Padang, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk menghimpun berbagai masukan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menjelaskan, pemerintah pusat sejak awal telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana termasuk di Provinsi Sumbar. Mobilisasi ini melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah (Pemda).
Ia mengatakan, saat ini pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar. Mendagri kemudian ditugaskan Presiden menjadi Ketua Satgas tersebut. Sejak awal ditugaskan, ia telah melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk memetakan kondisi masing-masing kabupaten/kota terdampak dengan melibatkan daerah.
“Memang we have to start from problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu,” jelas Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (13/1/2026).
Ia menyebutkan, dari data awal, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, berdasarkan hasil rapat dan pemantauan melalui dashboard kebencanaan serta rapat koordinasi intensif, kondisi pemerintahan kabupaten/kota di Sumbar secara umum telah kembali berjalan. Karena itu, dirinya mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar termasuk pihak terkait yang dinilai cepat melakukan pemulihan.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kaupatennya,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, dalam rapat tersebut, Mendagri kembali memastikan berbagai indikator pemulihan mulai dari jalannya pemerintahan, layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, air bersih, internet, dan gas LPG. Ia menjelaskan, masukan detail dari daerah menjadi sangat krusial agar pemerintah pusat dapat bergerak tepat sasaran.
“Kita ingin detail titiknya. Terutama di R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) itu, disampaikan. Sehingga kita nanti bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, nih, Menteri PU (Pekerjaan Umum) ini, Menteri Kesehatan ini … biar semua bergerak,” jelasnya.
Melalui forum tersebut, Mendagri juga mengidentifikasi sejumlah kabupaten di Sumbar yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam percepatan pemulihan, di antaranya Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Masukan dari kepala daerah di wilayah tersebut akan menjadi pembahasan dalam rapat Satgas di tingkat nasional.
“Yang belum-belum pulih itu kita kendalikan lagi, secepat mungkin kita keroyok rame-rame,” tandasnya.
Sebagai informasi, forum tersebut merupakan agenda lanjutan Mendagri dalam menghimpun berbagai masukan dari daerah-daerah terdampak. Sebelumnya, Mendagri juga memimpin forum serupa baik dengan kepala daerah se-Provinsi Aceh maupun Sumut.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar, bupati/wali kota se-Provinsi Sumbar, serta pejabat terkait lainnya.
Red
BREBES, DN-II Proyek rehabilitasi ruang kelas di SLB Negeri (SLBN) Brebes resmi dinyatakan rampung pada awal Januari 2026. Meski kini memiliki fasilitas fisik yang lebih representatif, sekolah tersebut masih menghadapi tantangan besar: krisis tenaga pendidik untuk melayani ratusan siswa berkebutuhan khusus.
Fasilitas Fisik Capai 100 Persen
Proyek rehabilitasi yang dikerjakan oleh CV Kuat Jaya Karya dengan anggaran sekitar Rp 2 miliar ini telah memasuki tahap akhir. Perwakilan guru SLBN Brebes, Ibu Ninin, menyatakan bahwa gedung baru tersebut kini sudah siap difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar.
“Pembangunan sudah selesai 100 persen, saat ini tinggal proses finishing atau merapikan bagian-bagian kecil saja. Hasil pengerjaannya cukup memuaskan, estetika bangunan terlihat bagus dan pemilihan warnanya sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan,” ujar Ninin saat ditemui pada Selasa (13/1/2026).
Darurat Tenaga Pendidik: 25 Guru Melayani 39 Rombel
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di balik megahnya bangunan baru, SLBN Brebes masih bergelut dengan persoalan klasik terkait rasio guru dan murid. Saat ini, sekolah tersebut hanya memiliki 25 tenaga pendidik yang harus mendampingi 240 siswa.
Kondisi ini sangat jauh dari ideal. Pasalnya, SLBN Brebes memiliki 39 rombongan belajar (rombel) yang seharusnya masing-masing didampingi oleh satu wali kelas. Untuk menyiasati ketimpangan ini, pihak sekolah terpaksa mengambil langkah darurat:
Rangkap Jabatan: Guru mata pelajaran (seperti Agama dan Olahraga) terpaksa merangkap tugas sebagai wali kelas.
