BANYUMAS, DN-II Di atas lahan seluas 1.600 meter persegi, harapan mulai ditanam di Desa Kaliori. Bukan sekadar bangunan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kaliori disiapkan sebagai ruang tumbuh bagi ekonomi warga dan masa depan desa.
Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim, didampingi Dandim 0701/Banyumas Letkol Inf D. Samosir, menapakkan kaki di lokasi pembangunan KDMP, Kamis siang (18/12/2025).
Peninjauan itu bukan hanya soal progres fisik, tetapi tentang memastikan bahwa setiap pondasi yang dibangun benar-benar berpihak pada rakyat.
Desa Kaliori dihuni oleh 11.200 jiwa dengan 4.000 kepala keluarga, tersebar di 5 dusun, 8 RW, dan 57 RT. Di tengah kehidupan masyarakat itulah, gedung KDMP dirancang berdiri dengan lima gerai usaha dan satu gudang, dikelola oleh sekitar 30 anggota koperasi yang membawa harapan bagi banyak keluarga lainnya. 
Kolonel Inf Lukman Hakim menegaskan bahwa koperasi harus menjadi tempat warga saling menguatkan, bukan sekadar tempat bertransaksi. “Koperasi lahir dari semangat kebersamaan. Jika dikelola dengan jujur dan sungguh-sungguh, manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Danrem Kolonel Inf Lukman Hakim.
Ditempat yang sama, Kepala Desa Kaliori Dino Sudjanto mengungkapkan adanya KDMP ini, TNI sebagai pelopor dan ia pun berterima kasih kepada jajaran TNI khususnya Korem 071/Wijayakusuma dan Kodim 0701/Banyumas.
”Bagi saya, peran TNI di desa ini sangat dominan dan untuk koperasi TNI sebagai pelopor. Harapanku koperasi ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Dino.
Kehadiran TNI dalam mendampingi pembangunan KDMP Kaliori menjadi penegas bahwa pembangunan desa bukan hanya tentang bangunan, melainkan tentang kehadiran, kepedulian, dan komitmen untuk rakyat.
Dari Kaliori, harapan itu perlahan dibangun, setegak tembok, setulus niat, dan setangguh kebersamaan. (Penrem071)
Brebes, DN-II Pemandangan ruang kelas saat pembagian raport di SMAN 1 Bulakamba menunjukkan tren yang konsisten dari tahun ke tahun: mayoritas kursi wali murid didominasi oleh kaum ibu. (19/12/2025).
Fenomena ini bukan sekadar rutinitas sekolah, melainkan cermin bagaimana dinamika peran orang tua dalam pendidikan anak masih berkelindan erat dengan faktor ekonomi dan pembagian kerja domestik.
Pekerjaan Menjadi Kendala Utama
Meskipun pihak sekolah memberikan fleksibilitas bagi siapa pun wali murid untuk hadir, keterlibatan ayah dalam urusan administratif sekolah terpantau masih minim. Sekolah menekankan bahwa kehadiran wali murid bertujuan untuk menjalin komunikasi antara guru dan keluarga, tanpa membatasi gender.
“Pihak sekolah sebenarnya tidak mewajibkan sosok ayah untuk hadir. Yang penting ada perwakilan orang tua, Bapak atau Ibu sama saja,” ujar salah satu wali murid kelas XII saat ditemui di lokasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa suaminya tidak bisa hadir karena tuntutan pekerjaan sebagai pedagang. Alasan ini menjadi potret umum di wilayah Bulakamba; para ayah umumnya memegang peran sebagai pencari nafkah utama (breadwinner) dengan jam kerja yang sulit ditinggalkan, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal atau perdagangan.
Urusan Sekolah: Masih Menjadi ‘Ranah Ibu’?
Realitas di lapangan mengungkap bahwa urusan pendidikan anak, terutama yang bersifat administratif dan komunikasi rutin, masih dianggap sebagai domain utama ibu. Hal ini menciptakan pola pembagian peran yang kaku:
Ayah: Berfokus pada stabilitas ekonomi dan penyediaan kebutuhan finansial keluarga.
Ibu: Mengelola komunikasi dengan pihak sekolah, memantau perkembangan akademik, dan menghadiri agenda-agenda sekolah.
Meskipun pembagian ini bersifat praktis demi efisiensi waktu keluarga, hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan ayah secara langsung di lingkungan sekolah masih menghadapi tantangan struktural.
