Bosnia, Herzegovina, DN-II Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan ke Masjid Soeharto atau Masjid Istiklal Sarajevo, di sela rangkaian kunjungan kerja di Bosnia dan Herzegovina, pada Minggu (11/1/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda bilateral Indonesia–Bosnia dan Herzegovina yang turut membahas penguatan kerja sama pertahanan antara kedua negara.
Masjid Soeharto memiliki nilai historis yang kuat sebagai simbol solidaritas dan komitmen kemanusiaan Indonesia kepada rakyat Bosnia dan Herzegovina pascakonflik Balkan pada dekade 1990-an. Pembangunan masjid Soeharto merupakan inisiatif Pemerintah Republik Indonesia sebagai wujud dukungan moral dan kemanusiaan bagi masyarakat Bosnia dalam masa pemulihan pascaperang.
Dalam kunjungan tersebut, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Bosnia dan Herzegovina dibangun di atas nilai persahabatan, solidaritas, dan kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut hingga kini terus menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemitraan strategis serta kontribusi bersama kedua negara bagi perdamaian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
The Minister of Defence of the Republic of Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, paid a visit to Soeharto Mosque (also known as the Istiklal Mosque Sarajevo) on the sidelines of his working visit to Bosnia and Herzegovina, on Sunday (11 January). The visit formed part of the Indonesia–Bosnia and Herzegovina bilateral agenda, which also addresses the strengthening of defence cooperation between the two countries.
Soeharto Mosque holds strong historical significance as a symbol of Indonesia’s solidarity and humanitarian commitment to the people of Bosnia and Herzegovina in the aftermath of the Balkan conflict in the 1990s. The construction of the mosque was initiated by the Government of the Republic of Indonesia as an expression of moral and humanitarian support for the Bosnian people during the post-war recovery period.
During the visit, Minister Sjafrie underscored that relations between Indonesia and Bosnia and Herzegovina are built upon enduring values of friendship, solidarity, and humanity. These values continue to serve as an important foundation for strengthening strategic partnership and for joint contributions by both countries to peace.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia #IndonesiaBosniaHerzegovina
Bosnia, Herzegovina, DN-II Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan resmi ke Bosnia dan Herzegovina dalam rangka pertemuan bilateral dengan Menhan Bosnia dan Herzegovina Zukan Helez, yang berlangsung di Kemhan Bosnia dan Herzegovina, Sarajevo, pada Minggu (11/1/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat hubungan bilateral sekaligus menjajaki peluang pengembangan kerja sama strategis di bidang pertahanan. Kedua Menteri Pertahanan membahas dinamika lingkungan strategis regional dan global, serta menegaskan kembali pentingnya kerja sama pertahanan dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan keamanan internasional.
Sebagai hasil konkret, kedua pihak menandatangani Joint Statement yang menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan kerja sama pertahanan melalui rencana penandatanganan MoU Kerja Sama Pertahanan. Kerja sama tersebut mencakup penguatan kolaborasi industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan militer, serta dukungan bersama terhadap misi perdamaian di bawah mandat PBB.
The Minister of Defence of the Republic of Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, conducted an official visit to Bosnia and Herzegovina for a bilateral meeting with the Minister of Defence of Bosnia and Herzegovina, Zukan Helez, held at the Ministry of Defence of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo, on Sunday (11 January).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
The meeting aimed to strengthen bilateral relations while exploring opportunities for the development of strategic cooperation in the field of defence. Both Ministers of Defence discussed regional and global strategic dynamics and reaffirmed the importance of defence cooperation in maintaining stability, peace, and international security.
As a concrete outcome, both sides signed a Joint Statement reaffirming their shared commitment to enhancing defence cooperation through the planned signing of a Memorandum of Understanding (MoU) on Defence Cooperation. The cooperation will encompass strengthened collaboration in the defence industry, military education and training, as well as joint support for peacekeeping missions under the mandate of the United Nations.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia #IndonesiaBosniaHerzegovina
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (Ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). Pertemuan ini membahas langkah strategis penguatan ekonomi nasional, mulai dari revitalisasi industri tekstil hingga kesiapan proyek hilirisasi raksasa.
