Tito kepada awak media di sela kunjungannya tersebut.
Dalam kunjungan itu, Tito menyaksikan langsung upaya pemerintah daerah (Pemda) setempat dalam memanfaatkan sedimentasi sungai sebagai tanggul sementara. Ia berharap, kebijakan serupa dapat direplikasi oleh daerah terdampak bencana lainnya di Provinsi Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), serta Sumut.
“Nah ini mungkin model seperti ini kita kerjakan, bukan hanya di Sumatera Utara, tapi juga di Aceh, Sumatera Barat. Daripada [sedimentasi] didiamkan saja. Ini saya kira yang akan kita kerjakan,” imbuhnya.
Tito menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu yang telah mempercepat upaya normalisasi sungai dengan memanfaatkan sedimentasi. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU), BPI Danantara, jajaran TNI-Polri, serta pihak terkait lainnya atas dukungan dalam mendorong pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapteng.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya salut dengan ide ini. Air bisa lancar, aliran sungai bisa normal, tapi sedimennya digunakan sebagai tanggul,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi upaya pemulihan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tapteng. Di daerah tersebut, para pihak terkait terus mendorong perbaikan dan pembersihan di sejumlah sekolah yang terdampak bencana. Adapun selama pemulihan tersebut, para siswa dan guru melaksanakan proses belajar mengajar sementara di tenda darurat yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam kesempatan itu, Tito mengatakan akan terus mendorong percepatan pemulihan di kawasan tersebut. Dengan demikian, proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan optimal.
“Teman-teman TNI juga, murid-murid bergerak. Semua gotong royong, relawan juga … banyak membantu. Terima kasih kepada semua relawan, ya. Mohon kita semua bergerak untuk menormalisasi kembali sekolah-sekolah agar bisa kembali [melakukan belajar mengajar dengan normal] secepat mungkin,” tandasnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, serta pihak terkait lainnya.
Red
Tapanuli Tengah, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meninjau secara langsung Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sipansihaporas di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (24/1/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan daya listrik pascabencana tetap terpenuhi. Ia menyebut banjir yang melanda Provinsi Sumut menyebabkan aliran air yang sangat deras, disertai kayu-kayu gelondongan dan lumpur yang menutupi sejumlah wilayah terdampak. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu operasional infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk PLTA Sipansihaporas yang menjadi salah satu penopang pasokan listrik.
“Kita ada di PLTA Sipansihaporas. PLTA ini fungsinya sebagai back up untuk menambah tenaga PLN ya, jaringan listrik untuk wilayah Sumatera. Utamanya tentu Sumatera Utara,” katanya.
Tito menjelaskan, meski dihadang bencana, struktur PLTA Sipansihaporas mampu bertahan dan tetap dapat membantu masyarakat yang berada di dataran yang lebih rendah. Apabila PLTA jebol, gelondongan kayu berpotensi menerjang wilayah di bawahnya, termasuk Tapanuli Tengah dan kawasan lain seperti Sibolga. Menurutnya, PLTA ini memiliki struktur yang kuat, meskipun tetap diperlukan pengujian untuk memastikan tidak adanya gangguan akibat bencana yang terjadi.
“Kemudian, saya juga sudah koordinasi dengan beliau dari PLN, yang mengawasi PLTA ini, debit air cukup untuk mengeluarkan kapasitas watt yang sama, dan fungsinya adalah back up,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga mengapresiasi kerja keras berbagai pihak, khususnya jajaran TNI, sehingga kondisi di lokasi secara umum sudah dapat tertangani. Meski demikian, masih terdapat sisa gelondongan kayu dan sedimen yang perlu dibersihkan. Ia menegaskan pentingnya dukungan dari pihak terkait, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, untuk memberikan perhatian lebih terhadap wilayah tersebut.