Penggabungan Kelas (Merger): Beberapa kelas terpaksa digabung meskipun tingkat kekhususan siswanya berbeda.
“Satu tingkat saja, misalnya Kelas 1, bisa terdiri dari 6 rombel karena kategori kekhususan yang beragam. Kami melayani lima kategori: Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita (sedang & ringan), Tunadaksa, hingga Autis. Tanpa jumlah guru yang memadai, pelayanan tentu tidak bisa maksimal,” jelas Ninin.
Menanti Intervensi Pemerintah
Pihak sekolah berharap Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat segera memberikan perhatian serius, terutama dalam penambahan kuota guru. Penambahan tenaga pengajar dinilai krusial agar proses pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat berjalan optimal tanpa harus mengorbankan kualitas lewat penggabungan kelas.
Mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendatang, Ninin mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menyekolahkan anak mereka di SLBN Brebes. Namun, ia memberikan catatan mengenai keterbatasan daya tampung.
“Kami mempersilakan masyarakat untuk mendaftar. Namun, perlu dipahami bahwa akan ada proses seleksi yang ketat. Hal ini terpaksa kami lakukan semata-mata karena keterbatasan jumlah tenaga pengajar yang kami miliki saat ini,” tutupnya.
Reporter: Teguh
Editor: [Casroni/Admin]
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Nasib malang menimpa Sudrajat, warga RT 06/RW 01 Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Pria yang sehari-hari menggantungkan hidup sebagai buruh harian lepas ini harus gigit jari setelah Bantuan Sosial (Bansos) yang biasa ia terima resmi dihentikan oleh pemerintah sejak Juli 2025.
Alasan penghentian tersebut cukup mengejutkan: Sudrajat terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Namun, pria paruh baya ini dengan tegas membantah tuduhan yang dianggapnya tidak berdasar tersebut.
Terputus Sejak Pertengahan 2025
Kepada awak media pada Rabu (13/1/2026), Sudrajat mengungkapkan bahwa dirinya tidak lagi menerima bantuan apa pun sejak memasuki pertengahan tahun lalu. Padahal, sebelumnya ia merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang aktif.
“Iya, sudah tidak dapat lagi sejak Juli 2025. Katanya indikasi karena bermain judi online,” ujar Sudrajat saat ditemui di kediamannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia merinci bahwa sebelumnya rutin menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan bantuan beras. Namun kini, semua akses bantuan tersebut telah tertutup rapat bagi keluarganya.
Bantah Terlibat Judi Online dan Pinjol
Sudrajat mengaku bingung dengan sumber data yang menyebabkan bantuannya diputus. Ia menegaskan tidak pernah bersentuhan dengan dunia perjudian daring, bahkan tidak memahami cara kerjanya. Begitu pula dengan istrinya, Suriah, yang ikut terdampak akibat tuduhan ini.
“Tidak pernah. Saya sama sekali tidak tahu soal judi online itu,” tegasnya. (13/1/2026).
Selain membantah keterlibatan judi, ia juga memastikan tidak pernah meminjamkan data pribadi atau identitasnya kepada orang lain untuk keperluan Pinjaman Online (Pinjol). Ia menduga ada kekeliruan dalam proses sinkronisasi data di tingkat pusat.
Beban Ekonomi Buruh Sampah
Penghentian bansos ini menjadi pukulan telak bagi ekonomi keluarga. Sebagai buruh harian lepas yang sesekali membantu mengangkut sampah di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), penghasilan Sudrajat jauh dari kata cukup.
Profil Ekonomi Sudrajat:
Pekerjaan: Buruh harian lepas (Pengangkut sampah)
Penghasilan: Rp50.000 – Rp60.000 per hari (tidak menentu)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Status Bansos: Terhenti sejak Juli 2025
Dengan pendapatan yang kecil dan tidak menentu, bantuan pemerintah sebenarnya menjadi penyambung hidup utama bagi Sudrajat dan istrinya. Kini, ia hanya bisa pasrah dan mengungkapkan rasa kecewanya atas kebijakan yang dirasa salah sasaran.
“Iya, merasa kecewa sekali,” tutupnya dengan nada lirih.