Dalam arahannya, Presiden menekankan empat poin krusial sebagai pilar transformasi industri Indonesia ke depan:
1. Revitalisasi Industri Tekstil dan Garmen
Presiden menginstruksikan penguatan sektor tekstil dan garmen nasional melalui revitalisasi total pada rantai pasok (supply chain). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global dan menjaga stabilitas tenaga kerja di sektor padat karya.
2. Ambisi Industri Chip dan Semikonduktor
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah menargetkan penguatan sektor otomotif dan elektronik melalui investasi pengembangan teknologi semikonduktor. Presiden berharap Indonesia memiliki industri chip mandiri yang akan menjadi tulang punggung bagi masa depan industri digital, otomotif, dan elektronik di tanah air.
3. Hilirisasi Senilai USD6 Miliar
Presiden meninjau perkembangan rencana groundbreaking enam titik baru proyek hilirisasi yang dijadwalkan mulai berjalan pada awal Februari 2026. Proyek dengan total investasi mencapai USD6 miliar ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat nilai tambah komoditas dalam negeri.
4. Peresmian RDMP Balikpapan
Menutup agenda ratas, Presiden membahas kesiapan peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan yang dijadwalkan berlangsung besok, Senin (12/1/2026). Proyek ini merupakan tonggak sejarah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Kehadiran Menteri
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran menteri strategis, di antaranya:
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Danantara, Rosan Roeslani
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi
Pertemuan di hari libur ini menegaskan komitmen pemerintah untuk bekerja cepat dalam merealisasikan target ekonomi.
Red
— TIW —
#CatatanSeskab
Jakarta, DN-II Berbagai kasus peristiwa di situasi ekonomi yang kurang baik belakangan ini di Indonesia menimbulkan berbagai kejadian ada yang bunuh diri karena kemiskinan bahkan yang baru saja terjadi adalah ibu rumah tangga gantung diri karena keluarganya kelaparan. ini sangat memprihatinkan kita untuk untuk Yth Bapak Presiden Jenderal H. Prabowo Subianto Membuat Keppres tentang kewajiban pemdes untuk melindungi mengayomi membantu warganya yang miskin minimal dibantu sandang pangannya hingga terhindar dari keputusasaan karena lapar tidak makan, karena kalau ini berkenpanjangan di Indonesia akan banyak terjadi peristiwa bunuh diri gantung diri karena ekonomi. Sebaiknya pihak desa menyisir mendata warganya yang miskin kelaparan didaerahnya dan Bupati atau Walikota mengeluarkan Perbup Perwali untuk mengantisipasi permasalahan ini. Ujar Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional ini menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta 11/1/2025 via telpon selulernya.
Prof Sutan Nasomal Akui Dampak krismon Pemdes Gagal mengayomi warganya dan Menyedihkan Penyebabnya.!!!
Krisis Sosial di Masyarakat telah mencapai tahap warna merah. Sikap seorang ibu mengakhiri hidupnya dengan gantung diri serta melibatkan anaknya juga di gantung ini adalah bukti Desa tidak mendata dengan benar bahwa ada Masyarakatnya yang tenggelam dalam keputus asaan akibat faktor ekonomi. Kantor Desa dengan semua stafnya tidak pernah membuka mata apakah ada warganya yang tidak makan hari ini atau sakit parah dan tak mampu berobat.
Desa adalah Pemerintah yang terdekat dengan Masyarakat. Mengapa tidak mampu Desa mendata Masyarakat krisis sosial. Ini pertanyaan dasarnya ?
