Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan peran strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai pusat pengembangan riset dan inovasi pemerintah daerah (Pemda) guna mendukung penyusunan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan menuju Indonesia Emas 2045. Penegasan tersebut disampaikan Ribka saat konferensi pers usai Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi di Auditorium B.J. Habibie, Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Senin (19/1/2026).
Ribka menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten mengedepankan penggunaan data dan hasil riset dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks tersebut, IPDN dinilai memiliki peran penting sebagai lembaga penghasil rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah bagi penyelenggaraan Pemda.
“Bapak Menteri Dalam Negeri dalam menyampaikan semua policy, baik dari Bapak Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri, saat ini memang selalu kami menggunakan data dan riset,” ujar Ribka.
Ia menjelaskan, sebagai pusat pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan, IPDN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk menjadi policy research hub yang menjembatani kebutuhan kebijakan Pemda dengan riset dan inovasi. Oleh karena itu, IPDN didorong memperkuat kerja sama strategis dengan BRIN.
“Kami Pemerintah sangat membutuhkan adanya riset dan juga inovasi [sebagai] rekomendasi kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerah dapat melaksanakan semua kebijakan berbasis pada riset dan teknologi baik masa kini dan masa yang akan datang menyambut Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BRIN Arif Satria menegaskan bahwa Forum Komunikasi Riset dan Inovasi bertujuan menyelaraskan arah riset BRIN dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Forum ini juga diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
“[Acara ini juga untuk] menciptakan solusi berkelanjutan bagi permasalahan bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Ia menambahkan, BRIN diharapkan berfungsi sebagai pusat pengolahan riset yang mendukung program-program pembangunan kementerian dan lembaga, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis sains dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Melalui penguatan sinergi antara Kemendagri, IPDN, dan BRIN, pemerintah berharap kebijakan Pemda ke depan semakin adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada inovasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy; Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu; serta pihak terkait lainnya.
Red
SLAWI, KABUPATEN TEGAL, DN-II Pemerintah Desa (Pemdes) Dukuringin, Kecamatan Slawi, terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor ketahanan pangan. Sesuai regulasi pusat, desa ini mengalokasikan sedikitnya 20% dari Dana Desa (DD) untuk sektor peternakan dan perkebunan guna menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
Penjabat (Pj) Kepala Desa Dukuringin, Zuhud, menjelaskan bahwa alokasi anggaran ketahanan pangan tersebut bersifat fluktuatif setiap tahunnya, menyesuaikan dengan total pagu anggaran yang diterima dari Pemerintah Pusat.
“Ketahanan pangan dialokasikan sebesar 20% dari anggaran desa, atau berkisar Rp200 jutaan per tahun. Program ini sudah berjalan konsisten dan berkelanjutan selama tiga tahun terakhir,” ujar Zuhud saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/1/2026).
Klarifikasi Isu Dana Mangkrak
Dalam kesempatan tersebut, Zuhud juga menepis isu miring mengenai adanya proyek mangkrak senilai Rp2 miliar untuk pengembangan objek wisata. Ia menegaskan bahwa anggaran yang dikelola desa saat ini murni bersumber dari APBDes, bukan dari dana Aspirasi (Pokir) maupun bantuan kementerian tertentu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Perlu kami luruskan, tidak ada dana miliaran untuk wisata yang mangkrak. Semua anggaran terdokumentasi dalam APBDes dan dikelola secara transparan,” tegasnya.
Pengelolaan Mandiri melalui BUMDes
Untuk memastikan anggaran memberikan dampak ekonomi nyata, Pemdes Dukuringin menyerahkan penuh pengelolaan dana ketahanan pangan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Saat ini, terdapat dua sektor unggulan yang menjadi fokus utama:
Peternakan Kambing: Sektor ini menjadi kontributor utama dalam menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD).