Fleksibilitas di Berbagai Jenjang Pendidikan
Kondisi serupa juga terlihat di beberapa sekolah lain di Kecamatan Bulakamba, seperti di salah satu SMK dan MTS swasta. Mengingat tingginya mobilitas orang tua di wilayah ini, pihak sekolah cenderung memberikan kebijakan yang longgar.
Jika orang tua inti berhalangan hadir, pengambilan raport diperbolehkan untuk diwakilkan oleh anggota keluarga lain, seperti kakak, bibi (bude/bule), atau kerabat dekat. Kebijakan ini diambil agar proses evaluasi belajar siswa tetap tersampaikan meski di tengah kesibukan kerja orang tua yang tinggi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan rapat koordinasi khusus dengan Pemerintah Kabupaten Brebes guna membahas upaya pencegahan korupsi di tubuh PDAM Tirta Baribis. Agenda ini tertuang dalam surat resmi KPK nomor B/8199/KSP.00/70-74/12/2025 yang bersifat segera.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 17 Desember 2025 ini, merupakan tindak lanjut dari wewenang KPK dalam melakukan supervisi dan koordinasi terhadap instansi pelaksana pelayanan publik. 
Fokus pada Kinerja dan Tata Kelola Keuangan
Dalam pertemuan tersebut, KPK secara spesifik meminta paparan mendalam mengenai dua poin utama:
Hasil Pemeriksaan Internal: Inspektur Daerah diminta memaparkan hasil audit atau pemeriksaan terkait kondisi PDAM Tirta Baribis.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kinerja Operasional dan Keuangan: Direktur serta Dewan Pengawas PDAM Tirta Baribis diwajibkan menjabarkan laporan keuangan dan capaian kinerja perusahaan daerah tersebut.
Langkah ini diambil KPK sesuai dengan mandat Pasal 6 huruf b UU Nomor 19 Tahun 2019, yang memberikan kewenangan bagi lembaga antirasuah untuk mengoordinasikan pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik.
Pejabat Utama Diminta Hadir
Selain Bupati Brebes, KPK juga meminta kehadiran sejumlah pejabat strategis Pemkab Brebes, di antaranya:
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes.
Inspektur Daerah.
Kabag Perekonomian.
Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Baribis.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, dalam keterangannya menekankan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan penyimpangan dan memastikan tata kelola perusahaan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Sinyal Pengawasan Ketat
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hadirnya KPK dalam memantau kinerja PDAM Tirta Baribis menjadi sinyal kuat bahwa sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Tengah terus berada dalam pengawasan ketat. Masyarakat berharap koordinasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan air bersih di Kabupaten Brebes sekaligus menutup celah potensi kerugian negara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Brebes diharapkan telah menyiapkan dokumen-dokumen diperlukan sesuai permintaan PIC Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah Jawa Tengah.
Reporter: Teguh
Dugaan Penyimpangan Dana Modal dan CSR Rp18,9 Miliar, APH Periksa Pejabat Perumda PDAM Tirta Baribis
Brebes, DN-II Aparat Penegak Hukum (APH) di Semarang mulai melakukan serangkaian pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait tata kelola keuangan di Perumda PDAM Tirta Baribis Brebes. Pemeriksaan ini menyasar jajaran pejabat aktif hingga mantan petinggi perusahaan plat merah tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pemanggilan ini merupakan tindak lanjut atas dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Brebes serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang nilainya ditaksir mencapai Rp18,9 Miliar.
Sorotan Aktivis dan Landasan Hukum
Heri Tato, aktivis dari Yayasan Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Yabpeknas) Brebes, menegaskan bahwa pemeriksaan ini sangat krusial untuk transparansi publik.
“Pemanggilan tersebut berkaitan erat dengan penggunaan uang penyertaan modal dan dana CSR. Kami mendesak APH untuk serius mengusut tuntas aliran dana ini agar terang benderang,” ujar Heri, Kamis (18/12/2025).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Secara hukum, pengelolaan dana pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) diatur ketat dalam beberapa regulasi, di antaranya:
UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara.
PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Mengatur bahwa pengelolaan BUMD harus didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (terkait CSR): Meskipun PDAM berbentuk Perumda, prinsip tanggung jawab sosial lingkungan tetap wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan daerah.