Seorang Ibu yang selama ini mampu menjalani kesulitan bersama anak anaknya biasanya ditopang oleh saudara saudaranya agar bisa terisi perutnya atau mampu berobat bila sakit. Bila tidak ada yang bisa membantu pihak saudaranya. Maka Desa wajib memberikan solusi yang dibutuhkan. Tidak boleh ada warga Masyarakat yang kelaparan di Desa di bawah Pemerintahan NKRI. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kejadian Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah beberapa hari yang lalu Ibu dan Anak Gantung Diri harusnya menjadi teguran keras untuk Pemkab sampai Pemdes dan Ulama di wilayah tersebut. Artinya perlu perhatian Masyarakat luas agar Pemkab Pemdes dan Ulama jangan hanya memikirkan perutnya saja. Perut Masyarakat harus di perhatikan.
Bohong bila Pemkab dan Pemdes tidak bisa memperhatikan lingkungan dan Masyarakatnya. Mundur saja para pejabatnya kalau tidak menolong Masyarakat.
Tahun 2026 Indonesia memiliki Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subianto yang penuh kasih sayang dan perduli kepada Rakyatnya. Maka semua para pemimpin daerah juga harus sama. Ada puluhan milyar anggaran cadangan di setiap pemerintah provinsi. Bisa di gunakan untuk memberikan Masyarakat yang lagi sengsara kelaparan dan tidak ada solusi.
Semoga TNI Polri yang sangat di banggakan oleh Rakyat Indonesia bisa ikut serta memperhatikan permasalahan seperti ini. Jangan ada lagi Ibu dan Anak gantung diri karena permasalahan ekonomi dan kelaparan.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SE,SH,MH
Turki, DN-II Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengawali kunjungan kerja di Turki dengan pertemuan dan courtesy call bersama Menteri Pertahanan Turki, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki, serta pimpinan Presidency of Defence Industries di kompleks ASELSAN, Ankara, Jumat (9/1/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pertahanan Indonesia–Turki yang telah terjalin erat, khususnya dalam pengembangan industri pertahanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan hubungan antarlembaga.
Menhan RI menekankan bahwa Turki merupakan mitra strategis dalam memperkuat kemandirian pertahanan nasional, termasuk pembangunan ekosistem industri pertahanan berkelanjutan dan penguatan kapasitas menghadapi dinamika strategis global. Dalam rangkaian kegiatan, Menhan dan jajaran turut meninjau fasilitas industri pertahanan ASELSAN sebagai upaya membuka peluang kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan.
The Minister of Defence of the Republic of Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, commenced an official working visit to Turkey with a meeting and courtesy call with the Turkish Minister of National Defence, the Chief of the Turkish Armed Forces, and the leadership of the Presidency of Defence Industries at the ASELSAN complex in Ankara, on Friday (9 January).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
The meeting reaffirmed the strong foundation of Indonesia–Turkey defence cooperation, with a focus on defence industry development, human capital capacity building, and enhanced institutional collaboration.
The Minister of Defence emphasised Turkey’s role as a strategic partner in strengthening Indonesia’s defence self-reliance, including the development of a sustainable defence industry ecosystem and enhanced capabilities to address evolving global strategic dynamics. The programme also included a visit to ASELSAN’s facilities to explore concrete and forward-looking cooperation opportunities.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia
#IndonesiaTurki
Turki, DN-II Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin Sjafrie Sjamsoeddin memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan 2+2 Indonesia–Turki yang digelar di Ankara, Turki, pada Jumat (9/1/2026), bersama Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Menteri Pertahanan Nasional Yaşar Güler, sebagai upaya memperkuat kemitraan strategis di bidang politik, pertahanan, dan keamanan.
Sebagai tindak lanjut Kerja Sama Strategis Tingkat Tinggi, pertemuan ini menjadi forum penyelarasan kebijakan luar negeri dan pertahanan dalam merespons dinamika strategis global. Kedua negara membahas penguatan hubungan bilateral, kerja sama pertahanan dan industri pertahanan, peningkatan kapasitas sdm, serta kesamaan pandangan terhadap isu regional dan global.
