BREBES, DN-II Menuju tatanan masyarakat yang lebih harmonis dan tertata, Kabupaten Brebes dinilai memerlukan landasan spiritual dan etika yang kokoh. Hal tersebut disampaikan oleh dai kondang, Ustadz Wijayanto, dalam tausiyah peringatan Isra Mi’raj 1447 H sekaligus rangkaian HUT Kabupaten Brebes ke-348 di Alun-Alun Brebes, Jumat (16/1/2026).
Dalam ceramahnya, Ustadz Wijayanto memperkenalkan konsep “Brebes Beres”, sebuah visi yang dijabarkan melalui 10 prinsip kebaikan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur’an. Visi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga meraih keberkahan spiritual (Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur).
Pilar Profesionalisme dan Etika Kerja
Ustadz Wijayanto menekankan bahwa produktivitas daerah sangat bergantung pada hubungan antar-rekan sejawat. Profesionalisme harus dijunjung tinggi dengan prinsip proporsionalitas—menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya.
“Dengan menerapkan the right man on the right place, roda organisasi baik di pemerintahan maupun sektor swasta di Brebes akan berjalan jauh lebih efektif,” ungkapnya di hadapan ribuan jamaah dan jajaran Forkopimda.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Memuliakan Tamu: Wajah Keramahan Brebes
Mengingat posisi geografis Brebes sebagai daerah perlintasan strategis (jalur Pantura dan Tol), keramahan terhadap pendatang menjadi poin krusial. Mengacu pada konsep Ibnu Sabil, Ustadz Wijayanto mengingatkan bahwa setiap tamu wajib dimuliakan melalui dua hal:
Pelayanan Prima: Memberikan penyambutan dan pengantaran yang santun.
Kearifan Lokal: Memberikan buah tangan khas Brebes (seperti Telur Asin dan Bawang Merah) sebagai simbol penghormatan sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Sinergi Pemimpin dan Rakyat
Keberhasilan Brebes di masa depan sangat bergantung pada sinergi dua arah. Pemimpin wajib memiliki empati dan kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan bawahan. Sebaliknya, masyarakat diharapkan menunjukkan loyalitas dan rasa hormat yang tulus.
“Prinsip ini universal, berlaku mulai dari birokrasi pemerintahan hingga keharmonisan dalam lingkup rumah tangga,” tambah Ustadz yang dikenal dengan gaya bicaranya yang jenaka namun sarat makna ini.
10 Pesan Al-Qur’an untuk “Brebes Berkah”
Sebagai peta jalan transformasi daerah, berikut adalah 10 urutan pengabdian yang harus dijaga secara konsisten oleh warga Brebes:
Tauhid: Menjaga kemurnian ibadah hanya kepada Allah SWT.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bakti Orang Tua: Menempatkan orang tua sebagai prioritas utama.
Kekerabatan: Mempererat tali silaturahmi antar keluarga besar.
Kepedulian Sosial: Memberikan perlindungan dan santunan bagi anak yatim.
Filantropi: Membantu fakir miskin secara berkelanjutan.
Tetangga Dekat: Menjamin lingkungan sekitar yang aman dan nyaman.
Tetangga Jauh: Memperluas jejaring persaudaraan antarwilayah.
Teman Sejawat: Membangun kolaborasi profesional yang sehat.
Ibnu Sabil: Memuliakan musafir dan tamu yang berkunjung.
Keadilan Sosial: Memperhatikan hak dan kesejahteraan bawahan atau staf.
Menatap Masa Depan
Memasuki tahun 2026, penerapan nilai-nilai luhur ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Brebes secara bertahap (step by step). Melalui integrasi nilai spiritual ke dalam tata kelola sosial, visi Kabupaten Brebes yang sejahtera dan diberkahi Allah SWT optimis dapat segera terwujud.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
WWW.DETIK-NASIONAL.COM – Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah menjadi momentum krusial bagi umat Islam untuk merefleksikan kembali perjalanan spiritual agung yang melampaui batas ruang dan waktu. Peristiwa ini bukan sekadar narasi sejarah, melainkan simbol keteguhan iman dan ketaatan mutlak seorang hamba di tengah gempuran modernitas.
Casroni, perwakilan media Detik Nasional, menekankan bahwa esensi perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha adalah tentang penerimaan mandat suci salat lima waktu.
“Mandat ini merupakan fondasi utama sekaligus kompas hidup bagi setiap Muslim dalam menjaga hubungan vertikal dengan Sang Pencipta (Hablum Minallah),” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/1/2026).