Tanggapan Pihak Terkait
Menanggapi pemeriksaan tersebut, salah satu mantan petinggi PDAM Tirta Baribis memberikan klarifikasi melalui pesan singkat. Ia berdalih bahwa selama masa jabatannya, dana CSR dialokasikan untuk kegiatan konservasi lingkungan.
“Penggunaannya untuk penanaman pohon dan jumlahnya tidak besar. Terkait angka Rp18,9 Miliar tersebut, saya perlu koordinasi kembali dengan bagian keuangan karena sudah tidak menjabat. Namun, selama ini hasil audit BPK menyatakan tidak ada masalah,” ungkapnya.
Di sisi lain, salah satu pejabat aktif Perumda PDAM Tirta Baribis membenarkan adanya pemanggilan oleh APH di Semarang. Namun, ia enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan.
“Benar ada pemanggilan terhadap beberapa orang, namun kami belum mengetahui secara detail subtansi permasalahan yang sedang didalami oleh tim penyidik,” pungkasnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Brebes, mengingat dana penyertaan modal bersumber dari APBD yang seharusnya berdampak langsung pada peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat. (Red/Harvi)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Terletak di titik strategis dengan dinamika ekonomi yang tinggi, Desa Dukuhturi, Kecamatan Ketanggungan, terus bertransformasi. Dengan luas wilayah mencapai 12.000 hektar dan populasi sekitar 15.000 jiwa, desa ini memadukan potensi agraris dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. (19/12/2025).
Dalam wawancara eksklusif, Kepala Desa Dukuhturi, Johan, memaparkan peta jalan pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp1,4 hingga Rp1,5 miliar. Fokus utama tahun depan adalah penguatan fondasi ekonomi mikro dan pemenuhan layanan dasar.
Memperkuat Ekonomi: Gedung Kopdes dan Jejaring Perantau
Sektor perdagangan merupakan pilar utama ekonomi Dukuhturi. Fenomena menarik terlihat dari sekitar 2.000 warga yang merantau ke luar Pulau Jawa untuk berdagang. Sebagai upaya memperkuat ekonomi di akar rumput, Pemerintah Desa (Pemdes) memprioritaskan pembangunan Gedung Koperasi Desa (Kopdes).
“Pembangunan gedung Kopdes ini merupakan amanah program pusat sekaligus langkah strategis kami untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Johan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Solusi Pertanian di Tengah Tantangan Global
Meski mayoritas penduduk bergantung pada budidaya padi dan palawija, tantangan berupa fluktuasi harga pupuk dan akses obat-obatan pertanian masih menjadi kendala klasik. Namun, Dukuhturi memiliki keunggulan geografis: kantor desa hanya berjarak 50 meter dari Balai Pertanian.
“Kedekatan lokasi ini kami optimalkan untuk koordinasi teknis yang cepat. Petani yang mengalami kendala bisa langsung mendapatkan pendampingan dari penyuluh di Balai Pertanian,” jelas Kades.
Prioritas Dana Desa 2025
Untuk tahun anggaran mendatang, Pemdes Dukuhturi telah menetapkan empat pilar utama alokasi Dana Desa guna mendukung program prioritas nasional:
Penanganan Stunting: Intervensi gizi untuk memastikan generasi masa depan yang sehat.
Bantuan Langsung Tunai (BLT): Jaring pengaman sosial bagi warga rentan.
Ketahanan Pangan: Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk komoditas padi dan jagung.
Pembangunan Infrastruktur: Peningkatan aksesibilitas antarwilayah desa.
Kolaborasi dan Dana Aspirasi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menyadari keterbatasan anggaran desa, Johan aktif melakukan jemput bola melalui jalur legislatif. Salah satu hasilnya adalah pembangunan Gedung Balai Desa yang didukung melalui Dana Aspirasi Dewan.
Apresiasi khusus disampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Rizki Ubaidillah, atas kontribusi nyatanya dalam pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan warga.
Pelayanan Publik 24 Jam
Di bawah kepemimpinan Johan, Pemdes Dukuhturi berkomitmen menghapus sekat antara birokrasi dan warga. Selain jam kerja reguler (Senin-Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB dan Jumat tetap beroperasi), perangkat desa disiagakan untuk melayani kebutuhan mendesak di luar jam kantor.