“Dan tentunya dari Danantara, kita semua bekerja keras. Menteri PU juga mungkin perlu membantu, untuk kayunya ini Menteri Kehutanan, perlu kita clear-kan. Sehingga daerah ini dapat berfungsi penuh, dan strukturnya bisa tetap terjaga. Kalau terjadi apa-apa lagi strukturnya tetap kuat,” ungkapnya.
Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi sejumlah pemangku kebijakan terkait, antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, serta Assistant Manager Engineering PLTA Sipansihaporas Immanuel Siahaan.
Red
Tapanuli Tengah, DN-II Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung kondisi SDN 155678 Hutanabolon 2, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (24/1/2026). Tito juga sekaligus berdialog dengan Kepala Sekolah Ramiannum Tambunan mengenai kondisi sekolah pascabanjir.
Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Ia menanyakan langsung kondisi sekolah, jumlah murid, serta situasi kegiatan belajar-mengajar yang saat ini masih berlangsung di tenda darurat.
“Kita berada di sekolah SD yang jumlah murid SD-nya berapa, Bu?” tanya Tito.
Kepala Sekolah Ramiannum Tambunan menjelaskan, sekolah tersebut memiliki 165 murid, dengan 12 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 guru honorer. Ia menyampaikan bahwa sekolah terdampak banjir dan sempat dipenuhi lumpur, meski tidak mengalami kerusakan berat.
Saat ini, proses belajar-mengajar masih dilakukan di dua tenda darurat bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kursi dan sebagian perlengkapan belajar masih menggunakan fasilitas yang tersisa dari sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Sekarang masih belajar di tenda, Pak. Karena ruang kelas masih dalam proses pembersihan dan perbaikan,” ujar Ramiannum.
Tito mengapresiasi kerja cepat pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, serta relawan dalam membersihkan dan memperbaiki sekolah. Ia juga menyoroti semangat gotong royong para pihak yang ikut membantu pemulihan.
Namun, ia mencatat bahwa kondisi belajar saat ini masih belum ideal karena beberapa kelas masih harus digabung, sehingga proses pembelajaran belum bisa berjalan maksimal. “Secepat mungkin kembali ke sekolahnya dan pembagian kelasnya jelas, sehingga proses belajar-mengajarnya akan lebih lancar,” kata Tito.
Dalam dialog tersebut, Tito juga menanyakan langsung apa saja kebutuhan mendesak sekolah. Ramiannum menyampaikan banyaknya perabot sekolah (mebel) yang rusak atau hancur, termasuk komputer, laptop, dan perangkat pengeras suara.
“Kalau kami, Pak, masih banyak yang kurang. Mebel hancur semua, komputer, laptop, dan juga loudspeaker,” ungkapnya.
Mendengar hal itu, Tito langsung merespons dan menyatakan akan mengoordinasikan kebutuhan tersebut dengan Pemda dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). “Nanti akan kami pikirkan bersama Pak Gubernur, Pak Bupati, dan akan saya sampaikan ke Mendikdasmen,” ujar Tito.
Ia pun menyemangati pihak sekolah agar tetap tabah dan optimistis. Tito menargetkan proses perbaikan dapat dipercepat agar kegiatan belajar-mengajar bisa segera kembali normal. “Sabar, tetap semangat ya, Bu. Kita usahakan secepat mungkin,” pungkasnya.
Red
Aceh Tamiang, DN-II Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Dusun Damai, Gampong Batang Ara, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (23/1/2026). Penyaluran bantuan tersebut dilakukan setelah menyerahkan bantuan di Dusun Sunting, Kabupaten Aceh Tamiang.
Adapun bantuan yang disalurkan oleh Tri Tito di Gampong Batang Ara diberikan kepada total 169 KK. Bantuan itu berupa 169 paket perlengkapan ibadah, 122 paket perlengkapan sekolah, 169 unit kompor satu tungku, 40 dus minyak goreng, 100 set ember dan gayung, 10 dus sabun mandi, 10 dus sabun cuci pakaian, 100 kasur, 100 paket makanan anak-anak, 700 masker, serta 100 tumbler. Selain barang, TP PKK Pusat juga memberikan bantuan uang tunai kepada para korban.