Salat Sebagai Jangkar Moral di Era Modern
Isra Mikraj sejatinya adalah pengingat bahwa di balik setiap kesulitan hidup, terdapat kekuatan iman yang mampu melampaui logika manusia. Di tengah dinamika kehidupan modern yang serba cepat dan penuh distraksi, nilai disiplin serta kepasrahan dalam ibadah salat diharapkan mampu menjadi jangkar moral bagi masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Mari kita jadikan peringatan ini momentum untuk memperkuat akar iman. Keimanan yang kokoh bukan hanya soal ritual, tetapi harus mampu melahirkan karakter bangsa yang tangguh, jujur, dan penuh integritas,” lanjut Casroni.
Pesan Kedamaian dalam Keberagaman
Senada dengan hal tersebut, Pimpinan Umum Detik-Nasional.com, Firdaus Andika, menambahkan bahwa selain aspek spiritual personal, Isra Mikraj tahun ini juga membawa pesan persatuan yang kuat.
Menurutnya, dengan meneladani kerendahhatian Rasulullah SAW, umat diajak untuk terus menebar kedamaian dan mempererat tali persaudaraan (Ukhuwah) di tengah keberagaman bangsa.
“Melalui peringatan ini, diharapkan cahaya perjalanan suci Rasulullah senantiasa menyinari langkah masyarakat dalam berbakti kepada agama, bangsa, dan negara,” pungkasnya.
Selamat memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 H. Semoga nilai-nilai luhur dari perjalanan ini senantiasa tertanam dalam sanubari.
Red
PALEMBANG, DN-II Advokat vokal, Iskandar Halim Munthe, SH. MH., benar-benar “meledak”. Dengan narasi yang tajam dan menusuk, ia resmi menggedor pintu Polda Sumatera Selatan untuk membongkar skandal busuk pengalihan lahan transmigrasi seluas 5.600 hektar di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Lahat, yang diduga kuat melibatkan sindikat pemalsu surat dan penyamun uang negara.(15/01/2026).
Iskandar tak lagi menggunakan bahasa birokrasi yang halus. Ia secara terang-terangan menuntut Kapolda Sumsel beserta jajarannya, hingga Kapolres Lahat, untuk bertindak tanpa pandang bulu. Ia mendesak agar seluruh pihak yang terlibat diseret ke meja hijau, tanpa terkecuali.
Dalam pernyataannya yang pedas, Iskandar meminta kepolisian melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktor-aktor di balik layar. Ia memperingatkan agar tidak ada upaya saling melindungi dalam kasus yang telah merugikan rakyat ini. 
“Saya minta Kapolda, Dirreskrimsus, hingga Kapolres Lahat periksa semua! Siapa saja yang terlibat dalam rantai pemalsuan surat dan penggunaan Dana Desa ini harus ditangkap. Jangan ada yang disembunyikan!” tegas Iskandar Halim di depan gedung Ditreskrimsus Polda Sumsel.
Yang paling mengejutkan, Iskandar secara spesifik menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian yang disinyalir menjadi “pemain” atau pelindung para mafia tanah dalam kasus ini. Ia meminta Bid Propam Polda Sumsel bergerak cepat menyisir anggotanya sendiri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami mengendus ada oknum polisi yang coba-coba bermain dan jadi tameng dalam kasus ini. Saya tegaskan, jangan sampai institusi Polri dikotori oleh oknum penjilat mafia. Kalau ada anggota yang terlibat, copot dan proses pidana! Jangan sampai hukum tumpul karena ada kawan sendiri di dalamnya,” cecar Iskandar dengan nada tinggi.
Iskandar menutup dengan peringatan keras bahwa jika laporan di tingkat daerah ini berjalan di tempat atau terindikasi ada “main mata”, ia akan langsung membawa tumpukan borok ini ke Mabes Polri dan KPK di Jakarta.
“Jika di Sumsel atau di Lahat masih ada yang berani main-main dengan laporan ini, saya sendiri yang akan pimpin gerakan ke Jakarta. Kita lihat apakah oknum-oknum itu masih bisa tertawa saat KPK dan Mabes Polri turun tangan!” pungkasnya.(Pajar Saragih).
Published : Tim Redaksi Prima
Brebes, Jawa Tengah, DN-II Pengurus Yayasan Hans Satya Dharma (HSD) Kabupaten Brebes diduga terlibat dalam praktik konspirasi jual beli titik dapur Program Makan Bergizi (MBG) yang berpotensi merugikan masyarakat, calon mitra, serta mencederai prinsip tata kelola yayasan yang sah dan transparan, Jumat (16/01/2026).