Kasus Sudrajat ini memicu pertanyaan besar mengenai akurasi verifikasi data pemerintah dalam menindak penerima bansos yang terindikasi judi online. Publik berharap pemerintah lebih selektif agar warga miskin tidak menjadi korban “salah data” di tengah upaya pembersihan penerima manfaat.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dengan agenda jemput bola pelayanan administrasi kependudukan.
Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi langsung memimpin ke empat wilayah terdampak bencana di Aceh yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Langsa.
Kegiatan penting ini dipimpin langsung oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, didampingi Kepala Registrasi Kependudukan Provinsi Aceh, T. Syarbaini dan tim serta jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni, Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS) Muhammad Farid, Direktur Bina Aparatur Dukcapil Erliani Budi Lestari, Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Agus Irawan, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Muhammad Nuh Al Azhar.
Turut hadir dalam rombongan Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk Rentan Adminduk Dit Dafdukcapil Ahmad Ridwan. Dari Dit. BAPKS Kasubdit Wilayah I Diana Angraeni, Kasubdit PIAK Wahyu Widayat, Kabag Umum Bastian Seimahura, Katim Teknis Wilayah Sulawesi NTT Febryan Denistya Perdana, Ketua Tim Kerja Wilayah I Zefanya Yosua Jocom dan Tim Teknis dari Ditjen Dukcapil
Selama empat hari, mulai Senin (12/1/2026) hingga Kamis (15/1/2025) rombongan melakukan serangkaian kegiatan jemput bola dan pemberian bantuan perangkat operasional untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan. Agenda kunjungan Dirjen juga meliputi peninjauan pelayanan di kantor Disdukcapil setempat, posko layanan di lapangan serta pertemuan dengan kepala daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pada kesempatan pertama, Dirjen Dukcapil telah menyerahkan bantuan hibah berupa peralatan perekaman dan pencetakan KTP elektronik senilai Rp421 juta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan diterima langsung oleh Bupati Armia Fahmi. Selanjutnya penyerahan bantuan juga akan dilakukan di tiga daerah lainnya.
Bantuan tersebut terdiri dari perangkat mobile enrollment, printer CR707E, printer kertas, card reader, ribbon, film, serta perlengkapan pendukung lainnya yang akan digunakan untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, khususnya di daerah terdampak bencana. Selain itu diserahkan pula oleh-oleh dari Jakarta berupa blanko KTP-el sebanyak 4.000 keping di masing masing daerah yang dikunjungi.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk selalu hadir di tengah masyarakat. “Dukcapil selalu berada di garis depan untuk melayani masyarakat. Penugasan tim ke Aceh ini adalah wujud nyata bahwa negara tidak pernah absen dalam menjamin hak identitas setiap warga, sekalipun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Kehadiran kami di sini adalah bukti bahwa pelayanan publik harus terus berjalan tanpa henti,” tegas Teguh Setyabudi.
Dirjen Dukcapil juga menegaskan bahwa kehadiran Tim Jemput Bola pelayanan Adminduk Dukcapil di Aceh bukan sekadar simbolik, melainkan untuk memastikan layanan publik khususnya penerbitan dokumen kependudukan pasca bencana benar-benar berjalan.
“Kami hadir untuk memastikan masyarakat di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Utara tetap mendapatkan hak administrasi kependudukan mereka. Dengan dukungan perangkat yang kami bawa dan serahkan, layanan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan bisa kembali berjalan optimal meski dalam kondisi keterbatasan infrastruktur,” ujar Dirjen Teguh.
Untuk mendukung pemulihan layanan Adminduk di daerah terdampak bencana, Ditjen Dukcapil menyerahkan bantuan berupa perangkat perekaman dan pencetakan KTP-el. Berikut rincian bantuan tersebut:
Adapun untuk Kabupaten Aceh Timur bantuan yang diserahkan terdiri:
– 1 unit Printer CR707E, 600 DPI (Card Reader + SAM)
– 2 unit CR707 PETG Ribbon CMYKR
– 1 unit CR707 Clear RTR Film
– 1 set Cleaning Card (Double Adhesive)
Dan, Kota Langsa bantuan yang diserahkan, terdiri:
– 2 unit Printer CR707E, 600 DPI (Card Reader + SAM)
– 4 unit CR707 PETG Ribbon CMYKR
– 2 unit CR707 Clear RTR Film
– 2 set Cleaning Card (Double Adhesive)
Sementara itu, untuk Kabupaten Aceh Utara tim jebol adminduk juga telah menyerahkan bantuan peralatan operasional lengkap untuk mendukung layanan Adminduk di sana. Bantuan tersebut antara lain berupa: 2 set mobile enrollment; 1 unit printer Fargo; 1 unit card reader beserta SAM; 1 set power station; 1 set perangkat Starlink; 1 set solar panel; 2 unit printer kertas; 2 unit tinta printer ink; 2 ribbon; 1 film; 1 set cleaning kit; dan 8.000 keping blanko KTP-el.
