JAKARTA, DN-II Istana Kepresidenan Jakarta kembali menerima kunjungan edukatif dalam program “Istana untuk Anak Sekolah”. Kali ini, sebanyak 300 santri dan santriwati kelas 10-12 dari Pondok Pesantren Qurrotu Nafsin, Kabupaten Tangerang, berkesempatan untuk melihat lebih dekat pusat pemerintahan Indonesia, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan ini disambut hangat sebagai upaya untuk memberikan wawasan kebangsaan secara langsung kepada generasi muda. Selama kunjungan, para santri diajak berkeliling kawasan Istana untuk mengenal sejarah panjang bangunan tersebut, melihat koleksi benda-benda bersejarah, serta mempelajari tata kelola pemerintahan dan perjalanan bangsa Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan apresiasi yang mendalam terhadap antusiasme para santri. Melihat semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi dari para pelajar selama berkeliling menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pihak Istana.
“Melihat semangat dan rasa ingin tahu mereka menjadi kebahagiaan tersendiri. Semoga kunjungan ini tidak hanya menjadi pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat belajar, dan keyakinan bahwa mereka adalah bagian penting dari masa depan Indonesia,” ujar narasumber dalam keterangannya.
Program “Istana untuk Anak Sekolah” sendiri merupakan agenda rutin yang dirancang untuk membuka akses bagi pelajar dari berbagai daerah guna mengenal lebih dekat simbol-simbol negara. Diharapkan, pengalaman berharga ini dapat memotivasi para santri untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kunjungan diakhiri dengan suasana penuh keakraban, meninggalkan kesan positif bagi para santri maupun pengajar yang mendampingi.
#CatatanSeskab #IstanaUntukAnakSekolah #PendidikanKarakter #GenerasiMudaIndonesia
Jakarta, DN-II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuntaskan validasi hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025.
Hasil validasi yang melibatkan akademisi dan jurnalis senior tersebut menegaskan, pengukuran IPKD telah sesuai dengan kondisi faktual pengelolaan keuangan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai instrumen evaluasi tata kelola keuangan daerah secara nasional. (24/6/2026).
Validasi yang berlangsung secara virtual pada 17–19 Juni 2026 itu melibatkan 10 validator independen yang terdiri atas lima akademisi dan lima jurnalis senior dari media nasional. Sebanyak 64 pemerintah daerah (Pemda) terbaik hasil pengukuran IPKD mengikuti proses validasi, terdiri atas 14 provinsi, 33 kabupaten, dan 17 kota yang mewakili enam regional di Indonesia.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, keterlibatan pihak eksternal menjadi langkah penting untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas hasil pengukuran IPKD. Hasil validasi yang melibatkan akademisi dan media membuktikan bahwa pengukuran IPKD bukan sekadar angka administratif, melainkan representasi nyata dari kondisi pengelolaan keuangan daerah.
“Keterlibatan pihak eksternal yang independen ini memperkuat objektivitas, kredibilitas, dan akuntabilitas IPKD sebagai instrumen evaluasi nasional,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, validasi dilakukan tidak hanya untuk menguji kesesuaian data dan dokumen pendukung. Namun, langkah ini untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual pengelolaan keuangan daerah. Ini termasuk komitmen kepala daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
Dalam pelaksanaannya, setiap daerah memaparkan komitmen dan capaian pengelolaan keuangan yang kemudian diverifikasi melalui dokumen pendukung, evidence, serta dialog langsung antara validator dan Pemda.
Dari 64 daerah yang mengikuti validasi, sebanyak 38 daerah dihadiri langsung oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sementara itu, 26 daerah lainnya diwakili oleh sekretaris daerah, asisten, maupun pejabat perangkat daerah. Kehadiran langsung para kepala daerah dinilai mencerminkan tingginya komitmen daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa BSKDN Kemendagri Rochayati Basra menegaskan, validasi yang dilakukan bukan sekadar proses administratif, melainkan mekanisme penjamin mutu terhadap hasil pengukuran IPKD.