“Selain doa, juga kami membawa sedikit bantuan yang mungkin, ya paling tidak kalau ada kasur Ibu malam ini bisa tidur lebih nyenyak, kalau tidak, kalau ada kompor nanti waktu puasa kan [ibu-ibu] bisa masak sendiri. Kemudian juga ada ember untuk air bersih, kemudian perlengkapan sekolah anak-anak, dan juga ada Al-Qur’an dan juga alat salat,“ ucap Tri Tito.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Tri Tito kepada sejumlah perwakilan masyarakat Gampong Batang Ara. Penyerahan simbolis tersebut dilakukan dengan memberikan 10 item pada setiap kategori bantuan kepada sejumlah perwakilan masyarakat. Selain itu, turut disalurkan bantuan uang tunai kepada masyarakat terdampak.
“[Semoga] mungkin dari kami [bantuan ini] dapat membantu, oleh sebab itu kami harap dapat diterima dengan baik [oleh masyarakat],” tandas Tri Tito.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Ketua TP PKK Provinsi Aceh Marlina Usman, Ketua TP PKK Kabupaten Aceh Tamiang Yuyun Armia, serta sejumlah pengurus TP PKK Pusat.
Red
Jakarta Barat, DN-II Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat yang terdampak bencana banjir, Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan kegiatan Bakti Kesehatan berupa pengecekan kesehatan, pengobatan umum, pembagian vitamin, serta trauma healing kepada warga terdampak banjir.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat, 23 Januari 2026, mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai, bertempat di Masjid Al Khoiri, Jalan Daan Mogot RT 004/005, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
Bakti kesehatan ini melibatkan tenaga medis dan personel Polri dari Sidokkes Polres Metro Jakarta Barat, di antaranya dr. Nancye Lorein, Bripka Palupi, Brigadir Dwi Ardiyanto, Bripda Adel, serta Rifai, yang dengan penuh empati melayani masyarakat satu per satu. 
Kasi Dokkes Polres Metro Jakarta Barat dr. Nancye Lorein mengatakan Sebanyak 30 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan, terdiri dari 12 laki-laki dan 18 perempuan.
” Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa keluhan kesehatan yang umum dialami pasca banjir, seperti ISPA, hipertensi, penyakit kulit, hingga gangguan pencernaan. Seluruh warga mendapatkan penanganan medis awal serta vitamin guna menjaga daya tahan tubuh,” ujarnya
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain pelayanan medis, kegiatan ini juga diisi dengan trauma healing untuk membantu memulihkan kondisi psikologis warga, terutama pasca musibah banjir yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan sehari-hari mereka.
Melalui kegiatan bakti kesehatan ini, diharapkan kehadiran Polri dan tenaga medis dapat memberikan rasa aman, kepedulian, serta semangat baru bagi masyarakat untuk kembali menjalani aktivitas secara normal.
Red/Hms
Jakarta, DN-II Humas BKN, Proses akreditasi lembaga penilaian kompetensi yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapatkan apresiasi mendalam dari berbagai kalangan. Pemberian akreditasi sendiri dinilai sebagai instrumen penting untuk memastikan setiap lembaga memiliki standar yang seragam dalam memotret potensi ASN guna mendukung percepatan transformasi birokrasi nasional.
Kepala Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Riyadi, menyebutkan bahwa keberhasilannya meraih akreditasi dengan nilai A adalah sebuah amanah besar dan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas.
“Akreditasi BKN luar biasa untuk memberikan motivasi bagi kami. Instrumennya sangat _challenging_, tapi syukurlah kami bisa memenuhi semuanya. Ini adalah amanah dari negara melalui BKN,” ungkap Riyadi, saat penyerahan sertifikat akreditasi kepada 25 Lembaga Penilaian Kompetensi ASN, Jumat (23/01/2026) di BKN Pusat, Jakarta.