“Komitmen kami adalah hadir 24 jam bagi masyarakat, terutama untuk urusan darurat. Pemerintah desa harus menjadi garda terdepan solusi bagi warga,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni/Redaksi
BREBES, DN-II Di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif, PT Pegadaian Cabang Brebes terus memperkokoh posisinya sebagai mitra strategis ketahanan finansial masyarakat. Dalam wawancara eksklusif pada Kamis (19/06/2025), Pemimpin Cabang Pegadaian Brebes, Wahyudi, memaparkan visi besar perusahaan dalam menghadirkan layanan yang lebih transparan, aman, dan inovatif bagi warga Brebes.
Transparansi Digital: Menghapus Kekhawatiran Nasabah
Menjawab isu mengenai risiko lelang akibat kendala teknis pembayaran, Wahyudi menegaskan bahwa Pegadaian telah mengadopsi sistem Host-to-Host yang canggih.
“Sistem kami terintegrasi secara real-time dengan berbagai kanal pembayaran seperti Indomaret dan perbankan. Jika terjadi gangguan teknis, nasabah tidak perlu panik. Cukup tunjukkan bukti bayar, dan proses sinkronisasi akan diselesaikan dalam 1-2 hari kerja tanpa merugikan hak nasabah,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa prosedur lelang dilakukan secara manusiawi dan prosedural. Pegadaian proaktif mengirimkan notifikasi resmi melalui surat, WhatsApp, hingga SMS sebelum masa jatuh tempo berakhir, sehingga nasabah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perpanjangan atau pelunasan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengelola Volume Transaksi Rp1,2 Triliun
Sebagai salah satu cabang dengan perputaran dana terbesar mencapai Rp1,2 Triliun per tahun, Pegadaian Brebes menjadi episentrum ekonomi di wilayah tersebut. Wahyudi mengakui tingginya volume antrean merupakan cermin tingginya kepercayaan masyarakat.
“Volume transaksi kami sangat besar, melampaui beberapa wilayah tetangga. Namun, kami berkomitmen terus melakukan optimalisasi kapasitas layanan dan SDM agar setiap nasabah tetap mendapatkan pelayanan prima yang solutif,” tambah Wahyudi.
Emas: Instrumen Safe Haven di Masa Inflasi
Dengan harga emas murni (24 karat) yang kini berada di kisaran Rp2,2 juta per gram, Pegadaian mengedukasi masyarakat untuk melihat emas bukan sekadar perhiasan, melainkan penjaga nilai kekayaan (safe haven).
Pelindung Inflasi: Emas menjaga daya beli masyarakat dalam jangka panjang.
Likuiditas Tinggi: Aset yang paling mudah dicairkan menjadi tunai saat kebutuhan mendesak muncul.
Inovasi Produk 2024-2025: Dari Tabungan Hingga Deposito Emas
Pegadaian kini bertransformasi menjadi institusi investasi lengkap. Berikut adalah tiga program unggulan yang menjadi primadona:
Produk Keunggulan Utama
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tabungan Emas Setoran tunai yang langsung dikonversi menjadi saldo gramasi emas sesuai harga pasar.
Cicil Emas Kepemilikan emas batangan dengan sistem angsuran tetap yang terjangkau dan aman.
Deposito Emas (Inovasi Terbaru) Nasabah dengan saldo minimal 5 gram dapat “mengunci” asetnya (3-12 bulan) dan mendapatkan imbal hasil (sewa modal) hingga 1% per tahun di luar kenaikan harga emas.
Perluasan Jangkauan Layanan di Wilayah Brebes
Untuk memudahkan akses masyarakat, Pegadaian Cabang Brebes diperkuat oleh jaringan unit layanan strategis yang tersebar di:
Wilayah Barat & Tengah: Bulakamba, Kaligangsa, Tanjung, dan Ketanggungan.
Wilayah Selatan: Sitanggal dan Banjarharjo.
Pusat Kota: Unit Sultan Agung.
Pesan Untuk Masyarakat: Rencanakan Masa Depan
Menutup sesi wawancara, Wahyudi mengajak warga Brebes untuk beralih dari pola pikir konsumtif ke pola pikir investasi. Pegadaian kini menyediakan solusi menyeluruh, mulai dari pembiayaan modal kerja, pembiayaan mikro, hingga pembiayaan kendaraan bermotor (Syariah).
“Kami ingin Pegadaian tidak hanya diingat saat butuh dana darurat, tetapi juga menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk merencanakan masa depan yang mapan melalui investasi emas sejak dini,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
KOTA TEGAL DN-II Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, mendorong para perajin lokal untuk terus naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas.
