Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menugaskan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan untuk membantu percepatan penanganan dampak bencana di Sumatra. Rencananya, KKP akan memberangkatkan 1.142 taruna dalam beberapa kloter ke daerah terdampak.
Apresiasi tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Pelepasan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan ke Lokasi Bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KP Didit Herdiawan Ashaf.
Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra sejak akhir November 2025 berdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Dampak tersebut mencakup korban jiwa, kerusakan infrastruktur pemerintahan, jalan, jembatan, fasilitas umum, hingga sektor pertanian dan perikanan.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat sejak hari pertama telah melakukan mobilisasi nasional atas arahan Presiden dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Upaya tersebut telah membuahkan hasil berupa pemulihan bertahap di sejumlah daerah, meskipun masih terdapat wilayah yang memerlukan atensi khusus.
“Dalam catatan kami dari tiga provinsi ini ada 52 kabupaten/kota yang terdampak, 18 [kabupaten/kota] ada di Aceh, 18 kabupaten/kota ada di Sumatera Utara, dan 16 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat,” ujar Mendagri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari angka tersebut, sejumlah daerah telah pulih sepenuhnya, sebagian lainnya setengah pulih, dan sisanya membutuhkan penanganan intensif secara gotong royong. Misalnya, di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, permasalahan utama adalah lumpur tebal yang menutup rumah, fasilitas umum, sekolah, hingga kantor pemerintahan. Sementara di wilayah pegunungan, persoalan utama berupa longsor yang memutus akses jalan dan jembatan.
Menurut Mendagri, penanganan lumpur di kawasan permukiman tidak dapat sepenuhnya mengandalkan alat berat karena banyak lokasi berada di gang-gang sempit dan rumah warga. Oleh karena itu, diperlukan tambahan pasukan yang kuat secara fisik untuk bekerja secara manual dari rumah ke rumah.
“Karena itulah kita perlu tambah pasukan ke sana, TNI dan Polri sudah menambah pasukan, enggak cukup, kita ingin cepat. Kalau ingin cepat yang paling cepat adalah [juga menugaskan] sekolah kedinasan. Kenapa sekolah kedinasan? Karena di bawah kendali pemerintah,” tegas Mendagri.
Ia menyebutkan bahwa sebelumnya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah mengirimkan lebih dari 1.000 praja, disusul Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sekitar 500 personel. Menurut Mendagri, dukungan KKP dengan mengirimkan 1.142 taruna merupakan bantuan yang sangat berarti. “Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri KKP, Bapak Wamen, karena ini sangat berguna sekali,” ujarnya.
Di sisi lain, Mendagri juga mendorong para taruna KKP untuk memanfaatkan penugasan ini sebagai praktik langsung penerapan ilmu kelautan dan perikanan. Menurutnya, banyak tambak, nelayan, dan alur sungai yang terdampak lumpur dan sedimentasi sehingga membutuhkan pendampingan teknis. “Ini adalah praktik betul-betul langsung riil bukan teori,” jelasnya.
Red
Boyolali, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa pembangunan desa menjadi barometer kemajuan suatu negara. Sebagai garda terdepan pelayanan publik sekaligus penggerak utama pembangunan nasional berbasis potensi wilayah, kemajuan desa dinilai sangat menentukan arah pembangunan nasional.
“Artinya, Indonesia akan maju jika desanya maju,” kata Wiyagus saat membuka Lokakarya Desa dan Kelurahan Berprestasi di Pendopo Gedhe, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (14/1/2026).
Menurut Wiyagus, pencapaian visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik serta pembangunan terhadap 75.266 desa dan 8.496 kelurahan dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif. Apalagi, kata dia, pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 
Sejalan dengan Asta Cita keenam, desa kini ditempatkan bukan lagi sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan yang berdaya, mandiri, dan inovatif. Dalam konteks tersebut, ia mengapresiasi tren positif pembangunan desa yang tercermin dari meningkatnya jumlah desa berstatus berkembang dan maju. Capaian ini diiringi dengan penguatan transparansi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Selanjutnya, Wiyagus juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Sebagai penggerak produksi, distribusi, dan pemasaran hasil desa, Kopdeskel Merah Putih dinilai dapat disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis melalui penyediaan bahan pangan lokal serta penguatan rantai pasok pangan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tak ketinggalan, Wiyagus juga menyampaikan duka cita atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat akan pentingnya membangun desa yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana melalui perencanaan yang tepat, penguatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan dana desa yang menyasar mitigasi dan pemulihan pascabencana.