Pertemuan berlangsung konstruktif dan menegaskan komitmen untuk menjadikan dialog 2+2 sebagai mekanisme strategis yang berkelanjutan, dengan pertemuan berikutnya disepakati berlangsung di Jakarta.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia Sugiono and Minister of Defence of the Republic of Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin led the Indonesian delegation at the Indonesia–Türkiye 2+2 Meeting held in Ankara, Türkiye, on Friday (9 January), alongside Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan and Minister of National Defence Yaşar Güler, as part of efforts to strengthen the strategic partnership in the fields of politics, defence, and security.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
As a follow-up to the High-Level Strategic Cooperation, the meeting served as a forum to align foreign policy and defence approaches in response to evolving global strategic dynamics. Discussions covered the strengthening of bilateral relations, defence and defence industry cooperation, human resource capacity building, as well as shared perspectives on regional and global issues.
The meeting was conducted in a constructive atmosphere and reaffirmed the commitment to institutionalise the 2+2 dialogue as a sustainable strategic mechanism, with the next meeting agreed to be held in Jakarta.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia
#IndonesiaTurki
Jakarta, DN-II Dalam upaya mencerdaskan anak bangsa melalui peningkatan literasi hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum CCI (YLBH CCI) membuka kesempatan bagi masyarakat umum di seluruh Indonesia untuk belajar dan memahami hukum perdata, pidana, dan syariah melalui program paralegal tingkat kecamatan, Minggu (11/1/2026).
Program ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa batasan latar belakang pendidikan, mulai dari sarjana hukum, sarjana lintas disiplin ilmu, hingga lulusan SMA/MA atau sederajat. Melalui peran paralegal, para peserta diharapkan mampu menjadi pendamping hukum masyarakat serta berkontribusi aktif dalam menegakkan keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan masing-masing.
Dalam keterangannya, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.Pd.I., S.E., S.H., M.H., Ph.D, menyampaikan bahwa literasi hukum merupakan bagian penting dalam mencerdaskan anak bangsa. Menurutnya, pemahaman hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya, memiliki keberanian membela kebenaran, serta tidak mudah terjerat persoalan hukum. Tutur Prof Sutan Nasomal
“YLBH CCI menilai bahwa edukasi hukum di tingkat akar rumput menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan bermartabat. Kehadiran paralegal di tingkat kecamatan diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan akses keadilan,” tutup Prof. Sutan Nasomal.
Bagi masyarakat yang berminat bergabung sebagai pengurus paralegal YLBH CCI tingkat kecamatan, dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi Bapak Raja Diktator melalui WhatsApp di nomor 0877-1902-1960.
Nara Sumber Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Jakarta, DN-II Akibat banyak pejabat yang tidak mengerti akan tupoksinya sebagai menteri dalam arti kata disiplin ilmu dan kebisaan yang tidak sesuai jabatannya membuat banyak pejabat pada akhirnya membuat terobosan program kerja bukannya membuat program yang sudah ada mangkin lancar atau membantu program sebelumnya melainkan merubah program yang ada jadi dari nol kembali bahkan tidak jadi program terobosan seorang Menteri sekalipun menimbulkan kegaduhan ditengah tengah masyarakat Rakyat ini Indonesia itu sendiri.
Ini yang selama ini terjadi di NKRI Untuk itu saya minta yth Bapak Presiden Jenderal H. Prabowo Subianto untuk kembali mengevaluasi seluruh menteri wakil. Menteri dirjen sesuai dengan tupoksinya agar esok lusa masa akan datang negara kita Aman Nyaman dengan berbagai kendala permasalahan yang terjadi di Indonesia.
Rakyat yakin negara pemerintah bisa karena para pejabatnya mampu mengatasi mengamankan karena mereka bekerja mumpuni sesuai job jabatannya di masing-masing jabatannya”, ujar Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional yang juga Presiden Partai Oposisi Merdeka ini. Menjawab pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen. Dalam luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta 11/1/2026
Hal penting yang Presiden RI harus ketahui dan mencermati serta harus ada solusi :
80 tahun Indonesia bernafas bebas dari penjajahan dan imperialisme. Sebuah ruang baru bagi yang menanam harapan pada era baru pemerintahan RI.