Hal itu disampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Tegal masa bakti 2025–2030, yang digelar di Ruang Adipura, Komplek Balai Kota Tegal, Kamis (18/12/2025).
Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, serta Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Dekranasda memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam membina, mendampingi, dan mempromosikan perajin agar lebih berdaya saing. Menurutnya, produk kerajinan lokal Kota Tegal menyimpan potensi besar untuk berkembang hingga ke pasar regional maupun nasional.
“Dekranasda harus hadir sebagai rumah besar bagi para perajin. Tidak hanya memfasilitasi produksi, tetapi juga membantu peningkatan kualitas, desain, kemasan, hingga pemasaran agar produk lokal mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi,” tegas Dedy Yon.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, ia berharap Dekranasda Kota Tegal mampu menjalankan program-program inovatif dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan perajin meningkat sekaligus memperkuat identitas produk unggulan daerah.
Ketua Dekranasda Kota Tegal, Gadis Sephi Febriana Dedy Yon, menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah dan bersinergi dengan pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait. Ia menekankan bahwa program kerja ke depan akan difokuskan pada penguatan kapasitas perajin dan pemanfaatan teknologi digital.
Pelantikan pengurus kali ini merupakan tindak lanjut setelah Ketua Dekranasda Kota Tegal resmi dilantik oleh Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah pada 2 Desember 2025. Dengan kepengurusan yang baru, diharapkan Dekranasda dapat segera bergerak menjalankan program-program yang berpihak pada pengembangan perajin lokal.
“Kami akan mendorong perajin untuk adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk melalui pelatihan, pendampingan, dan pemasaran digital. Dengan begitu, produk kerajinan Kota Tegal akan semakin dikenal luas,” ungkap Gadis Sephi.
Ia menambahkan, Dekranasda siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Tegal dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong kemajuan kerajinan daerah serta meningkatkan kesejahteraan para perajin.(* S. Bimantoro )
BREBES, DN-II Sebanyak 200 tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK Paruh Waktu, mendatangi Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes pada Kamis (18/12/2024). Kedatangan mereka yang didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bertujuan untuk mengadukan nasib dan mencari solusi atas ketidakjelasan status kepegawaian mereka.
Janji Bupati yang Ditagih
Persoalan ini mencuat lantaran sebelumnya Penjabat (Pj) Bupati Brebes dalam sebuah kesempatan menjanjikan bahwa tidak akan ada tenaga honorer yang tertinggal dalam proses transisi kepegawaian, baik melalui skema PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih ada sekitar 200 tenaga honorer yang tercecer. Mereka berasal dari berbagai instansi kesehatan, mulai dari Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD Brebes, RSUD Bumiayu, hingga Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Brebes.
Penjelasan Komisi IV dan Dinas Kesehatan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Brebes, Ferri Anggrianto, S.E., membenarkan adanya aduan tersebut. Melalui pesan singkat, ia menyatakan bahwa para tenaga honorer tersebut merasa khawatir karena hingga batas waktu yang diinformasikan pada November 2025, nama mereka belum masuk dalam proses pengangkatan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dr. Tamba Raharjo, memberikan rincian data terkait tenaga honorer di bawah naungannya yang belum masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu:
Puskesmas: 52 orang
RSUD Brebes: 41 orang
RSUD Bumiayu: 34 orang
Total: 127 orang
Kendala Aturan KemenPAN-RB
Menurut dr. Tamba, penyebab utama tidak terangkatnya para tenaga honorer tersebut bukan karena unsur kesengajaan, melainkan adanya persyaratan ketat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Sebenarnya, tertinggalnya rekan-rekan honorer ini karena memang tidak memenuhi ketentuan atau kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh KemenPAN-RB dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu,” ujar dr. Tamba.
Meski demikian, pihak Dinas Kesehatan tetap menghargai upaya para honorer yang memperjuangkan nasib mereka ke legislatif. “Tapi namanya ikhtiar, tentu diperbolehkan,” tambahnya singkat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga saat ini, para tenaga honorer tersebut masih berharap ada kebijakan diskresi atau solusi alternatif dari pemerintah daerah maupun pusat agar masa pengabdian mereka tetap dihargai.