“Kemandirian desa juga harus diimbangi dengan kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim agar kesejahteraan masyarakat bisa tetap terjaga,” tandasnya dalam kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 tersebut.
Red
PASAMAN BARAT, DN-II Polemik kepemimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lingkuang Aua akhirnya menemui titik terang. Ketua Harian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Khaidir Dt. St. Kabasaran, secara tegas menyatakan bahwa ketua KAN yang sah hanyalah Uyun Dt. Manindiang Alam, dan tidak ada serta tidak diakui ketua KAN lainnya.
Penegasan tersebut disampaikan Khaidir Dt. St. Kabasaran dalam pernyataan terbukanya yang merujuk langsung pada ketentuan adat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KAN, serta peraturan daerah yang mengatur eksistensi Kerapatan Adat Nagari.
“Dalam adat Minangkabau tidak dikenal kepemimpinan ganda. Ketua KAN yang sah hanya satu, dan itu adalah Uyun Dt. Manindiang Alam. Klaim-klaim lain di luar itu tidak memiliki dasar adat,” tegas Kabasaran.
Menutup Ruang Dualisme KAN
Pernyataan Ketua Harian LKAAM ini sekaligus mematahkan seluruh spekulasi dan klaim tandingan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, dualisme kepemimpinan KAN merupakan pelanggaran serius terhadap tatanan adat, karena bertentangan dengan prinsip musyawarah ninik mamak dan aturan tertulis yang berlaku.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa KAN adalah lembaga adat tertinggi di nagari, sehingga keberadaan lebih dari satu ketua tidak hanya cacat adat, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar kaum dan suku.
Selaras dengan AD/ART dan Perda
Penetapan Uyun Dt. Manindiang Alam sebagai Ketua KAN yang sah dinilai selaras dengan AD/ART KAN Lingkuang Aua, Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983, serta Perda Kabupaten Pasaman Barat yang mengatur Kerapatan Adat Nagari.
Dalam AD/ART KAN secara tegas disebutkan bahwa identitas ninik mamak dan kepengurusan KAN tidak boleh ganda, serta setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi adat.
“Adat itu jelas, tidak abu-abu. Kalau sudah diputuskan secara adat dan sesuai aturan, maka seluruh anak kemenakan wajib tunduk,” ujar Khaidir menambahkan.
Seruan Kepatuhan Adat
Ketua Harian LKAAM juga menyerukan kepada seluruh ninik mamak, penghulu suku, serta masyarakat Nagari Lingkuang Aua agar menghentikan polemik dan menghormati keputusan adat.
Menurutnya, memperpanjang konflik hanya akan merusak marwah adat dan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga adat itu sendiri.
“Adat bukan alat kepentingan. Adat adalah pemersatu,” tegasnya.
Dengan pernyataan ini, LKAAM secara institusional menegaskan hanya satu kepemimpinan KAN yang sah, sekaligus menutup ruang bagi pihak-pihak yang mencoba mengklaim jabatan Ketua KAN tanpa dasar adat dan hukum yang jelas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saciok bak ayam, sadanciang bak basi.
Ketua satu, adat satu.”
Hingga berita ini diterbitkan, tidak terdapat bantahan resmi terhadap pernyataan Ketua Harian LKAAM tersebut.
(red)
TEGAL, DN-II Kepedulian dan pelayanan humanis kembali ditunjukkan jajaran Polsek Slawi Polres Tegal dengan membantu penjemputan dan penyerahan seorang warga yang tersesat di kawasan Objek PAI Tegal Kota, Rabu (14/1/2026).