Perkebunan Buah: Pemanfaatan lahan seluas 1 hektar yang terbagi untuk budidaya Jambu Kristal (0,5 ha) dan Kelengkeng (0,5 ha).
“Prinsipnya, BUMDes harus menghasilkan profit karena tujuannya adalah menyumbang PAD. Kami rutin melaporkan perkembangannya ke Dinas Permades setiap tahun,” tambah Zuhud.
Optimisme di Tengah Tantangan
Meski sektor perkebunan sudah berjalan sekitar empat tahun, Zuhud mengakui bahwa komoditas kelengkeng saat ini belum mencapai masa panen raya karena masih dalam tahap perawatan intensif dan pembibitan.
Sebagai pejabat yang baru setahun menjabat, Zuhud berkomitmen untuk terus mengawal transparansi administrasi. Terkait detail teknis tahun-tahun sebelumnya, ia senantiasa berkoordinasi dengan pendamping desa guna memastikan seluruh data sinkron dengan laporan di Permades maupun PKD.
“Kami terus memantau progres di lapangan. Fokus kami adalah memastikan setiap rupiah Dana Desa bermanfaat untuk kesejahteraan warga Dukuringin,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Kota Tegal, DN-II Polres Tegal Kota bergerak cepat menanggapi banjir di Pekalongan yang memutus akses jalur kereta api. Berbagai langkah mitigasi dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang, khususnya di Stasiun Tegal Kota.
Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengantisipasi gangguan perjalanan dan lonjakan penumpang.
“Menindaklanjuti banjir di Pekalongan yang memutus jalur kereta, Polres Tegal Kota langsung melakukan mitigasi dan koordinasi dengan KAI, khususnya Stasiun Tegal,” ujar AKBP Heru di Mapolres, Senin (19/1/2026).
Menurutnya dari hasil koordinasi, PT KAI menyiapkan 10 unit bus untuk perjalanan ke Pekalongan maupun Semarang, serta memfasilitasi pengembalian tiket bagi yang memilih transportasi lain.
“Refund sudah tersedia, baik secara langsung maupun online, dengan batas waktu hingga tujuh hari,” jelas Kapolres.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres menegaskan, untuk memastikan kelancaran penumpang, Polres Tegal Kota menyiagakan dua truk dan satu bus tambahan, serta Peleton Siaga Bencana Bhayangkara yang siap dikerahkan kapan saja.
“Kami juga menempatkan personel di stasiun dan melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tegas AKBP Heru.
Sementara itu, Junior Supervisor Pelayanan Stasiun Tegal, Rahmayandi, menjelaskan bahwa penumpang yang telah terdata akan dialihkan menggunakan bus sesuai tujuan tiket, dengan dukungan armada yang telah disiapkan.
Namun, penumpang yang telah melakukan refund tidak diperkenankan menggunakan fasilitas bus dan diminta mencari alternatif transportasi lain,” jelasnya
Proses refund dapat dilakukan hingga tujuh hari, baik secara langsung maupun melalui layanan online,” tambahnya
Dengan langkah cepat dan sinergi lintas instansi ini, diharapkan dampak gangguan perjalanan akibat banjir dapat diminimalisir, sehingga mobilitas masyarakat tetap berjalan aman dan tertib. ( Bim )
KABUPATEN TEGAL, DN-II Pengelolaan dana bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Desa Pagerwangi (Kecamatan Balapulang) dan Desa Dukuringin (Kecamatan Slawi) kini tengah menjadi sorotan publik. Proyek pembangunan objek wisata (OW) Bukit Rangkok dan pengembangan lahan di Dukuringin diduga tidak berjalan efektif dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Investasi Besar, Pendapatan Minim
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek OW Bukit Rangkok di Desa Pagerwangi mendapatkan kucuran dana bantuan sebesar Rp300 juta. Namun, hasil di lapangan menunjukkan performa yang memprihatinkan. Objek wisata tersebut dilaporkan hanya mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp10 juta per tahun.