Dengan adanya dukungan ini, kapasitas layanan Disdukcapil di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara dan Kota Langsa diharapkan semakin kuat, terutama dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur kelistrikan dan jaringan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ditjen Dukcapil menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan layanan serta memastikan hak administrasi kependudukan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Dukcapil
Red
TEGAL, DN-II Polres Tegal Polda Jawa Tengah melaksanakan Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapolsek Lebaksiu dan Kapolsek Pagerbarang pada Selasa (13/1/2026) pukul 08.30 WIB bertempat di Aula Tantya Sudhirajati Polres Tegal. Kegiatan berlangsung khidmat dan tertib sebagai bagian dari pembinaan organisasi Polri.
Upacara Sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H., serta dihadiri Wakapolres Tegal KOMPOL M. Iskandarsyah, S.P., S.I.K., M.M., Pejabat Utama Polres Tegal, Kapolsek jajaran, personel Polres Tegal, serta Bhayangkari Cabang Tegal. 
Dalam upacara tersebut, dilakukan pengisian jabatan Kapolsek Lebaksiu yang sebelumnya kosong dan kini resmi dijabat oleh AKP Eko Darmojo, S.H. Sementara itu, jabatan Kapolsek Pagerbarang yang sebelumnya dijabat oleh AKP Eko Darmojo, S.H., diserahterimakan kepada pejabat baru AKP Sakmadi.
Dalam amanatnya, Kapolres Tegal menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi Polri guna menjamin kesinambungan kepemimpinan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, khususnya pada tingkat Polsek sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Kapolres Tegal mengucapkan terima kasih kepada AKP Eko Darmojo, S.H. atas dedikasi dan kinerja selama menjabat Kapolsek Pagerbarang, serta mengucapkan selamat atas amanah baru sebagai Kapolsek Lebaksiu Polres Tegal. Kepada AKP Sakmadi, Kapolres Tegal berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan wilayah tugas, memahami dinamika kamtibmas, serta membangun sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Upacara Sertijab ini diharapkan dapat memperkuat soliditas internal serta meningkatkan kualitas pelayanan Polri yang profesional, tegas, dan humanis, sejalan dengan semangat Polri Presisi, demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Tegal. ( Bim )
Kota Semarang, DN-II Polda Jateng menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi perempuan dan anak melalui pelantikan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Jateng, Senin (12/1/2026).
Pengukuhan jabatan Dirres PPA dan PPO tersebut dilaksanakan dalam rangkaian upacara serah terima jabatan dan pelantikan yang dipimpin Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo di Gedung Borobudur Mapolda Jateng. Jabatan Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jateng kini dijabat oleh Kombes Pol. Nunuk Setiyowati, S.I.K., M.H.
Dalam keterangan, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyampaikan bahwa pembentukan dan pengukuhan Ditres PPA dan PPO merupakan langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum yang berperspektif perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
“ Direktorat Reserse PPA dan PPO memiliki tugas pokok melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kejahatan seksual, eksploitasi, serta tindak pidana perdagangan orang. Direktorat ini juga mengedepankan pendekatan yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban,” ujar Kombes Pol Artanto di Mapolda Jateng, Selasa (13/1/2026).
Lebih lanjut dijelaskan, fungsi Ditres PPA dan PPO tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya perlindungan, pendampingan, serta koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta unsur masyarakat. Hal ini dilakukan guna memastikan hak-hak korban terpenuhi secara menyeluruh, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Kabid Humas, pelantikan Direktur Reserse PPA dan PPO menjadi wujud komitmen Polda Jateng dalam menempatkan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas penegakan hukum.