Warga tersebut diketahui bernama Darso (72), warga Desa Paketiban RT 02 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Penanganan dilakukan oleh petugas piket Polsek Slawi setelah menerima laporan dari masyarakat yang meminta bantuan Kepolisian.
Meskipun secara wilayah administratif Desa Paketiban masuk wilayah Kecamatan Pangkah, jajaran Polsek Slawi tetap merespons laporan tersebut karena diterima oleh Polsek Slawi. Langkah ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan batas wilayah.
Penjemputan dan pendampingan dilakukan oleh Aiptu Budi, selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Procot, bersama Aiptu A. Cholik, Kanit Samapta Polsek Slawi. Petugas memastikan warga dalam kondisi aman sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.
Kapolsek Slawi AKP Rushendro Cipto Harjono, S.H. menyampaikan bahwa pelayanan Kepolisian diberikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan, tanpa melihat batas wilayah administratif. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selama laporan diterima, anggota akan segera merespons dan mengedepankan pendekatan humanis,” ujar AKP Rushendro Cipto Harjono.
Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo, S.H., S.I.K., M.H. melalui jajaran menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat dan profesional sebagai bagian dari pelayanan prima Polri.
Melalui kegiatan ini, Polres Tegal berharap kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat, serta tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif melalui pelayanan yang responsif dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. ( Bim )
BREBES, DN-II Pemerintah Kecamatan Jatibarang memberikan klarifikasi resmi terkait mekanisme penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang tengah menjadi sorotan publik. Klarifikasi ini merespons adanya laporan dugaan praktik “bagi dua” bantuan antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan warga non-penerima. (14/1/2026).
Penyerahan Berdasarkan Administrasi Ketat
Camat Jatibarang Rade Andriana Younansyah, S.STP, M.Si, menegaskan bahwa proses distribusi di tingkat desa, termasuk di Desa Klikiran, telah berjalan sesuai aturan formal. Berdasarkan laporan Berita Acara (BA) dan pantauan Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) di lapangan, bantuan dipastikan jatuh ke tangan yang tepat sesuai data KPM.
“Pihak desa telah menyerahkan bantuan kepada KPM yang terdaftar. Saat penyerahan di balai desa, petugas melakukan verifikasi identitas secara ketat dengan mewajibkan pemeriksaan KTP dan KK asli sebagai syarat mutlak,” ungkap Camat saat melakukan evaluasi Bansos.
Dilema Fenomena Sosial di Tingkat Warga
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengenai kabar adanya bantuan yang dibagi dua setelah diterima, pihak kecamatan mengaku hal tersebut berada di luar pengawasan langsung petugas. Camat menjelaskan bahwa setelah bantuan diserahkan secara sah kepada KPM, penggunaan atau kesepakatan sosial di tingkat lingkungan merupakan keputusan personal penerima.
“Fokus kami adalah memastikan penyerahan di Balai Desa sesuai prosedur. Secara teknis, sulit bagi kami untuk memantau hingga ke rumah masing-masing guna memastikan apakah bantuan tersebut dibagi lagi kepada orang lain atau tidak,” tambahnya.
Instruksi Evaluasi ke 22 Desa
Meski isu ini mencuat di Desa Klikiran, Camat Jatibarang, Rade, ” telah menginstruksikan langkah preventif di seluruh wilayahnya. Ia memerintahkan Kasi Kesos, Heryadi, untuk melakukan monitoring ketat di 22 desa di Kecamatan Jatibarang ” .
Sebagai bahan evaluasi, pihak kecamatan membandingkan pola distribusi di Desa Kendawa dan Desa Kertas yang terpantau berjalan normal tanpa kendala serupa.
“Kami ingin memastikan transparansi tetap terjaga. Kasi Kesos akan terus melakukan pemantauan berkala agar bantuan sosial tepat sasaran dan meminimalisir adanya tekanan atau praktik yang berpotensi merugikan KPM yang berhak,” tegas Rade.
