Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkap tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia untuk melangkah menjadi negara maju. Menurutnya, Indonesia saat ini berada di titik krusial atau simpang jalan, dengan peluang besar dalam 20 tahun ke depan, namun masih dibayangi pekerjaan rumah utama, yakni keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
Menurutnya, sejarah menunjukkan hanya 34 negara yang berhasil naik kelas menjadi negara maju, sementara 108 negara lainnya gagal melampaui status berpendapatan menengah. Hal tersebut disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker dalam Talkshow Kompetisi Ekonomi (KOMPeK) ke-28 yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI).
“Banyak negara itu enggak lolos, 108 negara enggak lolos, enggak naik tingkat. Dari kelas bawah ke kelas menengah tapi enggak bisa loncat ke atas. Kalau kita gagal memanfaatkan apa yang ada saat ini, maka kita enggak bisa menjadi negara maju,” katanya di Auditorium BPSDM Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dia melanjutkan, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi negara maju, bukan semata soal kebanggaan, melainkan juga menyangkut kesejahteraan ekonomi. Saat ini, perjuangan Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri, ekonom, entrepreneur, dan pengusaha, yaitu membawa Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah. Prediksi tersebut pun didasarkan pada data dari lembaga kredibel seperti World Bank, The Economist, dan Goldman Sachs.
“Nah tapi menuju ke situ, itu enggak mudah. Kalau saya mencatat ya, kalau kita pelajari Singapura, Korea Selatan, kemudian beberapa negara di Asia Timur lain. Yang bisa cepat naik kelas itu kenapa? Satu, adanya visi nasional yang konsisten. Jadi, itu terus dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya,” terangnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Syarat kedua, lanjut Bima, adalah kemandirian ekonomi. Menurutnya, tidak ada negara hebat yang bergantung pada pihak lain, sehingga Indonesia harus membangun kekuatan ekonominya sendiri. Syarat ketiga adalah kepemimpinan yang efektif dan solid di semua level pemerintahan. Kemudian syarat terakhir adalah kolaborasi dan inovasi. Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan tidak bisa dijalankan secara sendiri-sendiri.
“Bahkan sekarang ada hal yang jauh lebih penting dari kolaborasi yaitu co-creation. Kalau kolaborasi itu ya pemerintah mengundang aja komunitas atau swasta. Tapi kalau co-creation mendesain sama-sama, merancang sama-sama,” ungkapnya.
Ia juga merinci sejumlah ciri negara maju, di antaranya tidak ada warga yang tertinggal (no one is left behind), partisipasi masyarakat yang kuat, serta pembangunan berkelanjutan dengan perspektif jangka panjang. Menurutnya, tidak ada jalan pintas untuk mencapai status tersebut.
“Jalannya panjang berliku. Tapi kalau kita serius, insyaallah bisa,” tandasnya.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, Sekretaris BPSDM Kemendagri Afrijal Dahrin, serta Ketua BEM FEB UI Jundi Al Muhandis.
Hadir pula empat narasumber lainnya, yakni Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian Wulan Aprilianti Permatasari; Executive Vice Chairman of Planet Carbon & Advisory Board Member, MIT Kuo Sharper Ridzki Kramadibrata; Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko; Founder Ruang Tumbuh Psychological Service Center Irma Gustiana A.; serta Founder Youth Laboratory Indonesia Muhammad Faisal.
Red
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) menjadi instrumen utama pemerintah dalam mempercepat kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) melalui pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah (Pemda), khususnya dalam mendorong inovasi pelayanan publik yang lebih spesifik dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Ribka dalam sesi talkshow terkait Kebijakan Afirmasi Otonomi Khusus Papua untuk Kesejahteraan Orang Asli Papua di Studio Nusantara TV (NTV), Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurut Ribka, Otsus bukan sekadar transfer anggaran, melainkan mandat negara untuk memberikan ruang afirmasi dan proteksi terhadap hak-hak dasar masyarakat adat, sekaligus memperkuat peran daerah dalam pembangunan di berbagai sektor strategis.