Sentimen positif ini juga disampaikan oleh lembaga penyelenggara penilaian kompetensi instansi daerah. Kepala BKPSDM Kota Palembang, Muhammad Yanuarpan Yany menilai akreditasi BKN ini menjadi modal utama bagi pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas SDM. Ia berkomitmen menyelaraskan tes kompetensi dengan visi Asta Cita Presiden.
“Ini menjadi dasar dalam ajang seleksi bagi ASN di lingkungan Pemkot Palembang dengan cara-cara baru dan inovatif. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang cepat, mudah, dan bahagia, ” jelas Yanuar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari perspektif perwakilan Lembaga penyelenggara penilaian kompetensi Perguruan Tinggi, Dani Yoselisa perwakilan UIN Mahmud Yunus Batusangkar menekankan bahwa kredibilitas dan objektivitas poin penilaian BKN sudah berbasis data riil. “Elemen yang dinilai tidak bisa diakali sehingga menggambarkan bahwa penilaian akreditasi di lembaga ini benar-benar serius dan tidak main-main,” tegas Dani.
Perwakilan lembaga penyelenggara penilaian kompetensi sektor swasta juga memberikan tanggapan serupa. Corien Akwari dari PT Corien Center International menyoroti nilai tambah dari umpan balik (feedback) yang konstruktif dari BKN selama proses. “Penilaiannya sangat objektif dan adil. Kami mendapat banyak masukan mengenai apa yang harus dikembangkan. Ini membuktikan bahwa BKN memang membutuhkan lembaga yang benar-benar profesional untuk menghasilkan ASN berkualitas,” ujar Corien.
Pada kesempatan yang sama, harapan agar akreditasi ini berkelanjutan disampaikan oleh Yulias Untari, Asesor Madya Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, akreditasi vital untuk mendukung Asta Cita dan menjaga kredibilitas lembaga penilaian kompetensi.
Dengan diserahkannya sertifikat kepada 25 lembaga terakreditasi, BKN mengukuhkan perannya dalam reformasi sistem asesmen ASN. Langkah ini diharapkan dapat segera mengimplementasikan instrumen penilaian yang lebih efektif, berkualitas, dan mampu mencetak lebih banyak kader ASN unggul di masa depan, sesuai dengan arahan Presiden.
Red/Casroni
Jakarta, DN-II Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi menyerahkan Sertifikat Akreditasi kepada 25 (dua puluh lima) Lembaga Penilaian Kompetensi di Aula Gedung I Kantor BKN Pusat, Jakarta. Penyerahan akreditasi ini merupakan wujud komitmen BKN dalam menjamin mutu dan standar pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional dan akuntabel serta memberikan gambaran kompetensi ASN yang akurat.
Kepala BKN, Prof. Zudan Arif dalam sambutannya menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap sistem asesmen kompetensi ASN. Ia menekankan bahwa reformasi harus menciptakan kemudahan, bukan menghadirkan kerumitan baru bagi para ASN. “Reformasi asesmen harus memberikan gambaran kompetensi yang akurat untuk mendukung pengembangan karier ASN, bukan justru mempersulit prosesnya. Jika yang menyulitkan adalah regulasinya, maka regulasinya harus diubah,” tegas Zudan pada Jumat (23/1/2026).
Lebih lanjut, Kepala BKN menjelaskan bahwa esensi dari reformasi ini adalah untuk menciptakan ekosistem penilaian yang lebih baik bagi generasi ASN mendatang. Menurutnya, sistem yang baru harus berorientasi pada kecepatan, efisiensi, dan kebahagiaan sumber daya manusia aparatur. 