Reporter: Teguh
MALANG, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang pada Selasa (13/1/2026). Sekolah unggulan ini memiliki nilai historis yang kuat karena arsitektur bangunannya didesain langsung oleh Kepala Negara sejak masa rintisan saat ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada November 2023 lalu.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa lembaga pendidikan unggulan seperti SMA Taruna Nusantara merupakan wadah strategis bagi kemajuan anak bangsa. Kehadiran kampus ini diharapkan mampu mencetak generasi yang unggul, terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
Keunggulan Sistem Pendidikan
SMA Taruna Nusantara Kampus Malang hadir dengan skema pendidikan yang komprehensif untuk mencetak kader bangsa masa depan. Terdapat tiga pilar utama yang menjadi keunggulan kampus ini:
Sistem Berasrama (Boarding School): Membentuk kedisiplinan dan kemandirian siswa secara totalitas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beasiswa Penuh: Seluruh biaya pendidikan digratiskan, memberikan akses bagi putra-putri terbaik bangsa tanpa hambatan ekonomi. 
Integrasi Tiga Kurikulum: Proses pembelajaran menggabungkan Kurikulum Nasional, Kurikulum Khusus SMA Taruna Nusantara, dan Kurikulum Internasional Cambridge.
“Integrasi ketiga kurikulum ini bertujuan membentuk lulusan yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, berdaya saing di kancah global, serta memiliki karakter unggul,” ujar Presiden.
Ekspansi Nasional
Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo dalam melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Setelah puluhan tahun berpusat di Magelang sejak awal 1990-an, Presiden kini memperluas jangkauan SMA Taruna Nusantara ke berbagai wilayah di Indonesia.
Selain di Jawa Timur (Malang), kampus serupa juga tengah dikembangkan di Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, serta beberapa wilayah strategis lainnya. Presiden menekankan pentingnya sekolah unggulan dalam menyiapkan kader-kader bangsa yang memiliki karakter kuat dan jiwa patriotik yang tinggi.
Red
— TIW —
#CatatanSeskab
BREBES, DN-II Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Pengamanan (Satpam) ke-45 tahun 2025, Sat Binmas Polres Brebes menyelenggarakan upacara ziarah rombongan dan kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kabupaten Brebes, Rabu (14/01/2026) pagi.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Brebes, AKP Puji Haryati. Ziarah ini merupakan bagian dari rangkaian agenda resmi Polres Brebes untuk menghormati jasa para pahlawan sekaligus memperkuat soliditas personel Satpam di wilayah hukum Kabupaten Brebes.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat Sat Binmas Polres Brebes, di antaranya KBO Sat Binmas IPDA Sugiyanto, Kanit Binkamsa AIPTU Andy Setyawan, serta jajaran Kanit dan anggota Sat Binmas lainnya.
Upacara ini juga diikuti dengan khidmat oleh perwakilan anggota Satpam dari berbagai instansi di Kabupaten Brebes.
Dalam kesempatan tersebut, AKP Puji Haryati menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai juang dan profesionalisme kepada anggota Satpam sebagai mitra utama Polri dalam menjaga keamanan swakarsa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Melalui momentum HUT Satpam ke-45 ini, kami berharap rekan-rekan Satpam semakin profesional dalam mengemban tugas kepolisian terbatas. Ziarah ini bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat bagi kita semua untuk meneladani semangat juang para pahlawan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja masing-masing,” tegas AKP Puji Haryati di sela-sela kegiatan.
AKP Puji juga menambahkan bahwa sinergi antara Polri dan Satpam sangat krusial dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Brebes.
Prosesi upacara berlangsung dengan khidmat, diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, peletakan karangan bunga, dan diakhiri dengan tabur bunga di pusara makam para pejuang oleh seluruh peserta upacara. (Red/Hms)
OPINI: Kekayaan Bukan di Dompet, Melainkan di Kepala
WWW.DETIK-NASIONAL.COM – Banyak orang menghabiskan seumur hidupnya mengejar angka di rekening bank, namun alpa membenahi “perangkat lunak” di dalam kepala mereka. Dalam realitas sosial, kita sering keliru menganggap bahwa kemiskinan dan kelimpahan hanyalah soal nasib atau warisan. Padahal, garis pemisah antara keduanya sering kali setipis pola pikir (mindset).
