BREBES, DN-II Sektor investasi di Kabupaten Brebes menunjukkan tren positif yang signifikan dalam setahun terakhir. Wilayah ini kian dilirik sebagai magnet investasi baru yang diproyeksikan menjadi mesin penggerak utama ekonomi daerah.
Ketua Komisi II DPRD Brebes, Tobidin Sarjum, S.H., mengungkapkan bahwa geliat ekonomi ini ditandai dengan kesiapan sejumlah perusahaan besar untuk segera membangun basis industri mereka di Tanah Bawang. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi bincang santai di Singosari FM, Senin (26/1/2026), didampingi anggota DPRD Brebes lainnya, Ahmad Khumaidi dan Munifah.
“Alhamdulillah, Kabupaten Brebes sedang geliat-geliatnya. Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun ini, sudah ada sekitar 10 investor yang menyatakan kesiapannya untuk membangun di Brebes,” ujar Tobidin.
Solusi Strategis Tekan Angka Pengangguran
Masuknya aliran modal ini menjadi angin segar di tengah tantangan ketenagakerjaan yang cukup berat. Tobidin secara lugas memaparkan bahwa saat ini angka pengangguran di Kabupaten Brebes masih tergolong tinggi, yakni mencapai hampir 95.000 orang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Hadirnya para investor ini adalah harapan baru. Fokus utama kami tentu penyerapan tenaga kerja lokal secara maksimal agar angka pengangguran yang besar ini dapat ditekan secara bertahap,” tegasnya.
Pemetaan Sektor: Dari Hilirisasi Garam hingga Manufaktur
Investasi yang masuk ke Brebes mencakup berbagai sektor strategis yang tersebar di beberapa titik wilayah, di antaranya: 
Hilirisasi Garam: Fokus pengembangan di wilayah pesisir, khususnya di daerah Wanasari untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
Industri Manufaktur: Pembangunan pabrik alas kaki (sepatu) yang berlokasi di Desa Luwungragi, Kecamatan Bulakamba.
Pengembangan Wilayah: Pembangunan kawasan industri baru di Desa Klampok, Kecamatan Wanasari.
Pemberdayaan UMKM: Integrasi investasi besar yang diharapkan mampu memberikan multiplier effect bagi penguatan ekonomi kerakyatan.
Mengejar Kemandirian Fiskal melalui PAD
Selain penciptaan lapangan kerja, Tobidin menekankan bahwa ekspansi industri ini merupakan langkah kunci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam mendanai berbagai program pembangunan infrastruktur dan sosial.
“Selain mengurangi pengangguran, ini adalah jalan strategis untuk meningkatkan PAD. Jika pendapatan daerah kuat, kita punya kapasitas lebih besar untuk menyejahterakan masyarakat Brebes,” pungkas Tobidin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Masih banyak masyarakat yang ragu mendaftar jaminan sosial karena menganggap proses klaim yang rumit dan adanya masa tunggu yang lama. Menepis anggapan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Brebes menggelar sosialisasi masif di Pasar Belakang Kodim pada Senin (26/1/2026).
Deddy Kristiawan dari bagian Kepesertaan BPJS Brebes menegaskan bahwa program jaminan sosial saat ini mengedepankan prinsip kemudahan dan perlindungan instan. “Begitu mendaftar dan membayar iuran pertama, saat itu juga perlindungan dimulai,” ujarnya.
1. Perlindungan Instan Tanpa Masa Tunggu
Salah satu keunggulan utama adalah perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang tidak mengenal minimal masa kepesertaan. Begitu status kepesertaan aktif—bahkan jika baru dalam hitungan jam—peserta sudah berhak mendapatkan proteksi penuh.