“Sesungguhnya esensinya adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan, kewenangan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Untuk di dalam alam otonomi khusus ini pemerintah daerah bisa melaksanakan pelayanan kepada publik lebih khusus pada afirmasi khusus untuk orang asli Papua,” ujar Ribka Haluk di NTV Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ribka menuturkan, pemerintah pusat telah menyediakan fondasi regulasi yang kuat guna mendukung kebijakan afirmasi tersebut. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan berbagai institusi daerah yang bersifat khusus, serta penguatan peran lembaga representasi kultural dan politik yang hanya ada di wilayah Papua.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jadi pemerintah pusat sudah menghadirkan regulasi kemudian menjalankan afirmasi seperti pembentukan lembaga atau institusi daerah dalam rangka misalnya seperti MRP, kemudian DPRP, penyelenggaraan, DPRK, banyak sekali afirmasi di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bahkan juga pada kewenangan-kewenangan di bidangnya dalam ranah publik seperti proteksi afirmasi untuk gubernur itu harus orang asli Papua,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ribka mengungkapkan bahwa kebijakan proteksi Otsus juga menyentuh aspek ekonomi kerakyatan, sehingga OAP tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi berperan sebagai aktor utama dalam proses pembangunan di daerahnya sendiri.
Transformasi kebijakan ini terus berkembang sejak diberlakukannya UU Otsus pada tahun 2001, yang semula hanya mencakup satu provinsi induk hingga kini berkembang menjadi enam provinsi di Tanah Papua guna mendekatkan jangkauan pelayanan dan mempercepat pemerataan pembangunan.
“Artinya pemerintah sudah memberikan kewenangan seluas-luasnya untuk pemerintah daerah bisa melakukan inovasi-inovasi dalam rangka percepatan kesejahteraan orang asli Papua,” tandas mantan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah itu.
Sebagai informasi, implementasi Otsus Papua kini memasuki babak baru pascaperubahan regulasi melalui UU Nomor 2 Tahun 2021. Pemerintah pusat terus mendorong sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar kewenangan khusus yang diberikan dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok Papua.
Acara bincang-bincang ini turut dihadiri Velix Vernando Wanggai selaku Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua serta Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
Red
BREBES, DN-II Kondisi lalu lintas di depan RSUD Brebes kian semrawut akibat kepadatan kendaraan yang meluber ke bahu jalan. Terbatasnya kantong parkir di area vital tersebut mendorong petugas parkir resmi mengusulkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Brebes untuk segera merombak tata ruang parkir menjadi model miring atau serong 25^\circ.
Agus Priyanto, salah satu petugas parkir di lokasi, mengungkapkan bahwa sistem parkir sejajar (lurus) yang diterapkan saat ini sudah tidak relevan dengan volume kendaraan yang terus meningkat. Menurutnya, perubahan marka jalan adalah solusi paling pragmatis untuk mengurai kemacetan di kawasan rumah sakit tersebut.
Efisiensi Lahan dan Kelancaran Arus Lalu Lintas
Berdasarkan pengamatan di lapangan, perubahan sudut parkir menjadi 20^\circ hingga 25^\circ diyakini akan memberikan dampak instan pada kapasitas tampung. Agus memaparkan tiga alasan utama mengapa marka serong menjadi kebutuhan mendesak:
Peningkatan Kapasitas: Posisi miring memungkinkan lebih banyak kendaraan terakomodasi dalam satu deret dibandingkan posisi sejajar yang memakan banyak ruang linear.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Percepatan Manuver: Pengendara dapat masuk dan keluar kantong parkir dengan lebih sigap tanpa perlu banyak gerakan (mundur-maju) yang sering kali menghambat arus lalu lintas utama.
Minimalisir Konflik Sosial: Penataan yang rapi diharapkan mampu meredam gesekan antar pengguna jalan, mulai dari sopir angkutan, pengunjung rumah sakit, hingga pedagang lokal.
“Banyak pasien dan sopir mengeluh karena ruang parkir yang sangat terbatas. Solusi paling cepat dan realistis adalah kami memohon pihak Dishub untuk merombak marka menjadi serong,” ujar Agus saat ditemui, Rabu (28/1/2026).
Dukungan Manajemen RSUD dan Harapan Realisasi
Usulan ini sejalan dengan pandangan manajemen rumah sakit. Plt. Direktur RSUD Brebes, Imam Budi Santoso, S.ST., M.H., menegaskan bahwa penataan parkir memang menjadi prioritas utama seiring dengan rencana perluasan area poliklinik. Sinergi antara penataan marka jalan dan pengembangan fasilitas internal diharapkan mampu memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat.