Di kesempatan tersebut, Kepala BKN juga mengungkapkan bahwa generasi baru ASN harus mendapatkan lebih banyak kemudahan, lebih cepat, dan pada akhirnya akan membuat lebih bahagia. “Materi asesmen harus diarahkan untuk mencari kader terbaik, yang cara berpikir dan hatinya selalu berorientasi pada kemudahan dan menyelesaikan pekerjaan secara efektif, serta mampu membahagiakan orang lain, bukan mempersulit,” paparnya.
Zudan juga menekankan bahwa perubahan signifikan hanya dapat dicapai dengan meninggalkan pola kerja lama. Ia mendorong agar reformasi dimulai dari perubahan instrumen dan alat ukur asesmen, sehingga selaras dengan visi besar reformasi birokrasi.
“Tidak mungkin kita mendapatkan hasil yang baru dengan cara kerja yang lama. Sesuatu yang baru hanya dapat diraih apabila kita mengubah cara kerjanya,” ujarnya mengingatkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pada akhir acara, Kepala BKN menyampaikan penghargaan dan ucapan selamat kepada 25 Lembaga Penilaian Kompetensi yang telah berhasil memperoleh sertifikat akreditasi. Ia berharap lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi mitra strategis BKN dalam menerjemahkan visi reformasi asesmen menjadi instrumen penilaian yang lebih cepat, efektif, dan berkualitas tinggi.
Penyerahan sertifikat akreditasi ini menandai langkah awal sinergi antara BKN dan Lembaga Penilaian Kompetensi dalam membangun sistem penilaian kompetensi ASN yang lebih adaptif, berorientasi pada hasil, dan mendukung terwujudnya ASN yang berintegritas, kompeten, dan melayani.
Red/Casroni
TEGAL, DN-II Menjadi Anak Buah Kapal (ABK) spesialis pancing cumi ternyata memiliki dinamika ekonomi yang unik. Di balik risiko tinggi melaut selama berbulan-bulan, terselip skema pendapatan yang menjanjikan, meski sekilas terlihat jauh di bawah standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMR). (24/1/2026).
Mas Sus, seorang pelaut asal Desa Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, berbagi pengalamannya mengenai realita ekonomi di atas kapal. Pria yang kerap berangkat dari Pelabuhan Muara Reja Kita Tegal ini, menjelaskan bahwa sistem pengupahan ABK kapal cumi tidak bisa hanya dilihat dari gaji harian saja.
Melawan Stigma Gaji di Bawah UMR
Secara administratif, upah harian seorang ABK kapal cumi memang tergolong kecil, yakni sekitar 30.000 per hari. Jika dikalkulasi secara bulanan, angka ini memang berada di bawah UMR Kabupaten Tegal yang menyentuh angka 2,4 juta rupiah . Namun, industri perikanan memiliki mekanisme “uang di depan” atau kasbon.
“Sebelum kapal berangkat, kami biasanya diberikan uang kasbon sebesar Rp4 juta. Uang ini berfungsi sebagai pegangan bagi keluarga yang ditinggalkan di rumah selama kami melaut,” ujar Mas Sus saat diwawancarai.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bonus Produksi: Kunci Kesejahteraan Pelaut
Pendapatan sesungguhnya baru akan terlihat saat kapal bersandar kembali ke dermaga setelah beroperasi. Menurut Mas Sus, faktor penentu utama kesejahteraan mereka adalah hasil tangkapan, bukan sekadar upah harian.
Pada pelayaran terakhirnya selama empat bulan, Mas Sus berhasil membawa pulang uang bersih sebesar 20 juta rupiah . Angka tersebut didapat setelah seluruh hasil penjualan tangkapan dikurangi potongan hutang kasbon di awal keberangkatan.
“Total bersih Rp 20 juta itu sudah murni milik saya. Selama di laut, biaya makan dan kebutuhan pokok lainnya sepenuhnya ditanggung oleh pemilik kapal, jadi tidak ada pengeluaran lagi,” tambahnya.