“Polda Jateng berkomitmen untuk menghadirkan rasa aman dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan memastikan korban mendapatkan perlindungan maksimal,” tegasnya.
Kombes Pol Artanto menambahkan, keberadaan Ditres PPA dan PPO diharapkan mampu meningkatkan kualitas penanganan perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Dengan struktur dan fungsi yang semakin kuat, kami optimistis Ditres PPA dan PPO Polda Jateng dapat menjalankan tugas secara optimal, responsif, dan berintegritas dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di wilayah Jawa Tengah,” pungkasnya.
Red/Casroni
“Kekuatan di Balik Kesunyian: Tiga Pilar Karakter Sang Penjaga Prinsip”
WWW.DETIK-NASIONAL.COM – Dalam kosmologi Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari lahir yang bersifat mekanis. Ia adalah manifestasi karakter, sebuah cermin psikologis yang menggambarkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan dunianya. Di antara jajaran weton lainnya, Wage sering kali disalahpahami sebagai pribadi yang tertutup. Namun, jika kita menyelami lebih dalam, kesunyian seorang Wage bukanlah kekosongan, melainkan sebuah benteng prinsip yang kokoh.
Bagi Anda yang menyandang weton ini, atau berinteraksi erat dengan mereka, memahami “kode etik” hidup mereka adalah kunci membangun relasi yang bermartabat. Berikut adalah tiga pilar nilai yang dijaga oleh pemilik Wage sebagai kompas hidup mereka:
1. Kepercayaan: Integritas Tanpa Kompromi
Bagi seorang Wage, kepercayaan (trust) adalah komoditas langka yang tidak diperjualbelikan. Mereka tidak memberikan kepercayaan secara instan; ia harus dibangun melalui pembuktian integritas yang konsisten.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Loyalitas yang Sunyi: Sekali pintu kepercayaan terbuka, Wage akan menjadi sosok yang paling suportif. Mereka tidak butuh pengakuan publik atas kesetiaannya.
Filosofi “Pergi Tanpa Suara”: Ini adalah karakteristik paling distingtif. Jika dikhianati, seorang Wage jarang memilih konfrontasi yang meledak-ledak. Mereka lebih memilih menarik diri secara total. Bagi mereka, hilangnya rasa hormat adalah titik akhir dari sebuah hubungan.
Memori Institusional: Mereka mungkin memaafkan, namun memori mereka tentang pengkhianatan berfungsi sebagai mekanisme pertahanan agar tidak jatuh ke lubang yang sama.
2. Ketenangan sebagai Ruang Kontemplasi
Di tengah dunia yang bising dan penuh kepura-puraan, Wage memilih ketenangan bukan karena antisosial, melainkan sebagai bentuk preservasi energi dan kesehatan mental.
Radar terhadap Toksisitas: Wage memiliki intuisi yang tajam terhadap konflik yang tidak produktif. Mereka cenderung menjauh dari lingkaran yang penuh drama demi menjaga kejernihan berpikir.
Keseimbangan Emosional: Bagi mereka, kedamaian batin jauh lebih mewah daripada popularitas. Mereka lebih memilih lingkaran kecil yang berkualitas daripada kerumunan yang dangkal.
Recharging Privasi: Ruang privasi bagi Wage adalah tempat mereka mengolah pikiran dan menyusun strategi hidup sebelum kembali berhadapan dengan dunia luar.
3. Keadilan: “Singa Tidur” di Balik Kesantunan
Mungkin inilah aspek yang paling sering mengejutkan orang lain. Meski tampak mengalah dan pendiam, seorang Wage memiliki garis demarkasi yang sangat tegas mengenai apa yang benar dan salah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketegasan yang Terukur: Mereka bisa diam dalam waktu lama, namun saat melihat ketidakadilan—baik bagi diri sendiri maupun orang lain—karakter “singa tidur” mereka akan bangkit.
Prinsip Hitam dan Putih: Dalam hal moralitas, Wage sulit berkompromi dengan kecurangan. Bagi mereka, integritas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar oleh jabatan atau materi.
Keberanian Berprinsip: Kekuatan terbesar mereka adalah keberanian untuk berdiri sendiri demi mempertahankan apa yang adil, meskipun hal itu membuatnya tidak populer.