Agus berharap Dishub segera melakukan survei lapangan agar pengerjaan fisik dapat terealisasi dalam waktu dekat.
“Kami berharap dalam dua hingga tiga bulan ke depan, atau setidaknya sebelum mobilitas meningkat tajam setelah bulan puasa, marka baru ini sudah selesai. Kami sangat memohon respons cepat demi ketertiban bersama,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
KOTA BANDUNG, DN-II Prof Dr Sutan Nasomal meyakini kepengurusan baru MUI Jabar yang dilantik Yth Bapak KDM sebutan akrab orang nomor satu di provinsi Jabar mampu mempersatukan ummat Islam di berbagai daerah Kota Kab se Provinsi Jabar”,ini komentar Palar Hukum Ekonom Prof Dr Sutan Nasomal SH MH manakala dimintakan komentarnya oleh para pemimpin Redaksi media cetak Onlen di Markas Diklat Partai Oposisi Merdeka di Sentul Bogor 28/1/2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar terus memberi nasihat kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat. 
“Nasihatnya agar pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh melanggar sumpah jabatan para pemimpin,” kata Dedi Mulyadi usai menyaksikan pelantikan pengurus MUI Jabar masa khidmat 2025-2030 di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (27/1/2026).
Selain menjadi penasihat pemerintah, Dedi Mulyadi mendorong MUI Jabar senantiasa hadir memberikan solusi-solusi konkrit terhadap masalah di bidang keagamaan dan lingkungan yang ada di masyarakat.
Ketua Umum MUI Jawa Barat Masa Khidmat 2025–2030 Aang Abdullah Zein berharap agar MUI Jabar mampu menjalankan peran keumatan secara optimal dengan fondasi kerja yang kuat dan berkelanjutan.
“Harapan kami MUI Jabar mampu berpijak, ditopang dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja sinergitas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas,” ujar Aang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aang juga menegaskan komitmennya untuk menghindari program kerja yang bersifat muluk-muluk, serta menekankan bahwa keistimewaan wilayah Jabar mesti berlandaskan nilai iman dan takwa.
Sumber Diskominfo Jabar & Prof Dr Sutan Nasomal SH MH (Redaksi)
SALATIGA, DN-II Usai menjadi pembicara kunci dalam Talkshow bertajuk “Arah Baru Pembangunan Nasional” di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Senin (26/01/2026), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung berbagai produk inovasi karya civitas akademika kampus tersebut.
Didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin, serta Rektor UKSW Prof. Intiyas Utami, Wapres berkeliling melihat hasil riset unggulan yang dikembangkan oleh berbagai fakultas.
Inovasi Lintas Disiplin
Produk-produk yang dipamerkan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari teknologi ramah lingkungan, pengembangan aplikasi digital untuk pelayanan publik, hingga produk kewirausahaan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.
Secara khusus, Wapres memberikan apresiasi tinggi terhadap kreativitas mahasiswa UKSW yang mampu mengintegrasikan teknologi robotika dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mendukung sektor pertanian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kreativitas dan semangat inovasi seperti di UKSW inilah yang menjadi motor penggerak percepatan pembangunan nasional,” ujar Wapres di sela peninjauan.
Teknologi Pertanian Masa Depan
Salah satu inovasi yang mencuri perhatian adalah sistem inkubator tanaman cerdas. Inovasi lintas fakultas ini menggunakan algoritma AI untuk memantau suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya secara otomatis guna memastikan kondisi optimal sebelum tanaman dipindahkan ke lahan terbuka. Hebatnya, sistem ini telah berhasil menembus kompetisi tingkat internasional.
Wapres menegaskan bahwa partisipasi aktif mahasiswa di ajang global bukan sekadar perlombaan, melainkan bukti nyata bahwa generasi muda Indonesia siap bersaing dan memberikan kontribusi konkret bagi kemajuan bangsa di era digital. (*)
Sumber: BPMI Setwapres
#KemensetnegRI
#RilisWakilPresiden
#UKSW
#InovasiMahasiswa
#IndonesiaMaju
Tegal, DN-II Warga Desa Bojong dan Desa Sokasari mengapresiasi gerak cepat jajaran Polsek Bojong dalam menangani tanah longsor yang terjadi di Jalan Penghubung Bojong–Sokasari, Kabupaten Tegal, pada Senin malam (26/1/2026).