“Validasi oleh akademisi dan media ini bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme penjamin mutu agar IPKD benar-benar mencerminkan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah, bukan hanya kelengkapan dokumen administratif. Kehadiran 38 kepala daerah secara langsung dalam proses validasi menunjukkan bahwa isu pengelolaan keuangan daerah kini menjadi perhatian serius di level pengambil kebijakan tertinggi di daerah,” katanya.
Adapun validator akademisi yang terlibat berasal dari berbagai perguruan tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Sebelas Maret, Universitas Halu Oleo, Universitas Andalas, dan Universitas Lampung. Sementara validator media berasal dari Kompas TV, Metro TV, Detikcom, dan Tempo Inti Media. Red
JAKARTA, 24 Juni 2026 – Kebijakan transformatif Presiden Prabowo Subianto dalam memetakan masa depan Indonesia melalui penguatan sektor teknologi dan industri strategis mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari berbagai kalangan. Langkah ini dinilai sebagai fondasi krusial bagi bangsa untuk bertransformasi dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi negara yang menguasai teknologi bernilai tinggi guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Peran Danantara yang kini dipersiapkan sebagai kendaraan investasi strategis untuk mendukung sektor masa depan seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, data, teknologi pertahanan, dan inovasi lainnya dipandang sebagai langkah visioner. Sejalan dengan penguatan tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia harus dilakukan secara transparan dan berintegritas agar hasilnya benar-benar dinikmati oleh generasi penerus bangsa.
Tokoh Nasional, Bobi Irawan Merah Putih, menyatakan bahwa langkah ini adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada generasi mendatang. Sebagai tokoh nasional, Bobi menegaskan bahwa pemerintah harus tampil berani untuk melawan dan menghabisi para mafia yang berpotensi merugikan negara, mulai dari mafia migas, mafia tambang, hingga mafia hukum. Menurutnya, hal ini sangat krusial agar hukum di Indonesia dapat tegak lurus, adil, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga kekayaan alam tidak jatuh ke tangan yang salah. “Kita tidak boleh hanya menjadi pasar bagi bangsa lain. Pak Prabowo sedang membangun kemandirian agar anak cucu kita nantinya memiliki daya saing global,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Tokoh Nasional sekaligus Inisiator Gema Patriotik, Sahala Jonedi, menekankan bahwa visi Indonesia Emas harus berjalan beriringan dengan penegakan integritas. Sahala menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo yang konsisten memberantas korupsi dan menangkap oknum mafia di tingkat pejabat tinggi adalah bukti nyata keseriusan dalam membersihkan bangsa. “Menuju Indonesia Emas, negara ini harus bersih dari praktik korupsi yang merusak sendi-sendi bangsa. Ketegasan Pak Prabowo dalam menindak mafia dan koruptor membuktikan komitmen beliau menciptakan sistem yang sehat agar masa depan generasi kita lebih makmur dan sejahtera,” tegas Sahala.
Dukungan dari para tokoh ini menggarisbawahi bahwa pemberantasan mafia migas, tambang, dan hukum bukan sekadar langkah administratif, melainkan prasyarat mutlak untuk mencapai keadilan sosial. Inisiatif pemerintah ini diharapkan menjadi rujukan kuat bagi seluruh jajaran birokrasi untuk terus tegak lurus dalam menjalankan mandat, memastikan bahwa Indonesia tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga kuat dalam penguasaan teknologi dan memiliki fondasi hukum yang berani serta berintegritas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Publisher -Red
JAKARTA, DN-II Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menerima kunjungan edukatif dari 325 siswa SMP Negeri 73 Jakarta dan 50 mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Lampung (Unila) pada Selasa, (23/6/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari program “Istana untuk Anak Sekolah” yang rutin digelar untuk mendekatkan generasi muda dengan pusat pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, para peserta diajak menelusuri sejarah, fungsi, dan peran strategis Istana Kepresidenan sebagai simbol kedaulatan negara sekaligus pusat penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia.
Selama kunjungan, para pelajar dan mahasiswa mendapatkan wawasan mendalam mengenai perjalanan kepemimpinan nasional dari masa ke masa. Mereka juga berkesempatan melihat langsung berbagai koleksi benda bersejarah yang tersimpan di lingkungan Istana, serta mendalami nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia. 