Paradoks Mentalitas: Mengapa Angka Bisa Menipu?
Perbedaan antara mentalitas kaya dan miskin tidak terletak pada apa yang digenggam hari ini, melainkan pada cara memandang hari esok. Ini adalah soal “frekuensi internal” yang dipancarkan seseorang ke dunianya.
- Mentalitas Kelangkaan (Scarcity Mindset): Cenderung memelihara negativitas sebagai mekanisme pertahanan diri. Mereka yang terjebak di sini fokus pada hambatan, gemar mencari kambing hitam, dan terjebak dalam mentalitas korban (victim mentality). Baginya, dunia adalah arena tidak adil di mana peluang hanya milik orang lain. Siklus pesimisme inilah yang secara tidak sadar mengunci pintu kesempatan sebelum sempat terbuka.
- Mentalitas Kelimpahan (Abundance Mindset): Selalu memupuk optimisme, bahkan sebelum saldo rekening berubah. Mereka fokus pada solusi dan pertumbuhan. Kegagalan tidak dipandang sebagai titik henti, melainkan “biaya pendidikan” menuju kematangan. Sikap inilah yang menjadi magnet alami bagi datangnya peluang.
Akar vs Buah: Mana yang Anda Siram?
Kita harus berani jujur: Kekayaan materi hanyalah output (buah), sedangkan pola pikir adalah input (akar). Mustahil mengharapkan buah yang manis jika akarnya dibiarkan membusuk oleh prasangka dan kemalasan berpikir.
Sejarah mencatat fenomena menarik tentang ini. Seseorang dengan mentalitas kaya bisa saja kehilangan seluruh hartanya dalam semalam akibat krisis, namun ia memiliki “cetak biru” untuk membangunnya kembali dari nol. Sebaliknya, kita sering melihat pemenang lotre yang mendadak kaya, namun kembali melarat dalam waktu singkat. Tanpa fondasi mental yang kokoh, harta melimpah hanyalah titipan yang akan menguap tanpa sisa.
Memilih Frekuensi Kelimpahan
Menjadi kaya atau miskin sering kali dimulai dari keputusan sederhana saat bangun pagi: Apakah kita akan mengutuk kegelapan, atau mulai mencari lilin?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perubahan nasib tidak melulu bergantung pada perubahan kebijakan pemerintah atau kenaikan gaji. Perubahan sejati dimulai dari keberanian untuk meruntuhkan tembok mentalitas korban dan mulai membangun mentalitas pemenang.
Dunia pada akhirnya tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi dunia memantulkan siapa diri kita yang sebenarnya. Jika pikiran kita adalah ruang penuh peluang, maka realitas akan mengikutinya. Sebab, kekayaan sejati tidak pernah dimulai dari dompet, ia berhulu dari cara kita berpikir.
Reporter: Teguh
Penulis: Casroni – 14 Januari 2026
BREBES, DN-II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mentransformasi penanganan kemiskinan melalui pendekatan teknologi. Dalam diskusi strategis yang digelar Selasa (13/1/2026), fokus utama diarahkan pada implementasi ekosistem Smart City guna memberantas manipulasi data dan fenomena sosial “mental miskin”.
Pertemuan yang berlangsung pukul 13.00 – 15.00 WIB ini dihadiri langsung oleh Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, bersama Ketua Bhakti Taskin, Sahrul, dan Sekretaris Umum, Suntoro. Agenda ini juga terhubung secara virtual melalui video conference dengan Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko.
Digitalisasi Data: Memutus Rantai Nepotisme Bansos
Meski angka kemiskinan di Kabupaten Brebes dilaporkan tidak lagi masuk dalam kategori ekstrem, perbaikan sistem pendataan tetap menjadi prioritas mutlak. Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa sinkronisasi data antar-instansi adalah kunci agar bantuan tepat sasaran.