Artinya, dalam tiga tahun terakhir, total pemasukan hanya berkisar Rp30 juta—angka yang sangat jauh di bawah nilai investasi awal. Selain itu, muncul isu mengenai adanya alokasi anggaran lain senilai Rp2 miliar dari kementerian yang hingga kini efektivitasnya dipertanyakan.
Respon Dinpermades Kabupaten Tegal
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa (APD) Dinpermades Kabupaten Tegal, Sutanto, yang baru dilantik pada 9 Januari 2026, menyatakan akan segera melakukan penelusuran. Pihaknya akan memeriksa dokumen administrasi serta Surat Keputusan (SK) pengelola objek wisata tersebut.
“Kami akan cek sisi teknis pengelolaannya. Bagaimana struktur organisasinya, siapa pengelolanya, dan dasar hukum atau SK-nya. Kami perlu mendalami hal ini untuk memastikan transparansi,” ujar Sutanto.
Senada dengan hal tersebut, Ethik Dwi Mulyani selaku Kabid PKD, menambahkan bahwa pihaknya juga akan memverifikasi informasi terkait bantuan anggaran sebesar Rp2 miliar guna memastikan apakah dana tersebut telah digunakan sesuai peruntukannya.
Tanggapan Kepala Desa Pagerwangi dan Dukuringin
Kepala Desa Pagerwangi, Waluyo, mengonfirmasi bahwa pengelolaan OW Bukit Rangkok dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia membenarkan bahwa pendapatan tahunan sebesar Rp10 juta habis digunakan untuk biaya operasional. Namun, terkait isu anggaran pusat sebesar Rp2 miliar, Waluyo mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
Ia menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Bukit Rangkok sudah ada sejak tahun 2019 atas inisiasi pendamping desa saat itu, Aris Teguh H., namun realisasi fisik baru terlaksana pada 2022.
Sementara itu, Plt. Kepala Desa Dukuringin, Zuhud, menjelaskan kondisi di wilayahnya pada Senin (19/01/2026). Ia menyebutkan terdapat lahan seluas satu hektar yang difungsikan untuk perkebunan jambu kristal dan kelengkeng.
“Mengenai kabar dana pusat sebesar Rp2 miliar, saya tidak tahu-menahu karena saya baru menjabat sebagai Plt selama satu tahun,” ungkap Zuhud.
Indikasi Lemahnya Perencanaan
Jeda waktu yang lama antara perencanaan (2019) dan realisasi (2022), ditambah dengan hasil pendapatan yang minim, memicu dugaan adanya ketidakmatangan perencanaan atau kegagalan tata kelola pasca-konstruksi. Publik kini menanti hasil audit internal dari dinas terkait agar aset negara yang telah dibangun tidak terbengkalai dan menjadi proyek “mangkrak”.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Penjabat (Pj) Bupati Brebes periode 2023–2024, Iwanuddin Iskandar, memberikan sinyal positif terhadap masa depan Kabupaten Brebes di bawah nakhoda baru. Sosok yang kini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekda Provinsi Jawa Tengah tersebut menyatakan optimisme tingginya terhadap pasangan Paramitha Widya Kusuma dan Wurja.
Iwanuddin meyakini, di bawah kepemimpinan duet ini, Brebes akan memasuki momentum kebangkitan yang signifikan melalui visi besar “Brebes Beres”.
Modal Kuat Pengalaman Legislatif
Iwanuddin menggarisbawahi bahwa latar belakang Paramitha dan Wurja sebagai mantan legislator merupakan aset strategis. Menurutnya, pengalaman di parlemen memberikan mereka keunggulan dalam memahami mekanisme tata kelola pemerintahan sekaligus kepekaan terhadap denyut nadi aspirasi masyarakat.