Kasus Nyata: Deddy menceritakan kisah Almarhum Mas Bandi, seorang tenaga pemasaran yang mengalami kecelakaan fatal hanya tiga jam setelah mendaftar. Karena statusnya sudah aktif, ahli waris berhak menerima santunan penuh sebesar Rp42 juta serta beasiswa pendidikan untuk dua orang anak hingga perguruan tinggi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
2. Skema Baru Santunan Kematian (Per Januari 2025)
Pihak BPJS juga mengklarifikasi adanya aturan terbaru terkait manfaat Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja (meninggal karena sakit/alami):
Kondisi Kepesertaan Penyebab Meninggal Besaran Santunan
Baru Daftar (Menit/Jam) Kecelakaan Kerja Rp42.000.000 (+ Beasiswa)
Kurang dari 3 Bulan Sakit / Alami Rp10.000.000
Lebih dari 3 Bulan Sakit / Alami Rp42.000.000
“Perbedaan ini penting dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman saat klaim. Jika peserta baru terdaftar dua bulan lalu meninggal karena sakit, maka santunannya adalah Rp10 juta sesuai regulasi terbaru,” tambah Deddy.
3. Transformasi Digital: Cukup Pakai KTP
Seiring transformasi digital, layanan kini jauh lebih fleksibel. Masyarakat tidak perlu lagi khawatir dengan urusan birokrasi kartu fisik:
Integrasi NIK: Data kepesertaan kini sepenuhnya terintegrasi dengan NIK. Peserta cukup menunjukkan KTP untuk urusan administrasi, pembayaran iuran, hingga proses klaim di rumah sakit.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Update Data Real-Time: Perubahan data peserta (seperti koreksi nama) dapat dilakukan segera setelah pendaftaran tervalidasi di dalam sistem.
Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja mandiri, seperti pedagang pasar dan nelayan, akan pentingnya jaring pengaman sosial sejak dini.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Kondisi wilayah Kecamatan Sirampog pasca-terjangan banjir dan tanah longsor pada Sabtu (24/1/2026) kian memprihatinkan. Berdasarkan data dari Kabid 2 BPBD Brebes, Wibowo Budi Santoso, cuaca ekstrem di wilayah Brebes Selatan tersebut mengakibatkan sejumlah rumah warga terancam roboh dan puluhan pohon tumbang.
Merespons situasi darurat ini, Wakil Bupati Brebes, Wurja, meninjau langsung titik lokasi bencana didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Peninjauan ini bertujuan untuk memetakan skala kerusakan secara akurat guna menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Instruksi Bupati: Penanganan Harus Tuntas
Hasil tinjauan lapangan tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bupati Brebes. Melalui sambungan telepon, Bupati memberikan instruksi tegas agar krisis di wilayah selatan segera ditangani secara tuntas dan cepat.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Brebes dijadwalkan menggelar rapat koordinasi (rakor) besar pada Selasa mendatang di Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT). Rakor ini akan mempertemukan:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Seluruh OPD teknis terkait.
Jajaran TNI/Polri.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.
“Ibu Bupati menekankan bahwa warga yang rumahnya rusak harus segera mendapatkan kepastian bantuan, baik berupa perbaikan fisik maupun kompensasi penggantian,” ujar perwakilan pemerintah daerah dalam keterangannya. 
Progres Hunian Tetap (Huntap) Desa Mendala
Selain penanganan darurat, Pemkab juga memaparkan progres solusi jangka panjang bagi korban tanah bergerak di Desa Mendala. Dari target relokasi sekitar 120 rumah, saat ini telah terbangun 40 unit Hunian Tetap (Huntap) yang siap huni. Langkah relokasi ini menjadi prioritas agar warga tidak lagi dihantui ancaman tanah bergerak di lokasi lama.
Soroti Alih Fungsi Lahan sebagai Pemicu Utama
Dalam tinjauan tersebut, pemerintah menyoroti faktor penyebab bencana yang berulang di Sirampog. Analisis lapangan menunjukkan adanya alih fungsi lahan yang masif. Kawasan hutan milik Perhutani yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air, kini banyak beralih fungsi menjadi lahan pertanian sayur dan perkebunan warga.
Kondisi hutan yang gundul menyebabkan tanah kehilangan daya ikat terhadap air hujan, yang secara langsung memicu longsor serta banjir bandang saat curah hujan tinggi.