Dugaan tersebut mencuat setelah adanya laporan dari sejumlah pihak yang mengaku dimintai sejumlah uang dengan nominal besar untuk pendaftaran atau pengamanan titik dapur MBG, yang diduga dilakukan secara terstruktur dan melibatkan lebih dari satu pihak.
Ketua Umum Yayasan Hans Satya Dharma Jawa Tengah, Turnya, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap bentuk jual beli titik dapur, penarikan dana, atau perjanjian finansial dengan masyarakat adalah tindakan yang tidak dibenarkan, terlebih apabila dilakukan tanpa kewenangan resmi dan tanpa persetujuan pengurus pusat yayasan.
“Kami menegaskan bahwa yayasan tidak pernah membuka mekanisme jual beli titik dapur MBG. Jika ada pengurus daerah yang melakukan hal tersebut, maka itu adalah perbuatan oknum dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Turnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa hingga saat ini Yayasan Hans Satya Dharma Jawa Tengah belum memiliki ID Mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Tidak ada dasar hukum maupun administratif untuk menarik dana dari masyarakat. Segala aktivitas yang mengatasnamakan yayasan harus melalui struktur pengurus yang sah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Turnya menyatakan bahwa dugaan konspirasi ini sedang diklarifikasi secara internal, sekaligus dikumpulkan fakta dan bukti-bukti pendukung dari para pihak yang merasa dirugikan.
“Kami tidak akan melindungi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan mencoreng nama yayasan. Prinsip kami jelas: lindungi masyarakat dan tegakkan hukum. Jika mereka terlibat akan kami laporkan ke Polda Jawa Tengah,” ujarnya.
Sebagai langkah perlindungan publik, Yayasan Hans Satya Dharma Jawa Tengah mengimbau masyarakat, calon mitra, dan kontraktor untuk tidak melakukan pembayaran atau setoran dana apa pun kepada pihak yang mengatasnamakan yayasan tanpa klarifikasi resmi dari Ketua Umum.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera memaparkan perkembangan terbaru penanganan dan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Sejak awal ditugaskan, Mendagri telah melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk memetakan kondisi masing-masing kabupaten/kota terdampak dengan melibatkan pemerintah daerah. Mendagri juga meninjau langsung lokasi bencana serta menggelar pertemuan dengan para kepala daerah di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk menghimpun berbagai persoalan yang perlu diatasi guna mempercepat penanganan.
“Kita cek satu per satu, juga kita tidak ingin mengklaim dari pusat, tapi kita ingin mendapatkan pernyataan dari bawah, ada masalah enggak? Kalau ada masalah, di mana? Karena kami akan mulai kerja dari situ,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pengecekan langsung dan rapat dengan kepala daerah, Mendagri menyebutkan bahwa Provinsi Sumbar relatif paling cepat pulih. Hal ini ditandai dengan aktivitas pemerintahan daerah yang berjalan normal, beroperasinya seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pasokan energi dan jaringan komunikasi yang stabil, serta aktivitas ekonomi yang mulai menggeliat. Meski demikian, masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang memerlukan perhatian khusus, terutama pada sektor pendidikan, akses jalan, dan pemulihan kawasan wisata.
Sementara itu, di Sumut dan Aceh, tantangan pemulihan masih membutuhkan atensi khusus. Hal ini disebabkan masih adanya timbunan lumpur, kerusakan jalan dan jembatan, pasar rakyat, serta fasilitas pendidikan dan perkantoran desa. Mendagri menegaskan perlunya kerja gotong royong lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah (Pemda), TNI-Polri, hingga unsur masyarakat untuk mempercepat pembersihan lumpur, normalisasi sungai, serta perbaikan infrastruktur dasar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Mendagri memaparkan berbagai data persoalan yang perlu direspons oleh kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya terkait penanganan kerusakan fasilitas pendidikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pihaknya telah menghimpun data kerusakan fasilitas tersebut guna memudahkan proses penanganan.
“Contoh aja ini semua data detailnya ada ini Provinsi Sumatera Barat … misalnya ini di sana pendidikan PAUD, TK, SD yang rusak ringan 2, rusak sedang 40, rusak berat 45. Di mana saja [lokasinya] … ini detail ada semua di sini,” jelasnya.
