BREBES, DN-II Warga Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, kini merasakan langsung manfaat pembangunan jalan yang dilaksanakan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127. Jalan yang sebelumnya rusak dan sulit dilalui, kini berubah menjadi lebih baik dan nyaman untuk dilalui.
Perbaikan jalan tersebut menjadi salah satu sasaran fisik utama TMMD ke-127 yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar aktivitas masyarakat, baik untuk keperluan ekonomi, pendidikan, maupun sosial.
Salah seorang warga, Irwan (35) berprofesi sebagai Supir Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas pembagunan jalan melalui program TMMD di desanya. Menurutnya, kondisi jalan yang sebelumnya berlumpur dan licin saat hujan kerap menyulitkan dalam pendistribusian MBG ke sekolah.
“Saya sangat bersyukur jalan desa dibangun, sehingga dalam pendistribusian MBG ke Sekolah bisa lebih cepat dan efektif serta masyarakat yang akan beraktifitas juga merasakan manfaatnya,”Ujar Irwan. Sabtu (14/2/2026)
Pasiter Kodim 0713/Brebes Kapten Arh Suryadi, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Selain memperbaiki jalan usaha tani dan akses desa, TMMD juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“TMMD hadir untuk membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Harapannya, hasil pembangunan ini dapat dirawat dan dimanfaatkan oleh warga dalam jangka panjang,” tegasnya.(Rio/dika).
BREBES, DN-II Semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat terpancar kuat di lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 di Desa Cikuya. Tak hanya didominasi oleh personel TNI Angkatan Darat (AD), Satuan Tugas (Satgas) TMMD kali ini juga diperkuat oleh kehadiran personel dari TNI Angkatan Laut (AL).
Pada Sabtu (14/02/2026), nampak sejumlah anggota TNI AL terjun langsung membantu pengerjaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Salah satu titik fokus mereka adalah kediaman Ibu Casmi yang terletak di Dukuh Kopi RT 03 RW 01, Desa Cikuya.
Di bawah komando Serda Amsori, tim dari matra laut ini menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Meski jauh dari habitat aslinya di perairan, para prajurit ini tampak cekatan berbaur dengan warga dan personel lainnya dalam mengolah material bangunan.
“Kami hadir di sini untuk membuktikan bahwa sinergi TNI itu nyata. Tidak ada sekat antar matra jika sudah berbicara tentang pengabdian kepada masyarakat. Semangat kami sama, yaitu memastikan Ibu Casmi segera memiliki hunian yang layak dan nyaman,” ujar Serda Amsori di sela-sela kegiatannya.
Kehadiran personel TNI AL ini memberikan warna tersendiri sekaligus suntikan moral bagi warga Dukuh Kopi. Program TMMD Reguler ke-127 di Desa Cikuya memang dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah pelosok melalui kolaborasi lintas sektoral.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ibu Casmi, pemilik rumah yang sedang direnovasi, mengaku sangat terharu dengan bantuan tersebut. Ia tak menyangka rumahnya akan dibangun oleh para prajurit dari berbagai matra TNI secara gotong royong.
Hingga berita ini diturunkan, progres pengerjaan RTLH di Dukuh Kopi terus menunjukkan perkembangan signifikan berkat kerja keras Satgas terpadu dan partisipasi aktif masyarakat setempat. (Rio/Pradista).
JAKARTA, DN-II Penegakan hukum dalam kasus dugaan suap yang menyeret anggota DPR RI terpilih Dapil IX Jawa Tengah, Shanti Alda, kembali memicu gelombang protes. Para aktivis kini menyoroti integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindaklanjuti fakta-fakta persidangan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kritik Keras: “Hukum Jangan Takut pada Bintang Empat”
Tokoh masyarakat sekaligus perwakilan organisasi LANDEP, Bapak Surono, melayangkan kritik pedas terhadap kelambanan lembaga antirasuah. Ia mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mendatangi Dewan Pengawas (Dewas) serta Gedung Merah Putih KPK untuk menuntut kepastian status hukum Shanti Alda.