Tidak terasa perjalanan kemerdekaan ini menjadi jalan cerita yang panjang. Dimana peran besar Masyarakat dan para pemimpin yang menjadi pemerintah menjawab semua permasalahan saat ini. Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH,MH menerima pesan pertanyaan dari para wartawan terkait banyaknya bencana besar yang terjadi saat ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tanah, Air, dan Udara yang di miliki Negara Indonesia sesuai undang undang untuk ke maslahatan Masyarakat luas bila tidak salah dalam pemanfaatannya. Maka sepatutnya jangan biarkan jabatan penting di semua posisi di pegang oleh orang yang bukan ahlinya atau tidak paham dengan dampak pada semua reaksi alam pada masa kedepannya (resiko analIsis).
Dalam dunia informasi global saat ini ada temuan baru bahwa ada hujan mengandung mikroplastik di beberapa wilayah dan kota di Indonesia. Mengapa bisa seperti ini. Itu pertanyaannya ?
Secara ilmiah bahwa hujan yang mengandung mikroplastik adalah akibat udara sudah tercemar mikroplastik dari ragam sumber plastik dan sejenisnya, air laut juga tercemar plastik yang sangat banyak. Intinya Udara, Tanah dan air sudah tercemar plastik yang sangat serius dan berbahaya. Di biarkan oleh pemerintah
Pelastik di gunakan sebagai sarana ekonomis semenjak tahun 1970 dan seluruh negara di dunia ini juga membutuhkan. Hanya tidak ada para ahli yang memberikan peringatan akan dampak penggunaan plastik dengan jumlah besar. Plastik sulit hancur dalam puluhan tahun. Maka akan merusak lingkungan alam dengan sangat cepat. Mungkin juga di era tahun 1990 sudah banyak para ahli pakar lingkungan hidup yang suaranya tidak di dengar oleh para pemangku pejabat serta pemimpin di banyak negara negara di dunia ini.
Maka plastik tidak saja menjadi masalah besar tetapi menjadi bencana. Sehingga hujan mengandung mikroplastik.
Kemudian penggunaan styrofoam yang juga sulit di batasi di era tahun 2000 sampai tahun 2026 saat ini. Maka pencemaran sampah styrofoam makin menumpuk di banyak aliran air menuju laut, bahkan bila diteliti lebih jauh, di dalam banyak lahan tanah, terkubur banyak plastik dan styrofoam yang sulit di hancurkan. Maka tanah yang selalu tersiram air hujan. Membawa sampah ini disemua urat sumber air di dalam tanah. Maka air tanah menjadi berbahaya dan beracun. Belum lagi dampak limbah industri dan limbah perumahaan Masyarakat yang terus saja diserap oleh aliran air sampai ke sungai dan laut. Bisa diprediksi dalam 100 tahun ini akan hancur kondisi air sungai dan laut.
Kehidupan di dalam laut juga bisa hancur akibat sampah plastik dll membentuk gundukan seperti gunung. Makanan ekosistem laut terncam punah. Tentu ikan bisa mati semua.
1970 sampai 2025 kemajuan teknologi tidak dijaga dengan hati hati. Jumlah penduduk menuntut kemajuan tekhnologi yang semakin besar. Kebutuhan pembangunan tidak bisa di bantah lagi. Jumlah kendaraan diproduksi sesuai permintaan pasar. Kebutahan energi dikembangkan sesuai kebutuhan penduduk dan industri.
Prof Dr Sutan Nasomal menyampaikan kepada tim media agar menjadi catatan khusus di tahun 2026. Bisa saja tidak sampai ke 10 tahun ke depan udara di langit ini sudah pada level sangat beracun. Jumlah kendaraan hampir di semua negara negara maju, setiap hari lebih dari 15 juta kendaraan digunakan Masyarakat di kota kota padat penduduk. Folusi asap beracun tampa bisa di batasi. Maka 24 jam Masyarakat menggunakan udara berbahaya untuk bernafas.