Kesimpulan: Menjaga Martabat di Balik Diam
Menjadi seorang Wage berarti memikul tanggung jawab moral terhadap diri sendiri. Standar hidup yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan sering kali membuat mereka tampak “berbeda” atau keras kepala. Namun, dalam perspektif yang lebih luas, itulah yang disebut sebagai integritas diri.
Ketiga hal di atas bukan sekadar karakter bawaan, melainkan kompas yang menuntun pemilik Wage menuju kehidupan yang lebih bermakna dan terhormat. Di dunia yang terus berubah, konsistensi prinsip seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan. “””
BALIKPAPAN, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meresmikan proyek infrastruktur energi terintegrasi, Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, di Kantor Besar PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peresmian ini merupakan tonggak sejarah bagi industri energi tanah air. Proyek ini dinilai menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan sekaligus kedaulatan energi nasional.
“Ini adalah prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa. Peresmian hari ini menjadi salah satu momen bersejarah dalam upaya kita memperkuat kedaulatan energi di tanah air,” ujar Presiden Prabowo.
Peningkatan Kapasitas dan Standar Lingkungan
Proyek strategis nasional ini menelan nilai investasi fantastis mencapai USD 7,4 miliar atau setara dengan Rp123 triliun. Melalui pengembangan RDMP Balikpapan, kapasitas pengolahan minyak mentah Pertamina meningkat signifikan sebesar 100 ribu barel per hari, dari semula 260 ribu barel menjadi 360 ribu barel per hari.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tak hanya soal kuantitas, proyek ini juga membawa lompatan teknologi pada aspek kualitas produk. Kilang Balikpapan kini mampu memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dengan standar Euro 5. Standar ini menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah, sehingga lebih ramah lingkungan dan sejalan dengan komitmen transisi energi hijau.
Hadirnya RDMP Balikpapan diharapkan dapat menekan ketergantungan impor BBM dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta energi global.
Red
Brebes, DN-II Sementara itu, Kepala SLB Negeri Brebes, Dyah Nur Maulah, mengapresiasi hasil rehabilitasi gedung sekolah yang dinilai sangat membantu kegiatan belajar mengajar. (12/1/2026).
“Dengan kondisi bangunan yang lebih baik, bagus, dan megah, guru serta siswa merasa lebih nyaman dan aman. Hal ini tentu berdampak positif pada proses pembelajaran anak-anak kami,” ungkapnya
SLB Negeri Brebes merupakan sekolah berstatus negeri yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 20, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Sekolah ini berdiri sejak 1 April 1985 berdasarkan SK Pendirian Nomor 421.1/020/0150/85 dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama puluhan tahun, SLB ini menjadi pusat layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah Brebes dan sekitarnya.
Kepala sekolah SLB Negeri Brebes menegaskan, keberhasilan proyek ini membuktikan bahwa kontraktor lokal mampu bersaing secara profesional dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang setara dengan penyedia jasa dari luar daerah.
Dukungan Pemerintah Provinsi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Rehabilitasi SLB Negeri Brebes sejalan dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam nostikon coluruh cotuon nondidikan.
Dukungan Pemerintah Provinsi
Rehabilitasi SLB Negeri Brebes sejalan dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam memastikan seluruh satuan pendidikan memiliki fasilitas yang layak, inklusif, dan berkelanjutan. Revitalisasi tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih manusiawi dan berkeadilan..
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimen, menyampaikan bahwa layanan pendidikan bagi anak-anak disabilitas di Kabupaten Brebes tidak hanya ditopang oleh SLB negeri, tetapi juga diperkuat oleh keberadaan SLB swasta.
“Selain SLB Negeri, di Kabupaten Brebes juga terdapat SLB swasta, yaitu SLB Mutiara Hati di Bumiayu. Dengan demikian, pelayanan pendidikan bagi anak-anak disabilitas dapat berjalan secara bersama dan saling melengkapi,” ujarnya.
“Melalui kajian yang matang, kami siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Brebes apabila diperlukan pendirian sekolah baru,” jelasnya.
la menegaskan komitmen pemerintah agar seluruh anak disabilitas usia sekolah dapat mengakses pendidikan secara layak, aman, dan bermutu.