Langkah Mitigasi dan Edukasi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ke depan, Pemkab Brebes akan mengintensifkan dialog dengan masyarakat dan pihak Perhutani mengenai bahaya penggundulan hutan. Upaya mitigasi komprehensif, mulai dari reboisasi hingga penataan lahan pertanian, akan menjadi fokus utama untuk memutus siklus bencana tahunan di wilayah Brebes Selatan demi keselamatan jangka panjang masyarakat.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina menegaskan komitmen untuk terus melanjutkan perluasan pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata dalam mendukung ketahanan energi nasional dan menyediakan energi energi bersih dan efisien bagi masyarakat.
Guna mencapai target tersebut, PGN secara terbuka membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, pengembang perumahan (developer), real estate, hingga sektor swasta lainnya melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan.
Direktur Komersial PGN, Aldiansyah Idham, menyampaikan bahwa pembangunan Jargas secara masif merupakan salah satu kontribusi Dukungan PGN dalam menahan laju pertumbuhan impor energi pemerintah sehingga dapat memperbaiki Current Account Defisit Migas. PGN berkomitmen bahwa kemitraan berperan penting untuk memperkuat pilar strategi pengembangan jargas di berbagai daerah.
Saat ini PGN telah melayani jargas dari lebih dari 821.000 Sambungan Rumah (SR) dan memiliki pengalaman panjang dalam pembangunan lebih dari 19.000 kilometer pipa beserta layanan Jargas di berbagai wilayah. Namun, PGN menyadari bahwa tantangan pembangunan infrastruktur energi gas bumi juga memerlukan sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, PGN mengedepankan kolaborasi strategis agar dapat mendorong percepatan pengembangan Jargas.
Salah satu kerja sama yang dilakukan PGN beberapa waktu lalu adalah penjajakan pengembangan jargas di proyek properti milik anggota Real Estate Indonesia (REI). Kerja sama ini menandai kesepakatan PGN dan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perumahan REI (DPP REI) untuk mendorong pemanfaatan gas bumi di sektor perumahan dan real estate.
PGN maupun REI berkomitmen menjalankan kerja sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). “Kerja sama ini bernilai strategis, karena REI memiliki jaringan anggota yang luas, sehingga dapat menjadi peluang besar untuk memperluas pemanfaatan jargas maupun kerjasama potensial lainnya,” kata Aldi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan kompetensi teknis dan sumber daya dalam pengembangan Jargas yang dimiliki, PGN siap mendukung REI mulai dari desain, pembangunan, pengoperasian, penyaluran hingga pemeliharaan Jargas dalam kerja sama ini.
“Kami terus bergerak maju agar masyarakat mendapatkan akses energi yang berkelanjutan. Jargas adalah bentuk konkret melayani sepenuh hati dalam menghadirkan energi lebih bersih, aman, dan terjangkau untuk masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan misi ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber gas domestik,” tutup Aldi.
Banyuwangi, DN-II Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang memerintahkan kepada para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk membuat perjanjian tertulis dengan kepala sekolah penerima manfaat dari SPPG-nya, tentang batas waktu konsumsi terbaik hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG), dan bahwa hidangan MBG tidak boleh dibawa pulang ke rumah.
Perintah itu disampaikan Nanik dalam pengarahannya kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi, dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG se Kabupaten Banyuwangi, di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/1). Dalam acara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani juga hadir dan memberikan pengarahan pula.
Pada arahan sebelumnya, Nanik menguraikan tentang banyaknya kasus insiden keamanan pangan di berbagai daerah akibat konsumsi makanan yang lewat waktu. Lalu, Asisten 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Suratno, sempat mengusulkan bahwa agar hidangan MBG dikonsumsi tepat waktu, maka SPPG perlu membuat semacam kesepakatan bersama dengan sekolah-sekolah penerima manfaat.
Usul itulah yang kemudian disambut dengan perintah yang lebih tegas dari Wakil Kepala BGN. “Kalian membuat perjanjian dengan sekolah, seperti yang tadi disampaikan ya, Pak, bahwa makanan ini satu, harus dikonsumsi, bila datangnya jam tujuh, ini terakhir dikonsumsi jam sekian, sesuai dengan label, dan tidak boleh dibawa pulang. Insyaa Allah kalau ini dijalankan nanti bisa mengurangi dampaknya,” kata Nanik.