“Pengalaman panjang duet Paramitha-Wurja di ranah legislatif adalah fondasi yang kokoh. Saya optimis visi mereka bukan sekadar jargon, melainkan kebijakan yang akan berjalan selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan,” ujar Iwanuddin di sela acara Resepsi HUT Brebes ke 348 di Pendop Brebes, Minggu (18/1/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Harmonisasi Politik dan Eksekusi Birokrasi
Lebih lanjut, Iwanuddin menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada figur pemimpin, tetapi juga pada kesolidan mesin birokrasi. Ia mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak seirama dengan visi pasangan tersebut.
“Visi politik yang kuat akan menjadi kenyataan jika didukung penuh oleh jajaran OPD yang memiliki kompetensi teknis mumpuni. Kolaborasi antara kebijakan strategis pimpinan dan eksekusi teknis birokrasi adalah kunci utama kemajuan Brebes ke depan,” imbuhnya.
Rangkul Pemuda dan Elemen Masyarakat
Dalam sebuah momen hangat, Iwanuddin juga menyelipkan pesan mengenai pentingnya dukungan kolektif, termasuk dari tokoh muda. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mengawal jalannya pemerintahan yang baru.
“Ada Mas Azmi juga di sini, tolong di-support terus ya,” ucap Iwanuddin yang berdiri bersama Azmi Majid sembari tersenyum, merujuk pada pentingnya peran kolaboratif dari para pemangku kepentingan muda dalam membangun daerah.
Dukungan moral dari mantan Pj Bupati ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas politik dan sosial di Kabupaten Brebes. Hal ini sekaligus menjadi suntikan semangat bagi pasangan Paramitha-Wurja untuk segera tancap gas merealisasikan program-program unggulan mereka.
Red: Casroni
BREBES, DN-II Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran personel Polres Brebes atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Apresiasi ini secara khusus diberikan atas suksesnya pengamanan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-348 Kabupaten Brebes yang berlangsung aman dan kondusif.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres dalam rapat Jam Pimpinan sekaligus Analisa dan Evaluasi (Anev) Mingguan yang digelar di Aula Utama Mapolres Brebes, Senin (19/1/2026).
Dalam arahannya, Kapolres menekankan bahwa situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Brebes selama satu pekan terakhir terpantau sangat terkendali. Ia secara spesifik menyoroti keberhasilan pengamanan agenda besar kabupaten yang melibatkan massa dalam jumlah banyak.
“Selama tiga hari berturut-turut, rangkaian kegiatan Hari Jadi Brebes berlangsung aman. Terima kasih kepada seluruh personel yang telah bekerja keras melakukan pengamanan bersama instansi terkait lainnya. Saya minta prestasi ini dipertahankan dan terus ditingkatkan,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah.
Lebih lanjut, Kapolres menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari tingkat Polres hingga Polsek, untuk tetap waspada. Ia menekankan pentingnya deteksi dini dan respons cepat terhadap setiap potensi gangguan keamanan, terutama dalam menghadapi momen-momen strategis di tengah masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Brebes, Iptu Indra Prasetyo, menambahkan bahwa rapat Anev ini merupakan instrumen penting untuk memetakan dinamika keamanan di lapangan.
Dengan berakhirnya rangkaian hari jadi ini, Iptu Indra menyebutkan bahwa Polres Brebes berkomitmen untuk terus meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat demi memberikan rasa aman dan pelayanan prima.
Menurutnya, keberhasilan pengamanan Hari Jadi Brebes tidak lepas dari sinergi yang solid antara Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah.
“Polres Brebes menerjunkan ratusan personel gabungan untuk mengawal rangkaian acara dari awal hingga puncak peringatan pada Minggu malam. Alhamdulillah, semua berjalan lancar berkat kerja sama yang baik dengan TNI dan dinas terkait,” jelas Indra.