Sebagai solusi konkret, BP Taskin tengah menyiapkan sistem Smart City terintegrasi yang mencakup: 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Integrasi Rekam Medis: Memungkinkan riwayat kesehatan warga terdeteksi secara otomatis di seluruh fasilitas kesehatan. “Pasien tidak perlu lagi menjelaskan riwayat penyakitnya dari nol saat berpindah rumah sakit, karena sistem menyediakan data secara real-time,” ungkap tim ahli dalam diskusi tersebut.
Audit Bansos Otomatis: Sistem ini dirancang untuk menghapus praktik nepotisme. Teknologi AI akan memverifikasi kelayakan penerima guna memastikan tidak ada lagi keluarga perangkat desa atau warga mampu yang masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (Bansos).
Tantangan Berat Fenomena ‘Mental Miskin’
Di luar kendala teknis, diskusi ini menyoroti degradasi moral berupa “mental miskin”. Budiman Sudjatmiko menggarisbawahi adanya oknum masyarakat yang secara ekonomi telah mandiri namun enggan melepaskan status sebagai penerima bantuan.
Beberapa temuan anomali di lapangan meliputi:
Manipulasi Status Sosial: Warga yang kondisi ekonominya telah membaik namun sengaja tidak melapor ke Program Keluarga Harapan (PKH) demi terus menerima kucuran dana.
Modus Pengemis Profesional: Ditemukan fakta miris mengenai pengemis yang datang ke lokasi operasi menggunakan sepeda motor, lalu mengubah penampilan dengan kostum dan riasan agar terlihat memprihatinkan.
Ekonomi Mengemis: Dengan pendapatan mencapai Rp300.000 per hari, mengemis telah bergeser menjadi profesi karena dianggap lebih menguntungkan daripada bekerja produktif.
Menuju Kemandirian Ekonomi
Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, menyambut baik langkah BP Taskin. Menurutnya, pengentasan kemiskinan bukan sekadar memberikan stimulan dana, tetapi juga soal memperbaiki integritas data dan mentalitas masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Melalui penguatan Smart City, kita ingin menciptakan transparansi total. Tujuannya jelas: memutus rantai manipulasi sekaligus mengedukasi masyarakat agar memiliki harga diri untuk mandiri secara ekonomi,” tegas pihak BP Taskin.
Sesuai arahan Presiden, BP Taskin akan terus mendorong sinergi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi tinggi untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan.
Reporter: Teguh
Balikpapan, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang berlangsung di Kantor Besar PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
Peresmian proyek RDMP Balikpapan menjadi tonggak penting dalam penguatan ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Proyek strategis ini merupakan wujud nyata kolaborasi sinergis antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendorong terwujudnya swasembada energi sekaligus meningkatkan nilai tambah industri pengolahan minyak nasional.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peresmian RDMP Balikpapan merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia serta menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan proyek strategis nasional tersebut.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, semua pihak, semua jajaran personalia yang bekerja keras sehingga kita berhasil mencapai hal ini. Para insinyur, para pekerja, aparat keamanan, pemerintah daerah, manajemen dan masyarakat Balikpapan, serta Kalimantan Timur. Ini adalah prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa,” ucap Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemandirian nasional merupakan fondasi utama dalam membangun kekuatan bangsa di tengah dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks. “Di setiap bidang kehidupan kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang percaya diri, bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Proyek RDMP Balikpapan memiliki nilai investasi sebesar USD 7,4 miliar atau setara Rp123 triliun. Melalui proyek ini, kapasitas pengolahan minyak mentah meningkat signifikan dari sebelumnya 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari, sehingga diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak.
Kehadiran Panglima TNI dalam peresmian ini menegaskan komitmen TNI dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, dalam kedaulatan dan penguatan energi nasional bagi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.
Foto: BPMI Setpres dan Puspen TNI
#tniprima
#tnirakyat
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
You cannot copy content of this page