Memasuki fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, Mendagri menekankan pentingnya indikator pemulihan yang terukur. Indikator tersebut meliputi berjalannya pemerintahan daerah, pulihnya layanan publik terutama kesehatan dan pendidikan, terbukanya akses infrastruktur darat, berfungsinya aktivitas ekonomi, hingga terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, air bersih, internet, dan elpiji.
Mendagri juga menyoroti pentingnya percepatan pengurangan jumlah pengungsi. Menurutnya, semakin cepat masyarakat kembali ke rumah atau hunian sementara (huntara), semakin baik karena menunjukkan progres pemulihan. Ia mendorong percepatan penyaluran bantuan perbaikan rumah, bantuan sewa hunian, serta bantuan sosial dan ekonomi agar daya beli masyarakat segera pulih.
Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Red
Cilacap, Detik Nasional – Kepala Desa Madusari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Sukrayatno, melantik dua perangkat desa baru dan menegaskan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Pelantikan berlangsung di Balai Desa Madusari, pada Kamis, 15 Januari 2026.
Dua perangkat desa yang resmi dilantik yakni Retno Susanti sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Sri Sustanti sebagai Kepala Dusun Cipicung. Prosesi pelantikan berjalan khidmat dan tertib.
Acara tersebut dihadiri Camat Wanareja, Kapolsek Wanareja, Babinsa, unsur lembaga desa, Ketua PKK Desa Madusari, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta sejumlah tamu undangan.
“Saya minta perangkat desa yang baru dilantik dapat bekerja secara profesional, memahami tugas dan fungsinya masing-masing, serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Sukrayatno.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa jabatan perangkat desa bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan loyalitas terhadap kepentingan masyarakat.
“Perangkat desa harus mampu menjadi contoh yang baik di lingkungan masyarakat, serta menjalin komunikasi dan kerja sama yang harmonis demi kemajuan Desa Madusari,” tambahnya.
Dengan dilantiknya dua perangkat desa tersebut, Pemerintah Desa Madusari berharap kinerja pelayanan publik semakin optimal dan pemerintahan desa berjalan lebih efektif serta responsif terhadap kebutuhan warga, tutupnya.
Reporter: Dani
Aceh Utara, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen pemerintah untuk bergerak bersama dalam merehabilitasi sawah yang terdampak bencana di wilayah Sumatra.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam pemulihan lahan pertanian dengan memanfaatkan teknologi yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti Bulog dan sektor pupuk. Upaya ini dinilai krusial mengingat sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Bima menegaskan hal tersebut saat memberikan sambutan pada kegiatan Ground Breaking Rehabilitasi Sawah Terdampak Bencana Aceh–Sumatra di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Kamis (15/1/2026). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
“Ini sangat signifikan, Pak Menteri Pertanian, karena Sumatra ini menyumbang 22 persen dari PDB Indonesia. Tentu, pemulihan [sawah] ini juga akan berdampak signifikan,” katanya.
Bima menyampaikan, berdasarkan hasil peninjauan dan dialog dengan para kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatra, terdapat kesamaan testimoni bahwa dampak bencana kali ini dirasakan lebih luas dan berkepanjangan dibandingkan dengan tsunami Aceh.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dampaknya lebih dahsyat daripada tsunami, dalam hal cakupan luasan, lamanya bencana, dan juga dampak ekonomi. Terlebih seperti Bapak Presiden Prabowo selalu ingatkan kepada kegiatan kami, bergerak cepat, bergerak bersama-sama. Kita melihat bahwa hari ini, semua turun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bima menegaskan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memastikan seluruh kepala daerah terdampak tidak berjalan sendiri dalam proses pemulihan. Pendampingan dilakukan secara langsung dengan pembagian peran yang jelas dan berkelanjutan. Pihaknya juga berupaya memastikan tidak ada celah yang terlewat dalam penanganan di lapangan.
“Saya sendiri sudah berusaha bolak-balik, Aceh Tamiang, Langsa, sekelilingnya, untuk mendampingi bersama-sama dengan kepala daerah, memastikan celah-celah apa saja yang masih belum tersentuh,” jelasnya.
Kemendagri juga telah mengerahkan 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membantu pemulihan pusat pemerintahan di Aceh Tamiang yang sempat lumpuh akibat bencana. Selain itu, keterlibatan lintas kementerian dan lembaga turut diperkuat melalui pengerahan personel TNI–Polri serta taruna Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Ada juga teman-teman taruna, dalam kegiatan Latsitarda, taruna TNI-Polri dan praja IPDN, yang juga segera bergerak di titik-titik yang berdampak. Dan kemarin Menteri KKP juga melepas taruna KKP, Ibu Ketua [Komisi IV DPR RI], seribu lebih juga [taruna] dikerahkan untuk membantu pemulihan,” ungkapnya.