Produktivitas di Tengah Laut
Kesuksesan membawa pulang puluhan juta rupiah tersebut berbanding lurus dengan kerja keras di lapangan. Mas Sus mencatat, dalam satu trip perjalanan, ia mampu memancing sekitar 2 ton cumi secara mandiri. Di dalam kapal tersebut, ia bekerja bersama tim yang terdiri dari 10 orang, termasuk Tekong (nakhoda).
Ringkasan Operasional ABK Kapal Cumi:
Home Base: Muara Angke, Jakarta.
Durasi Melaut: ± 4 Bulan.
Sistem Pendapatan: Gaji Harian + Kasbon + Bagi Hasil Tangkapan.
Rata-rata Tangkapan: 2 Ton per orang.
Estimasi Pendapatan Bersih: Rp5.000.000 per bulan (diterima akumulatif setelah potong kasbon).
Kisah Mas Sus memberikan gambaran bahwa profesi ABK bukan hanya soal otot, tapi juga soal ketahanan mental menghadapi isolasi di laut demi stabilitas ekonomi keluarga. Meski harus jauh dari rumah, hasil yang dibawa pulang mampu menutupi kebutuhan hidup jauh di atas pendapatan rata-rata buruh darat pada umumnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
BOGOR, DN-II Peredaran obat keras golongan G di wilayah Kabupaten Bogor kian merajalela dan mengancam masa depan generasi muda. Praktik ilegal ini ditemukan di Kecamatan Jasinga, di mana sebuah warung yang menyamar sebagai toko sembako nekat menjual Tramadol secara bebas.
Warung yang berlokasi di Jalan Nasional 11, Kampung Petey, Desa Kalong Sawah tersebut diduga kuat telah lama menjajakan “pil setan”. Meski keresahan warga telah memuncak dan berkali-kali dilaporkan, aktivitas terlarang ini terkesan luput dari tindakan tegas aparat penegak hukum (APH).
Kedok Sembako, Target Anak Muda
Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Alih-alih melayani pembeli kebutuhan pokok, warung ini justru menjadi titik kumpul para pemuda yang mencari akses mudah obat penenang tanpa resep medis.
“Yang dibeli bukan makanan atau jajanan, tapi obat. Anak-anak muda sering berkumpul di situ. Kami sangat khawatir dampaknya terhadap keamanan lingkungan dan kesehatan mental generasi kita,” ungkap seorang warga berinisial G, Sabtu (24/1/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Warga lain yang meminta identitasnya dirahasiakan menambahkan bahwa transaksi sering dilakukan secara tertutup dan kerap memicu keributan. Masyarakat mulai mempertanyakan mengapa praktik yang sudah menjadi rahasia umum ini seolah dibiarkan tanpa penindakan nyata.
Ancaman Pidana dan Kesehatan
Secara medis, Tramadol merupakan obat keras golongan G yang penggunaannya wajib di bawah pengawasan dokter. Penyalahgunaan obat ini tanpa indikasi medis yang jelas dapat menyebabkan ketergantungan kronis hingga kerusakan organ.
Secara hukum, para pelaku pengedar obat ilegal ini terancam jeratan berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 435 serta Pasal 436 ayat (1) dan (2), pelaku dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun atau denda hingga Rp5 miliar. Selain itu, praktik ini juga bersinggungan dengan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Menanti Ketegasan Polsek Jasinga
Hingga saat ini, pasokan obat tersebut diduga berasal dari jaringan luar daerah yang mendistribusikan barang tanpa jalur resmi. Masyarakat kini mendesak Polsek Jasinga dan Polres Bogor untuk segera turun tangan melakukan penggerebekan dan penegakan hukum secara transparan.
“Kami butuh aksi nyata, bukan sekadar imbauan. Jangan sampai lingkungan kami rusak karena pembiaran terhadap peredaran obat keras ini,” tegas warga setempat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah-langkah penanganan kasus yang tengah memicu kegaduhan publik tersebut.
(Redaksi)
You cannot copy content of this page