> “Kami mempertanyakan kenapa KPK seolah ‘mandul’ dalam kasus ini. Publik menunggu keberanian KPK. Tidak boleh ada warga negara yang kebal hukum, terlepas dari siapa pun sosok di belakangnya, baik itu jenderal maupun tokoh berpangkat bintang empat sekalipun,” tegas Surono dalam keterangannya kepada media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Surono, pembiaran terhadap kasus ini hanya akan memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia yang sering dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas, terutama jika berhadapan dengan figur yang memiliki sokongan politik dan finansial kuat.
Poin Krusial: Dari Suap Hingga Polemik Tambang
Berdasarkan fakta persidangan dan data yang dihimpun, terdapat tiga poin utama yang mendasari desakan para aktivis:
Aliran Dana Suap: Nama Shanti Alda muncul dalam pusaran kasus yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, almarhum Abdul Gani Kasuba, dengan dugaan aliran dana senilai Rp250 juta.
Kekuatan Putusan MA: Para aktivis menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan perkara ini seharusnya menjadi pijakan kuat bagi penyidik untuk menaikkan status perkara ke tingkat penyidikan lebih lanjut.
Dampak pada UMKM Daerah: Selain isu suap, Shanti Alda juga dituding melanggar regulasi pengelolaan tambang yang berdampak langsung pada hilangnya hak-hak pengusaha lokal dan UMKM di daerah.
Menagih Komitmen Presiden Prabowo
Surono menekankan bahwa momentum ini adalah ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap komitmen Presiden untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya dibuktikan dengan pembersihan oknum pejabat yang bermasalah.
“Kami menagih janji ketegasan Presiden Prabowo. Kami berharap bulan Februari ini menjadi titik balik bagi KPK atau Kejaksaan Agung untuk membuka kembali berkas perkara ini secara transparan,” tambahnya.
Sebagai bentuk peringatan, para aktivis menyatakan tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat tidak ada progres signifikan dari aparat penegak hukum, mereka mengancam akan melakukan mobilisasi massa besar-besaran untuk menuntut keadilan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
TEGAL, DN-II Ratusan warga di Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, mengeluhkan terhentinya distribusi air bersih dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) selama tiga hari terakhir. Kondisi ini memaksa warga mencari sumber air alternatif demi memenuhi kebutuhan sanitasi dasar. (14/2/2026).
Krisis Air di Tengah Pemukiman Padat
Salah satu warga yang terdampak, Surono (RT 03/RW 01), Desa debong Wetan , Kecamatan Dukuhturi , Kabupaten Tegal mengungkapkan bahwa aliran air ke rumahnya mati total tanpa ada informasi awal. Hal ini sangat disayangkan mengingat biaya langganan yang dibayarkan warga tergolong cukup tinggi.
“Sudah tiga hari ini mati. Padahal bayar bulanan itu tergantung pemakaian, kadang Rp136.000, bahkan kemarin sampai menembus Rp300.000. Tapi saat dibutuhkan, air justru tidak mengalir,” ujar Surono saat ditemui di kediamannya.
Untuk mencukupi kebutuhan mandi dan mencuci, Surono terpaksa menumpang di rumah kerabat yang memiliki sumur gali. Ia mengaku beruntung karena masih memiliki akses jarak dekat, namun ia mengkhawatirkan warga lain yang tidak memiliki alternatif serupa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Minimnya Sosialisasi dan Informasi
Surono menyebutkan bahwa di lingkungannya saja terdapat sekitar 100 Kepala Keluarga (KK) yang mengalami nasib serupa. Meskipun warga memahami jika gangguan disebabkan oleh bencana alam, mereka menyayangkan sikap PDAM yang dianggap kurang komunikatif.
Dampak Luas: Sekitar 100 rumah di RT 03 Debong Wetan terdampak mati total.
Keluhan Utama: Tidak adanya surat edaran atau pemberitahuan resmi mengenai durasi gangguan.
Harapan Warga: Pemerintah dan pihak PDAM lebih peka dalam memberikan informasi agar warga bisa melakukan persiapan (menampung air).
“Saya pribadi memberikan toleransi kalau memang ada bencana. Cuma masalahnya tidak ada pemberitahuan. Harusnya pemerintah peka, beri informasi berapa hari akan mati, jadi kami bisa siap-siap,” tambah Surono.