Adapun Mentan Amran menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi Aceh, tidak hanya melalui bantuan pangan darurat, tetapi juga melalui program rehabilitasi lahan, pemulihan produksi pertanian, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian agar petani Aceh dapat kembali berproduksi dan bangkit secara berkelanjutan.
Untuk mendukung percepatan rehabilitasi lahan sawah di Aceh Utara, Kementerian Pertanian memberikan bantuan kepada petani berupa pupuk urea sebanyak 200 ton, benih padi sebanyak 836 ton, traktor roda dua sebanyak 32 unit, dan traktor roda empat sebanyak 11 unit.
“Insyaallah kita kerjakan perbaikan sawah rusak mulai yang ringan, sedang, baru terakhir yang berat. Berat hanya 5 sampai 10 persen. Kami selesaikan yang 90–95 persen agar saudara-saudara kita yang sawahnya kena dampak kita akan perbaiki. Itu ada bantuan benih gratis. Kemudian ini padat karya, rakyat yang bekerja, yang punya sawah bekerja kemudian upahnya dibayar oleh pusat. Kami sebagai penanggung jawab,” jelas Mentan Amran.
Dalam kesempatan itu, Bima, Amran, dan Titiek meninjau langsung hamparan sawah terdampak. Mereka tampak berinteraksi hangat dengan para petani yang tetap bekerja di tengah situasi sulit. Kondisi tersebut mencerminkan beratnya dampak banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu, ketika endapan lumpur tebal menutup lahan pertanian. Situasi ini sekaligus menegaskan urgensi percepatan pemulihan agar aktivitas pertanian dan penghidupan petani dapat kembali berjalan normal.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kota Tegal, DN-II Kepolisian Resor Tegal Kota menggelar tradisi pedang pora sebagai bentuk penyambutan Kapolres Tegal Kota yang baru, AKBP Heru Antariksa Cahya, Kamis (15/1/2026).
Tradisi tersebut sekaligus menjadi momen pelepasan Kapolres lama AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama yang kini menjabat sebagai Kapolres Kebumen.
Upacara berlangsung khidmat di halaman Mapolres Tegal Kota, dihadiri jajaran pejabat utama, perwira, dan seluruh personel Polres Tegal Kota sebagai simbol estafet kepemimpinan.
Dalam pernyataannya, AKBP Heru Antariksa Cahya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan dan program positif yang telah dijalankan oleh pendahulunya.
“Sesuai amanah yang diberikan kepada kami, kami siap menjalankan tanggung jawab sebagai Kapolres Tegal Kota. Kebijakan pejabat lama akan tetap kami lanjutkan,” ujar AKBP Heru.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menegaskan, berbagai program dan capaian yang telah ditorehkan sebelumnya akan terus dioptimalkan, khususnya dalam menjaga keamanan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
“Legacy yang telah dibangun, baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan publik, maupun penegakan hukum, akan kami lanjutkan secara maksimal,” tegasnya.
AKBP Heru juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga situasi kamtibmas di Kota Tegal. Menurutnya, keberhasilan menjaga keamanan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Yang dibutuhkan adalah kerja sama, komunikasi, dan koordinasi lintas sektoral. Dengan itu, kamtibmas di Kota Tegal dapat terus terjaga,” jelasnya.
Menghadapi agenda ke depan, AKBP Heru menyebut Polres Tegal Kota akan segera melakukan langkah-langkah antisipasi, terutama menjelang Operasi Ketupat dan bulan suci Ramadan.
“Kami akan melakukan pemetaan dan mitigasi untuk menghadapi Operasi Ketupat serta pengamanan menjelang Ramadan,” pungkasnya.
Pergantian pucuk pimpinan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja Polres Tegal Kota dalam memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. ( Bim )
BREBES, DN-II Memasuki tahun 2025, peta pembangunan menara telekomunikasi (Base Transceiver Station/BTS) di Kabupaten Brebes mengalami transformasi signifikan. Pemerintah Kabupaten Brebes kini mengedepankan birokrasi yang lebih transparan, sistematis, dan terintegrasi untuk mendukung percepatan digitalisasi hingga ke pelosok desa.