Perjanjian tentang batas waktu dan tempat mengonsumsi hidangan MBG antara Kepala SPPG dengan Kepala Sekolah penerima manfaat perlu dilakukan, agar pengawasan distribusi dan konsumsi menjadi tanggung jawab bersama. Kepala SPPG harus tepat waktu dalam mendistribusikan hidangan MBG ke sekolah, sementara sekolah pun ikut mengawasi pendistribusian, waktu dan tempat mengonsumsinya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meskipun sudah ada perjanjian, Nanik tetap menyarankan agar pengumuman tentang tempat dan waktu konsumsi terbaik secara lisan maupun tulisan juga harus tetap dilakukan secara terus-menerus. Pengumuman bisa ditempel di sekolah, sementara pada ompreng makanan dipasang label. “Perlu dipasang label, sebaiknya dikonsumsi pukul berapa, alat untuk pelabelan juga murah,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Pelaksanaan Program MBG itu.
Red
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
LONDON, DN-II Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi kinerja Duta Besar Republik Indonesia dan berkuasa penuh untuk Inggris beserta seluruh jajaran Kedutaan Besar RI di London dan Kementerian Luar Negeri RI yang dinilai berhasil menyiapkan dan mengoordinasi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Inggris secara matang, efektif, dan berdampak pada kepentingan nasional. Mulai dari komitmen investasi miliaran poundsterling, kerja sama strategis di sektor maritim, hingga penguatan pendidikan tinggi. Peran perwakilan RI di London krusial dalam membangun komunikasi politik, membuka jalur strategi, serta menyiapkan pertemuan tingkat tinggi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris, parlemen, pelaku usaha, hingga lingkungan istana kerajaan.
“Kinerja Duta Besar RI untuk Inggris patut diapresiasi. Persiapan kunjungan Presiden Prabowo berjalan rapi, terukur, dan mampu menerjemahkan kepentingan nasional ke dalam agenda diplomasi yang konkret dan bernilai tinggi. Ini contoh diplomasi profesional yang bekerja senyap tetapi hasilnya terasa besar,” ujar Bamsoet saat bertemu Dubes RI Desra Percaya dan Wakil Dubes RI Sahadatun Donatirin untuk Inggris di Wisma Nusantara London, Minggu (25/1/26).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menilai, keberhasilan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Inggris sebagai diplomasi berkelas tinggi, dengan hasil yang konkret. Lawatan tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra penting Britania Raya sekaligus menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang semakin percaya diri dan berorientasi pada hasil nyata.
Selama kunjungan ke Inggris, Presiden Prabowo menghadiri pertemuan penting dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, jajaran parlemen Inggris, pelaku usaha strategi, serta Raja Charles III. Rangkaian agenda tersebut menghasilkan komitmen investasi Inggris ke Indonesia yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 90 triliun, dengan fokus pada sektor maritim, energi bersih, infrastruktur berkelanjutan, dan pengembangan industri berbasis teknologi.
“Kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris menunjukkan bahwa Indonesia saat ini dipimpin oleh tokoh yang dihormati, didengar, dan dipercaya di tingkat global. Ini bukan diplomasi simbolik, melainkan diplomasi yang bekerja dan menghasilkan komitmen konkret,” kata Bamsoet.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyoroti dukungan Inggris terhadap modernisasi armada perikanan nasional sebagai langkah strategis yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Program tersebut diproyeksikan meningkatkan produktivitas nelayan, memperkuat perekonomian pesisir, serta memperkokoh ketahanan pangan nasional berbasis kelautan. Melalui kerja sama pembangunan 1.582 kapal nelayan yang akan diproduksi dan dirakit di Indonesia.
Selain sektor ekonomi dan maritim, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar pada penguatan sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan tinggi. Dalam kunjungan tersebut, Presiden bertemu dengan 24 profesor dari 24 universitas terkemuka di Inggris Raya, antara lain King’s College London, University of Oxford, Imperial College London, University of Edinburgh, dan sejumlah universitas top lainnya.