Penyakit dengan tingkat resiko tinggi dari anak anak sampai orang dewasa bisa terjadi akibat udara beracun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Maka sangat berbahaya bila sebuah jabatan di berikan kepada orang yang bukan ahlinya dibidang tersebut.
Bumi ini hanya memberikan reaksi ketika telah terjadi keseimbangannya terganggu. Reaksi bencana adalah alarem alami ketika perbuatan yang merusak alam telah meluas.
Prof Dr Sutan Nasomal memberikan edukasi kepada tim media agar informasi ini bisa diserap ke semua Masyarakat dunia dan bisa diteruskan ke pihak para ilmuan peneliti atau pengkaji alam. Juga harus menjadi informasi yang bisa di manfaatkan oleh pemerintah.
Menurunnya tanah di banyak semua kota yang berdekatan dengan lautan. Adalah dampak salahnya tata ruang kota. Seharusnya kota harus jauh dari bibir pantai. Paling tidak 75 km jauhnya dari bibir pantai. Sesuai standar keamanan pembangunan di jaman berdirinya kerajaan Padjadjaran. Gempa yang besar di laut bisa membuat gelombang air yang memasuki daratan sejauh 40 km. Maka perlu pertimbangan besar untuk menjaga keselamatan kota dan penduduknya.
Kota itu adalah hutan rimba beton yang menjulang tinggi dengan beban berat yang ditanggung tanah. Maka rata rata tanah mengalami penurunan selama 50 tahun adalah 15 meter. Dampak beban berat sebagai penopang bangunan bangunan besar. Kemudian berkurangnya jumlah hutan sehingga air tidak lagi bisa diserap dan menetap di dalam hutan. Air selalu saja pergi ke lautan. Maka kekosongan di dalam tanah membuat keropos lapisan tanah yang selama ribuan tahun menopang lapisan tanah atas.
Tanah tidak lagi keras dan kuat. Maka kekayaan kandungan tanah menjadi mati dan kerusakan lapisan tanah meluas.
Getaran suara mesin kendaraan dan suara mesin industri juga memberikan dampak ke dalam tanah. Denyut kehidupan direspon tanah setiap detik.
Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH,MH menyampaikan : Bila hujan dalam beberapa tahun kedepan menjadi racun. Maka tidak ada lagi analisa dan hitungan perbaikan cepat. Perbaikan bisa sangat lama sampai 200 tahun waktunya serta dengan biaya ribuan trilyun akan di perlukan. Apakah ini yang mau diberikan kepada generasi penerus Indonesia. Kehancuran akibat perbuatan para pemerintah dan masyarakat dimasa lalu.
Kerusakan hutan bukanlah hal tidak di sengaja dimana mana. Alih fungsi hutan alami menjadi hutan sawit mungkin keputusan masa lalu yang terjawab saat ini. Tidak tanggung tanggung 3 provinsi mengalami bencana alam. Hal ini bisa terjadi lebih parah lagi pada provinsi lainnya. Alam ini menguji semuanya dengan cuaca. Analisa resiko akan teruji.
Hutan yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, pabrik oxigen untuk kebutuhan paru paru manusia, rumah penyimpanan air berkualitas, penghasil benih terbaik untuk macam macam benih tumbuhan. Sumber obat herbal yang aman, rumah semua habitat hewan. Menjadi sumber makanan terbaik untuk manusia.
Maka Alam mampu menjadi lawan manusia serta sangat mampu menjawab perbuatan manusia dengan hal yang tidak ada dalam bayangan atau dalam pikiran manusia apa yang akan terjadi. Respon perlawan alam sangat luar biasa daya hancurnya.
Langkah perbaikan adalah jawabannya.