Menurut Sadimen, apabila ke depan hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan satuan pendidikan baru, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbuka untuk melakukan kajian secara komprehensif.
“Melalui kajian yang matang, kami siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Brebes apabila diperlukan pendirian sekolah baru,” jelasnya.
la menegaskan komitmen pemerintah agar seluruh anak disabilitas usia sekolah dapat mengakses pendidikan secara layak, aman, dan bermutu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dengan peningkatan sarana dan prasarana, kami berharap tercipta lingkungan belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan. Guru dapat mengajar dengan tenang dan berinovasi, sementara siswa dapat mengembangkan potensi serta bakatnya secara optimal,” pungkas Sadimen.
Keberhasilan CV Kuat Jaya Karya dalam menyelesaikan proyek rehabilitasi SLB Negeri Brebes menjadi bukti bahwa pembangunan daerah akan semakin kuat ketika melibatkan potensi lokal. Selain menggerakkan roda ekonomi daerah, hal ini juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.
Revitalisasi SLB Negeri Brebes kini tidak sekadar menghadirkan bangunan baru, melainkan menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, penyedia jasa lokal, dan dunia pendidikan dalam menciptakan ruang belajar yang lebih baik dan inklusif bagi anak-anak istimewa.
Reporter: Teguh
Medan, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan pascabencana Sumatra menjadi prioritas utama pemerintah. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kepala daerah se-Provinsi Sumut, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Senin (12/1/2026).
Mendagri menjelaskan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Ia kemudian dipercaya Presiden sebagai Ketua Satgas dan segera bergerak cepat melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak. Mendagri juga menghimpun berbagai masalah di lapangan termasuk aspirasi dari para kepala daerah mengenai percepatan penanganan pascabencana. Sebelum menggelar pertemuan dengan Forkopimda di Sumut, Mendagri juga telah menggelar forum serupa dengan Forkopimda Aceh.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah indikator pulihnya suatu daerah pascabencana. Hal tersebut meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pulihnya layanan publik, ketersediaan akses pendukung, hingga geliat perekonomian yang kembali berjalan normal. “[Salah satu indikator penting itu] kabupaten, kota, itu pemerintahnya berjalan lancar. Paling tidak, tingkat kabupaten itu dulu berjalan lancar. Setelah itu nanti kecamatannya dan juga desanya,” ujar Mendagri.
Berdasarkan pengecekan di sejumlah titik serta laporan para kepala daerah se-Sumut, Mendagri mengungkapkan kondisi daerah terdampak bencana cukup beragam. Namun secara umum, daerah-daerah tersebut menunjukkan progres pemulihan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan berangsur normalnya proses pemerintahan di sejumlah wilayah. Sementara itu, di tingkat desa masih terdapat beberapa daerah yang terdampak sehingga membutuhkan penanganan secara maksimal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, rusaknya akses dan ruas jalan di sejumlah daerah juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, jelas Mendagri, pemerintah bersama pihak terkait akan terus bekerja sama untuk memulihkan kondisi tersebut. Dalam forum itu, Mendagri juga menyampaikan bahwa secara umum perekonomian telah berangsur pulih.
“Dari sisi ekonomi, good news-nya, hampir semua pasar, restoran, warung, itu hidup,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI/Polri yang berhasil mendorong percepatan pemulihan pascabencana Sumatra. Apresiasi ini termasuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan kabupaten/kota setempat yang dinilai responsif dalam penanganan bencana. Bahkan, menurutnya, Sumut termasuk salah satu daerah yang cepat mengeksekusi langkah-langkah penanganan, termasuk penyaluran bantuan.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, seperti sedimentasi pada beberapa sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi. Selain itu, perbaikan akses jalan juga akan terus dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait.
“Perbaikan akses jalan darat, tadi sudah kita sampaikan. Data detilnya bagi rekan-rekan bupati, wali kota, yang syukur kalau direkap. Tapi kalau rekan-rekan punya data detil ruas jalan [rusak], ini nasional, ruas jalan ini yang punya provinsi, ruas jalan punya kabupaten/kota [dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat],” tandas Mendagri.
Turut hadir pada rapat tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, jajaran Forkopimda se-Sumut, serta para kepala daerah se-Sumut.
Red
You cannot copy content of this page