“Selanjutnya, Pak Desra selaku Duta Besar RI di London akan segera menindaklanjuti
kerjasama tersebut dengan membuat 10 kampus baru di Indonesia, terutama di bidang kedokteran, kemudian di bidang STEM, science, technology, engineering, and mathematics,” jelas Bamsoet.
Sementara, saat bertemu Raja Inggris Charles III, Presiden Prabowo menyepakati kerja sama bidang konservasi dan komitmen dari Inggris untuk membantu memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. 
Di Inggris, Presiden Prabowo juga sempat menemui Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy dan sejumlah pengusaha dari Kamar Dagang Inggris di Lancaster House, London. Presiden Prabowo didampingi sejumlah pengusaha KADIN Indonesia dan konglomerat dari Indonesia dalam forum yang membahas bisnis dan investasi tersebut.
“Investasi yang dilakukan Presiden Prabowo menyentuh sektor riil dan kebutuhan dasar rakyat. Modernisasi perikanan berarti peningkatan pendapatan nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan pemberdayaan pangan laut Indonesia,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini menambahkan, diplomasi Presiden Prabowo berhasil memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokratis yang stabil, memiliki kepemimpinan tegas, serta mampu menyuarakan lugas dan kapasitas di forum internasional. Pendekatan diplomasi yang dinilai realistis, berani, dan sepenuhnya berpijak pada kepentingan nasional.
“Presiden Prabowo membawa pesan yang jelas. Indonesia terbuka untuk kerja sama, tetapi berdiri sejajar dan berdaulat. Inilah wajah baru diplomasi Indonesia yang tegas, rasional, dan berorientasi pada hasil,” pungkas Bamsoet. (*)
Red/Casroni
Jakarta, DN-II Hari Gizi Nasional (HGN) diperingati setiap 25 Januari di Indonesia. Peringatan HGN 2026 mengusung tema “Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal” dengan slogan “Sehat Dimulai dari Piringku”.
Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
Dalam rangka peringatan HGN 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Pekan Gizi 2026 sebagai rangkaian kegiatan edukatif, partisipatif, dan komunikatif. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, mengatakan, kegiatan Pekan Gizi 2026 berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 20 Januari 2025.
“Peringatan HGN 2026 merupakan momentum strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi seimbang dalam mendukung kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Khairul Hidayati, dalam keterangan pers yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu (25/01).
“Peringatan HGN 2026 sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia unggul serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” jelas dia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BGN, kata Hida, menyelenggarakan Pekan Gizi 2026 sebagai rangkaian kegiatan edukatif, partisipatif, dan komunikatif. “Alhamdulillah hari ini adalah puncak kegiatan Pekan Gizi 2026 yang telah berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 20 Januari 2025,” ucap dia.
Lebih jauh Hida menjelaskan, kegiatan Pekan Gizi 2026 dirancang sebagai wadah edukasi publik melalui kegiatan talkshow dan lomba edukatif yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, keluarga, dan pemangku kepentingan terkait.
“Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat mengenai gizi seimbang serta peran bersama dalam mendukung program-program strategis pemerintah di bidang gizi,” ucapnya.
Acara Pekan Gizi 2026 diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan edukatif, antara lain live streaming talkshow memgangkat topik menarik terkait gizi yang menghadirkan narasumber ahli di bidangnya.
Selain itu, kegiatan juga diisi lomba seperti menggambar dan mewarnai, melukis apron, membuat reels, lomba fotografi, lomba makan sayur dan buah, serta membuat jingle.
Selain berbagai kegiatan menarik, BGN juga membuka activation booth sebagai wadah untuk menggalang kritik dan saran dari pengunjung Pekan Gizi 2026 untuk BGN.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemenang lomba yang telah mencurahkan ide dan karyanya dalam berpartisipasi pada Pekan Gizi 2026. Semoga melalui karya yang dihasilkan dapat memberikan dampak yang positif, terutama dalam menyalurkan edukasi tentang gizi kepada orang-orang di sekitarnya,” imbuh Hida.
“Saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh undangan dan tamu yang hadir untuk memeriahkan acara pada hari ini,” pungkasnya.
***
Caption : Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, dalam puncak kegiatan Pekan Gizi 2026, yang telah berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 20 Januari 2025, denganrangkaian kegiatan edukatif, partisipatif, dan komunikatif, Minggu (25/1).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
LJakarta, DN-II Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa video yang beredar di media sosial, dan menampilkan figur menyerupai Kepala BKN Prof. Zudan, bukan merupakan video resmi dan tidak pernah dikeluarkan oleh BKN. Video itu sendiri berisi informasi pendaftaran Seleksi CPNS Tahun 2026, dan mengarahkan masyarakat ke tautan tidak resmi yang berpotensi mengandung risiko kejahatan siber.
Video tersebut diketahui beredar melalui _platform_ TikTok dan diunggah oleh akun bernama @pppk.tenaga.kesehatan. Menyikapi hal ini, BKN segera melakukan penelusuran serta pemeriksaan mendalam guna memastikan keaslian konten yang beredar.
Berdasarkan hasil analisis forensik digital, BKN memastikan bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI) atau _deepfake_. Rekayasa tersebut memalsukan wajah dan suara sehingga menyerupai sosok Kepala BKN Prof. Zudan. Secara teknis, video tersebut tidak memenuhi unsur rekaman autentik, baik dari sisi visual, audio, perilaku biologis wajah, konsistensi pencahayaan, maupun metadata digital. 
“Seluruh informasi yang disampaikan dalam video tersebut adalah tidak benar (hoaks) dan tidak pernah diumumkan melalui kanal resmi BKN. Oleh karena itu, video tersebut tidak dapat dijadikan rujukan informasi apa pun. BKN juga menyatakan tidak bertanggung jawab atas dampak yang timbul akibat penyebarluasan maupun penyalahgunaan konten tersebut,” tegas Prof. Zudan, Minggu (25/01/2026).
Prof. Zudan juga mengimbau agar masyarakat waspada dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang mengatasnamakan pejabat atau institusi negara, terutama yang beredar di media sosial dan disertai tautan mencurigakan. Masyarakat diharapkan untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi BKN, dan tidak ikut menyebarluaskan konten yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/Casroni
PALEMBANG, DN–II Tabir gelap di balik penguasaan lahan transmigrasi seluas 5.149,94 hektare di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Lahat, akhirnya terbongkar. Kasus ini diduga bukan sekadar sengketa lahan biasa, melainkan sebuah kejahatan sistematis yang melibatkan sindikat pemalsuan surat tanah dalam skala masif.
Didampingi pengacara handal Sumatera Selatan, Iskandar Halim Munthe, bersama Nopri dan Asep, korban resmi melaporkan dugaan praktik lancung ini ke Mapolda Sumsel. Laporan tersebut membidik keterlibatan oknum Kepala Desa (Kades) beserta kroninya yang diduga menjadi otak di balik terbitnya ratusan surat jual beli bodong.
Tim kuasa hukum mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai modus operandi yang digunakan untuk mengelabui publik. Diduga kuat, oknum Kades dan jaringannya telah menerbitkan ratusan surat jual beli di atas lahan transmigrasi dengan cara memalsukan tanda tangan pihak-pihak terkait.
“Ini adalah kejahatan yang sangat rapi dan sadis. Mereka diduga mencetak ratusan surat jual beli palsu untuk menjerat pembeli yang mayoritas berasal dari luar Kabupaten Lahat. Modusnya jelas: memalsukan tanda tangan demi melegalkan penjarahan lahan negara,” tegas Iskandar Halim Munthe dengan nada bicara pedas.
Korban “Luar Daerah” Jadi Sasaran Empuk
Para pelaku diduga memanfaatkan ketidaktahuan warga dari luar daerah untuk mengeruk keuntungan pribadi. Dengan iming-iming surat jual beli yang seolah-olah sah, lahan transmigrasi yang seharusnya dilindungi justru diperjualbelikan secara ilegal oleh oknum pejabat desa tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Rakyat kecil dan pembeli dari luar daerah dikelabui oleh administrasi bodong. Ini bukan hanya merugikan klien kami senilai Rp117 juta secara langsung, tapi merupakan penghinaan terhadap sistem hukum agraria kita,” tambah tim hukum lainnya, Nopri dan Asep.