Sebagai informasi, peringatan Hari Jadi ke-348 Kabupaten Brebes tahun ini diisi dengan berbagai agenda besar, di antaranya: Napak tilas perjuangan mantan Bupati Brebes, KH Syatori. Kemudian Upacara Peringatan Hari Jadi dilanjutkan Kirab Budaya serta Brebes Night Creative All Star, penyerahan hadiah lomba, serta Closing Ceremony di Alun-alun Brebes.
Acara puncak yang berlangsung semalam tersebut menghadirkan artis-artis populer seperti Niken Salindry, Charly Vanhoutten, serta penyanyi muda berbakat asli Brebes, Affifah KDI 2023. Meski dipadati ribuan warga, situasi tetap terjaga hingga acara berakhir. (Red/Hms)
BREBES, DN-II Munculnya wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD memicu beragam tanggapan. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Brebes dari Fraksi Partai Demokrat, Heri Fitriansyah, menegaskan bahwa suara arus bawah masih menghendaki pemilihan secara langsung oleh rakyat.
Pernyataan ini disampaikan Heri di sela-sela peringatan HUT Kabupaten Brebes yang berlangsung di Pendopo Kunci, Minggu (18/1/2026). Menurutnya, aspirasi masyarakat merupakan variabel utama yang tidak boleh diabaikan dalam transformasi sistem demokrasi.
“Masyarakat sejauh ini masih menginginkan Pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Itu fakta di lapangan yang kami temui,” ujar Heri.
Menunggu Arahan Pusat
Meski menangkap keinginan masyarakat, Heri menjelaskan bahwa partai politik saat ini dalam posisi menunggu (wait and see). Mekanisme internal partai tetap akan merujuk pada regulasi resmi dan kebijakan dari pengurus pusat terkait apakah Pilkada akan tetap langsung atau kembali ke sistem perwakilan di DPRD.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Secara mekanisme partai, kami menunggu kejelasan dari pusat mengenai arah kebijakan Pilkada ke depan. Apakah tetap langsung atau dipilih DPRD, kami akan tegak lurus dengan instruksi partai,” tambahnya.
Menimbang Putusan MK No. 135/2024
Wacana ini kembali mencuat di tengah perdebatan mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, MK mengamanatkan pemisahan antara Pemilu Nasional (Pilpres dan DPR) dengan Pemilu Lokal (Pilkada dan DPRD) mulai tahun 2029.
MK memberikan jeda waktu minimal 2 tahun 6 bulan antara pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Meskipun fokus putusan tersebut adalah pada jadwal dan pemisahan beban kerja penyelenggara, MK tetap menekankan prinsip kedaulatan rakyat melalui mekanisme suara langsung.
Mencari Sosok Terbaik
Menutup keterangannya, Heri Fitriansyah menekankan bahwa terlepas dari perdebatan mekanisme pemilihan, kualitas pemimpin yang dihasilkan adalah prioritas utama.
“Meskipun implementasi putusan MK ini masih cukup lama (2029), poin pentingnya adalah siapapun kepala daerah yang terpilih nanti harus benar-benar sosok terbaik. Baik itu dipilih langsung oleh masyarakat atau melalui dewan, tujuannya harus untuk kemajuan daerah,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II Pemerintah pusat memutuskan untuk mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Total dana TKD yang dikembalikan mencapai Rp10,6 triliun. Langkah ini ditempuh untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di daerah tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan, keputusan tersebut telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang digelar pada Sabtu (17/1/2026). Dengan kebijakan ini, TKD untuk seluruh provinsi serta kabupaten/kota di tiga wilayah tersebut disamakan dengan TKD tahun 2025 setelah efisiensi.
“Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi 10,6 triliun,” kata Mendagri di rumah dinas, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Sabtu malam (17/1/2026).
Ia menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen penuh memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Berbagai kekuatan dan sumber daya nasional telah dimobilisasi untuk mendukung pemulihan pascabencana.