Program “Istana untuk Anak Sekolah” dirancang sebagai sarana pembelajaran luar kelas yang inspiratif. Dengan berinteraksi langsung di lingkungan Istana, para peserta diharapkan dapat memahami sejarah dan sistem pemerintahan secara lebih komprehensif, tidak hanya sebatas teori yang tertuang dalam buku pelajaran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat belajar yang tinggi sekaligus memupuk rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Diharapkan, pengalaman nyata ini mampu memperkuat pemahaman mereka terhadap sejarah bangsa serta peran penting Istana Kepresidenan bagi masa depan Indonesia. Red
JAKARTA, DN-II Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia telah membawa kemudahan luar biasa dalam perdagangan daring (online). Namun, kemudahan ini menjadi pedang bermata dua dengan meningkatnya angka penipuan yang merugikan masyarakat.
Menanggapi fenomena tersebut, Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Ekonom Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menginstruksikan kementerian terkait agar memperketat pengawasan terhadap transaksi jual-beli daring.
“Kemajuan teknologi harus dibarengi dengan perlindungan yang nyata bagi konsumen. Pemerintah perlu membentuk badan atau mekanisme khusus yang menyeleksi dan mengawasi pelaku usaha daring,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat diwawancarai di kantornya, Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (24/6/2026).
Klasifikasi Legalitas untuk Keamanan
Menurut Prof. Sutan, salah satu akar masalah sulitnya melacak pelaku penipuan adalah tidak adanya klasifikasi yang jelas bagi penjual. Ia menyarankan agar setiap penjual wajib mencantumkan status legalitas usahanya, baik itu PT, CV, UD, PD, maupun Koperasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dengan adanya klasifikasi yang jelas, aparat penegak hukum (APH) tidak akan kesulitan melacak dan menangkap pelaku penipuan. Kita tidak melarang individu berjualan, tetapi harus ada sistem verifikasi yang jelas agar masyarakat terlindungi,” tegasnya.
Negara Harus Hadir dengan Fakta, Bukan Sekadar Regulasi
Prof. Sutan menekankan bahwa perlindungan konsumen tidak boleh hanya sebatas aturan di atas kertas, melainkan harus diwujudkan dalam fakta lapangan. Ia mendesak agar Lembaga Perlindungan Konsumen segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk membongkar jaringan penipuan daring.
Sebagai panduan bagi masyarakat agar terhindar dari modus penipuan, Prof. Sutan Nasomal memberikan 5 tips cerdas dalam bertransaksi daring:
Garansi Keaslian: Pastikan produk memiliki jaminan keaslian.
Cek Fisik: Prioritaskan metode Cash on Delivery (COD) agar barang bisa diperiksa sebelum dibayar.
Kebijakan Pengembalian: Pastikan ada hak retur jika barang tidak sesuai.
Validasi Alamat: Pastikan penjual memiliki alamat usaha yang jelas, izin usaha resmi, dan rekam jejak ulasan pembeli yang kredibel.
Dokumentasikan Bukti: Selalu simpan semua bukti percakapan dan transaksi untuk kebutuhan pelaporan jika terjadi kendala.
“Pemerintah, melalui mekanisme penelusuran yang sistematis, pasti mampu membersihkan ‘rayap-rayap’ di dunia daring yang selama ini merugikan masyarakat luas,” tutup Prof. Sutan Nasomal. (*)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
(Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (AYIA), Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS)
JAKARTA, DN-II Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 126/PUU-XXIV/2026 yang mengamanatkan pembaruan terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi momentum krusial bagi dunia hukum Indonesia. MK memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk menata ulang tata kelola organisasi advokat. (24/6/2026).
Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), TM. Luthfi Yazid, menyambut baik putusan tersebut. Menurutnya, ini adalah kesempatan emas untuk melakukan reformasi profesi advokat secara menyeluruh demi memperkuat penegakan hukum, akuntabilitas profesi, dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat (justice seekers).