Lonjakan Target dan Sinergi Lintas Sektoral
Susilo hari Kamis 15 Januari 2026 Salah satu orang yang mengurus perizinan dari PT .TBG menyampaikan bahwa sampai PAD dari sektor Tower dulu 12 juta per Tower, tahun 2025 mencapai 100 juta per Tower BTS.
Target pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah ini tercatat melonjak drastis. Jika sebelumnya target hanya berkisar di angka belasan, pada tahun 2025 ini pengembangan diproyeksikan mencapai skala cakupan yang jauh lebih luas, dengan sekitar 20 titik pembangunan baru yang saat ini sedang diproses khusus di wilayah Brebes.
Keberhasilan akselerasi ini merupakan buah dari kolaborasi erat yang dimotori oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Proses perizinan kini tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan melalui koordinasi satu pintu yang melibatkan tiga pilar utama:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dinas Kominfo: Memastikan kesesuaian dengan regulasi telekomunikasi dan zonasi.
Dinas Pekerjaan Umum (DPU): Mengawal penataan ruang dan kesiapan infrastruktur.
DPMPTSP (Dinas Perizinan): Sebagai gerbang utama pemrosesan administratif.
Keamanan Bangunan Jadi Prioritas Melalui SLF
Selain aspek administratif, aspek keamanan struktur menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Setiap menara yang berdiri wajib mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Kami melibatkan konsultan teknis spesialis untuk memastikan kualitas bangunan. Fokus utamanya adalah validasi posisi geoteknik dan kekuatan struktur agar sesuai dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yang diajukan,” ujar seorang praktisi lapangan yang terlibat dalam pembangunan BTS di Brebes.
Integrasi antara analisis kontur tanah dan kekuatan material bangunan ini menjadi kunci utama sebelum izin operasional diterbitkan, guna menjamin keamanan masyarakat di sekitar lokasi menara.
Iklim Investasi Sehat: Minim Biaya, Maksimal Layanan
Pemerintah Kabupaten Brebes juga menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang bersih. Isu mengenai adanya “biaya siluman” dalam pengurusan izin ditepis dengan tegas. Secara prinsip, seluruh proses administratif di dinas terkait adalah gratis.
Satu-satunya biaya yang menjadi kewajiban pengembang hanyalah Retribusi Menara resmi yang masuk ke kas daerah. Transparansi ini disambut baik oleh para provider dan penyedia infrastruktur, termasuk pemain besar seperti PT. Tower Bersama Group (TBG) yang terus memperkuat jaringan mereka di Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menuju Digitalisasi Pedesaan
Dengan prosedur yang lebih ringkas dan standar teknis yang terjaga, masa depan perizinan BTS di Brebes kini jauh lebih terukur. Percepatan ini diharapkan tidak hanya sekadar membangun menara, tetapi menjadi katalisator utama dalam memeratakan sinyal telekomunikasi dan mendukung transformasi digital di seluruh lapisan masyarakat Brebes.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya keberanian daerah dalam mengeksekusi kebijakan serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah untuk mengatasi persoalan sampah.
Wiyagus memandang persoalan persampahan bukan sekadar urusan teknis, melainkan tantangan pembangunan daerah yang berdampak luas. Ia menegaskan bahwa penanganan yang tidak optimal dapat mengancam kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga stabilitas sosial dan ekonomi di daerah.
Ia mendorong daerah untuk segera mengambil langkah nyata dan tidak ragu menjalin kerja sama dengan daerah lain. Terlebih, regulasi yang ada telah memberikan ruang bagi daerah untuk membangun kolaborasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
“Sementara berbagai regulasi tentang kerja sama daerah juga bisa dijadikan payung hukum oleh kita bersama,” ungkap Wiyagus dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) bertema Tata Kelola Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Aglomerasi Sampah yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Senada dengan itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo berharap daerah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam menangani persoalan persampahan. Daerah, kata dia, dapat menerapkan pendekatan aglomerasi untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mendorong pergeseran paradigma dari kumpul, angkut, dan buang menuju pengelolaan sampah sebagai sumber daya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Timbulan sampah terus meningkat setiap tahunnya sementara kapasitas pengelolaan yang dimiliki pemerintah daerah belum mampu mengimbangi laju produksi sampah. Dalam situasi ini transformasi sistem pengelolaan sampah menjadi suatu keniscayaan,” tandas Yusharto.
Sebagai informasi tambahan, hadir dalam forum tersebut sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Diskusi ini juga menjadi wadah perumusan arah kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia.
Red
You cannot copy content of this page