Dengan ilmu keseimbangan alam maka hal terburuk bisa tidak terjadi.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH,MH
Jakarta, DN-II Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., menghadiri keberangkatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A., beserta rombongan dalam rangka lawatan resmi ke Turkiye, Bosnia dan Pakistan. Kegiatan ini bertempat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kamis, (9/1/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan RI, Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P., Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., Sekretaris Jenderal Kemhan RI Letjen TNI Tri Budi Utomo, S.E., Inspektur Jenderal Kemhan RI Letjen TNI Rui F.G.P. Duarte, M.A., Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemhan RI Letjen TNI Gabriel Lema, Kepala Baharwathan Kemhan RI Laksdya TNI Ir. Supo Dwi Diantara, S.T., M.Tr.Opsla., IPU., M.A., M.S.P., APEC Eng., para Direktur Jenderal Kemhan RI, serta Pejabat Tinggi TNI.
Lawatan tersebut sebagai bagian dari upaya penguatan kerja sama pertahanan internasional melalui pembahasan dan pengembangan defense cooperation agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara mitra strategis. Agenda ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperluas jejaring diplomasi pertahanan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis global.
Kehadiran Rektor Unhan RI pada momentum keberangkatan ini menegaskan peran Unhan RI sebagai think tank pertahanan negara yang mendukung kebijakan strategis Kementerian Pertahanan RI, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia pertahanan, diplomasi pertahanan, serta kerja sama pendidikan dan riset pertahanan dengan mitra internasional.
(Red/Humas Unhan RI).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Banda Aceh, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerap berbagai aspirasi dari kepala daerah se-Provinsi Aceh terkait dengan penanganan pascabencana di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di Aceh.
Dalam arahannya, Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) melalui Keputusan Presiden (Keppres). Ia ditunjuk sebagai Ketua Satgas dan langsung melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak.
“Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan, pemulihan itu artinya menuju normal, target kita,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Aceh.
Lebih lanjut, Mendagri memaparkan, indikator normalisasi yang digunakan meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, kondisi sosial, hingga ketersediaan layanan pendukung seperti listrik, air bersih, dan internet. Dari hasil pemetaan tersebut, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat terdampak yang relatif lebih tinggi dibanding provinsi lain, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih serius.
Karena itu, Mendagri memutuskan menjadikan Aceh sebagai pusat posko nasional untuk Sumatra bagian utara. Langkah ini diambil agar koordinasi lintas kementerian/lembaga dan percepatan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif. “Ini harus diseriusin betul, agak beda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan [daerah lain yang terdampak], kita prihatin dengan daerah lain juga,” ujarnya
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan daerah menjadi kunci dalam menghadapi situasi krisis. Menurutnya, krisis merupakan ujian nyata bagi kepala daerah untuk menunjukkan ketegasan, keberanian, dan kemampuan mengelola sumber daya yang ada. “Jadi pemimpin yang kuat itu lahir ketika di masa krisis,” tegas Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri meminta seluruh kepala daerah di Aceh menyampaikan data kerusakan secara rinci dan spesifik, baik terkait fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, jembatan, pasar, rumah ibadah, hingga infrastruktur dasar lainnya. Data tersebut diminta segera diserahkan secara tertulis agar dapat dibahas dan ditindaklanjuti dalam rapat besar lintas kementerian. “Makin detail [datanya] makin bagus,” ujarnya.
Terkait dukungan anggaran, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah pusat berkomitmen mempercepat penyaluran dana ke daerah terdampak agar memiliki modal awal untuk bergerak cepat. Ia juga memastikan bahwa kebijakan pengembalian dana transfer ke daerah bagi wilayah terdampak bencana telah diputuskan di tingkat pusat.
Selain pemulihan fisik, Mendagri menekankan pentingnya pelindungan sosial bagi masyarakat terdampak, termasuk percepatan pendataan untuk bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, hingga program Kartu Prakerja. Ia meminta kepala daerah memanfaatkan jaringan hingga tingkat desa agar pendataan benar-benar akurat dan tepat sasaran.
Red
You cannot copy content of this page