“Kami mengapresiasi putusan MK ini. Ini adalah saatnya kita menata ulang profesi advokat agar benar-benar berkualitas, berintegritas, dan menjunjung tinggi officium nobile,” ujar Luthfi Yazid di Jakarta, Selasa (23/06/2026).
Tiga Pilar Usulan Reformasi DePA-RI
Dalam revisi UU Advokat mendatang, DePA-RI mengusulkan tiga prinsip utama: perlindungan masyarakat, penguatan independensi profesi, dan peningkatan akuntabilitas melalui pengawasan yang transparan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Luthfi Yazid menekankan pentingnya merekonstruksi posisi advokat sebagai Constitutional Officer. Secara konstitusional, Pasal 24 UUD 1945 menempatkan advokat sebagai unsur penting dalam sistem peradilan yang merdeka.
“Advokat bukan sekadar profesi privat. Secara fungsional, kedudukan advokat harus disejajarkan dengan hakim, jaksa, dan penyidik. Fungsi kami bukan hanya membela klien, tapi menjaga due process of law dan mewujudkan free and impartial tribunal,” tegasnya.
Gagasan National Bar Council
Untuk mengatasi persoalan fragmentasi organisasi advokat, DePA-RI mengusulkan pembentukan National Bar Council. Lembaga ini dirancang sebagai regulator profesi advokat nasional yang independen, tanpa memberangus kebebasan berserikat.
“Sekalipun kita menganut sistem multibar, fungsi regulator harus berada di satu lembaga nasional yang terintegrasi,” jelas Luthfi.
Lembaga ini nantinya akan memiliki kewenangan mencakup:
Registrasi advokat nasional;
Sertifikasi dan pendidikan profesi;
Penegakan disiplin dan etik;
Pengelolaan basis data nasional advokat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
DePA-RI menyarankan agar model ini mengadopsi sistem yang telah terbukti sukses di berbagai negara, seperti Bar Council of England and Wales, Law Society of Singapore, atau Japan Federation of Bar Association (JFBA).
Sistem Registrasi Satu Pintu dan Dewan Disiplin
Lebih lanjut, Luthfi Yazid mendorong terwujudnya sistem One Lawyer-One License-One National Registration System. Dengan adanya Nomor Induk Advokat Nasional, setiap advokat terdaftar secara resmi di sistem nasional dan memiliki legalitas untuk berpraktik di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk transparansi dan kepastian bagi masyarakat.
Selain itu, untuk menekan angka pelanggaran seperti mafia perkara dan penyalahgunaan profesi, DePA-RI mendesak dibentuknya National Disciplinary Board yang independen dan berintegritas.
“Dewan ini harus dilengkapi kewenangan nyata untuk menjatuhkan sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan lisensi. Ini penting demi membangun kembali kepercayaan publik,” tambah Luthfi.
Adaptasi Era Digital
Sebagai penutup, Luthfi Yazid menekankan bahwa revisi UU Advokat harus visioner dengan mengakomodasi perkembangan teknologi.
“UU Advokat yang baru nanti harus mampu menjawab tantangan era digital, termasuk integrasi data nasional, penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam praktik hukum, serta penguatan pendidikan hukum berbasis teknologi,” pungkasnya. Red/Megy
Jakarta, DN-II TNI Angkatan Darat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua melalui pengiriman dukungan logistik Program Manunggal Air dan Papua Terang menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pengiriman dilakukan melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (23/6/2026), menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara.
Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI AD menghadirkan akses air bersih dan energi listrik bagi masyarakat di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Berbagai peralatan pengeboran air, mesin pendukung, serta perangkat pembangkit listrik dikirim guna mendukung pelaksanaan program di lapangan.
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa Program Manunggal Air dan Papua Terang merupakan wujud nyata kepedulian TNI AD dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan terluar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk saudara-saudara kita di Papua. Melalui Program Manunggal Air dan Papua Terang, TNI AD tidak hanya membangun sarana, tetapi juga menghadirkan harapan, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Kasad.