Desakan untuk Penanganan Cepat
Warga berharap pihak PDAM Kabupaten Tegal segera melakukan perbaikan teknis agar distribusi air kembali normal. Mengingat air bersih adalah kebutuhan vital, warga meminta transparansi terkait tagihan agar tetap adil meskipun terjadi gangguan distribusi.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu langkah nyata dari pihak terkait untuk mengaktifkan kembali aliran air di wilayah Dukuhturi dan sekitarnya.
Ujang Tatang Humas PDAM Tirta Ayu Kabupaten Tegal 14 /2/2026 mengatakan bahwasanya di Desa Clirit , sedang ada perbaikan pipa PDAM yang terbuat dari besi, Kalau nanti malam masih ada terjadi kerusakan akan diganti dengan pipa HDPE ujarnya
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
JAKARTA, DN-II Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) resmi merespons desakan Lembaga Analisis Data dan Kajian Kebijakan Publik (LANDEP) terkait perkembangan kasus dugaan suap perizinan usaha pertambangan di Provinsi Maluku Utara. Kasus yang menyeret mantan Gubernur Abdul Ghani Kasuba ini kini memasuki babak baru terkait kejelasan status hukum pihak-pihak yang terlibat dalam fakta persidangan. (14/2/2026).
Fokus pada Status Hukum Shanty Alda
Salah satu poin krusial yang disoroti LANDEP adalah status hukum Shanty Alda Nathalia, Direktur PT Smart Marsindo yang juga merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (Dapil Jateng IX). Nama Shanty muncul dalam pusaran kasus ini dan sebelumnya sempat mangkir dari panggilan penyidik KPK sebagai saksi.
Ketua Umum LANDEP, Dedy Rochman, menegaskan bahwa pihaknya mendesak Dewas KPK untuk mengawal implementasi putusan pengadilan nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE. Ia menilai, ketidakjelasan status hukum bagi pihak yang diduga terlibat selama hampir tiga tahun telah menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Sebagai lembaga yang peduli pada tata negara, kami mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum hanya karena jabatan atau kedudukan politiknya. Kepastian hukum ini vital untuk menjaga integritas institusi KPK,” ujar Dedy kepada media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Respons Resmi Dewan Pengawas
Menanggapi aduan tersebut, Dewas KPK mengeluarkan surat resmi bernomor B/897/PM.00.00/03-04/02/2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Dewas KPK, Gusrizal, pada 10 Februari 2026.
Dalam surat tersebut, Dewas menyatakan telah menyalurkan seluruh aspirasi dan bukti-bukti dari LANDEP ke unit kerja terkait di internal KPK. Proses ini dipastikan berjalan sesuai dengan:
Prosedur Operasional Baku (POB) KPK.
Kewenangan fungsional Dewan Pengawas.
Aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami mengapresiasi respons cepat Dewas KPK. Dengan diteruskannya laporan ini ke unit kerja terkait, kami berharap penanganan kasus ini segera menemukan titik terang dan kepastian status tersangka bagi pihak terlibat,” tambah Dedy.
Fakta Persidangan yang Menjerat
Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), terungkap bahwa pada Desember 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, terjadi penyerahan uang tunai senilai Rp 250 juta dari Shanty Alda kepada terdakwa dalam perkara tersebut. Fakta inilah yang menjadi landasan kuat bagi LANDEP untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Menindaklanjuti program nasional Indonesia Asri, jajaran TNI dari Kodim 0713/Brebes dan Polres Brebes menggelar aksi kerja bakti (korve) massal di kawasan obyek wisata Pantai Randusanga Indah (Parin), Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, pada Jumat (13/2/2026) pagi.
Kegiatan ini melibatkan sedikitnya 100 personel gabungan. Aksi bersih-bersih ini menyasar tumpukan sampah di sepanjang bibir pantai dan area wisata guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi para pengunjung.
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardiansyah, S.H., S.I.K., M.I.R., M.I.P., yang memimpin langsung kegiatan tersebut, menegaskan bahwa aksi ini merupakan implementasi nyata instruksi Presiden terkait program kebersihan lingkungan.
“Kebersihan adalah wajah daerah kita. Sinergitas TNI-Polri dan instansi terkait hari ini adalah upaya membangun kesadaran kolektif. Kita ingin mengubah pandangan dunia terhadap tingkat kebersihan di Indonesia, dimulai dari langkah kecil di lingkungan sekitar kita,” ujar Kapolres saat memimpin apel kesiapan.