“Pesan Pak Presiden ya jelas, beliau sangat memahami kesulitan dari daerah. Beliau sudah mobilisasi semua kekuatan pusat, dan itu ada anggaran yang tersendiri; dari PU, dari Kementerian Pendidikan, dari dana tentara, kesehatan, lain-lain, TNI, Polri, BNPB, kemudian juga Basarnas, macam-macam, semua di-backup semua, semua didorong,” katanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski demikian, Mendagri mengingatkan pentingnya gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam penanganan pascabencana. Pengembalian TKD ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Tapi daerah sendiri ini juga tentu perlu juga untuk bergerak, gotong royong. Nah, tapi untuk mereka kuat, ditambah anggaran. Kira-kira gitu,” ucapnya.
Mendagri juga menekankan agar dana TKD dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk pemulihan kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan keras agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.
“Ya jangan diselewengkan, ini anggaran bencana. Kalau anggaran bencana ini sampai diselewengkan, ini apa namanya itu, mudaratnya berlipat-lipat ganda. Satu, ini adalah pidana. Yang kedua, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, ini adalah artinya menari-nari di atas penderitaan masyarakatnya sendiri. Enggak boleh,” tegasnya.
Adapun rincian pengembalian TKD tersebut meliputi Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh beserta 23 kabupaten/kota, Rp6,3 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota, serta Rp2,7 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten/kota.
Mendagri menjelaskan, dana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, seperti perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak bencana. Ia juga memastikan pemerintah pusat akan mengawal proses penyaluran dana agar dapat segera diterima daerah.
“Ya, jadi dengan tambahan anggaran ini ya saya harap kerja mereka lebih optimal lagi. Jangan disalahgunakan sekali lagi. Saya akan kawal secepat mungkin bersama dengan Menteri Keuangan agar anggaran-anggaran ini dapat segera ditransfer ke daerah-daerah secepat mungkin,” ujarnya.
Mendagri memastikan seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut, tanpa terkecuali, menerima pengembalian TKD secara utuh. Menurutnya, meskipun tidak semua daerah terdampak langsung, dampak sosial dan ekonomi dirasakan secara luas.
“Dan beliau langsung memutuskan tadi diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di dan provinsi di tiga provinsi ini. Kenapa? Karena inilah bencana-bencana provinsi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan harapannya agar proses transfer TKD dapat mulai berjalan pada awal pekan depan melalui koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Saya maunya minggu depan sudah ditransfer. Ini kan hari Sabtu, enggak masuk kerja, toh? Hari Senin berarti,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Jateng, DN-II Komandan Jenderal Akademi TNI Letnan Jenderal TNI Sidharta Wisnu Graha mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto secara resmi membuka sekaligus memberangkatkan Satuan Tugas Taruna (Satgastar) Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XLVI Tahun 2026 menuju Provinsi Aceh, yang berlangsung di Dermaga Samudera II Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (17/01/2026).
Latsitarda Nusantara XLVI Tahun 2026 yang dilaksanakan di Provinsi Aceh ini diikuti oleh 1.980 personel, terdiri dari 510 Taruna Akademi Militer, 238 Taruna Akademi Angkatan Laut, 154 Taruna Akademi Angkatan Udara, 283 Taruna Akademi Kepolisian, 45 Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara, 292 Kader Universitas Pertahanan RI, serta 458 personel pendamping, untuk melengkapi Taruna yang telah lebih dulu diberangkatkan sejak 8 Januari 2026.
Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Danjen Akademi TNI disampaikan bahwa Latsitarda Nusantara XLVI/2026 merupakan kegiatan integratif Taruna Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Akademi Kepolisian, Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), serta Kadet Universitas Pertahanan RI sebagai tahapan akhir pendidikan sebelum dilantik menjadi Perwira TNI dan Polri oleh Presiden Republik Indonesia pada akhir Juli 2026. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat yang terdampak pascabencana banjir, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan wilayah.