Untuk mendukung Program Manunggal Air, TNI AD mengirimkan berbagai peralatan pengeboran dan distribusi air, antara lain satu unit mesin bor air hidrolik, satu unit diesel pompa sirkulasi air, perangkat sirkulasi air, puluhan batang stang bor, berbagai jenis selang, mata bor khusus, serta perlengkapan teknis lainnya yang akan digunakan dalam pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat.
Sementara itu, Program Papua Terang diperkuat dengan pengiriman sejumlah dinamo dan turbo generator guna mendukung penyediaan energi listrik di wilayah sasaran. Kehadiran listrik diharapkan dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, mendukung proses belajar mengajar, serta memperluas akses informasi dan komunikasi.
Selain itu, TNI AD juga menyiapkan dukungan lanjutan berupa 12 unit televisi, 12 unit parabola, 24 unit radio mini bluetooth, serta 24 unit speaker portabel lengkap dengan mikrofon yang akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan masyarakat. Peralatan tersebut direncanakan diberangkatkan pada penerbangan berikutnya menyesuaikan kapasitas angkut pesawat yang saat ini juga membawa perlengkapan satuan tugas dan dukungan lainnya.
Program Manunggal Air dan Papua Terang sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Melalui sinergi TNI AD dan TNI AU, berbagai dukungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pengiriman dukungan logistik ini menjadi bukti bahwa TNI AD tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi dalam membantu mengatasi berbagai kesulitan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Red
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih terkait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (22/06/2026). Pertemuan ini difokuskan untuk membahas perkembangan strategis sektor energi, mulai dari progres hilirisasi hingga jaminan stabilitas kelistrikan nasional.
Progres Hilirisasi dan Ekosistem Baterai EV
Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan laporan terkait kemajuan program hilirisasi. Salah satu pencapaian utama yang dilaporkan kepada Presiden adalah rampungnya pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kolaborasi strategis antara CATL dan PT Antam Tbk.
“Ekosistem baterai mobil hasil kerja sama CATL dan Antam sudah selesai dan siap untuk diresmikan dalam waktu dekat,” ujar Bahlil. Proyek ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia menjadi pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
Jaminan Ketahanan Energi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait kondisi ketahanan energi nasional, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat tetap dalam kondisi aman. Presiden Prabowo secara khusus meminta pemantauan ketat terhadap pasokan energi guna memastikan stabilitas kebutuhan nasional tetap terjaga di tengah dinamika global.
Stabilitas Layanan Listrik
Isu krusial lain yang dibahas dalam rapat tersebut adalah keberlangsungan pelayanan listrik. Pemerintah, lanjut Bahlil, telah melakukan evaluasi komprehensif bersama PT PLN (Persero) untuk memetakan berbagai faktor yang memengaruhi stabilitas kelistrikan nasional.
Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas agar kementerian terkait segera mengambil langkah-langkah terukur. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat dukungan kepada PLN guna memastikan distribusi listrik kepada masyarakat tetap berjalan optimal, andal, dan berkelanjutan.
“Presiden menginstruksikan langkah konkret agar pelayanan listrik kepada masyarakat tidak terganggu dan tetap berjalan dengan kualitas terbaik,” pungkas Bahlil.
Red/BPMI Setpres
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis untuk melakukan penataan ulang secara menyeluruh terhadap kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Langkah ini dilakukan guna mentransformasi kawasan tersebut menjadi ikon baru Indonesia yang berstandar internasional sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di ibu kota.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (22/6/2026).
Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Presiden menekankan pentingnya pengembangan kawasan GBK yang terintegrasi di lahan seluas kurang lebih 200 hektare. Proyek ini tidak hanya berfokus pada revitalisasi Hotel Sultan semata, tetapi mencakup penataan ulang total kawasan secara komprehensif.
“Bapak Presiden mengarahkan agar pengembangan kawasan GBK dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Tujuannya adalah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta,” ujar Rosan usai pertemuan.
Melibatkan Sinergi Lintas Sektor
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam proses pengelolaannya, Rosan menjelaskan bahwa pemerintah akan melibatkan sejumlah entitas milik negara, seperti InJourney dan Meru. Saat ini, seluruh proses administrasi masih terus dikoordinasikan secara intensif di bawah pengawasan Kementerian Sekretariat Negara.