Kapolres Brebes juga menambahkan bahwa menjaga kebersihan bukan sekadar tugas instansi, melainkan tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat sebagai wujud dari nilai ibadah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan Kapolres, Kasdim 0713/Brebes, Mayor Arm Aris Khaerudin, S.Ag, menekankan bahwa kegiatan ini tidak boleh berhenti sebagai seremonial belaka. Ia berharap aksi ini menjadi pemantik bagi pengelola wisata dan masyarakat untuk menjaga kebersihan secara berkelanjutan.
“Jika Pantai Randusanga bersih dan tertib, maka sektor pariwisata akan meningkat. Hal ini tentu berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat lokal. Sinergi lintas sektoral adalah kunci,” tutur Kasdim.
Turut hadir dalam giat tersebut jajaran pejabat utama Polres Brebes, perwakilan Dinbudpar Kabupaten Brebes, serta Kepala Koordinator Pantai Randusanga Indah.
Aksi yang berlangsung selama tiga jam tersebut berbuah hasil. Area Pantai Randusanga Indah tampak lebih asri dan siap menyambut wisatawan dengan suasana yang lebih segar. (Red/Hms)
BREBES, DN-II Ancaman banjir akibat luapan sungai menghantui warga Desa Sidamulya, Kabupaten Brebes. Kondisi tanggul sungai di wilayah tersebut dilaporkan dalam status kritis, di mana debit air hanya menyisakan jarak sekitar setengah meter dari bibir tanggul.
Menanggapi situasi mendesak tersebut, warga bersama jajaran dinas terkait langsung melakukan aksi gotong royong lintas sektoral. Langkah ini diambil guna memperkuat struktur tanggul dan mengantisipasi risiko jebolnya dinding sungai yang dapat merendam pemukiman.
Penanganan Darurat: Matras Hingga Kayu Dolken
Kepala Desa Sidamulya, Sunoto, mengungkapkan bahwa rembesan air mulai terdeteksi di sejumlah titik krusial. Sebagai langkah mitigasi, berbagai bantuan material dari PSDA Provinsi, PSDA Kabupaten, BPBD, hingga Dinas PU telah diterjunkan ke lokasi.
“Kondisinya sangat kritis. Saat ini kami fokus pada penguatan tanggul menggunakan karung tanah, matras, kayu dolken, dan sasak bambu. Kami juga memasang terpal untuk menahan rembesan agar tidak semakin meluas,” ujar Sunoto saat memantau lokasi, Jumat (13/02/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aksi bakti sosial ini telah berlangsung sejak Kamis lalu. Guna menjaga keberlanjutan tenaga di lapangan, Sunoto menerapkan sistem piket bergilir bagi warga dari setiap RT.
Rencana Pembangunan Pleoper dan Kendala Teknis
Selain langkah darurat, Dinas PU dilaporkan telah melakukan pengukuran untuk pembangunan Pleoper (Pelapis Lereng) permanen. Konstruksi ini direncanakan serupa dengan model yang ada di wilayah Tangki, yang nantinya akan dibarengi dengan peninggian jalan di sisi tanggul guna memperkokoh tebing sungai.
Meski demikian, Sunoto menyebut masih ada kendala teknis yang menghambat percepatan proyek permanen tersebut.
“Idealnya, sebelum pengerjaan pleoper, harus ada alat berat (ekskavator) untuk pengerasan jalan di samping tanggul. Pondasi jalan harus dikukuhkan terlebih dahulu sebagai akses dan penopang sebelum pengerjaan utama dimulai,” tambahnya.
Dukungan Logistik dan Atensi Pemerintah
Kritisnya kondisi tanggul Sidamulya mendapat perhatian serius dari jajaran pemerintah daerah. Tercatat, Wakil Bupati Brebes telah melakukan tinjauan lapangan sebanyak dua kali guna memastikan penanganan berjalan optimal.
Di sisi lain, aspek logistik bagi para relawan dan warga yang bekerja pun terus mengalir. Selain jaminan pangan dari Pemerintah Desa, PMI Kabupaten Brebes turut mendistribusikan sedikitnya 100 paket logistik setiap harinya untuk mendukung stamina warga di garda terdepan.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kondisi tanggul Sungai Pemali yang kian kritis di Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Jumat (13/2/2026). Langkah preventif ini diambil guna mengantisipasi potensi jebolnya tanggul akibat pengikisan (abrasi) yang membuat badan tanggul kian menipis.
Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah alat berat dan material penguat mulai dikerahkan. Aksi nyata ini merupakan kolaborasi lintas sektoral antara BPBD Kabupaten Brebes, PSDA Pemali Comal, DPU Kabupaten Brebes, serta partisipasi aktif warga setempat.
Sinergi Lintas Sektoral Demi Keamanan Warga
Meskipun secara kewenangan Sungai Pemali berada di bawah PSDA Pemali Comal, Pemkab Brebes memandang perlu adanya langkah proaktif karena dampak risiko langsung bersentuhan dengan masyarakat lokal.
Rismanto, Subkor BPBD Brebes yang mewakili Kepala Pelaksana BPBD, Drs. Budhi Darmawan, M.Si, menegaskan bahwa sinergi adalah kunci dalam menghadapi ancaman bencana ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Hari ini, pihak PSDA Pemali Comal telah mendatangkan sandbag (kantong pasir) dan kayu dolken untuk cerucuk. Penanganan difokuskan pada penguatan struktur dasar tanggul di sisi sungai agar tidak semakin tergerus arus,” ujar Ismawan, Sekretaris Dinas PU Brebes saat memberikan keterangan di lapangan.
Inovasi Teknis: Tanggul Sekaligus Akses Jalan
Mewakili Kepala DPU Kabupaten Brebes, Dani Asmoro, S.T., M.T., Ismawan menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema teknis yang lebih efisien. Belajar dari keberhasilan di Desa Tengki, DPU akan menerapkan pola pembangunan akses jalan yang sejajar dengan tinggi tanggul.
“Kami berencana membuat jalan setinggi tanggul. Fungsinya ganda (multifungsi): sebagai penguat struktur agar tanggul tidak mudah terkikis, sekaligus menjadi akses transportasi bagi warga,” jelas Ismawan.
Efisiensi Anggaran di Tengah Kondisi Kritis
Untuk tahap awal, anggaran sebesar Rp 100 juta telah dialokasikan khusus untuk penanganan darurat ini. Meski bersifat temporer, DPU memastikan rekayasa teknik tetap melibatkan konsultan ahli agar hasil pengerjaan tepat sasaran di tengah keterbatasan dana.
“Kondisi tanggul sudah sangat tipis, jadi prioritas utama adalah keamanan warga. Konsultan sudah menghitung di lapangan agar dengan anggaran yang tersedia, kita bisa meminimalisir risiko jebolnya tanggul secepat mungkin,” tambahnya.
Budaya Gotong Royong yang Masih Kental
Aksi penanganan darurat ini juga diwarnai dengan semangat gotong royong yang luar biasa. Warga Desa Sidamulya tidak tinggal diam; mereka turun langsung bahu-membahu bersama petugas sejak hari pertama.
Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga berbagi peran. Jika PSDA dan DPU bersinergi dalam penyediaan material tanah urug, pihak lain mendukung dengan penyediaan kayu dolken guna memperkokoh titik-titik paling kritis di sepanjang bantaran Pemali tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Brebes, DN-II Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kirana Nartiti Asih menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Pebruari tahun 2026 dan RAPBK Tahun 2026 ini, di aula King Royal hotel. Agenda tahunan yang dipusatkan di wilayah Klampis ini menjadi momentum penting bagi ribuan anggota untuk meninjau perkembangan lembaga keuangan mikro tersebut. (13/2/2026).
Meski sempat ada keraguan mengenai jumlah partisipan, antusiasme terlihat jelas dari kehadiran para anggota. Estimasi anggota yang tergabung dalam KSP Kirana Nartiti Asih saat ini diperkirakan mencapai angka satu hingga dua ribu orang.
Fokus pada Layanan Simpan Pinjam
Salah satu poin utama dalam perjalanan 21 tahun KSP Jabar adalah konsistensinya dalam memberikan akses permodalan bagi masyarakat. Azis, salah satu staf KSP Kirana Nartiti Asih yang hadir dalam acara tersebut, menjelaskan bahwa koperasi ini tetap fokus pada pilar utamanya, yakni layanan simpan dan pinjam.