Tanah longsor terjadi sekitar pukul 23.00 WIB setelah hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Bojong dan sekitarnya. Material longsor dari tebing setinggi kurang lebih 25 meter menutup badan jalan, sehingga akses utama warga sempat terhambat.
Salah seorang warga Desa Bojong menyampaikan bahwa kehadiran personel kepolisian di lokasi memberikan rasa aman dan mempercepat proses pembersihan jalan. Bersama warga, petugas dari Polsek Bojong langsung bergotong royong membersihkan material tanah menggunakan peralatan seadanya.
“Kami sangat terbantu dengan kehadiran polisi. Walaupun malam hari, mereka langsung turun ke lokasi dan bekerja bersama warga sampai jalan bisa dilewati lagi,” ungkap salah satu warga.
Berkat kerja sama antara masyarakat dan aparat kepolisian, material longsor berhasil disingkirkan dan jalan penghubung antar desa tersebut kini kembali dapat dilintasi. Warga juga bersyukur karena tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Warga berharap kehadiran Polri terus dirasakan di tengah masyarakat, terutama saat terjadi bencana alam. Mereka juga mengimbau sesama pengguna jalan agar lebih berhati-hati, mengingat jalur tersebut rawan longsor, khususnya saat musim hujan.
Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa Polri akan terus hadir dan bersinergi dengan masyarakat dalam menjaga keselamatan dan keamanan bersama.
“Kebersamaan antara Polri dan masyarakat adalah kunci dalam menghadapi situasi darurat, termasuk bencana alam,” ujar Kapolres. ( Bim )
TEGAL, DN-II Memasuki puncak musim penghujan, ancaman pohon tumbang menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tegal. Sebagai langkah preventif menjamin keselamatan pengguna jalan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal mulai masif melakukan perampingan pohon di sejumlah titik rawan, Selasa (27/01/2026).
Salah satu titik fokus pemeliharaan berada di kawasan Jalan Panggung Timur. Petugas di lapangan menyisir pohon-pohon yang memiliki dahan terlalu rimbun, kondisi batang yang mulai lapuk, hingga pohon yang posisinya sudah terlalu miring ke badan jalan.
Langkah proaktif ini mendapat apresiasi sekaligus catatan dari anggota DPRD Kota Tegal Fraksi PKS, Mochamad Ali Mashuri. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tegal Timur tersebut menekankan bahwa aspek estetika kota tidak boleh mengabaikan faktor keamanan publik. 
“Kita mendukung penuh penghijauan kota, namun harus dibarengi dengan pemeliharaan dan pengawasan berkala dari dinas terkait. Jangan sampai pohon-pohon ini justru menjadi ancaman bagi keselamatan warga hanya karena kurang terpantau kondisinya,” tegas Ali Mashuri saat dihubungi awak media.
Ia juga mendorong DLH untuk melakukan pemetaan (mapping) terhadap pohon-pohon tua di sepanjang jalur protokol guna mencegah terjadinya korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur saat cuaca ekstrem melanda.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan adanya perampingan ini, diharapkan arus lalu lintas di sekitar Jalan Panggung Timur tetap lancar dan masyarakat dapat merasa lebih aman saat melintas, terutama di tengah intensitas hujan tinggi yang disertai angin kencang.
Reporter: Bimo
BREBES, DN-II Mengelola wilayah ibu kota kabupaten memiliki tantangan tersendiri, terutama saat cuaca ekstrem melanda. Hal ini dirasakan betul oleh Asmoro, Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Brebes, yang kini harus bersiaga penuh mengawal wilayah seluas 360 hektar di tengah ancaman banjir awal tahun 2026.
Asmoro bukanlah orang baru dalam urusan birokrasi kewilayahan. Berbekal pengalaman sebagai Lurah Gandasuli dan Lurah definitif di Bulakamba, kini ia memikul tanggung jawab besar menjaga kondusivitas wilayah pusat kota dengan dinamika penduduk yang sangat tinggi.
Miniatur Keberagaman di Pusat Kota
Kelurahan Brebes bukan sekadar wilayah administratif, melainkan miniatur keberagaman. Dengan populasi mencapai 29.000 jiwa, Asmoro menggambarkan heterogenitas warganya dengan istilah unik: “Aneka Ria Safari”.