Reporter: Teguh
Cilacap, detiknasional.com – MTs YPI Sufyan Tsauri Wanareja, Kabupaten Cilacap, menggelar kegiatan pentas seni sekaligus launching Mars MTs YPI Sufyan Tsauri dan antologi puisi berjudul Lentera yang Tak Pernah Padam. Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian aktivitas Kegiatan Penilaian Madrasah selama satu semester pada Tahun Pelajaran 2025–2026.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Madrasah, pengurus madrasah, para guru, tenaga kependidikan, serta seluruh siswa MTs YPI Sufyan Tsauri Wanareja. Pada kesempatan itu, Kepala Madrasah secara simbolis menyerahkan sertifikat penghargaan kepada murid penulis karya puisi sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan prestasi di bidang literasi.
Kepala MTs YPI Sufyan Tsauri Wanareja, Imam Rusdiyanto, M.Pd.I., menyampaikan bahwa pentas seni ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan semester ganjil. Sebelumnya, madrasah telah menyelesaikan kegiatan Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS), dilanjutkan dengan class meeting antarkelas yang diisi berbagai perlombaan.
Selain pentas seni, madrasah juga meluncurkan Mars MTs YPI Sufyan Tsauri sebagai identitas dan pemantik semangat kebersamaan seluruh warga madrasah. Pada momen yang sama, diperkenalkan pula antologi puisi karya siswa yang telah diterbitkan dalam bentuk buku sebagai wujud nyata pengembangan budaya literasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Imam Rusdiyanto berharap kegiatan tersebut mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk terus meningkatkan semangat belajar, mengembangkan potensi diri, serta menghasilkan karya-karya terbaik. Ia juga menaruh harapan besar agar pada semester genap mendatang para siswa kembali ke madrasah dengan semangat baru dan prestasi yang semakin meningkat, baik di bidang akademik maupun nonakademik.
“Semoga anak-anak tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berprestasi, berkarakter, serta sukses dalam berbagai bidang,” pungkasnya.
Reporter: Dani
BREBES, DN-II Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Brebes menggelar audiensi bersama manajemen PT Golden Emperor Indonesia (GEI), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Brebes, serta Disnaker Provinsi Jawa Tengah, Kamis (18/12/2025). Pertemuan ini dilakukan guna mengklarifikasi dugaan ketidaksesuaian jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di perusahaan tersebut.
Sekretaris GMBI Distrik Brebes, Ikwanul Arifin, menyatakan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari investigasi lapangan terkait legalitas dan kontribusi pajak para pekerja asing bagi pendapatan daerah.
Temuan Selisih Data yang Signifikan
Dalam audiensi tersebut, GMBI menemukan adanya ketidaksinkronan data antara pihak manajemen perusahaan dengan dinas terkait. Perbedaan angka ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan TKA di lapangan.
“Di dalam ruangan tadi, pihak manajemen menyodorkan 33 dokumen TKA. Namun, di sisi lain, Disnaker Kabupaten Brebes memaparkan ada 47 dokumen TKA yang tercatat di PT Golden Emperor Indonesia. Ada selisih 14 orang, ini angka yang signifikan dan harus segera divalidasi,” ujar Ikwan kepada awak media usai pertemuan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Desak Pengalihan Retribusi ke PAD Brebes
Selain persoalan jumlah, GMBI menyoroti mekanisme Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA). Ikwan menyebutkan bahwa selama ini pembayaran kompensasi tersebut diduga masih mengalir sepenuhnya ke kas pusat, padahal mayoritas TKA telah berdomisili dan bekerja di Brebes lebih dari satu tahun.
“Harapan kami jelas, karena mereka mencari nafkah dan beraktivitas di sini, kontribusinya harus masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes. Secara regulasi, jika TKA bekerja lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau menetap lama di satu titik, ada mekanisme retribusi daerah yang harus dipenuhi,” tegasnya.
Langkah Selanjutnya
Sebagai lembaga kontrol sosial, GMBI Brebes menegaskan tidak akan berhenti pada tahap audiensi. Pihaknya tengah menyusun berita acara dan akan melakukan rapat internal untuk menentukan langkah hukum atau pengaduan resmi ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun investigasi akan terus berlanjut. Kami ingin memastikan PT Golden Emperor Indonesia patuh sepenuhnya pada hukum di NKRI. Jangan sampai ada aturan yang diabaikan demi menjaga kedaulatan ekonomi daerah,” tutup Ikwan.
Hingga berita ini dirilis, pihak manajemen PT GEI maupun dinas terkait menyatakan masih melakukan koordinasi internal dan verifikasi faktual untuk mencocokkan selisih data dokumen TKA tersebut.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page