Terkait keberadaan fungsi perhotelan yang selama ini menjadi sorotan di kawasan tersebut, Rosan memastikan bahwa fungsi akomodasi akan tetap dipertahankan. Namun, pengembangannya akan dilakukan dengan pendekatan yang lebih modern, efektif, dan berdampak langsung pada perekonomian nasional serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Memperkuat Sektor Sport Tourism
Selain aspek ekonomi, transformasi kawasan GBK juga diproyeksikan untuk memperkuat sektor sport tourism (wisata olahraga) nasional. Rosan menegaskan bahwa seluruh fasilitas di kawasan GBK akan ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi standar internasional.
“Pengembangan ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam sektor sport tourism. Kita akan meningkatkan seluruh fasilitas agar memenuhi standar internasional,” tambahnya.
Meski rencana besar tersebut telah digulirkan, Rosan menegaskan bahwa konsep akhir pengembangan kawasan GBK masih terus dimatangkan agar selaras dengan visi jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional.
Red/BPMI Setpres
JAKARTA, DN-II Ratusan kader muda Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) dari berbagai penjuru Nusantara memadati Gelanggang Remaja Bulungan, Jakarta, pada Minggu (21/6/2026) malam.
Kehadiran mereka guna mengawal dan menyaksikan langsung adu gagasan enam Calon Ketua Umum (Caketum) BM PAN 2026, yang menjadi rangkaian penting menjelang Kongres VII BM PAN di Banten.
Keenam kandidat yang tampil memaparkan visinya adalah Slamet Ariyadi, Mora Harahap, Mitra Fakhruddin, Maulana Muhammad, Riyan Hidayat, dan Husmaluddin. Meski terbilang muda, para kandidat tersebut memiliki rekam jejak strategis di pemerintahan dan legislatif, mulai dari Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, hingga Wakil Bupati.
Acara debat ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi partai, di antaranya Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Ketua Umum BM PAN Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu), serta tokoh senior dan mantan Ketua Umum BM PAN, Ahmad Yohan dan Ahmad Rizki Sadig.
Bertindak sebagai panelis dalam sesi pendalaman materi, Viva Yoga Mauladi memberikan arahan strategis bagi nakhoda baru BM PAN ke depan. Ia menekankan tiga aspek krusial yang harus diimplementasikan oleh organisasi pemuda berlambang matahari putih tersebut:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Digitalisasi Organisasi: Viva menyebut adopsi teknologi informasi sebagai langkah mutlak untuk reformasi tata kelola politik modern. “Digitalisasi sekarang menjadi bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam dunia politik. Ke depan, BM PAN wajib melakukan digitalisasi demi mendukung peningkatan elektoral partai,” tegasnya.
Transparansi Pendanaan: Sejalan dengan visi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mewujudkan partai yang modern, logistik menjadi syarat penting pendamping ideologi. Viva menegaskan perlunya keterbukaan sumber dana. “Sumber pendanaan, apakah itu dari uang pribadi ketua umum atau pihak lain, harus sepenuhnya transparan,” tutur pria asal Lamongan, Jawa Timur tersebut.
Konsolidasi Simultan: Viva mengingatkan agar konsolidasi tidak dilakukan secara parsial. Selain melalui jalur formal organisasi seperti kaderisasi dan rapat rutin, BM PAN didorong untuk menciptakan program-program riil yang berdampak langsung pada penguatan elektabilitas PAN.
Di akhir pemaparannya, Viva Yoga secara khusus mengapresiasi kontribusi besar BM PAN terhadap eksistensi partai. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 22 persen wakil rakyat dari PAN, baik di tingkat DPRD maupun DPR RI, lahir dari rahim BM PAN.
“BM PAN memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Kekuatan ini harus terus dijaga dan dikuatkan untuk memastikan kemenangan PAN pada Pemilu 2029 mendatang,” pungkasnya di hadapan ratusan kader dan penonton streaming daring. Red
You cannot copy content of this page