“Penduduk kita sangat heterogen. Ada suku Jawa, Sunda, Madura, hingga keturunan Arab dan Tionghoa. Semua membaur karena di sinilah pusat ekonomi dan denyut nadi kota,” ujar Asmoro saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/1/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Karakteristik Banjir 2026: Cepat Pasang, Cepat Surut
Memasuki puncak musim penghujan di awal 2026, Asmoro memantau langsung titik-titik rawan. Berdasarkan evaluasi dari hujan besar akhir Desember 2025, wilayah seperti Kleben, Sungai Mas, Pendopo, Saditan, Sangalputung, Kota Baru, hingga Pesanggrahan masih menjadi langganan genangan.
Namun, ia mencatat adanya tren positif pada sistem drainase perkotaan. Berbeda dengan wilayah pesisir yang kerap terkunci banjir rob, arus air di Kelurahan Brebes relatif lebih dinamis.
“Pernah saya survei pukul 22.00 WIB saat hujan deras, aspal jalan sampai tidak terlihat. Namun, menjelang tengah malam biasanya sudah surut kembali. Ini menunjukkan arus menuju sungai cukup cepat, meski sangat bergantung pada kelancaran di sisi hilir,” jelasnya.
Dua Penghambat Utama: Sedimentasi dan Eceng Gondok
Meski durasi genangan cenderung singkat, Asmoro mengidentifikasi dua masalah krusial yang harus segera diintervensi oleh pemerintah daerah agar banjir tidak semakin parah:
Sedimentasi Berat: Wilayah sekitar Kodim dan Sangalputung memerlukan pengerukan (normalisasi) segera karena pendangkalan sungai yang sudah kritis.
Invasi Eceng Gondok: Di sisi utara, pertumbuhan eceng gondok yang masif menyumbat laju air menuju muara, sehingga memicu antrean air di drainase kota.
Mendorong Realisasi Infrastruktur Permanen
Pihak Kelurahan terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Brebes agar penanganan tidak sebatas tambal sulam. Asmoro mengaku telah melakukan mediasi dan menyampaikan urgensi ini kepada pemangku kebijakan di tingkat kabupaten.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Harapan kami, pemerintah daerah segera merealisasikan perbaikan infrastruktur di titik-titik rawan tersebut secara permanen. Koordinasi terus kami perkuat agar 29 ribu jiwa warga Kelurahan Brebes bisa melewati musim hujan dengan rasa aman,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
TEGAL, DN-II Manajemen RSUD Kardinah Kota Tegal angkat bicara guna menepis isu miring terkait kegagalan bayar klaim BPJS Kesehatan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa kondisi cash flow internal tetap sehat dan pelayanan medis tetap berjalan normal tanpa kendala finansial. (27/1/2026).
Klarifikasi Piutang Rp59 Miliar
Direktur RSUD Kardinah, dr. Leny Harlina, meluruskan kabar mengenai piutang sebesar Rp59 miliar yang beredar di masyarakat. Menurutnya, angka tersebut bukanlah tanda kebangkrutan, melainkan akumulasi proses administrasi klaim yang sedang berjalan secara reguler.
Mengingat sekitar 90% pasien RSUD Kardinah adalah peserta BPJS Kesehatan, proses verifikasi dokumen menjadi kunci utama cairnya anggaran.
“Sebagian besar klaim sebenarnya sudah disetujui. Memang ada sekitar 15% yang berstatus pending, namun itu murni kendala teknis kelengkapan data medis, bukan penolakan pembayaran. Begitu data dilengkapi, dana akan cair di periode berikutnya,” jelas dr. Leny. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga secara tegas membantah rumor yang menyebut rumah sakit harus meminjam dana ke perbankan untuk membiayai operasional harian. “Kabar itu tidak benar atau hoaks. Manajemen keuangan kami mandiri dan sangat aman untuk mendukung seluruh layanan,” tambahnya.
Pusat Rujukan Pantura Barat
Sebagai rumah sakit tipe B, RSUD Kardinah terus memperluas jangkauan layanannya. Saat ini, RSUD Kardinah bukan hanya melayani warga Kota Tegal, melainkan telah menjadi pusat rujukan utama bagi pasien dari Kabupaten Tegal, Brebes, hingga Pemalang.