”Koperasi ini melayani simpanan dan pinjaman. Untuk pinjaman, masyarakat bisa menggunakan agunan berupa sertifikat tanah maupun BPKB kendaraan,” ujar Azis salah satu staf karyawan koperasi simpan pinjam Kirana Nartiti Asih saat ditemui di sela-sela acara RAT.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait besaran plafon pinjaman, Azis menambahkan bahwa hal tersebut sangat bergantung pada jenis agunan yang diberikan:
Agunan Sertifikat: Pinjaman dimulai dari minimal Rp 10 juta.
Agunan BPKB: Nilai pinjaman bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi dan nilai motor yang dijaminkan.
Transparansi Melalui RAT
Sebagai lembaga yang telah berdiri selama dua dekade lebih, KSP Kirana Nartiti Asih yang berkantor pusat di wilayah Klampis, (Kecamatan Songgon), terus berupaya menjaga kepercayaan anggotanya melalui transparansi laporan tahunan.
RAT ini bukan sekadar seremonial, melainkan kewajiban bagi setiap anggota untuk memantau kesehatan finansial koperasi. Walaupun detail teknis mengenai iuran bulanan berada di bawah wewenang jajaran pengurus pusat, kehadiran para karyawan dan anggota dalam RAT ke-21 ini menunjukkan soliditas organisasi yang terjaga.
Diharapkan dengan usia yang sudah menginjak 21 tahun, KSP Kirana Nartiti Asih dapat terus berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi lokal, khususnya di wilayah Songgon dan sekitarnya.
Reporter: Teguh
Tegal, DN-II Industri furnitur kayu solid terus membuktikan kelasnya sebagai primadona dekorasi hunian mewah. Di pusat produksi debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Surono pemilik usaha mempunyai deretan koleksi terbaru mulai menampakkan wujudnya, menonjolkan perpaduan antara material masif dan desain internasional yang elegan.
Meja Trembesi: Raksasa 4 Meter yang Solid
Salah satu yang mencuri perhatian dalam pengerjaan kali ini adalah penggunaan material kayu trembesi dengan dimensi yang luar biasa. Bukan sekadar meja biasa, furnitur ini dirancang untuk mengisi ruang-ruang luas yang membutuhkan titik fokus (focal point) yang kuat.
Spesifikasi teknis meja ini mempertegas kesan kokohnya:
Panjang: 4 meter (ideal untuk meja perjamuan atau ruang rapat besar).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebar: Dinamis, berkisar antara 50 cm hingga 1 meter pada bagian utamanya.
Ketebalan: Menggunakan bilah kayu solid setebal 10 cm, menjamin ketahanan jangka panjang, dengan harga jual sampai Rp 60 juta
Sentuhan Eropa dalam Formasi Jati
Tak hanya trembesi, material kayu jati tetap menjadi standar emas. Berdasarkan pantauan di lokasi, para perajin tengah menyelesaikan set kursi dengan formasi lengkap 3-2-1 (tiga dudukan, dua dudukan, dan satu dudukan).
Yang menarik, koleksi jati ini mengusung tajuk “Model estetik dan terbaru “. Meski desainnya tampak modern, penggunaan jati asli memberikan sentuhan klasik yang tetap relevan. Gaya Model estetik dan terbaru, ini diprediksi akan menjadi tren baru bagi konsumen yang menginginkan furnitur kayu jati namun tetap tampil dengan siluet yang lebih segar dan internasional.
Suasana Produksi yang Intensif
Nuansa di lokasi produksi terasa sangat hidup. Di sela-sela percakapan mengenai spesifikasi bahan, terdengar riuh suara benturan kayu dan dentum alat kerja yang ritmis. Suasana ini menggambarkan proses pengerjaan yang intens dan teliti demi memastikan setiap sambungan kayu presisi dan kualitas finishing tetap terjaga.
Kombinasi antara ukuran yang masif dan desain yang up-to-date mempertegas posisi furnitur kayu solid sebagai investasi estetika yang tak lekang oleh waktu bagi pecinta hunian kokoh dan berkelas, suruh Membuka harga dari harga 5 juta rupiah, dan bisa pesan di nomor HP 0823-2734-0692
Reporter Teguh
You cannot copy content of this page