Selain jeratan Pasal 385 dan 391 KUHP tentang penyerobotan lahan, tim kuasa hukum mendesak penyidik Polda Sumsel untuk mendalami unsur Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Mereka meminta polisi tidak gentar menyentuh oknum Kades dan kroninya yang diduga telah lama “berpesta” di atas lahan transmigrasi tersebut.
“Negara tidak boleh kalah oleh sindikat desa. Kami membawa bukti-bukti kuat ke Polda Sumsel agar sindikat pemalsu surat ini segera berbaju oranye,” pungkas Iskandar Halim.
Hingga saat ini, pihak oknum Kades yang disebut dalam laporan belum memberikan pernyataan resmi. Namun, laporan ini telah menjadi peringatan keras bahwa praktik “mafia desa” di Desa Mekar Jaya kini berada dalam bidikan serius aparat penegak hukum. (Pajar Saragih / Tim Redaksi PRIMA).
TAPUNG, DN-II Aksi main hakim sendiri yang berujung pengeroyokan brutal kini resmi masuk ranah hukum. Keluarga korban telah melaporkan secara resmi para terduga pelaku pengeroyokan ke Polsek Tapung, menyusul tindakan kekerasan yang dinilai tidak manusiawi dan melampaui batas kewajaran. (24/1/2026).
Untuk kepentingan pembuktian hukum, korban telah menjalani visum et repertum oleh tim medis Puskesmas Tapung. Hasil pemeriksaan mengungkap fakta serius: lebih dari sepuluh titik luka ditemukan di tubuh korban, yang terindikasi akibat benturan benda keras maupun benda tumpul. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa korban mengalami kekerasan fisik secara beramai-ramai.
Tim penasihat hukum korban dari Kantor Hukum Syafrudin Simbolon, SH., MH & Rekan menegaskan bahwa pendampingan hukum dilakukan bukan untuk membenarkan tindak pidana apa pun.
“Kami tidak membela kejahatan. Namun yang kami bela adalah hak asasi manusia. Tidak seorang pun boleh diperlakukan secara kejam, disiksa, atau dianiaya secara beramai-ramai. Hukum tidak boleh ditegakkan dengan cara kekerasan, apalagi dengan tindakan yang menyerupai pembantaian,” tegas Syafrudin.
Lebih lanjut, Syafrudin secara tegas menantang aparat penegak hukum untuk segera bertindak berdasarkan laporan dan alat bukti yang telah ada.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Laporan sudah resmi, visum sudah jelas, luka korban nyata. Kami menantang secara hukum agar polisi segera meringkus para terduga pelaku pengeroyokan. Jangan ada pembiaran dan jangan ada kesan tebang pilih. Negara hukum tidak boleh tunduk pada kekerasan massa,” ujar Syafrudin.
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), perbuatan pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum berpotensi kuat dijerat Pasal 262 KUHP Nasional, yang mengatur tentang kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama.
Pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Apabila kekerasan tersebut mengakibatkan luka, ancaman pidana dapat ditingkatkan.
Jika mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidana lebih berat sesuai tingkat akibat yang ditimbulkan.
Selain itu, setiap orang yang turut serta, membantu, memprovokasi, atau berada dalam peran aktif saat kekerasan terjadi, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun tidak melakukan pemukulan secara langsung.
Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dalam pengeroyokan tidak dapat berlindung di balik kerumunan atau dalih emosi sesaat.
Tim kuasa hukum menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan di Polsek Tapung, namun menegaskan bahwa ketegasan dan kecepatan aparat menjadi ukuran hadirnya negara dalam melindungi hak asasi manusia.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa amarah massa bukan hukum, dan kekerasan bukan keadilan. Negara hukum berdiri untuk menindak, bukan untuk membiarkan. (Pajar Saragih).
Published : Tim Redaksi Prima
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page