Beberapa layanan unggulan yang kini menjadi tulang punggung RSUD Kardinah meliputi:
Pusat Jantung (Cath Lab): Layanan intervensi jantung terkini.
Bedah Digestif & Urologi: Penanganan bedah saluran cerna dan kemih.
Rencana Layanan Onkologi: Pengembangan fasilitas khusus penanganan kanker di masa depan.
Komitmen Life Saving
Senada dengan Direktur, Kabid Penunjang RSUD Kardinah, Eko Setiawan, menekankan bahwa urusan birokrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi pasien yang membutuhkan pertolongan darurat.
“Prinsip kami adalah life saving nomor satu. Keselamatan nyawa pasien didahulukan, urusan administrasi seperti KTP atau kartu asuransi bisa menyusul kemudian. Jangan sampai warga takut berobat hanya karena masalah dokumen,” pungkas Eko.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
JAWA TENGAH, DN-II Sejumlah oknum yang diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan dana proyek pembangunan dapur program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) hingga kini masih memilih bungkam. Meski desakan klarifikasi terus mengalir, para terduga belum menunjukkan itikad baik untuk menemui pimpinan yayasan maupun memberikan penjelasan publik, Selasa (27/01/2026).
Kasus yang mencatut nama Yayasan Hans Satya Dharma (HSD) ini telah memicu gelombang pengaduan dari para kontraktor, calon pemilik dapur, hingga mitra kerja. Total kerugian kolektif diperkirakan mencapai angka ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Peringatan Keras dari Ketua Umum
Ketua Umum Yayasan HSD Jawa Tengah, Turnya, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya menempuh jalur persuasif. Yayasan bahkan telah membentuk grup khusus bagi para terduga untuk memberikan ruang klarifikasi, namun langkah tersebut tidak membuahkan hasil.
“Kami sudah membuka ruang dialog, menyediakan layanan pengaduan, hingga melayangkan peringatan terbuka. Namun, para pihak yang namanya mencuat dalam laporan masyarakat justru memilih tutup mulut,” tegas Turnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa sikap tidak kooperatif ini semakin memperkuat kecurigaan publik mengenai adanya penyimpangan sistematis dalam pengelolaan proyek dapur SPPG dengan mencatut legalitas yayasan.
Tiga Poin Utama Dugaan Pelanggaran
Berdasarkan hasil investigasi internal sementara, Turnya mengidentifikasi tiga modus utama yang dilakukan oleh oknum tersebut:
Pungutan Liar: Penarikan dana dari calon pemilik dapur dan kontraktor tanpa dasar hukum yang sah.
Janji Palsu: Komitmen pembangunan fisik dapur yang tidak pernah terealisasi (proyek fiktif).
Penyalahgunaan Wewenang: Dugaan penggelapan dana serta penyalahgunaan jabatan oleh oknum pengurus untuk kepentingan pribadi.
“Jika memang merasa benar, seharusnya mereka berani muncul dan memberikan penjelasan. Diamnya mereka justru mempertegas adanya sesuatu yang disembunyikan,” lanjutnya.
Langkah Hukum ke Polda Jawa Tengah
Yayasan HSD Jawa Tengah kini tengah melakukan kompilasi dan verifikasi dokumen pengaduan dari para korban. Jika seluruh bukti telah terpenuhi, yayasan tidak akan ragu untuk menyeret kasus ini ke ranah hukum.
“Kami sedang mematangkan berkas. Jika unsur pidana telah kuat, kasus ini akan segera kami limpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk melaporkannya ke Polda Jawa Tengah,” jelas Turnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Imbauan Bagi Masyarakat
Sebagai langkah preventif, Yayasan HSD mengimbau seluruh masyarakat, kontraktor, dan calon mitra untuk:
Waspada terhadap oknum yang meminta setoran uang atas nama proyek dapur BGN.
Melakukan konfirmasi langsung kepada pengurus sah yayasan sebelum melakukan transaksi apa pun.
Melaporkan jika menemukan kejanggalan serupa.
“Visi kami adalah menjaga integritas yayasan dan melindungi kepentingan masyarakat. Persoalan ini harus tuntas secara terang-benderang melalui koridor hukum,” tutup Turnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
You cannot copy content of this page