Lebih lanjut disampaikan, kegiatan Bhakti Taruna mencakup sasaran fisik berupa pembersihan fasilitas umum serta sasaran nonfisik yang meliputi trauma healing, dapur umum ceria, pelayanan kesehatan, penyuluhan sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan selama satu bulan, terhitung mulai 17 Januari hingga 16 Februari 2026 di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI berpesan kepada para peserta Latsitarda Nusantara XLVI/2026 agar melaksanakan kegiatan dengan penuh semangat, disiplin, dan rasa tanggung jawab, menjaga kehormatan diri dan institusi, mematuhi kearifan lokal, serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan dalam mengimplementasikan semangat integrasi TNI, Polri, Poltek SSN, dan Universitas Pertahanan RI bersama masyarakat.
#tniprima
#tnirakyat
#tnipatriotnkri
#tnisiagabencana
BREBES, DN-II Suasana khidmat menyelimuti puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Brebes pada Minggu (18/1/2026). Dalam momen spesial tersebut, Wakil Bupati Tegal terpilih periode 2025-2029, Kholid, hadir secara langsung di Pendopo Kabupaten Brebes untuk memberikan ucapan selamat sekaligus memperkuat tali silaturahmi antarwilayah.
Kehadiran jajaran pimpinan dari daerah tetangga ini bukan sekadar seremonial, melainkan simbol eratnya hubungan “saudara kandung” antara Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes dalam membangun wilayah Jawa Tengah bagian barat.
Penghormatan Sejarah di Makam Kalisoka
Di sela-sela rangkaian acara, Kholid membagikan refleksi mendalam mengenai pentingnya menjaga akar sejarah. Ia menceritakan momen ziarah ke makam para leluhur dan Bupati terdahulu di Kalisoka, yang menurutnya merupakan fondasi identitas wilayah.
“Ziarah ini adalah bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kami kepada para tokoh hebat terdahulu. Di Kalisoka, terdapat makam Bupati Brebes ke-3, Pusponegoro. Ini menjadi bukti konkret bahwa kita memiliki akar sejarah yang menyatu dan harus terus kita rawat bersama,” ujar Kholid.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga mengungkapkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melakukan pengembangan bertahap di kawasan religi Kalisoka. Tujuannya adalah menjadikannya destinasi wisata sejarah yang representatif. 
“Kami ingin menciptakan suasana yang nyaman bagi pengunjung, sehingga masyarakat yang datang tidak hanya berziarah, tetapi juga mendapatkan pengalaman spiritual dan edukasi sejarah yang berkesan,” imbuhnya.
Sinergi Brebes-Tegal Demi Kesejahteraan
Lebih lanjut, Kholid menekankan bahwa tantangan masa depan menuntut kerja sama yang lebih konkret dan inklusif. Menurutnya, ego sektoral harus dikesampingkan demi kemajuan bersama di lintas wilayah.
“Ini adalah bentuk kerja sama yang erat yang telah terjalin lama. Kita harus merawat hubungan ini dari dulu hingga masa depan. Fokus utama kita adalah bagaimana Brebes dan Tegal bisa saling mendukung untuk tumbuh lebih maju, sehingga kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah dapat meningkat secara merata,” tegas Kholid.
Kemeriahan dan Ramah Tamah
Acara peringatan Hari Jadi ini ditutup dengan sesi ramah tamah dan foto bersama yang penuh kehangatan. Setelah sesi formal berakhir, suasana semakin meriah dengan penampilan bintang tamu spesial serta pengundian hadiah bagi para undangan yang hadir.
“Selamat ulang tahun untuk Kabupaten Brebes. Sukses selalu untuk Ibu Bupati dan seluruh jajaran pemerintahannya,” ucap pembawa acara menutup sesi formal sebelum beralih ke panggung hiburan.
Momentum ini diharapkan menjadi titik tolak penguatan integrasi ekonomi dan sosial di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan, khususnya dalam mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat luas.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page